Metro Jabodetabek

JAKARTA – Gubernur Anies Baswedan genap dua tahun memimpin Pemprov DKI Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Lewat akun Twiiter @aniesbaswedan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bersyukur karena dapat melewati dua tahun kepemimpinannya dengan melakukan berbagai terobosan untuk warga Jakarta.

Anies juga mengapresiasi seluruh warga Jakarta yang telah berpartisipasi dengan Pemprov DKI untuk membangun Jakarta lebih baik ke depan.

“Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini menggenapi dua tahun perjalanan tugas bersama-sama di DKI Jakarta Terima kasih dan apresiasi kepada semua yang telah berkolaborasi dalam menghadirkan Wajah Baru Jakarta!,” cuit Twiiter @aniesbaswedan, dikutip Rabu (16/10/2019).

Dalam laman akun Twitter-nya Anies turut mengunggah video yang menceritakan tetang berbagai program yang telah dilakukan.

Yakni penataan trotoar, integrasi transportasi, pembangunan taman kota, pengadaan rumah DP 0 Rupiah, pembagian kartu kesejahteraan, distribusi pangan murah, perlindungan perempuan dan anak, beragam Pagelaran bergengsi di Jakarta, program makanan tambahan untuk anak sekolah, perluasan penerima manfaat penggratisan pajak bumi dan bangunan, pengaspalan jalan kampung, aksesibilitas Pulau Seribu hingga hibah untuk Guru PAUD.

Sementara itu, banyak netizen turut mengomentari tulisan Anies. Berikut komentar para netizen ;

@ZAEffendy @aniesbaswedan
Barakallah warga #DKIJakarta memiliki Goodbener

@topesuspend : Terima kasih mas gub yg telah kembali memberikan ruang terbuka hidup bagi warga Jakarta

@bangeka75 : Alhamdulillaaaah.. sehat dan sukses selalu mas Anies. Salam hangat dari kami

@LindoTaehyung1 : Barakallah fikum Pak @aniesbaswedan semoga Bapak sekeluarga dan para pengikut2 Bapak yang tawadhu, sholeh & sholeha selalu berada dalam lindungan dan ridha Allah SWT setiap saat, Aamiin YRA.(*/Nia)

PURWAKARTA – Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika instruksikan seluruh Kepala Organisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, pemerintah desa dan Kelurahan di Kabupaten Purwakarta untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

“Kami imbau kepada para kepala OPD, camat, kepala desa dan Kelurahan di Purwakarra untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri dikantornya masing-masing dengan prinsip reduce, reuse dan recycle,” ujar Anne, kemarin(15/10/2019).

Anne menegaskan telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Purwakarta dengan nomor: 658.1/3419/BKPSDM, tentang pengelolaan sampah secara mandiri.

Hal ini berimplementasi pasal 2 ayat 1 UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang mengisyaratkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan manangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

“Pasal 16 PP nomor 81 tahun 2012 tentang sampah rumah tangga, bahwa penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah,” jelasnya.

Menurutnya, ada tiga poin yang harus dilakukan pihak terkait dalam surat edaran tersebut. Pertama, wajib menyediakan tempat sampah organik dan non organik secara terpisah.

Kedua, harus mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, kerajinan tangan, hingga bernilai secara ekonomis. Ketiga,mengumpulkan sampah non organik untuk digunakan kembali atau dijual melalui bank sampah. (*/As)

BOGOR – Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor melakukan simulasi jalur Angkutan Perkotaan (Angkot) trayek 10 dan 12 di Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Senin (14/10/2019).

Simulasi yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB pagi itu, dipantau langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya.

Tepat di Jalan Masjid I, beberapa petugas Dishub mengarahkan angkot trayek 10 dan 12 masuk ke Jalan Masjid I lalu belok kanan ke Jalan Nyi Raja Permas, Jalan MA Salmun, lalu kembali ke Jalan Dewi Sartika dan ke Jalan Pengadilan. Pengalihan trayek angkot ini dilatarbelakangi permintaan PKL yang direlokasi ke Jalan Nyi Raja Permas untuk memberikan akses kepada pembeli.

“Hari ini simulasi berjalan lancar karena ini juga untuk mendekatkan akses masyarakat yang ingin ke Pasar Anyar,” ujar Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bogor, Jimmy Hutapea.

Jimmy menambahkan jika melihat pola pergerakannya, angkot 10 dan 12 sama-sama ke arah pengadilan. Meski pada pengalihan ini membuat jarak tempuh angkot bertambah, kata dia, tetapi ini juga selaras dengan bertambahnya kantong penumpang. Yang artinya bisa menambah jumlah penumpang.

“Kami akan coba simulasi selama tiga hari setelah itu evaluasi melihatapa saja masalah yang mungkin terjadi,” imbuhnya.

Jika setelah evaluasi pengalihan angkot ini dinyatakan berhasil, lanjutnya, maka akan segera diterapkan untuk permanen. Mengingat ini bagian dari penataan Pasar Anyar yang beberapa waktu dimulai dari relokasi PKL.
.
“Harapan kami bisa berjalan dengan baik kemudian juga niat untuk melakukan penataan PKL bisa berjalan sesuai dengan harapan PKL dan warga Kota Bogor,” tuntasnya. (*/Jun)

BEKASI – Pemkot Bekasi kesulitan mengerahkan alat berat dalam mengangkut sampah bambu di Bendung Koja, Kali Cikeas, Bekasi. Hal ini akibat medan yang sulit menuju lokasi.

“Ini harus diangkut dengan alat berat. Tetapi sulit masuk,” kata Rahmat Effendi, saat memantau kondisi sampah bambu.

Disebutkan, sampah bambu dari Kali Cikeas tersebut sangat banyak sehingga menutup muka kali yang mengarah ke Bendung Koja. Sampah didominasi bambu dan rongsokan .

Aparat dan petugas kebersihan menggandeng masyarakat dan pasukan katak berusaha mengangkat sampah bambu dengan sebisanya.

“Dengan alat berat saja bisa sebulanan karena kendala di jalanan,” katanya (16/10/2019)

Wali Kota menyebut sampah bambu itu kemungkinan ada sebagian yang didorong ke lokasi yang memudahkan untuk bisa diangkat. Akses jalan menuju ke lokasi sampah sangat penting sehingga truk atau alat berat bisa masuk lokasi.

Ketua Komunitas Petduli Sungai Cileungsi Cieas (KP2C), Puarman, mengatakan pengangkutan sampah bambu tengah diupayakan agar bisa lebih mudah. Skenario yang dilakukan akan mendorong sampah ke alisan sungai di Kali Bekasi di sekitar Kemang Pratama.

“Yang nantinya akan mudah untuk diangkat dan diambil dengan alat berat,” katanya.

Pengangkutan sampah akan terus diangkut. Pada hari pertama sudah sekiatar 10 persen yang diangkut. Sementara, petugas dikerahkan mencapai 100 orang petugas.

“Sampai saat ini masih diangkut,” kata Yayan Yuliana, Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi.

Yayan menyebut Dinas Binamarga dan SDA tengah berupaya memasukkan alat berat. “Memang harus dengan alat berat karena sampah yang banyak,” pungkasnya. (*/Al)

BOGOR – Program Pancakarsa merupakan jargon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Ade Yasin – Iwan Setiawan saat memenangkan Pilkada 2018 lalu. Kini, sudah hampir satu tahun menjabat, program ini dinilai sejumlah kalangan belum membuahkan perbedaan yang mencolok. Padahal, lima poin yang ada didalamnya tak hanya terus digaungkan untuk menarik minat pangsa pasar pemilih tapi juga bak ‘sihir’ yang diharapkan mampu benar-benar membawa perubahan setelah hampir satu dasawarsa roda pemerintahan di Kabupaten Bogor berjalan ‘On the Track’.

Ironisnya lagi, program unggulan ini baru saja diperkenalkan kepada kaum milenial lewat sebuah sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor menyasar kalangan muda atau kaum milenial. Sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan hadir mengikuti kegiatan dalam rangka bulan bakti Pancakarsa di aula kantor Diskominfo (16/10/2019).

Plt.Kepala Diskominfo Kardenal menjelaskan, program Pancakarsa merupakan lima tekad atau keinginan atau cita-cita dalam menata pembangunan dan pertumbuhan Kabupaten Bogor selama lima tahun ke depan. Terdapat karsa Bogor cerdas, Bogor sehat, Bogor maju dan Bogor membangun, serta Bogor berkeadaban.

“Seluruh karsa dimaksud, merupakan langkah maju arah pembangunan yang menunjukkan adanya gerakan besar di berbagai sektor dalam upaya membangun dan membesarkan sekaligus mengharumkan Kabupaten Bogor. Sehingga, butuh dukungan dan partisipasi masyarakat salah satunya kaum milenial”, jelas Kardenal.

Kardenal menambahkan, agar program-program tersebut dapat berjalan dan terealisasi dengn baik. pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada generasi muda atau milenial untuk bersama-sama berpartisipasi, bersinergi, dan berkolaborasi membangun Kabupaten Bogor dengan cara mendukung sekaligus melakukan akselerasi dalam mensukseskan pencapaian program pancakarsa tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Bogor, meyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu prasyarat untuk keberhasilan proses pembangunan. Karena, masyarakat menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bogor”, tambahnya.

Sementara itu, selain dihadiri kalangan milenial, kegiatan sosialisasi Pancakarsa ini dihadiri pula kader pos yandu, karang taruna, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, juga perwakilan guru berjumlah 100 orang.

Dua narasumber memberikan materi sosialisasi yakni, Ketua Komite Perencana Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, Saefudin Muhtar dan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bogor, Zaenal Syafrudin.(Fuz)

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan kebutuhan air bersih di Jakarta saat ini diperkirakan mencapai 846 juta meter kaki kubik per tahun. Sedangkan layanan air PDAM Jakarta hanya mencapai sekitar 62 persen, sehingga sisa kebutuhan air bersih dipenuhi dari pengambilan air tanah.

Namun pengambilan air tanah berlebihan di Jakarta mengakibatkan turunnya muka air tanah yang ikut menjadi penyebab terjadinya penurunan tanah (landsubsidence) dan intrusi air laut, terutama di wilayah utara Jakarta. Badan Geologi melaporkan laju penurunan permukaan tanah tertinggi yang terukur oleh alat GPS Geodetik adalah 12 sentimeter.

Menteri ESDM Ignasius Jonan pun mengasumsikan apabila terjadi penurunan permukaan tanah mencapai 10 sentimeter dalam setahun, maka dalam 50 tahun penurunan permukaan tanah di Jakarta Utara bisa mencapai 5 meter.

“Dua belas sentimeter itu banyak. Kalau 10 sentimeter, dalam setahun bisa satu meter. Kalau 50 tahun bisa 5 meter,” kata Jonan di Gedung Kementeriam ESDM, Selasa (15/10).

Lebih lanjut ia pun mengatakan pihaknya mempercayakan masalah tersebut pada Gubernur Jakarta saat ini yang sangat fokus mengenai lingkungan hidup. Agar ke depannya persoalan ini tidak menjadi semakin parah.

Sebab, apabila eksploitasi air tanah masih dilakukan hal tersebut dapat membuat permukaan tanah di Jakarta akan terus semakin turun. Sehingga Jonan khawatir di masa mendatang Jakarta sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat tinggal.

“Ini sangat penting. Kalau tidak Jakarta mungkin tidak layak untuk menjadi tempat tinggal,” kata Jonan.

Jonan pun berharap, ke depannya masalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan air tidak hanya mengandalkan air tanah. Namun, bisa memulai kajian dan melakukan alternatif lainnya, seperti melalui pemanfaatan air sungai dan sumber-sumber air lainnya.(*/Nia)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal menyiapkan anggaran Rp18 miliar untuk membangun 516 kios sebagai tempat relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Puncak di wilayah Gunung Mas.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor, Nuradi menjelaskan, dari 516 kios yang akan dibangun 100 unit di antaranya untuk pedagang yang menjual makanan masak di tempat dan 416 oleh-oleh atau makanan kering.

“Kita usulkan tahun ini anggarannya supaya bisa masuk APBD 2020,” kata Nuradi ditemui di Pendopo Bupati Bogor, (14/10/2019).

Untuk pengembangan Rest area di Puncak itu, direncanakan akan dikerjakan selama delapan bulan. “Untuk progresnya delapan bulan. Mudah-mudahan lelangnya bisa di awal-awal tahun,” katanya.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, pembangunan rest area melibatkan tiga instansi yakni Dirjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Pemerintah Kabupaten Bogor.

Nantinya lanjut Burhanudin, setelah pemadatan tanah selesai dilakukan, pengerjaan rest area itu dilanjutkan dengan pembangunan konstruksi oleh Dirjen Cipta Karya dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Untuk pembangunan fisik nya mereka membantu sekitar Rp72 miliar, tapi untuk kios sebanyak 516 itu dari Pemkab Bogor,” ucapnya.

Burhanudin megungkapkan, Dirjen Cipta Karya ini hanya membangun prasarana seperti jalan, taman, tempat ibadah dan yang lainnya.

“Kita juga tadi meminta tender ini diawalkan, supaya bisa mengimbangi dari kementerian. Supaya tahun 2021 bisa digunakan,” tandasnya.(*/Fuz)

JAKARTA- Prestasi membanggakan di bidang inovasi pelayanan publik kembali ditorehkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Kali ini, Sidalimu Daliya (Sistem Informasi Kendali Mutu dan Kendali Biaya) milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi berhasil menembus Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Tahun 2019 yang digawangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menerima penghargaan  TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla,bertempat di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jalan Medan merdeka Selatan No.6, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/10/2019).

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan Inovasi Sidalimu Daliya lahir dari isu strategis Nasional, permasalahan Era JKN Universal Coverage BPJS, dimana banyak RSUD yang mengalami kesulitan pasien jumlahnya meningkat, nilai paket layanan dihargai rendah oleh tarif INA CBGs, sehingga banyak RS nyaris bangkrut, Dokter merasa jasa medis kecil, ketersediaan obat tidak sesuai dengan kebutuhan, serta mutu pelayanan yang belum sesuai standar.

Sementara di Kabupaten Bogor, dengan pancakarsa Bogor sehat, maka mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan aksesbilitas pelayanan kesehatan menjadi perhatian penting menuju pencapaian visi dan misi Kabupaten Bogor.

“Dengan permasalahan yang ada di RSUD Ciawi, kemudian lahirlah inovasi Sidalimu Daliya untuk mendorong peningkatan mutu, efisien, pelayanan berfokus pasien dan mendorong terciptanya kerjasama tim,” kata Wabup.

Wabup juga menambahkan Sidalimu Daliya ini merupakan inovasi yang dilakukan oleh RSUD Ciawi, untuk menjawab tantangan tersebut, dimana dengan sistem ini mutu layanan dapat terjaga biaya pelayanan terkendali, serta kepuasan pasien juga terjaga, mampu tercipta cost efektif dan efisien pembiayaan tanpa mengesampingkan mutu layanan.

“Pada aspek pelayanan PPA patuh sesuai SPO dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, sesuai clinical pathway/sesuai standar profesi sehingga tercipta profesionalisme sedangkan aspek pasien/masyarakat pasien mendapatkan kepastian pelayanan dan pasien merasa puas dengan pelayanan RS,”ujarnya.

Iwan Setiawan juga memaparkan sebelum ada sistem ini, pelayanan pasien di rawat inap belum termonitoring, setelah ada sistem ini, dapat terlihat peningkatan penggunaan obat sesuai formulariun Nasional, efisiensi pembiayaan, serta peningkatan kepuasaan pasien yang didapatkan melalui survey.

“Kedepan sistem ini akan terus dikembangkan, dengan menambah jumlah clinical pathway yang dimasukan dalam sistem dan diyakini berhasil, karena mendapatkan dukungan dari pimpinan, tenaga medis dan paramedis adanya keterjaminan anggaran serta adanya SDM dan sistem IT yang mendukung, sistem ini sangat mudah di replikasi oleh instansi pelayanan kesehatan dengan rawat inap, baik mulai dari puskesmas sampai dengan rumah sakit,” ungkapnya.

Wabup juga meminta kepada seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Swasta diseluruh Kabupaten Bogor untuk membuat inovasi terkait pengendalian mutu dan pengendalian biaya pada bidang kesehatan.

Iwan berharap prestasi ini dapat terus berlanjut hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Sidalimu Daliya bisa mewakili Indonesia berkompetisi di tingkat dunia pada United Public Service Award (UNPSA) yang diselenggarakan PBB.

“Kami sangat bersyukur atas prestasi ini. Perjuangan teman – teman OPD mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Tentunya, capaian ini menambah semangat kerja kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Bogor,” ucap Wakil Bupati Bogor.(Fuz)

BOGOR – Jelang HUT ke 20, Darma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bogor akan menggelar lomba merangkai hand buked dari kain batik khas Jawa Barat (Jabar) pada 24 Oktober 2019 mendatang.

Wakil Ketua Bidang Ekonomi DWP Kabupaten Bogor, Yati Suryati menjelaskan, lomba ini digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) DWP yang ke-20. Serta mendorong mengurangi sampah plastik, menciptakan ramah lingkungan, go green, juga untuk mendukung program Bogor Astri Tanpa Plastik (Bogor Antik).

Hal itu disampaikannya, saat melakukan tutorial pembuatan hand buket kain batik dalam rangka persiapan lomba, di sekretariat DWP Kabupaten Bogor, Selasa (15/10/2019).

Lebih lanjut dikatakannya, di kegiatan tersebut, akan melibatkan ratusan peserta perwakilan dari 40 Kecamatan, 34 Perangkat Daerah (PD), dan organisasi Darmawanita.

“Setiap tim terdiri dari 3 orang, kami berikan waktu satu jam untuk menyelesaikan. Untuk kriteria penilaian yaitu dari kreatifitas, keunikan dan kerapihan. Untuk hand buket terbaik akan dipamerkan pada acara puncak HUT DWP Ke-20 Desember mendatang. Serta pemberian hadiah menaring untuk para pemenang,” tutur Yati.

Menurutnya, dari kegiatan itu tidak sekedar lomba akan tetapi ada target yang ingin dicapai. Yakni, membantu mengurangi sampah plastik, sampah bunga dan lainnya.  Juga untuk mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam mensukseskan kebijakan Bogor Antik.

“Dengan persembahan hand buked kain batik ini, bukan hanya mengurangi limbah sampah plastik. Tetapi kainnya bisa dimanfaatkan kembali untuk pakaian, gendongan bayi dan lainnya. Karena kainnya utuh tanpa ada pemotongan saat merangkainnya. Inilah kenapa kami gunakan bahan dasar kain batik, kalau dari bunga asli tidak tahan lama, mudah busuk akhirnya jadi sampah,” tegas perempuan yang akrab disapa bu Iman tersebut.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Bidang Pendidikan DWP Kabupaten Bogor, Lina Benny Delyuzar menuturkan, melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu membantu dan menjaga budaya serta tradisi lokal. Juga mampu menciptakan komoditas yang bernilai ekonomi.

“Dengan membuat  hand buket dari kain batik, DWP Kabupaten  Bogor berperan aktif dalam melestarikan batik Jawa Barat. mengurangi sampah dan membantu ketahanan ekonomi keluarga Indonesia. Makanya yang kita ambil sampel kainnya  Cirebon dan garutan,” tukas Lina. (Fuz)

BOGOR – Lelang sebuah proyek pekerjaan yang dilakukan ULPBJ Kabupaten Bogor seharusnya bisa benar-benar menjamin sebuah pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah berjalan dengan baik.

Adanya ragam persyaratan termasuk kompetitifnya seleksi ajuan lelang yang harus dipenuhi sebuah perusahaan jasa kontraktor sebelum dipilih untuk diberi tanggungjawab melaksanakan kegiatan yang didanai duit APBD, semestinya menjadi sebuah jaminan uang rakyat tak terbuang percuma.

Namun, hal ini tak terjadi pada proyek penguatan Jalan Raya Curugbitung -Nirmala, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Anggaran kurang lebih Rp3 Miliar yang dialokasikan Pemkab Bogor melalui Dinas PUPR, dikhawatirkan terbuang percuma, lantaran pekerjaan yang dideadline 90 hari kerja itu hingga kini terbengkalai.

“Diduga proyek ini dialihkan ke pihak lain selain pemenang tender. Sehingga pihak yang nge-sub meninggalkan pekerjaan tersebut karena mungkin dana nya banyak dipotong,” papar Asep Kurnia, Direktur Kajian Kebijakan Lingkar Muda Bogor (Limbo) kepada jurnalmetro.com.

Lebih lanjut, Asep mengatakan, dugaan adanya pengalihan kegiatan proyek dari pihak pemenang tender ke pihak lain dilihat dari hasil pantauan dilapangan dimana kualitas pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam RAB.

“Kami mendorong kepada Inspektorat dan kejaksaan untuk turun tangan dalam masalah ini. Jangan sampai MoU pencegahan yang sudah dibuat dengan Pemkab Bogor terkait anggaran hanya lips service belaka. Kejaksaan harus turun kebawah jangan hanya menerima dan menunggu laporan dan pengaduan saja,” desaknya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmato yang menerima aduan ini meminta ada auditor independen untuk mengawasi proyek pekerjaan yang dilakukan Pemkab Bogor yang notabene berasal dari uang rakyat.

“Wajib diawasi dan kita tidak akan tinggal diam. Kita akan minta tanggungjawab dinas terkait mengenai hal ini. Kita akan evaluasi semua karena ini menyangkut hajat orang banyak khususnya warga Kabupaten Bogor,” tegasnya.(Fuz)