Metro Jabodetabek

BOGOR – Penutupan jalan R3 harus ada solusi untuk memberi rasa nyaman bagi warga. warga kembali berdemo mendesak yang berwenang untuk bisa membuka kembali jalan R3 tersebut.

Sejak adanya penutupan, warga sudah berkali-kali melakukan aksi damai dengan agar jalur yang terhubung langsung dari Jambu Dua ke Katulampa ini dibuka. Terakhir, adalah dengan melakukan gerakan aksi damai Jilid 3 pada Minggu (5/5/2019).

Aksi ini adalah gerakan moral dan sosial warga atas terdampaknya penutupan jalan R3 di Kelurahan Katulampa- Bogor Timur.

Koordinator aksi damai, Andri Susanta mengatakan, aksi moral dan damai ini merupakan aksi tuntutan lanjutan aksi damai sebelumnya yang berlangsung 10 Maret 2019 lalu.

“Aksi damai kami ini agar jalan R3 kembali dibuka. Karena penutupan jalan ini sangat berimbas pada aktivitas warga sekitar Bogor Timur.

Kemacetan yang dialami dari pertigaan Parung Banteng sampai dengan pertigaan Bantar Kemang dimana waktu tempuh berkisar antara 2 hingga 3 jam,” kata Andri.

Kemacetan sebagai dampak dari penutupan jalur R3 tersebut diakui Andri, otomatis cukup mengganggu dan menghambat aktivias warga seperti aktivitas perjalanan ke kantor, anak anak sekolah dan bahkan berimbas pada aktivitas perekonomian usaha usaha kecil diseputar area penutupan R3.

Imbas berlarut-larutnya penanganan permasalah R3 antara pemilik lahan dan Pemkot Bogor memicu gerakan moral dari masyarakat.

“Harapan dan tuntutan warga sekitar adalah pembukaan jalur R3 hingga tuntutan kami dipenuhi yaitu pembukaan Jalan R3 segera. Untuk itu kami selaku warga yang terimbas langsung dari berlarutnya penutupan R3 memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor, Walikota Bogor, Kapolres Bogor, Dandim dan Pihak Pemilik lahan terkait dapat secepatnya membuka jalur R3 sebelum puasa/Ramadhan ini,” kata Andri Susanta. (*DP Alam)

BOGOR – Dana Kesejahteraan Pegawai (Kespeg) guru pada triwulan I 2019 molor. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor pun berjanji mencairkan dana itu pada awal Mei ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, TB Luthfie Syam menuturkan, terdapat tiga faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran kespeg, yakni proses validasi penerima, pembuatan payung hukum baru dan teknis pencairan.

Menurutnya, banyak data peserta yang tidak lagi mengajar, mulai dari masa tugasnya yang kurang, hingga persyaratan lainnya. Karena golongan penerima kespeg terbagi menjadi empat.

“Yakni guru honor yang mengabdi selama 2-5 tahun, 5-10 tahun, lebih 10 tahun dan K2 tenaga pendidik hingga termasuk tenaga kependidikan di luar guru seperti, pegawai administrasi, operator, hingga staf sekolah,” katanya.

Di sisi lain, kespeg tahun ini mengalami kenaikan signifikan dari tahun lalu. Di mana pada 2018 besarannya sebanyak Rp98 miliar, namun periode ini menjadi Rp124 miliar dari APBD Kabupaten Bogor 2019.

“Masih menyusun peraturan bupati. Kalau perbub sudah rampung, seluruh kespeg dengan nominal yang baru, akan langsung dikirimkan ke peserta melalui rekening bank masing-masing. Untuk tri wulan I ini, kemungkinan dalam waktu dekat disalurkan,” katanya.

Sementara Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdik Kabupaten Bogor, Nina Nurmasari menjelaskan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kespeg Maret dan April sudah berada di Kasda dengan besaran Rp18,4 miliar.

“Pencairan masih menggunakan standar pembayaran yang lama. Dikarenakan perbub besaran Kespeg 2019 sedang dalam proses, lantaran terdapat kenaikan nominal bagi para penerima,” kata Nina.

Dia menjelaskan, lantaran kebutuhan mendesak, pihaknya memutuskan melakukan pencairan dengan kebijakan nominal yang mengacu tahun 2018.

“Kalau perbup selesai, maka pencairan kekurangan kespeg dengan nominal yang baru, akan dirapel selama empat bulan langsung dengan total penerima sebanyak 11.143 orang,” katanya.

Dari jumlah itu, terdiri dari jenjang SDN 9.534 orang, SLBN 4 orang, SMP 1.411 orang, SMPN 196 orang dan TK 9 orang.

“Besaran nominal pencarian Kespeg secara keseluruhan sebesar Rp18,415 miliar,” paparnya.(*/Fuz)

BOGOR – Dalam rangka mewujudkan visi Bogor Maju, Pemerintah Kabupaten Bogor menjalin kerjasama dengan Pemerintah Korea Selatan. Kali ini, Kabupaten Bogor menjadi tuan rumah dengan tema Bogor Regency-South Korea Partnership Meeting di Hotel Aston Sentul, Rabu (1/5) malam.

Acara yang diinisiasi oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bogor ini menghadirkan beberapa narasumber, seperti Wakil Duta Besar Republik Korea Selatan Jeon Jo Young, Rokhmin Dahuri Duta Besar Kehormatan Provinsi Jeju Korea Selatan untuk Indonesia, Bupati Bogor Ade Yasin, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor Sofiah Syarifah, Rektor IPB University Arif Satria, dan beberapa pimpinan perusahaan di Indonesia.

Ade Yasin menjadi keynote speker pada acara tersebut, dalam paparannya ia menyampaikan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki Kabupaten Bogor.

“Kabupaten Bogor memiliki visi sebagai The City of Sport and Tourism, kita optimistis ke depan jumlah wisatawan asing bisa meningkat, dan saya mengundang kepada masyarakat Korea Selatan untuk berkunjung ke Kabupaten Bogor,” ujar Ade Yasin dalam rilisnya, Kamis (2/5).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengajak para investor Korea Selatan untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Bogor. Sementara itu, Wakil Duta Besar Republik Korea Selatan Jeon Jo Young mengatakan, atas nama Pemerintah Korea Selatan mengaku sangat terbuka dalam menjalin kerjasama dalam bidang apapun, termasuk pengembangan pariwisata.

Di sesi terakhir, Pemerintah Republik Korea Selatan menghibahkan seperangkat alat teknologi Water Treatment kepada Pemda Bogor.(*/DP Alam)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin berbeda pendapat dengan wakilnya, Iwan Setiawan soal baliho ucapa terima kasih Prabowo-Sandi di Cileungsi.

Jika Iwan berpendapat baliho yang sempat ramai belakangan ini, tidak bisa langsung dicopot begitu saja. Sementara Ade Yasin menilai, pihak yang memasang baliho harus mencopotnya dengan kesadaran sendiri.

“Seharusnya dengan kesadaran diturunkan. Tidak ada toleransi karena ini sedikit memicu atau khawatir tidak kondusif,” kata Ade ditemui usai menghadiri Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Bogor di Renotel Olympic Sentul, Rabu (1/5/2019).
Dia pun memerintahkan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor segera melayangkan surat peringatan untuk memcopot baliho raksasa itu.

“Yang memang ada prosedur. Pol PP juga harus melayangkan surat peringatan pencopotan segera,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan yang memimpin mediasi antara relawan atau warga Cileungsi yang memasang baliho itu dengan seluruh stakeholder di Bumi Tegar Beriman.

“Tadi KPU dan Bawaslu juga belum punya aturan tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) atau spanduk apapun pasca Pemilu 2019. Masih dalam kajian,” kata Iwan, Selasa (30/4/2019).

Suasana ricuh penurunan baliho Prabowo-Sandi di Cileungsi Kabupaten Bogor (ist)Suasana ricuh penurunan baliho Prabowo-Sandi di Cileungsi Kabupaten Bogor (ist)

Pemkab Bogor sendiri melihat dari sisi aturan, sebuah baliho atau spanduk berizin atau tidak, secara aturan tidak bisa langsung dicopot segitu saja, melainkan ada mekanisme yang harus ditempuh.

“Misalnya tidak berizin. Dalam aturan tibum, maka ada surat peringatan 1 berlaku 6 hari. Kemudian surat peringatan kedua dan selanjutnya,” kata dia.

Menurut Iwan, pemasangan baliho ucapan terima kasih dari pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu kepada warga Cileungsi, sama seperti baliho atau spanduk lainnya.

“Sama dengan spanduk biasa. Jika ada pelanggaran pun, ada tahapannya jadi tidak bisa langsung diturunkan, ada aturannya,” tegas Iwan.

Dia menyimpulkan, baliho itu bakal tetap terpasangan dan meminta Satpol PP Kabupaten Bogor mempelajari jika memang ada dugaan menyalahi aturan.

Sebelumnya diberitakan, heboh baliho berisi klaim ucapan selamat kepada kemenangan Prabowo-Sandi menjadi sasaran warga agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan tindakan nyata, Rabu (1/5/2019).

Salah seorang warga mengungkapkan kejaian tersebut di kolom komentar postingan Instagram milik Ridwan Kamil.(Ade)

BOGOR – Tak kuat menanjak, bus Mitsubishi Nopol A 7531 FL yang mengangkut rombongan anak sekolah dari Banten mengalami kecelakaan di Puncak Bogor, Rabu (1/5/2019). Bus ini bergerak dari arah Gadog menuju puncak untuk membawa anak-anak berlibur ke Taman Wisata Matahari (TWM).

Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Fadli Amri, mengatakan kejadian Laka Lantas ini sudah ditangani Satlantas Polres Bogor. “Kami sudah menangani evakuasi kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi di Jalan Raya Puncak tepatnya di tanjakan Selarong, Desa Cibogo, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

Kejadian sekitar pukul 12.00,” katanya.

Ia mengatakan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, awalnya kendaraan bus Mitsubishi Nopol A 7531 FL yang mengangkut rombongan anak sekolah dari Banten tersebut bergerak dari arah Gadog menuju puncak untuk berlibur ke Taman Wisata Matahari.

Namun setiba di tanjakan Selarong kendaraan tidak kuat menanjak sehingga kendaraan bergerak mundur. Sayangnya sopir telat melakukan pengereman yang mengakibatkan bus terguling ke kiri dengan posisi ban sebelah kanan di atas.

“Saya langsung turun lokasi dan melakukan penanganan evakuasi bersama anggota Satlantas Polres Bogor dibantu dengan kendaraan derek dari Jasa Raharja Jagorawi,” ujarnya.

Pendataan usai evakuasi, terdata lima orang yang mengalami luka ringan dan sedang dalam perawatan di RSUD Ciawi dengan didampingi oleh petugas Satlantas Polres Bogor.

“Untuk pengemudi kendaraan bus, saat ini sudah diamankan oleh unit Satlantas Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan. Arus Lalu lintas di jalur Puncak pada pukul 12.00 WIB normal dua arah,” ujar AKP Fadli. (*/DP Alam)

JAKARTA – Rangka Hari Buruh Sedunia sejumlah massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) perlahan berjalan menuju pembatas kawat berduri yang di pasang polisi di dekat Patung Arjuna Wijaya (Patung Kuda), Jakarta Pusat.

Mereka meminta pihak kepolisian untuk menyingkirkan kawat berduri agar dapat berjalan menuju depan Istana Merdeka. Memang, sejak pagi polisi sudah memberi pembatas dan kawat berduri agar massa tidak dapat berjalan menuju Istana Merdeka.

“Ayo semua, minta polisinya buka pagar berduri,” kata seorang orator di atas mobil komando, Rabu (1/5/2019).

Massa yang berada di barisan depan diisi oleh buruh wanita. Mereka pun bersorak meminta polisi membuka kawat berduri tersebut.

“Buka, buka, buka, buka,” seru mereka.

Mereka tampak kecewa lantaran tak diperbolehkan untuk jalan menuju depan Istana Merdeka. Saat ini, mereka pun tampak kompak duduk di depan pembatas dan kawat berduri. (*/Ag)

BOGOR – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor disemprit Wakil Bupati Iwan Setiawan, lantaran lamban mengajukan lelang pekerjaam fisik tahun ini.

Iwan menelusuri progres pelelangan pekerjaan fisik Dinas PUPR pada April 2019 menurun dibanding tahun lalu untuk bulan yang sama. Iwan khawatir ABPD yang dialokasikan untuk PUPR tidak terserap maksimal.

Pada April 2018 lalu, setidaknya 81 paket pekerjaan milik Dinas PUPR masuk ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ). Sementara April 2019, hanya 10 paket masuk meja lelang.

Iwan pun telah mendatangi Dinas PUPR untuk mengetahui kendala dan mencari solusi, agar mampu mengejar ketertinggalan, agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak membengkak.

“Pekerjaan fisik itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Permasalahannya, katanya baru adaptasi dengan sistem baru dalam proses pengajuan lelang,” kata Iwan, Selasa (30/4/2019).

Dia berharap, transisi kepemimpinan tidak mengganggu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena pada dasarnya, yang berubah hanya ranah kebijakan, sementara teknis tidak banyak ada perubahan.

“Katanya, bulan Mei besok mulai banyak paket mulai pemberkasan. Kita lihat saja. Saya juga akan pantau terus dengan meminta laporan setiap bulan,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Yani Hassan menyebutkan total paket pekerjaan Dinas PUPR tahun ini mencapai 1.030 paket dengan pagu anggaran sekitar Rp833 miliar.

Dia mengakui, beberapa aturan baru membuat pihaknya seperti terkesan lamban dalam mengajukan paket pekerjaan fisik.

“Aturan baru kini harus diselesaikan tidak hanya PUPR sendiri. Harusnya Maret itu sudah siap dibawa ke ULPBJ,” katanya.

“Belum lagi soal tugas baru dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jadi pembeda kenapa jomplang dibandingkan tahun lalu di periode yang sama,” katanya lagi.

Dia memastikan, pada Mei 2019 sebagian besar paket lelang sudah diajukan, baik pekerjaan jalan, jembatan hingga drainase agar Juni bisa segera di-SPK-kan dan segera diserap.

“Beberapa yang lelang Mei juga ada yang sudah SPK, kita ingin mengejar ketertinggalan,” katanya.(DP Alam)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan bahwa rencana pemindahan Ibukota Indonesia merupakan wewenang pemerintah pusat sehingga dirinya tidak punya wewenang menanggapi lebih jauh.

Hal itu disampaikan oleh Anies usai melakukan pertemuan dengan perwakilan negara yang tergabung dalam G20 Traditional Market terkait penyelenggaraan diplomatic corp gathering 2019 di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Menurut Anies, dalam pertemuan tersebut turut dibahas wacana pemindahan Ibukota yang sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai perwakilan diplomat mereka mempertanyakan kepada Anies terkait wacana tersebut.

“Tentu saja karena kemarin ada pembicaraan tentang ibukota maka itu juga salah satu hal yang ditanyakan oleh para duta besar,” kata Anies usai pertemuan.

Namun demikian, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan kabinet kerja Jokowi ini menyampaikan bahwa wacana pemindahan ibukota adalah wewenang pemerintah pusat sehingga dirinya tidak bisa banyak berkomentar.

“Jadi bagaimana rencananya dan saya sampaikan itu semua wewenang pemerintah pusat karena keputusannya bukan pada level provinsi tapi level pusat dan ini masih dibicarakan di pusat,” papar dia.

Di tempat yang sama, Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Francis Quinlan menyampaikan bahwa untuk saat ini terlalu dini untuk membahas ibukota Indonesia yang rencananya akan dipindah. Menurutnya isu ini menarik perhatian publik termasuk negara lain.

“Isu ini sudah dibahas sejak dulu bahkan ketika era presiden Sukarno. Bagi saya sebagai diplomat, kami menunggu keputusan Indonesia soal pemindahan ibu kota dan tentu juga menunggu undangan dari pemerintah terkait hal tersebut,” kata Gary dalam bahasa Inggris.

Sebagai negara sahabat, lanjut Gary, pihaknya tidak akan ikut campur masalah tersebut dan menghormati keputusan pemerintah Indonesia. Kendati demikian dia pribadi merasa senang berada di Indonesia.

“Tapi ya tergantung, karena Indonesia adalah negara yang fantastis seperti dalam promosi pariwisatanya disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menakjubkan. Indonesia itu sangat nyaman untuk ditinggali sehingga dimanapun kita berada di Indonesia, kita tetap nyaman,” tandas Gary. (*/Ag)

BOGOR – Polres Bogor Polda Jabar menggelar apel pasukan operasi keselamatan Lodaya 2019, di lapangan Mako Polres Bogor Selasa (30/4/19).

Apel pasukan dipimpin oleh Wakapolres Bogor, Kompol Didik Purwanto. Hadiri pada upacara ini Dandim 0621 Bogor, Letkol Inf Hari Eko Sutrisno, Kasubdenpom, Kadishub Kabupaten Bogor, Kasat Pol PP Kabupaten Bogor dan perwakilan instansi lainnya.

Kasubag Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspita Lena mengatakan, operasi keselamatan Lodaya 2019 efektif berlangsung dari tanggal 29 April hingga 10 Mei 2019 mendatang.

Menurut AKP Ita, untuk tema dari operasi keselamatan Lodaya 2019 yaitu “Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas guna terciptanya kamseltibcar lantas dalam rangka cipta kondisi pasca Pileg dan Pilpres serta menjelang Idul Fitri 2019”.

Wakapolres Bogor, Kompol Didik Purwanto menegaskan, pelaksanaan apel gelar pasukan Ops Keselamatan Lodaya 2019 di Polres Bogor bertujuan mengembalikan kesadaran masyarakat, agar kembali tertib berlalu lintas.

“Intinya bahwa pelaksanaan Operasi Keselamatan ini kita laksanakan untuk menekan jumlah kecelakaan, pelanggaran yang memang walau pun di Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun memang ada penurunan, namun ini persiapan juga untuk kita bagaimana menghadapi bulan Suci Ramadhan kita bisa beribadah dengan baik, khusyuk dan tawadhu,” kata Kompol Didik.

Waka Polres Bogor pun berharap masyarakat dapat tertib dalam berlalu lintas, agar jumlah pelanggaran dan kecelakaan semakin menurun.

Ditambahkan, sasaran Operasi Keselamatan tahun 2019 diprioritaskan pada 7 prioritas pelanggaran Lalulintas diantaranya, tidak menggunakan HP saat mengemudi dan tidak menggunakan Safety Belt, menaikan dan menurunkan penumpang di jalan tol, melawan arus Lalulintas, mengendarai kendaraan dibawah pengaruh alkohol/miras/narkoba, mengemudikan kendaraan dibawah umur dan memacu kendaraan melebihi batas kecepatan maksimal serta menggunakan bahu jalan bukan peruntukannya.(*/DP Alam)

BOGOR – Wakil Bupati (Wabup) Bogor Iwan Setiawan sangat geram karena sampai saat ini PKL dijalan untuk antisipasi kemacetan dibuat tempat dagang permenanen oleh oknum diduga kebal hukum .

Iwan mengatakan,” masalah yang ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang berdiri di Jalan Ruas lingkar Pasar Pu (Fisabilillah) Citeureup milik oknum harus segera dibongkar sebab apapun alasannya menyalahi aturan dan menabrak program Pancakarsa yang dicanangkan Pemkab Bogor .

Iwan juga mendesak kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus ditertibkan agar jalan berfungsi seperti sedia kala. Ia mengungkapkan,” jalan yang semestinya digunakan untuk masyarakat agar menghindari kemacetan, bukan dibangun lapak PKL yang permanen .

“Apapun itu bentuknya PKL itu sudah salah kaprah,” tegasnya saat ditemui awak media belum lama ini di Cibinong.

Iwan menambahkan, bila sampai saat ini PKL PU itu tidak dijuga dibongkar, dirinya bakal segera mengevaluasi kinerja Pol PP dan Dishub dan instansi lain yang berhubungan dengan PKL liar. Terkait kondisi Jalan Raya PU Citeureup yang diperjual- belikan untuk lapak bisa ke ranah hukum .

Dengan cara dibangun lapak lapak PKL secara permanen. Tambahnya lagi,” jalan yang semestinya steril dan bebas dari PKL justru malah digunakan tidak sesuai fungsinya menambah kesemberawutan juga memiskinkan pedagang pasar Citeureup yang sudah resmi untuk berdagang sebab pasar akan bertambah sepi dengan adanya PKL liar yang permanen.

Dengan mimik Geram Iwan mengatakan ,” Saya akan panggil Penegak Peraturan Daerah (Perda) dan Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) terkait,” tegasnya.

Sebelumnya, Kanit Lantas Polsek Citeureup AKP Taryana mengatakan, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut memang amat mengganggu kelancaran lalu lintas dan menambah semrawut kerena sudah memenuhi badan jalan. Apalagi masih ia menambahkan, PKL itu jelas-jelas menggunakan bahu jalan untuk berjualan, sehingga pihaknya berharap kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Segera menertibkan PKL PU itu namun tak ada tanggapan dari pihak yang punya kebijakan ,” katanya saat dihubungi awak media belum lama ini.(Fuz)