Metro Jabodetabek

BOGOR – Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Kabupaten Bogor mengklaim pasangan Capres-Cawapres itu menguasai 72 persen suara di Bumi Tegar Beriman.

Hingga pukul 13.00 WIB, data yang dihimpun BPD Probowo-Sandi Kabupaten Bogor baru 20 kecamatan dihitung dengan jumlah 1.302.581 suara yang masuk.

Dari jumlah itu, pasangan nomor urut 02 unggul dengan raihan 72 persen suara sementara nomor urut 01 meraup 28 persen suara. Ketua BPD Prabowo-Sandi Kabupaten Bogor, Suhandi memastikan, data yang dihimpunnya berdasarkan 100 persen dari setiap kecamatan.

“Itu data real ya. Sebenarnya sudah masuk semua kecamatan, cuma ada beberapa kecamatan belum masuk 100 persen jadi tidak kita hitung. Yang kita hitung yang sudah terkumpul 100 persen di kecamatan saja,” kata Suhandi, kamis (18/4/2019).

Data ini, kata Suhandi, akan terus diperbaharui hingga seluruh kecamatan dihitung untuk kemudian disetorkan ke BPD Prabowo-Sandi Jawa Barat.

“Insha Allah hari ini selesai. Kemungkinan malam. Karena kami tidak ingin bicara tanpa data. Kami ingin yang pasti-pasti saja,” katanya.

Dia pun mengungkapkan jika prosentase kemenanganan Prabowo-Sandi di setiap kecamatan menyentuh hampir 60 persen suara. “Sejauh ini masih dominan di hampir seluruh kecamatan,” tandasnya.(Fuz)

DEPOK – Bantuan PURP untuk memperbaiki rumah warga tak layak huni tersebar di 11 kecamatan di Depok .Sekitar 1.048 unit rumah warga miskin atau tidak layak huni di 11 kecamatan Kota Depok, Jawa Barat bakal direhab pihak Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan dana disiapkan sekitar Rp 18,340 miliar di tahun 2019.

“Ada sekitar 1.048 unit rumaha warga tidak layak huni yang akan direhab tahun 2019,” kata Kepala Satker Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian PUPR, Sarju Bindarum (17/4).

Nilai total dana yang disiapkan mencapai Rp 18,340 miliar dan perbaikan tentunya tersebar di 11 kecamatan setelah atau sesuai hasil usulan masyarakat mulai tingkat RT, RW dan kelurahan beberapa waktu lalu ke Kementerian PUPR.

Ribuan rumah yang akan dibantu renovasi melalui BSPS setiap rumah sekitar Rp 17,5 juta dengan rincian Rp 15 juta untuk total perbaikan dan Rp 2,5 juta untuk tukang bangunan. “Kalau kurang tentunya dapat atau bisa diswadaya warga sekitar,” katanya.
Dana sebesar itu akan diberikan bulan ini dan Juni 2019 sudah dapat langsung dikerjakan. J umlah warga yang mendaftar BSPS di Kota Depok cukup banyak jika dibandingkan daerah lain.

Yang mendaftar ribuan orang tapi yang lolos verifikasi hanya sekitar 1.048 warga atau rumah yang akan diperbaiki.

“Kami akan awasi secara ketat dan memonitoring bantuan tersebut. Jika terjadi kecurangan sangsi tegas berupa tindakan ke ranah pidana akan diberikan,” tuturnya ini agar masyarakat tidak dirugikan.

“Kita koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga bila ada personel (fasilitator) yang bertugas mengawasi rumah swadaya ini terbukti bermain akan ada sangsi yang diberikan. Pertama peringatan, kedua pemecatan bahkan bisa kita masukkan ke ranah hukum,” katanya. (*/Ind)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjamin stok bahan pangan menjelang Ramadhan, aman. Anies meminta warga tidak melakukan aksi borong.

“Stok bahan pangan menjelang Ramadhan, aman. Warga tidak usah khawatir, “kata Anies, Rabu (17//4).

Menurut Anies, tiga BUMD yang mendapat tugas mengamankan dan menjaga stabilitas harga sudah bekerja dengan baik. Yakni PD Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang dan Dharma Jaya sebagai pemasok daging. Anies mengatakan, tiga BUMD itu menjadi andalan pemprov.

Dari data, jenis bahan pokok yang menjadi perhatian serius pemprov adalah beras, daging, telur, gula, bawang putih serta tepung dan minyak goreng.

Dari data di BUMD sektor pangan ini mencatat bahwa stok beras, aman. Stok beras di Pasar Induk Cipinang saat ini sekitar 37 ribu ton di atas standar pasokan yang sebesar 20 ribu ton. Sedangkan kebutuhan warga Jakarta hanya sekitar 3000 ton perhari.

Untuk stok lainnya, ketiga BUMD sudah menjalin kerjasama dengan daerah daerah pemasok. Seperti pasokan telur sudah kerjasama dengan koperasi di Blitar, Jawa Timur.

Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, meminta pemprov memantau dan mengawasi pedagang nakal di pasar pasar tradisional.

“Terutama tengkulak. Jangan sampai mereka menahan stok untuk untuk menaikkan harga, “ harapnya.(*/Joh)

BOGOR – Kekosongan jabatan kepala dinas di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor tak kunjung terisi. Saat ini, ada delapan dinas tak berkepala. Bupati Ade Yasin pun masih dipusingkan untuk memilih Sekretaris Daerah (Sekda) terlebih dahulu.

Jika tidak segera diisi, kekosongan jabatan Eselon IIB itu, bakal membengkak lantaran tahun ini ada lima kepala dinas yang akan pensiun mulai pertengahan, hingga akhir tahun 2019.

Mereka yang akan pensiun tahun ini yaitu Kepala Dinas Kesehatan Tri Wahyu Harini, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Epi Rupali, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Wawan Munawar Sidik, Kepala Inspektorat Benny Delyuzar dan Staf Ahli Bidang Administrasi Dadi Gumilar.

Kepala Bidang Formasi Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Erwan Suherwan menjelaskan, masa purna bhakti lima orang tersebut berbeda-beda. Dimulai Mei hingga Desember 2019.

“Pertama Ibu Tri (Kadinkes) bulan Mei, terakhir Pak Benny di akhir tahun,” ungkapnya Erwan,(14/4/2019).

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Pemkab Bogor berencana menggelar lelang jabatan terbuka (open bidding). Namun, itu belum bisa dilakukan lantaran posisi Sekda, yang notabene sebagai pejabat ASN tertinggi, tak kunjung definitif.

Menurut Kepala BKPP Kabupaten Bogor, Dadang Irfan, seorang sekda nantinya akan menjadi penanggungjawab panitia seleksi dalam open bidding yang dilakukan Pemkab.

“Open bidding sekda kan sudah, muncul tiga nama juga sudah, tinggal bupati yang memilih. Setelah itu, baru open bidding bisa digelar,” kata Dadang.

Bupati Ade Yasin sendiri masih belum menentukan di antara Burhanudin, Deni Ardiana atau Syarifah Sofiah untuk mengisi pos orang nomor tiga di Bumi Tegar Beriman.
“Untuk jabatan eselon II, saya mau rotasi dulu. Artinya, yang sekarang kosong belum tentu itu yang dilelangkan. Perlu assesmentl dulu baru open bidding. Tapi sekarang fokus dulu mengisi sekda. Belum saya tentukan,” tutupnya.(*/DP Alam)

BOGOR – Wabup Bogor Iwan Setiawan mengingatkan ASN bersikap netral di Pemilu 2019, termasuk PNS yang baru diterima. Wabup merupakan kader Gerindra, dan Bupati kader PPP.

“Saya tegaskan seluruh ASN menjaga netralitas dan tidak berpihak pada kelompok tertentu baik dalam memberikan pelayanan publik, maupun tugas lainnya,” kata Iwan.

Iwan Setiawan menyampaikan ini saat membuka Diklat Prajabatan untuk CPNSD dari Tenaga Honorer K2 dan Pelatihan Dasar (LATSAR) untuk CPNSD dari Kategori Umum Formasi Tahun 2018 yang dilaksanakan di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Senin (15/4/2019).

Seperti diketahui, hasil penerimaan CPNS 2018, Kabupaten Bogor menerima 580 pegawai tambahan untuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga teknis strategis dan honorer eks K2.

“Ada 126 eks K2. Mereka selama ini sudah ditempa dalam penugasan sebagai pegawai sebelum akhirnya bisa jadi CPNS dan mengikuti diklat prajabatan ini. Statusnya sudah jelas, jadi tidak perlu demo-demo lagi,” tegas Iwan.

Dia pun mengingatkan jika ASN di Bumi Tegar Beriman harus melayani. Bukan dilayani.

“Saya dan ibu bupati sering sampaikan dan harus terus diingatkan. Kita melayani, bukan dilayani masyarakat,” tegas politisi Gerindra itu.

Saat kelulusan diumumkan pada 27 Desember 2018, 582 orang dinyatakan lulus sebagai CPNS terdiri dari 215 tenaga pendidik, 198 kesehatan, 43 tenaga teknis strategis dan formasi khusus tenaga honorer eks K2 126 orang.

Dari 642 formasi yang diberikan, 580 formasi sudah ditetapkan nomor induk pegawai (NIP). Ada 60 formasi eks honorer K2 yang tidak terisi karena sebagian tidak memenuhi passing grade dan ada dua orang dari formasi umum untuk jabatan dokter umum dan dokter gigi mengundurkan diri setelah pengumuman kelulusan.

“Jadi pegawai yang dilantik 580 orang,” ujar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan.

Seperti diketahui Wabup Iwan Setiawan merupakan Ketua Partai Gerindra Kabupaten Bogor. Sementara Bupati Ade Yasin merupakan Ketua PPP Jawa Barat.(*/Ade)

BOGOR – Salah seorang warganet di Facebook memposting kondisi PPK Ciseeng di akun media sosialnya.

Melalui akun Jayadi Entreu, ia menuliskan kondisi PPK Ciseeng yang kebanjiran.Kotak suara yang kena banjir sangat sulit digunakan untuk Pemilu yang hanya menunggu hitungan jam .

Selain itu, kondisi kotak surat suara kardus juga hancur lebur.

Berikut isi statusnya:

“PPK ciseeng kebanjiran Kardus ancur libur lah… Emang KPU g tau ya? Kalo Indonesia Negara yang becek,” tulisnya.

Hingga berita ini dinaikkan belum ada konfirmasi dari pihak terkait.(*/Fuz)

BOGOR – Putri sulung Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana yang akrab disapa Mbak Tutut ,mengunjungi Pondok Pesantren Majlis Al Ihya, Bogor, Jawa Barat, Ahad (14/4) pagi.

Mbak Tutut hadir bersama putrinya Danty Indriastuti dan kedua cucunya Farel serta Akhtar. Turut hadir pula Siti Hutami Endang Adiningsih atau akrab disapa Mamiek Soeharto.

Mereka datang untuk menghadiri Majelis Ahad Pagi Al Ihya. Mbak Tutut dan keluarga tiba di lokasi sekitar pukul 07.47 dan langsung disambut para jamaah. Pada kesempatan itu, Mbak Tutut juga diminta memberikan tausiah.

Dalam sambutannya, Mbak Tutut berpesan kepada jamaah agar senantiasa menjaga tali silaturahmi, memperkuat persatuan dan kesatuan.

“Di sini tempatnya ilmu Allah. Kita datang ke sini untuk bersilaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” kata Mbak Tutut , Minggu (14/4).

Mbak Tutut mengimbau kepada jamaah khususnya, dan umat Islam pada umumnya agar merawat ukhuwah yang sudah terjalin dan menghindari ujaran kebencian.

“Jaga ukhuwah ummat Islam tanpa menjelekkan orang lain. Kita tetap harus berbuat baik untuk dilihat Allah bahwa kita sangat Islami,” imbuhnya.

Selepas majelis, keluarga Soeharto itu diajak meninjau kondisi dan fasilitas pesantren dipandu pimpinan pesantren KH Abdul Qodir Nurhasan. Beberapa santri mengikuti kunjungan itu.

Pantauan di lokasi, pesantren ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari ruang belajar, masjid, asrama, perpustakaan, hingga kolam renang dan peternakan ikan.

Mbak Tutut pada kesempatan tersebut juga membawa buku-buku untuk dihibahkan kepada para santri. “Kita mau kasih buku supaya bisa menambah wawasan,” tutur Mbak Tutut.

Saat melihat fasilitas peternakan ikan, Mbak Mamiek juga berniat memberikan pupuk berteknologi nano bernama Brigadio. “Nanti kita sumbang ke sini agar bisa mengembangkan pertanian berbasis pesantren,” tuturnya.(*/Fuz)

JAKARTA – Mulai 1 Mei 2019, diskon tarif MRT berakhir dan diberlakukan tarif normal Lebak Bulus-HI Rp14 ribu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta sistem ticketing berjalan baik sehingga mampu mencegah antrean penumpang.

“Kami sudah berikan tarif bagi warga, sehingga Mei nanti dengan tarif normal. Kini warga sudah terbiasa menggunakan diskon MRT. Ke depan akan kita kembangkan,”kata Anies.

Gubernur meminta pengelola MRT mampu menuntaskan berbagai persoalan operasional. Seperti masalah antrean penumpang akibat sisitem tiket. “Saya yakin masalah tersebut bisa dituntaskan. Karena berbagai peralatan canggih untuk peayanan tiket sudah diterapkan,” katanya.

Sementara itu, Head Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Muhamad Kamaluddin mengatakan, mesin untuk mempercepat tiket sudah dipasang. Mulai Senin (15/4) dioperasikan. Dengan cara tersebut antrean penumpang akan teratasi. “Sudah efektif mengurangi antrean pembelian dan top-up tiket,” katanya.

Kamaluddin menjelaskan, mesin tiket atau vendhing machine itu sangat penting untuk mengurai antrian loket yang kerap dikeluhkan penumpang.

Menurutnya, dengan adanya vendhing machine, penumpang hanya cukup menyiapkan uang pecahan dan memasukannya ke mesin untuk mendapatkan tiket secara otomatis.

Kendati demikian, penumpang MRT disarankan membawa uang pas ataupun pecahan yang tidak terlalu besar dan tidak lusuh. Sebab, kendala utama yang terjadi pada pengoperasian mesin tiket otomatis karena jumlah uang kembalian yang sering habis dan tak terbaca oleh mesin lantaran pecahan rupiah lusuh.

“Untuk uang kertas, mesin hanya menerima pecahan Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, sedangkan untuk uang koin mesin hanya menerima pecahan Rp1.000 dan Rp500,” katanya.

Dijelaskan rata rata penumpang saat ini berkisar 78 ribu-80 ribu per hari. Jumlah tersebut melampaui target 69 ribu penumpang. “Kita akan terus perbaiki pelayanan sehingga MRT betul betul menjadi moda andalan untuk urai kemacetan karena nantinya terintegrasi dengan moda angkutan lainnya.” (*/Ag)

BOGOR – Viral di media sosial, surat dari KH Muhyidin Junaidi kepada Bima Arya usai mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin. KH Muhyidin menyesalkan sikap Bima ini.

KH Muhyidin Junaidi merupakan Ketua MUI Pusat Urusan Hubungan Kerjasama Luar Negeri dan juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hubungan Internasional.

Dalam surat yang viral itu, KH Muhyidin menyesalkan sikap Bima Arya yang melakukan deklarasi terbuka mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

Berikut isi surat KH Muhyidin Junaidi yang viral di media sosial tersebut.

Kpd yth
Bpk Bima Arya sugiarto.
Aww.

Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah dianugrahkan kepada kita sehingga bisa melaksanakan tugas dan kewajiban agama dengan baik, Amien.

Dengan deklarasi Bapak di depan publik mendukung 01 dalam Pilpres 2019, dengan hanya mengharap ridho Allah SWT, saya menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Sangat menyesalkan sikap Bapak yang mendukung capres/cawapres 01. Apalagi partai yang membesarkan Bapak punya sikap yang jelas dan berbeda dengan sikap Bapak.

2. Dukungan tersebut juga melanggar kode etik organisasi dan sekaligus dapat dipahami sebagai moral hazard. Dugaan awal kami tentang sikap ambivalensi Bapak, kini ternyata benar. Saat itu Bapak menegaskan untuk menjaga netralitas saja sebagai kepala daerah.

3. Dukungan kami kepada Bapak di periode pertama dan kedua untuk jabatan Wali Kota Bogor murni untuk perbaikan di semua sektor kehidupan di Kota Bogor.

4. Mulai 13 April 19, Kami menyatakan mufarokoh /menarik diri dari dukungan terhadap Bapak sebagai Wali Kota Bogor.

5. Kami mencurigai tentang kemungkinan adanya kasus penting yang melibatkan Bapak sehingga terjadi perubahan sikap politik.

Walaupun pilihan politik berbeda, Islam mengajarkan kaum muslim agar tetap menjaga silaturrahim.

Semoga Allah memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada para mujahidin dan mujahidat yang tetap istiqomah.

Alfaqir Muhyiddin Junaidi.(*/DP Alam)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin bimbang menentukan Sekretaris Daerah (Sekda) hingga Jumat, (12/4/2019).Ade tak kunjung memilih satu di antara Burhanudin, Deni Ardiana, atau Syarifah Sofiah.

Tiga nama tersebut direkomendasikan tim seleksi calon Sekda. Selebihnya, penunjukkan menjadi hak prerogratif Bupati Ade Yasin, siapa yang akan menjadi orang nomor tiga di Bumi Tegar Beriman.

Ade pun tidak menampik jika Burhanudin kini menjadi Penjabat Sekda sementara dan bakal dikukuhkan.

“Belum ditentukan, tapi Inshaa Allah tiga itu yang terbaik. Mekanisme ‘kan diajukan dulu ke gubernur, terus gubernur menyampaikan ke pusat,” kata Ade, Jumat (12/4/2019).

Meski begitu, pilihannya sudah ada di dalam hati politisi PPP itu. “Ada deh. Tunggu saja. Saya juga belum mengajukan ke gubernur. Sabar. Tapi yang pasti, tiga orang yang direkomendasikan tim seleksi, sangat mumpuni,” kata Ade.

Sementara Wakil Bupati Iwan Setiawan menuturkan, seorang sekda tidak hanya harus fasih dalam hal pemerintahan atau teknis sebagai koordinator Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Melainkan ada faktor X yang tidak bisa diukur lewat sesuatu yang bersifat akademis maupun teori. Namun, faktor X itu hanya kepala daerah yang bisa merasakan dan dirasa perlu.

“Orang yang flamboyan. Karena dia koordinator SKPD nantinya. Jadi memang tidak bisa diukur lewat teori atau akademis. Nah itu, yang diperlukan oleh saya dan Bu Ade nanti,” tegas Iwan.

Sebelumnya, nama Burhanudin menjadi nama pertama yang disebut Bupati Ade Yasin saat mengungkap tiga besar nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Senin (8/4/2019).

Ade mengaku, lelang jabatan terbuka (open bidding) Sekda Kabupaten Bogor yang berakhir pada Minggu (8/4/2019) kemarin, memunculkan tiga nama, yakni Burhanudin, Syarifah Sofiah dan Deni Ardiana.

Selebihya, dia akan menggunakan hak prerogratif sebagai bupati untuk menentukan orang nomor tiga di Bumi Tegar Beriman sebagai suksesor Adang Suptandar.(*/Fuz)