Metro Jabodetabek

BOGOR – Dalam rangka melakukan peningkatan kualitas di sektoral kepemudaan yang di Bumi Tegar Beriman, Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor merangkul DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor mengadakan Sinergitas dan Upgrading KNPI Kabupaten Bogor 8-10 Oktober di Hotel Taman Aer, Megamendung.

Dalam kegiatan tersebut, DPD KNPI Kabupaten Bogor melibatkan jajaran pengurus serta 40 pengurus kecamatan (PK) yang ada di wilayah Bumi Pajajaran.

Tujuan diadakan kegiatan tersebut adalah untuk menyamakan persepsi dikalangan pengurus yang ada di DPD dan juga PK, dalam membesarkan nama KNPI di Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Ade Yasin yang hadir pada hari kedua kegiatan berpesan kepada seluruh peserta Sinergitas, agar KNPI bisa menjadi sosial kontrol bagi Pemkab Bogor.

“KNPI itu ibaratnya parlemen pemuda dan mewakili Pemuda se-Kabupaten Bogor, maka selaku parlemen pemuda. KNPI harus menjadikan penyambung rakyat yang memiliki tugas pengawasan kepada program pemerintah,” pesannya.

Sinergitas antara Pemkab dan juga KNPI menurut AY, dianggap penting terlebih untuk pembangunan dan juga kemajuan pemuda di Kabupaten Bogor.

“Rekan-rekan pemuda yang ada di KNPI harus bisa menjadi corong untuk kemajuan pemuda di Kabupaten Bogor,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor Fikri Ikhsani menyatakan, bahwa kegiatan sinergitas Pemuda Kabupaten Bogor adalah sebuah momentum dimana para pemuda di Bumi Tegar Beriman bisa bersatu, satu visi dan misi dalam membangun Kabupaten Bogor kedepan.

“DPD KNPI sebagai wadah pemuda tentunya mempunyai peran penting dalam menjalan segala bentuk program kepemudaan. Sinergitas pengurus DPD KNPI dan PK diharap menambah energi positif dalam mengemban amanah kepengurusan hingga 2022 nanti,” katanya.

Lebih lanjut menurut Camat Tajurhalang itu, kegiatan tersebut juga menghadirkan beberapa tokoh dan narasumber yang memberikan materi kepada peserta Sinergitas.

“Selain memberikan materi kepada seluruh pengurus DPD dan PK. Para pembicara yang tampil, juga memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa mengembangkan diri dalam pembangunan di wilayah kita ini,” tutupnya.

Selain dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Kepala Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Barat Asep Engkus Sutisna, Ketua DPD KNPI Jawa Barat Rio F Wilantara serta Direktur Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor Zainal Syafruddin yang merupakan tokoh senior di KNPI juga turut hadir sebagai pembicara.(*/Fuz)

BOGOR – Adanya dugaan kejanggalan proyek rehabilitasi Gedung Kantor Bupati Bogor disorot politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usep Supratman.

“Bisa saja dalam proyek ini ada monopoli oleh satu kontraktor, tapi dari segi apa dulu. Selama dia itu tidak melebihi batas ketentuan maksimal yang ditentukan oleh Undang-undang, sah-sah saja,” ujar Usep kepada Wartawan, Kamis (10/10/19).

Pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor ini mengatakan, dirinya meyakini pengguna anggaran dapat mempertanggungjawabkan proyek empat ruangan di Kantor Bupati Bogor itu.

“PPK tidak mungkin dia berani menyekat-nyekat proyek di Kantor Bupati Bogor kalau aturannya tidak ada. Mungkin PPK sependapat dengan saya, adanya pemisah ruangan jadi faktor anggaran pekerjaan itu dipecah-pecah,” papar Usep.

Lebih lanjut ia menerangkan, pihak kontraktor yang mengerjakan rehab 4 ruangan kantor Bupati Bogor itu dipertanyakan.

“Kalau yang ngerjakan 4 ruangan itu satu perusahaan, lebih baik lelang. Tapi kalau mau dipisah-pisah, bagi-bagi rejeki lah,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Kabupaten Bogor, Bambang Hartoto mengungkapkan, pihaknya akan menelusuri kejanggalan proyek di kantor pemangku kebijakan di Pemkab Bogor itu.

“Kami akan telusuri dulu proyek Kantor Bupati itu. Kalau ada pelanggaran hukum, pasti kami akan tindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.(Fuz)

BOGOR – Dua kelompok massa terlibat bentrok di Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Enam motor ikut dibakar.

Bentrokan dua kelompok ini diduga akibat perebutan lahan. Massa yang tak terkendali, lalu merusak empat motor yang terparkir dan membakar enam motor yang ada di lokasi.

Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, karena polisi sigap dengan cepat datang kelokasi kejadian. Penjagaan ketat dilakukan aparat kepolisian, agar aksi massa tidak meluas yang berdampak pada timbulnya korban dikalangan masyarakat.

Kapolsek Gunung Putri, AKP Andryanto mengatakan, massa dari dua kelompok bentrok di Jalan Baru Cikeas-Cimanggis, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Lahan yang dikuasai salah satu kelompok, diduga menjadi penyebab timbulnya aksi tersebut.

“Ada lahan disini yang di jaga salah satu kelompok massa. Jadi perebutan lahan,”kata AKP Andryanto.

Lahan yang direbutkan ini, hendak di ambil alih oleh kelompok massa lain. Kelompok massa yang sudah lebih dulu menguasai lahan ini tak terima. Saling serang tak terelakan. Namun aparat yang sigap, langsung menguasai situasi dan seputar lokasi kembali kondusif.

Fery Hidayat, satu saksi dilokasi mengatakan, massa yang tak terkendali, lalu membakar enam motor dan merusak empat motor massa yang selama ini menjaga lahan yang terparkir dilokasi.

Beberapa orang mengalami luka. Polisi kini masih berjaga di lokasi. Kasus ini kini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Bogor. (*/Fuz)

JAKARTA – Ribuan petani berunjukrasa di depan patung kuda Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakpus, Kamis (10/10/19) siang.

Pendemo mengatas namakan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia mengharapkan adanya perbaikan nasib.

Dampak dari aksi demo itu, ruas jalan di Jalan Merdeka ditutup hingga bis Transjakarta dialihkan ke jalan lain. Kondisi ini membuat jalanan di kawasan Monas dan sekitarnya lengang.

Kapolsek Metro Gambir Kompol Wiraga Dimas Tama ketika dikonfirmasi mengatakan jumlah pendemo diperkirakan lima ribu orang dan diantisipasi dua ribu pasukan kepolisian.

Petugas Satlantas Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat melakukan penutupan jalanan untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mengganggu ketertiban di jalanan. Akhirnya para petani hanya bisa berorasi di patung kuda.

“Penutupan jalanan bertujuan agar tak terjadi ancaman dan gangguan keamanan sehingga jalanan kami tutup sementara. Nanti kalau sudah selesai jalanan akan kami buka,” tegas Kapolsek Wiraga.

Sementara koordinator aksi, Siti Fikriyah Khuriyati mengatakan, pihaknya berrerimakasih kepada Presiden Joko Widodo atas dilaksanakannya kebijakan perhutanan sosial, di Pulau Jawa, melalui Pemberian Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) selama 35 tahun.

Pemberian ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) ini merupakan suatu perubahan mendasar dari paradigma, regulasi, metodologi, kelembagaan, dan managemen pengelolaan hutan negara di Jawa yang telah berlangsung selama 154 tahun sejak keluarnya Bosch Ordonantie 1865. (*/Joh)

BOGOR – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bogor kembali melakukan giat tes urin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor.

Kali ini, puluhan ASN dan pegawai yang bertugas di Kecamatan Parung Panjang menjadi sasaran BNN Kabupaten Bogor. Giat ini sendiri digelar pada Rabu, 9 Oktober 2019 kemarin.

“Dasar kegiatan ini sendiri berdasarkan pada program hibah Tahun Anggaran 2019 dan Surat Perintah Kepala BNN Kabupaten Bogor Nomor : Sprin /750/X/Ka/PM.00.02/2019/BNNKAB -BGR, yang dilakukan seksi P2M BNN Kabupaten Bogor,” kata Kepala Seksi P2M BNN Kabupaten Bogot, Rika Indriyanti Roamer dalam rilisnya.

Lebih lanjut Rika menjelaskan, giat tes urin ini menyasar 56 orang terdiri dari pegawai Kecamatan Parung Panjang. “Hasilnya, sebanyak 56 orang dinyatakan negatif menggunakan Narkotika. Kegiatan ini sebagai deteksi dini penyalahgunaan Narkotika di lingkungan aparatur sipil negara di wilayang kecamatan Parung Panjang,” paparnya.

Rika juga menjabarkan, selama pelaksanaan, kegiatan tersebut berjalan aman lancar dan tertib.

Sebelumnya, BNN Kabupaten Bogor juga melakukan tes urin terhadap para ASN di Dispora. Total sebanyak 187 pegawai yang ada di lingkup Dispora pun digiring tes urin.

“Ini merupakan rangkaian kegiatan yang didukung penuh Pemkab Bogor sejak 2017 lalu. Kali ini kita gelar tes urin di Dispora sebagai upaya menekan angka penggunaan dan peredaran narkoba di lingkungan Pemkab Bogor,” kata Rika.

Lebih lanjut, Rika menjabarkan, dalam giat ini, tercatat ada 70 ASN yang dilakukan tes urin. “Ada juga yang belum karena beberapa alasan. Ada yang diklat ada juga yang sakit. Itu semua dikuatkan dengan surat baik dari dinas untuk yang diklat maupun yang sakit dari dokter,” paparnya lagi.

Rika juga mengatakan, dari hasil tes urin yang dilakikan, semuanya hasilnya negatif. “Besok hasilnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kita laporkan ke Kepala Dinas dan Sekda sebelum dikirim ke Bupati. Untuk yang belum tetap kita tunggu untuk dilakukan tes susulan,” sebutnya.

Rika juga menjelaskan dari hasil tes urin yang dilakukan ke lingkup Pemkab Bogor sejak 2017 lalu, semuanya hasil negatif. “Hanya ada satu yang secara langsung menyatakan ke kita sedang dalam pengobatan disertai dengan surat dokter. Kita ikut dulu nanti kita lihat setelah itu akan kita rekom menggunakan obat yang aman,” sebutnya.(Fuz)

BOGOR – Bernilai Rp 800 juta untuk rehabilitasi empat ruangan di Kantor Bupati Bogor, proyek yang dikerjakan CV Oryano tidak melalui lelang alias tender.

Berbeda dengan pimpinan legislatif, pucuk pimpinan eksekutif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor lebih memilih rehab ruang kerja di Kantor Bupati Bogor, Cibinong.

Kasubag Perlengkapan, Deasi Herawati mengatakan, ada empat ruangan di Kantor Bupati Bogor yang dilakukan rehabilitasi pada tahun anggaran 2019 sekarang.

“Yang direhab itu ruang kerja Bupati, mushola, ruang istirahat dan ruang staf Kantor Bupati Bogor,” jelas Deasi kepada Jurnal Metro.com, Rabu (9/10).

Ia menambahkan, anggaran yang digunakan untuk rehab beberapa ruangan di gedung tersebut hampir satu miliar rupiah. “Anggarannya itu per ruangan. Kantor ruang kerja Bupati Bogor itu Rp 200. Untuk yang tiga ruangan itu masing-masing dianggarkan Rp 200 juta juga,” katanya.

Ia menerangkan, penganggaran rehab tersebut disahkan pada perubahan anggaran 2019. “Dananya ini disahkan pada perubahan anggaran,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengungkapkan, pihaknya tidak sependapat terhadap adanya rehabilitasi gedung yang masih layak pakai tersebut.

“Anggaran rehab itu saya tidak ikut membahas. Masih banyak kebutuhan yang lebih penting untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Salah satunya masyarakat Kabupaten Bogor butuh air bersih dll,” tegas Rudy.

Ia menerangkan, pihaknya tidak akan mengijinkan adanya pengadaan di kantor dirinya bekerja. “Ruangan saya tidak boleh direnovasi. Meskipun karpet, kursi dan mejanya sudah digunakan oleh periode sebelumnya, selagi masih layak pakai, saya tidak akan setuju untuk pengadaan apa pun,” ujar politisi Grindra ini.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya akan membongkar adanya kejanggalan pada proyek rehabilitasi yang dianggarkan secara keseluruhan hampir Rp 1 miliar namun tidak melalui tender.

“Saya sekarang masih diklat di Bandung. Setelah saya diklat, saya akan ke lokasi gedung itu langsung. Anggaran rakyat itu harus digunakan secara tepat sasaran dan transfaran,” pungkasnya.(Fuz)

DEPOK – Pelanggan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta, khususnya di kawasan Perumnas Depok Satu, Perumanas Depok Utara, Sawangan, Pitara, dan Cagar Alam, selama dua hari ini mengalami gangguan pasokan.

“Dua hari ini Senin dan Selasa ada perbaikan tapping di Induk Pipa Air (IPA) Cipayung sehingga pasokan air ke ribuan pelanggan di lima titik, ” kata manajer pemasaran PDAM Tirta Asasta Kota Depok Imas Diah Pitaloka (9/10).

Gangguan suplai air tidak terlalu lama, dalam dua hari itu totalnya hanya sekitar enam jam, mulai pukul 21:00 kemarin, dan pukul 03:00 Rabu ini. “Jadi tidak terlalu lama namun hanya enam jam, tapi perlu antisipasi dengan menyiapkan atau menampung air bersih terlebih dulu,” katanya.

Menurut dia, ada kerusakan dan perbaikan instalasi jaringan pipa PDAM Tirta Asasta, khususnya di IPA Cipayung. Untuk memperlancar proses perbaikan terpaksa suplai air bersih di lima titik mengalami gangguan.

Tidak itu saja, tambah dia, pihaknya juga tengah memperbaiki salah satu jaringan pipa yang bocor akibat penggalian jaringan kabel bawah tanah di Jalan Raya Nusantara.

“Petugas PDAM Tirta Asasta langsung turun ke lapangan untuk memperbaiki kebocoran pipa jaringan air bersih di Jalan Raya Nusantara, Depok Jaya,” pungkasnya. (*/Dul)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan melaksanakan kegiata Rebo Keliling (Boling) di Kecamatan Ciomas, Rabu (9/10/2019). Pada boling kali ini, Ade Yasin  kembali menjelaskan tentang terobosan dan kerja sama yang telah dilakukan Pemkab Bogor dengan Kantor Pos.

“Pemkab Bogor melakukan terobosan dalam pengambilan dokumen kependudukan, mulai dari KTP sampai Kartu Keluarga (KK) nantinya akan dikirim lewat pos, jadi bapak dan ibu nanti yang buat KTP, KK, Akte Lahir buat saja, jangan khawatir jarak yang jauh, nanti kita akan antar langsung lewat pos ke rumah masing-masing,” jelas Ade Yasin.

Ia menambahkan, kerjasama dengan kantor pos dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat. “Tujuan kerjasama dengan kantor pos untuk memudahkan dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, ini juga sekaligus menjawab keluhan masyarakat yang selama ini KTP nya tidak jadi-jadi, padahal tanda terimanya sudah ada tapi belum sampe kepada mereka,” tambahnya.

Sementara itu Camat Ciomas, Chairuka mengatakan, terobosan yang dilakukan Ibu Bupati sangat membawa manfaat untuk masyarakat Kabupten Bogor.

“Alhamdulillah berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Ibu Bupati sudah terasa manfaatnya, Pemerintah Kabupaten Bogor sudah bekerjasama dengan Kantor Pos terkait pengiriman KTP, KK, Akte Lahir, jadi masyarakat tinggal menunggu di rumah masing-masing, dengan terobosan tersebut juga Kabupaten Bogor diberikan penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif Tahun 2019 dari Kementerian Dalam Negeri RI beberapa hari yang lalu,” kata Chairuka. (Fuz)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin mengungkapkan, Kabupaten Bogor masih memiliki 45 desa tertinggal. Ke 45 desa itu berada di 13 kecamatan.

Menurutnya, Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang sangat luas. “Kabupaten Bogor sangat luas sehingga banyak yang belum tersentuh,” kata Ade, di Gunung Putri, Kabupaten Bogor (8/10).

Mskipun belum menjabarkan satu-persatu desa tersebut, Ade mengungkapkan akan berupaya mengentaskan desa tertinggal. Dia menyatakan akan melibatkan semua pihak untuk melakukan pemerataan pembangunan di desa tertinggal.

“Penanganan setiap tahun, kita akan anggarkan tahun depan supaya semua (desa tertinggal) bisa jadi desa berkembang,” terang politikus PPP itu.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Nomor 201 Tahun 2019, tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, Kabupaten Bogor memang memiliki 45 desa tertinggal.

Keputusan tersebut mengklasifikasikan penilaian hasil survey terhadap data indeks desa membangun (IDM). Terdapat empat klasifikasi yang telah diputuskan.

Pertama, IDM lebih besar (>) 0,8155 masuk dalam kategori desa mandiri. Kedua, IDM kurang dari sama dengan (s) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072 masuk dalam desa maju.

Kemudian, desa berkembang memliki IDM kurang dan sama dengan (s) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989. Sementara, desa tertinggal memiliki IDM kurang dan sama dengan (s) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907. Terakhir, desa sangat tertinggal dengan IDM kurang dan sama dengan (s) dari 0,4907.(*/Jun)

DEPOK – Setiap tahun, wanita yang menjadi janda di Kota Depok, Jawa Barat, terus bertambah. Bahkan, terjadi tren peningkatan 10 persen setiap tahun dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Kota Depok, pada 2017 ada sebanyak 3.087 kasus perceraian dan meningkat pada 2018 menjadi sebanyak 3.525 kasus perceraian.

Pada Januari hingga Oktober 2019, terjadi peningkatan kasus perceraian yang signifikan. Diperkirakan sudah mencapai 3.500 kasus perceraian.

“Belum sampai akhir tahun 2019, sudah mencapai kurang lebih 3.500 kasus perceraian yang diputus. Jadi, kasus perceraian di Kota Depok trennya selalu terjadi kenaikan, sekitar 10 persen per tahun,” ujar Ketua Pengadilan Agama Kota Depok, Mohamad Yamin, di Kantor Pengadilan Agama Kota Depok, Selasa (8/10).

Yamin menambahkan, berdasarkan catatan Pengadilan Agama Kota Depok, rata-rata kasus perceraian sebanyak 25 kasus per hari. “Dari grafiknya, tren angka perceraian di Kota Depok tiga tahun terakhir terus meningkat. Kalau dari angka pengajuan yang masuk bisa mencapai 5.000 permohonan setiap tahun dan yang diputus cerai mencapai angka tertinggi pada 2018, yakni sebanyak 3.525,” katanya.

Yamin mengutarakan, ada dua jenis pengajuan perkara cerai, yakni cerai talak dan cerai gugat. Bedanya, untuk cerai talak yang mengajukan adalah dari pihak suami, sedangkan cerai gugat yang mengajukan adalah dari pihak istri.

“Dari dua jenis perkara perceraian ini yang paling tinggi masuk adalah cerai gugat. Sebagai contoh pada 2018 dari 3.525 kasus cerai, cerai talak sebanyak 852 kasus sedangkan cerai gugatnya sebanyak 2.673 kasus,” jelas Yamin. “Yang memprihatinkan, dalam tiga tahun terakhir ini, penyebab penceraian yang tertinggi karena pengaruh media sosial (medsos). Faktor ekonomi, bukan menjadi penyebab utama lagi.”

Pengaruh medsos, lanjut Yamin, terjadi karena dijadikan sarana untuk memiliki wanita idaman lain (WIL) atau pria idaman lain (PIL). Kecenderungan acara reuni dan grup-grup reuni di medsos juga menjadi pemicu perceraian.

“Ajang reuni juga banyak timbulkan masalah perceraian. Terungkap dalam persidangan, dari reunian kemudian lanjut di medsos, di aplikasi WhatsApp (WA), kemudian ketemuan dan ya selanjutnya terjadi perselingkuhan. Kebanyakan bukti yang dihadirkan ke Pengadilan Agama juga berupa foto-foto perselingkuhan, foto-foto screenshoot percakapan di aplikasi WA yang berisikan kemesraan pasangan yang memiliki WIL/ PIL,” kata Yamin menjelaskan.(*/Dul)