Metro Jabodetabek

DEPOK – Kegiatan mudik gratis yang biasa dilakukan di Kota Depok oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2019 ini akan dipusatkan di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor.

“Untuk kegiatan mudik gratis tahun 2019 ini Kota Depok tidak memberangkatkan warga atau kendaraan ke beberapa kota besar di Pulau Jawa, ” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok Dadang Wihana, (11/4/2019).

Semua itu sesuai kebijakan dari Kemenhub bahwa warga Kota Depok yang ingin mudik gratis digabungkan ke kota dan Kabupaten Bogor, namun mereka tetap mendaftarkan diri melalui online di website mudikgratis dephub.go.id.

Menurut dia, jumlah kuota juga merupakan kebijakan pemerintah pusat. Informasinya, beberapa tujuan kota di Pulau Jawa juga sudah ada yang penuh.

“Untuk itulah warga Kota Depok yang belum mendaftar diharapkan secepatnya mendaftar, ” ungkapnya.

Kegiatan mudik gratis ini dibagi dua yaitu mudik dengan sepeda motor dan mudik tanpa motor. Untuk arus mudik dan balik menggunakan motor antara lain ke kota Tegal, Semarang, Solo, Wonogiri, Wonosari, Yogyakarta, Magelang, Kebumen, Purwokerto dan arus baliknya adalah Semarang, Solo, Wonogiri dan Purwokerto.

Sedangkan, arus mudik tanpa sepeda motor untuk kawasan Jawa Barat yaitu Cirebon, Banjarpatroman (via Tasikmalaya dan Ciamis) dan Kuningan.

Untuk Jawa Tengah yaitu Slawi via Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Blora, Purwodadi, Salatiga, Boyolali, Solo, Klaten, Wonogiri, Wonosari, Sragen, Yogyakarta, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Purwokerto, Banjarnegara dan Cilacap.

Sementara itu, untuk jurusan ke Jawa Timur adalah Madiun, Tuban, Mojokerto, Kediri, Malang, Pacitan, Sementara untuk Sumatera melalui Lampung, Palembang, Padang, Sedangkan arus balik dari Semarang, Solo, Wonogiri dan juga Yogyakarta.

“Sepeda motor akan diberangkatkan pada tanggal 31 Mei dan untuk penumpangnya tanggal 1 Juni. Semua informasi lengkap tertera di website Kemenhub,” katanha. (*/Idr)

BOGOR – Kekosongan jabatan kepala desa besar-besaran bakal terjadi Kabupaten Bogor. Tidak kurang 191 desa di 29 kecamatan tidak lagi berkepala, jabatan kades pun akan diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk camat.

Dalam pemilihan pejabat kades itu, tidak terdapat kriteria khusus berkaitan dengan pangkat maupu golongan. Persyaratan utama yakni ASN itu menguasai bidang pemerintahan dan terdaftar ASN Pemkab Bogor.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menjelaskan jika pilkades di 191 desa itu dilakukan pada November 2019, dilakukan serentak dengan kades-kades yang masa bhaktinya selesai pada 2020.

Kata Burhan, penunjukkan ASN sebagai pejabat kades, dilakukan untuk menghindari kekosongan jabatan, agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.

“Jadi misalnya, yang hari ini kosong langsung ada pejabat sementara atau pelaksama harian sampai Pilkades Serentak digelar November 2019 dengan diikuti 273 desa,” ujar Burhan, Kamis (11/4/2019).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Deni Ardiana menjelaskan, aturan penujukkan pejabat kades dilakukan langsung oleh camat di kecamatan masing-masing desa.

Menurutnya, dasar penunjukkan termuat dalam Peraturan Bupati Bogot Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

“Jadi camat yang menunjuk langsung. Kriterianya hanya tercatat sebagai ASN Pemkab Bogor dan memahami pemerintahan. Tidak ada golongan atau jabatan tertentu. Tapi biasanya Kepala Saksi Pemerintahan di kecamatan,” jelasnya.(*/DP Alam)

BOGOR – Begitu adem dan dingin tidak ada gegap gempita dalam pemilihan Orang ke tiga di Kabupaten Bogor walau ada lelang jabatan dan tim seleksi namun semua itu masih ada hak progratif orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman .

Penunjukan Sekda Kabupaten Bogor tergantung jari Bupati Ade Yasin. Pekan ini, orang nomor 3 di Bumi Tegar Beriman bakal ditentukan setelah Ade dan Iwan menerima hasil tes.

Wabup Bogor Iwan Setiawan menjelaskan, penunjukkan sekda tidak berdasarkan nomor urut tiga besar yang disampaikan tim seleksi. Namun mereka masih menunggu hasil lelang jabatan terbuka dari tim seleksi.

Menurutnya, secara abjad nama Burhanudin berada di posisis teratas, disusul Deni Ardiana dan Syarifah Sofiah. Namun, buka itu yang menjadi acuan pemilihan sekda nantinya.

“Saya sudah mengusulkan ke bupati. Intinya pekan ini ditentukan. Tunggu saja bupati menunjuk siapa dari tiga orang itu,” ujar Iwan, Rabu (10/4/2019).

Di mengungkapkan, kriteria sekda yakni mampu mengimbangi ritme kerja bupati dan wakil bupati. Terlebih di awal-awal periode kepemimpinan.

Sekda berperan menjembatani para ASN agar selaras dengan keinginan kepala daerah.

“Ketiga orang itu bagus. Punya visi dan misi yang baik. Tapi keputusan akhirnya ada di bupati. Kalau saya hanya memberi masukan saja siapa yang cocok,” kata Iwan.

Sebelumnya, nama Burhanudin menjadi nama pertama yang disebut Bupati Ade Yasin saat mengungkap tiga besar nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Senin (8/4/2019).

Ade mengaku, lelang jabatan terbuka (open bidding) Sekda Kabupaten Bogor yang berakhir pada Minggu (8/4/2019) kemarin, memunculkan tiga nama, yakni Burhanudin, Syarifah Sofiah dan Deni Ardiana.

Selebihnya, dia akan menggunakan hak prerogratif sebagai bupati untuk menentukan orang nomor tiga di Bumi Tegar Beriman sebagai suksesor Adang Suptandar.(*/Doeng)

BOGOR – Baik warga dan masyarakat luas sudah bicara mengenai jalan lingkar Citeureup yang alih fungsi menjadi tempat PKL liar dan sudah menjadi permanen di ruas jalan untuk antisipasi kemacetan dan jalan alternatif bila macet .

Sampai saat ini belum ada tindakan dari penegak Perda karena itu banyak tanda tanya ada apa seperti oknum kebal hukum yang sangat jelas melanggar hukum Satpol PP , dinas terkait lainnya seperti DLLJR diam seribu bahasa dan aksi.

Hal ini menjadi preseden buruk yang terjadi di Bumi Tegar Beriman penegakan Perda hanya tajam yang lemah yang kuat dibiarkan .

Mana lagi yang didustakan terkait masalah yang selalu ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) liar di wilayah Citeureup Jalan Ruas lingkar Pasar Pu (Fisabilillah) milik oknum.

Hal itu seperti penjelasan Kanit Lantas Polsek Citeureup AKP Taryana mengatakan, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut memang amat mengganggu kelancaran lalu lintas dan menambah semrawut kerena sudah memenuhi badan jalan. Apalagi masih ia menambahkan, PKL itu jelas-jelas menggunakan bahu jalan untuk berjualan, sehingga pihaknya berharap kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Segera menertibkan PKL PU itu,” ujarnya saat dihubungi awak media belum lama ini.

Sebelumnya, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Kukuh Sri Widodo mengatakan, memang saat Reses di Kecamatan Citeureup dirinya banyak sekali mendapatkan keluhan dari warga yang merasa terganggu dan resah akibat adanya PKL terutama di Jalan PU dan harus segara ditertibkan oleh Satuan Polis Pamong Praja (Satpol PP) jangan sampai dibiarkan saja, seperti sekarang ini.

“Ini penggeseran PKL PU sifatnya segera jangan lama-lama, kerena sudah sangat menggangu Ketertiban umum (Tibum). Ditambah bangunannya juga saat ini sudah permanen tegak berdiri di Jalan Umum milik Pemkab Bogor,” ujarnya saat ditemui bogorOnline.com di gedung Dewan belum lama ini.

Kukuh menambahkan, ditambah ada kesan penagak Peraturan Darah (Perda) tebang pilih dalam menertibkan PKL yang berada disekitar Citeureup. Karena keberadaan PKl yang kecil-kecil sudah digusur, tetapi yang ada di PU sampai sekarang tidak juga dibereskan.
Lanjutnya mengatakan, ini aturan digunakan jangan tumpul ke atas tajam ke bawah. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) terkait mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Harus bisa membereskan masalah di atas jangan diam saja seperti sekarang ini kondisinya,” tegas Kukuh.(Fuz)

BOGOR – Berdayakan mesjid seoptimal mungkin, bukan hanya sebagai tempat ibadah akan tetapi sebagai pusat silaturahmi dan madrasah ilmu, hal itu disampaikan Bupati Bogor Ade Yasin saat meresmikan Mesjid Nurul Amal, Kecamatan Ciseeng, Selasa (9/4).

“Alhamdulillah Mesjid Nurul Amal sudah selesai, bisa kita liat sangat megah, saya ingin mesjid jangan dipakai tempat untuk berpolitik, jadikan mesjid selain tempat beribadah juga tempat pusat silaturahmi dan madrasah ilmu, sehingga para jamaah atau masyarakat disini termotivasi untuk menghubungkan kegiatan sehari-hari dengan ketentuan agama,” ujar Ade.

Ia pun menambahkan, program mesjid besar ini adalah program yang digagas oleh bupati terdahulu, Bapak Rachmat Yasin dan Ibu Nurhayanti.
“Mesjid besar ini adalah program dari Pak Rachmat Yasin kemudin diteruskan oleh Ibu Nurhayanti, nah sekarang saya yang meneruskan, masih ada 9 mesjid besar lagi yang belum diresmikan, saya minta doa kepada masyarakat semua agar semua mesjid besar yang di programkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bisa segera diresmikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat semua,” tambahnya.

Sementara itu, DKM Mesjid Nurul Amal Ustad Syukron menambahkan, sejarah mesjid ini dibangun sekitar tahun 60-an dan sudah 5 kali direhab.
“Sejarah mesjid ini dibangun sekitar tahun 60-an, sudah 5 kali renovasi, ini renovasi termegah, terima kasih kepada semua masyarakat yang sudah membantu pembangunan mesjid ini, dan juga kepada Pemerintah Kabupaten Bogor terutama kepada Ibu Bupati yang juga hari ini akan meresmikan mesjid nurul amal,” ujar Syukron. (Disk/DP Alam)

JAKARTA – Terobosan yang dilakukan Gubernur DKI membuat keterpihakan kepada rakyat begitu nyata .Mulai tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menggratiskan Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi veteran kemerdekaan hingga tiga generasi di bawahnya.

Namun, pembebasan tersebut dengan syarat bangunan yang ada tidak dijadikan bangunan komersial.

“Mulai tahun ini, semua keluarga dan tiga generasi di bawahnya yang masih menempati rumah yang sama dari pejuang kemerdekaan, dibebaskan dari pajak bumi dan bangunan,” kata Anies, Senin (9/4).

Ia mengatakan, kebijakan ini berdasar fakta terutama di kawasan Menteng, Jakarta Pusat yang terpaksa hengkang karena tak mampu bayar pajak.

“Karena kita menyaksikan pejuang dan generasinya terusir secara sopan akibat beban pajak yang harus ditanggung oleh keluarganya. Karena mereka tinggal di rumah-rumah yang dulunya rumah sederhana, hari ini menjadi wilayah elite,” ujarnya.

Selain itu, kata Anies, kebijakan ini merupakan tanda terima kasih atas perjuangan veteran di masa lalu.

Jauh sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan keringanan PBB bagi rumah para pejuang. Dimulai di era Sutiyoso. Selanjutnya di era Fauszi Bowo diberikan sekitar 50 persen.

Di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, PBB digratiskan bagi rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar pada 2015. Kemudian pada tahun 2017 ditingkatkan bagi yang NJOP-nya Rp 2 miliar ke bawah.

Pembebasan PBB-P2 berlaku untuk tanah dan bangunan yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar atau luas tanah dan bangunannya di bawah 100 meter persegi.

Khusus untuk veteran TNI, Polri, hingga mantan pejabat yang tidak termasuk dalam fasilitas itu, tetap mendapat diskon pajak hingga 75 persen.

Dari data di Kantor Unit Pelayanan Pajak Retribusi Kecamatan Menteng, hampir 80 persen rumah di kawasan itu sudah pindah tangan. Terakhir adalah rumah keluarga AH Nasution, dua dari tiga rumahnya dibeli salah satu konglomerat dan satu rumah jadi museum.

Nilai jual objek pajak (NJOP) kawasan Menteng tertinggi Rp60 juta untuk hunian dan Rp80 juta untuk kawasan komersil. Dengan NJOP selangit, PBB satu rumah di Menteng mencapai Rp200 juta setahun.

Selain itu, sekitar 20 persen kawasan Menteng juga sudah berubah menjadi kawasan komersial seperti hotel, apartemen serta mal. (*/Nia)

BOGOR – Burhanudin menjadi nama pertama yang disebut Bupati Ade Yasin saat mengungkap tiga besar nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Senin (7/4).

Ade mengaku, lelang jabatan terbuka (open bidding) Sekda Kabupaten Bogor yang berakhir pada Minggu (8/4/2019), memunculkan tiga nama, yakni Burhanudin, Syarifah Sofiah dan Deni Ardiana.

Selebihya, dia akan menggunakan hak prerogratif sebagai bupati untuk menentukan orang nomor tiga di Bumi Tegar Beriman sebagai suksesor Adang Suptandar.

“Dari enam sudah mengerucut jadi tiga nama, yaitu Burhanudin, Syarifah Sofiah dan Deni Ardiana,” kata Ade ditemui di Kantor Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Senin (8/4/2019).

Menurutnya, tiga nama tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Paling penting, kata dia, sekda definitif tersebut mampu membantu kinerja Bupati dan Wakil Bupati hingga tahun 2023.

“Nanti diusulkan ke Pak Menteri (Dalam Negeri) untuk pelantikan,” katanya.

“Saya memilih dengan melihat siapa yang bisa bisa bekerja sama dengan saya walaupun semua bisa kerja, semua pintar, siap bekerja. Karena mereka yang terbaik setelah diuji. Tinggal saya menentukan satu,” katanya.

Burhanudin memiliki kans paling besar menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertinggi di Bumi Tegar Beriman. Pasalnya, kini dia masih mendapuk Penjabat Sekda sekaligus Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Artinya, politisi PPP itu hanya perlu mengukuhkan jabatan Burhan sebagai Sekda Definitif setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Sesuai jadwal, 11 April 2019, Bumi Tegar Beriman akan memiliki sekda definitif.(*/DP Alam)

BOGOR – Bogor Planning Gallery (BGP) digadang-gadang sebagai tonggak Pemerintah Kabupaten Bogor memasuki era keterbukaan dan transparansi, terutama dalam hal perencanaan sejak era Bupati Bogor pertama hingga era Ade Yasin.

Sementara ini, Anjungan Perencanaan itu berada di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor yang diresmikan Bupati Ade Yasin, (8/4/2019).

Meski ada di kantor milik pemerintah, Ade Yasin memastikan BGP terbuka untuk umum, terutama sebagai wahana edukasi peserta didik di SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

“Bisa juga untuk studi tur anak anak sekolah. Bagaimana mereka melihat sejarah Kabupaten Bogor atau perencanaan sejak bupati pertama sampai sekarang. Bisa lihat napak tilas,” kata Ade.

Dalam Anjungan Perencanaan itu, masyarakat bisa melihat bagaimana kondisi tata ruang Kabupaten Bogor, data-data jalan rusak, hingga perencanaan yang akan dilakukan, bahkan bisa dilihat sebuah lokasi sebelum dan sesudah jika perencanaan terlaksana.

“Ini era keterbukaan. Kami juga membuka akses masyarakat memberi masukan terkait persoalan-persoalan di wilayahnya. Sudah disiapkan semua perangkatnya digital,” jelasnya.

Dia pun tidak peduli jika disebut meniru langkah Pemkot Bandung dalam mendirikan Planning Gallery. “Selama itu untuk kebaikan, ya tidak masalah. Untuk transparansi juga,” kata dia.

Untuk operasional, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan jika masih akan menyesuaikan dengan jam kerja, yakni dibuka puku 07.30-16.00 WIB pada Senin-Kamis dan 07.30-16.30 WIB pada hari Jumat.

“Ke depan juga akan dibuka untuk hari libur. Nanti disiapkan operatornya. Kalau mau studi tur juga bisa asalkan bersurat lebih dulu. Kita berharap ini jadi wahana edukasi sekaligus mempelajari sejarah Kabupaten Bogor,” kata Syarifah.(*/Ade)

BEKASI – Jamaah haji asal Jawa Barat tahun 2019, tetap diberangkatkan ke Tanah Suci, melalui Bandara Soekarno-Hatta, Provinsi Banten.

“Juga masuk karantina di Embarkasi Jakarta-Bekasi,” ujar Buchori, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat.

Kepada awak media di Bekasi, Buchori mengatakan, sebelumnya ada wacana pemberangkatan jamaah haji tahun 2019, diterbangkan dari Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, namun masih banyak yang perlu dibenahi.

Buchori mengatakan, untuk memberangkatan jamaah haji, perlu beberapa instansi yang harus terlibat, seperti Bea Cukai, Imigrasi, Angkasa Pura, Asuransi dan pihak kepolisian serta beberapa instansi lain, “Yang lebih penting Bandara itu sudah memiliki standar IAta,” jelas Buchori.

Menurutnya Bandara Kalijati, Majalengka belum memiliki International Air Transport Association atau Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional ( IATA). Asosiasi ini adalah sebuah organisasi perdagangan internasional yang terdiri dari maskapai-maskapai penerbangan.

“Sampai sekarang belum ada, karena itu menyangkut keselamatan penumpang rute internasional,” jelas Buchori.

Namun diakui Buchori, saat ini di Indramayu atau 30 menit perjalanan darat ke Bandara Kertajati, akan dibuat asrama haji, untuk mengantisipasi jamaah diterbangkan dari Bandara yang baru beberapa tahun diresmikan Presiden Jokowi.

Sementara itu Kemenag Provinsi Jawa Barat mendapat jatah 38.567 Calon jamaah haji (Calhaj). Dari jumlah tersebut sekitar 15 persen masuk katagori jamaah haji risti (resiko tinggi).

Ajam Multajam, Kabid Penyelenggaran Haji dan Umroh, Kemenag Provinsi Jawa Barat, mengungkapkan, daerahnya membutuhkan sekitar 286 tenaga petugas haji daerah (TPHD) untuk mendampingi calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini.

Ia menjelaskan, dibutuhkan 115 orang untuk pelayanan umum, 115 orang untuk pelayanan ibadah, dan 36 orang untuk pelayanan kesehatan.

Ajam juga menyebutkan mulai tahun ini, Pemerintah Saudi menerapkan kebijakan rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa haji dan umrah. Proses tersebut wajib dilakukan jamaah haji 1440 H/2019 M di sejumlah kantor VFS Tasheel yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, “Alhamdulillah Calhaj dari Jawa Barat sudah hamper 100 persen merekam biometri,’ katanya. (*/Eln)

BOGOR – Menggalakkan disegala bidang namun yang terjadi masalah yang sangat penting ditinggalkan oleh Pemkab Bogor , membidik bidang pariwisata yang ada dibayangi menjadi kota dengan bau sampah, jorok dan kotor .

Masalah sampah terus saja menghantui Kabupaten Bogor. Dengan populasi penduduk 5,8 juta jiwa dan luas wilayah yang begitu besar, produksi sampah harian Bumi Tegar Beriman pun sangat besar.

Jika ditimbang, produksi sampah di Kabupaten Bogor mencapai 2.850 ton per hari. Namun, hanya 700 ton yang bisa diangkut oleh 180 unit truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setiap hari dan dibuang ke TPA Galuga maupun TSPST Nambo.

Dengan kata lain, masih ada sekitar 2.150 ton sampah, baik dari rumah tangga, restoran, perkantoran maupun industri tidak terangkut oleh truk besar berwarna kuning milik Pemkab Bogor. Tidak heran, tumpukan sampah kerap dijumpai di tepi-tepi jalan di Bumi Tegar Beriman.

Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Bogor, Atis Tardiana, jumlah ideal armada truk pengangkut sampah untuk Kabupaten Bogor sekitar 580 unit dengan asumsi satu unit truk melayani 10 ribu penduduk.

“Selama ini belum terangkut semua karena luas wilayah kita dan jumlah penduduk yang sangat besar. Yang tidak terangkut ini yang perlu penanganan lebih lanjut,” kata Atis, Minggu (7/4/2019).

Menurut Atis, dengan adanya bank sampah, pembuatan lubang-lubang biopori dan pengolahan dengan TPS 3 R mampu mengurangi sampah. Meski tidak signifikan, namun hal itu cukup membantu mengurangi timbunan sampah di Bumi Tegar Beriman.

“Produksi sampah sudah berkurang paling 8 persen. Tapi, bank sampah dan lainnya itu sudah bisa mengurangi 30 persen sampah-sampah yang tidak terangkut,” kilahnya .

Saat ini, DLH mencatat 353 bank sampah dan 32 Eco Village dan 144 Kampung Ramah Lingkungan (KRL) tersebar di Kabupaten Bogor.

“Karena armada untuk pengangkutan sampah minim, maka kita perlu juga aksi nyata dari masyarakat untuk mengolah sampah sendiri,” tutupnya.(*/ridz)