Metro Jabodetabek

BOGOR – Permasalahan selalu saja muncul dan tidak ada tindakan tegas dari aparat yang terkait seperti bangunan didirikan namun belum ada perijinan atau bisa saja perijinan menyusul belakangan dan itu yang banyak terjadi di Kabupaten Bogor .

Dalam hal ini ada petugas pengawas dari SKPD yang bersangkutan untuk mengawasi dan mengambil tindakan sebelum terbangun dan beoperasinya sebuah tempat usaha , dan juga ada jajaran aparat baik Camat dan perangkat pemerintah yang seharusnya punya wewenang diwilayahnya .

Dalam menyikapi dugaan pengangkangan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bogor, yang disinyalir dilakukan pemilik usaha restoran siap saji ‘Burger King’ di jalan raya Jakarta-Bogor KM 38 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja karena belum mengantongi sejumlah perijinan, Wakil Bupati Bogor menanyakan nyali Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

“Kalau belum ada ijin ya enggak boleh beroperasi lah, tempuh perijinannya dulu baru boleh beroperasi. Saya minta Pol PP tindak Burger King itu dimana nyalinya,” tegas Iwan saat ditemui usai rapat pasca bencana, Rabu (05/2/2020).

Ia berjanji, untuk satpol PP jika sudah melakukan tindakan sesuai aturan terhadap usaha tersebut, dirinya akan memback-up dalam persoalan ini.

“Saya back up kok kalau memang pemerintah daerah tidak berani menindak usaha resto burger king itu,”ungkapnya.

Menurutnya, wibawa sebuah pemerintahan didasari oleh ketegasan terhadap investor yang mengangkangi aturan.

“Kalau negara dalam hal ini pemda Kabupaten Bogor tidak tegas dan di injek-injek kewenangannya yang ada menjadi contoh yang tidak baik bagi yang lain,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasie) Penegakan pada Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Budi menambahkan, pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan terhadap pemilik usaha resto siap saji Burger King itu pada Rabu (05/2) hari ini.

“Persoalan Burger King itu sudah kita layangkan surat pemanggilan kepada management resto tersebut tadi,” jelasnya.

Agus Budi mengaku, pemanggilan itu terkait satpol pp yang ingin mengetahui sejauh mana managemen Burger King telah mengantongi sejumlah perijinan dari Pemda Kabupaten Bogor.

“Pemanggilannya nanti hari Jumat (07/2) besok, dalam hal pemeriksaan perijinan,” tambahnya.
Lebih lanjut ia memaparkan, apabila setelah dilakukan pemanggilan dalam mengetahui perijinan apa saja yang telah dikantongi Burger King, pada Senin atau Selasa (10/11/2) nya akan dilakukan penindakan dari SatPol PP jika memang ada pelanggaran terkait dengan perijinan burger king,”tandasnya.(Ridz)

BOGOR – Pemerintah Kota (Bogor) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) saat ini tengah menggeber pencetakan 52.120 keping e-KTP atau KTP elektronik, dengan rincian 8.028 PRR (Print Ready Record) dan 44.092 suket (surat keterangan). Ditargetkan semuanya rampung 10 Februari 2020.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri menyalurkan sekitar 50.000 blangko e-KTP, Senin (3/2/2020). Sebelumnya Disdukcapil Kota Bogor menerima 10.000 blangko e-KTP.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, mengatakan menerima 10.000 blangko e-KTP dari pusat, kemudian dalam waktu 8 hari sudah tercetak 8.000 keping e-KTP atau rata-rata 1.000 keping e-KTP setiap hari.

Jabodetabek diakui Sujatmiko, merupakan barometer di Indonesia dalam hal pelayanan dokumen kependudukan. Ada tiga dinas yang akan menjadi percontohan, seperti DKI Jakarta, Kota Bogor dan Kota Bekasi.

“Jadi, baik itu yang sudah menerima suket (surat keterangan) maupun status PRR (Print Ready Record) pokoknya diminta agar semuanya dicetak,” katanya.

Sujatmiko menerangkan, mulai Senin (3/2/2020) tidak ada pencetakan e-KTP di Disdukcapil. Seluruh warga yang sudah memiliki suket akan segera dicetak dan distribusikan di kelurahan masing-masing.

“Hal ini dilakukan agar tidak terjadi double cetak. Kami akan prioritaskan yang sudah memiliki suket dan PRR,” tuturnya.

Sebelumnya kata dia, Wali Kota Bogor, Bima Arya juga memerintahkan Disdukcapil untuk segera mempercepat permintaan masyarakat dalam hal mengurus dokumen kependudukan. Sebab, selama ini banyak dikeluhkan warga.

“Kita akan kerja keras dengan target 10 Februari semua sudah dicetak, kita sudah buat aplikasi untuk mencetak per kelurahan,” tuturnya.

Dia menegaskan, pada intinya saat ini proses pencetakan massal sudah berjalan. Petugas bekerja secara bergantian untuk mencetak e-KTP agar target yang telah ditetapkan tercapai.

“Mudah-mudahan lancar, ini bagian dalam mendukung program Bogor Berlari. Jadi, Disdukcapil mengikuti ikut berlari,” kata Sujatmiko.

Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan, Disdukcapil Kota Bogor, Mugi Lastono menyebutkan, saat ini ada 8.028 data sudah PRR dan 44.092 suket.
“Ini sedang dikebut prosesnya (cetak) supaya 10 Februari selesai, setelah itu akan didistribusikan ke setiap kelurahan,” ujarnya.

Sementara ini kata Mugi, ada 4 mesin pencetak E-KTP dengan target 1.000 keping E-KTP per harinya.”Mesin cetak sementara ada 4, rencana tambahan ada 2 lagi, jadi total 6 mesin,” jelasnya. (*/He)

BOGOR – Pasca bencana Pemerintah daerah sudah mulai menyiapkan tempat relokasi untuk warga terdampak bencana . Warga Kampung Cigowong, Cilame, Mangled, Tangseng Bawah, dan Tangseng Atas akan direlokasi lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Cikasungka, Cigudeg, Kabupaten Bogor.

“Warga lima kampung di Desa Sukamaju dan Desa Sukaraksa itu akan kami relokasi di desa yang sama di lahan PT Perkebunan Nusantara VIII Cikasungka. Dua kampung di Desa Sukamaju akan direlokasi ke Kampung Tamansari. Tiga kampung di Desa Sukaraksa akan kami relokasi ke Kampung Cigoong,” ujar Camat Cigudeg Acep Sajidin kepada wartawan, Rabu (5/2/2020).

Dia menerangkan, untuk di Kampung Tamansari luas lahan yang disediakan mencapai 3,8 hektare. Sedangkan, di Kampung Cigoong itu akan mendapatkan lahan seluas 6 hektare. Menuruntnya, lahan relokasi itu sudah dikaji dan dinyatakan aman dari risiko bencana alam banjir bandang dan longsor.

Acep menuturkan, selain Desa Sukamaju dan Dwsa Sukaraksa, lima desa lainnya yaitu Desa Bunar, Mekarjaya, Cigudeg, dan Warga Jaya juga terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor.

“Di sana,sedikitnya 8 jembatan ambruk, 170 hektare sawah rusak, dan ratusan rumah mengalami kerusakan baik itu rusak ringan, sedang maupun berat. Selain itu, kantor desa juga ada yang retak-retak dan rawan bencana longsor,” tutur Acep.

Sambil menunggu perbaikan atau rehabilitasi jembatan yang ambruk, dia mengakui masyarakat sekitar membangun jembatan darurat secara swadaya.

“Alhamdulilah hari ini ada dana CSR (corporate social responsibility) dari Bakrie Amanah dan Darut Tauhid Peduli, hingga Pemkab Bogor nantinya akan membangun tujuh jembatan tersisa di Desa Sukamaju dan Desa Sukaraksa. Sementara ini masyarakat menggunakan jembatan darurat yang keamanannya kurang terjamin apalagi ketika hujan turun,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sukamaju Dahyudin melanjutkan lima jembatan di Desa Sukamaju itu ambruk akibat derasnya air Sungai Cidurian maupun Sungai Ciasahan. Selain itu, terdapat 12 rumah di Kampung Cigowong ambruk tersapu bencana alam banjir bandang. (*/Iw)

BOGOR – Pengadaan fasilitas akses ‘rumah belajar’ yang dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Tahun 2019 di Kabupaten Bogor, diduga menyimpang dari lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 31 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis (juknis) BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

Pasalnya, barang-barang yang telah dibelanjakan senilai Rp6.217.000.000 dan telah dikirim ke 25 SD dan SMP, disinyalir tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kemendikbud.

Di antaranya, pengadaan tablet FC bermerek ‘E’ atau seharga Rp800.000 lebih per unit, bila dibeli di toko handphone. Sementara, anggaran yang telah ditetapkan di dalam Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019 itu, pengadaan untuk tablet FC dibanderol Rp2.000.000 per unit.

Tidak itu saja. Pengadaan komponen fasilitas akses ‘rumah belajar’ seharga Rp19.000.000 berupa, perangkat komputer FC, Laptop, proyektor sistem DLP, perangkat jaringan nirkabel (access point), dan perangkat penyimpanan eksternal hardisk kapasitas satu terrabyte, tipe SATA, diduga juga tidak sesuai dengan spek.

“Sesuai spek atau tidak, kami tidak tahu pak. Karena, kami hanya menerima barangnya saja. Tapi, hingga kemarin, kardusnya belum kami buka untuk di chek. Yang pasti, tablet yang kami terima mereknya ‘E’,” ujar beberapa Kepala SD dan SMPN di wilayah Jonggol dan Puncak, yang minta namanya, tidak mau ditulis, Jum’at (31/1/2020) lalu.

Mereka mengaku, barang-barang fasilitas akses ‘rumah belajar’ itu dikirim ke sekolah oleh pihak ketiga, setelah mendapat rekomendasi dari oknum di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor. Padahal, tambah mereka, sekolah sendiri bisa langsung membeli barang-barang kebutuhan BOS Kinerja itu melalu sistem informasi pengadaan di sekolah (SipLah).

“Jadi, kalau masalah itu, tanyakan saja langsung ke tim manager BOS Disdik Kabupaten Bogor, kenapa tidak sekolah yang membelanjakannya,” elaknya.
Tapi, kata salah seorang staf di Bidang SMP Disdik Kabupaten Bogor, barang-barang yang telah dikirim ke sekolah, khususnya di kawasan Jonggol sekitarnya, sudah pada ditarik dan dikembalikan ke sipengirim barang. Karena, tidak sesuai dengan spek.

“Para kepala sekolah penerima, khususnya SMP, sudah kami perintahkan agar segera mengembalikan barang-barang yang tidak sesuai dengan spek. Karena, akan menjadi masalah dikemudian hari,” terang staf Bidang SMP, kepada wartawan saat berada di ruang Kasie SMP.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Kabupaten Bogor, Atis Tardiana menjelaskan, dalam persoalan itu pada dasarnya pihak sekolah yang menerima manfaat pengadaan itu telah membelinya melalui SipLah yang kata lain merupakan e-katalog yang telah tersistem dengan anggaran yang ditetapkan.

“Di e-katalognya kan anggarannya sudah ditetapkan Rp2 juta, jadi mau gimana kita mengurangi harga beli barang tersebut yakni tablet tersebut. Kan sekolah sendiri yang nge klik ke SipLah itu dan membelinya sesuai anggaran yang ada tadi,” jelasnya.

Ia menjelaskan, apabila dalam permasalahan itu adanya pihak sekolah yang menerima langsung barang pengadaan fasilitas akses rumah belajar tanpa memesan langsung melalui sistem e-katalog tersebut, tentunya Disdik tidak akan membayar.

“Kalau yang kaya gitu kita enggak bayar, karena kan bila tidak ada nota pesanan kenapa harus bayar. Karenakan kalau kita mau bayar pasti harus ada nota pesanan dulu atau memalui SipLah yang tinggal di klik saja,” bebernya.

“Sehingga, jika misalnya sekolah membeli barang ber merk E, tapi masih spesifikasinya sama sesuai aturan dan harganya lebih murah, yah pada umumnya pasti dipesan meski harganya dibawah dari ketentuan. Kan sisa lebih anggarannya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya di anggaran BOS selanjutnya,”paparnya.(*/Iw)

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai mencetak 191.442 kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pencetakan massal ini dilakukan setelah Kabupaten Bekasi dijadikan daerah percontohan layanan kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.

Bupati Eka Supria Atmaja menegaskan, pencetakan massal e-KTP ini tidak dipungut biaya. Warga yang nantinya akan menerima e-KTP diimbau tidak menjadi korban dari oknum yang memungut biaya.

“Jadi saya juga menegaskan agar tidak hanya difokuskan pada pencetakannya saja tapi juga nanti pada saat distribusi. Jangan sampai ditunggangi berbagai oknum yang memanfaatkannya untuk mencari uang. Jangan diberi,” ujar dia, Selasa (4/2/2020).

Eka mengaku masih melakukan pembahasan terkait rencana e-KTP itu bakal diantarkan langsung melalui Kantor Pos ke seluruh warga.

“Ini masih terus dibicarakan, semoga dapat diterapkan pada kali ini. Pengantaran ini juga penting agar tidak ada pungli,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hudaya mengatakan, Selasa (4/2/2020) merupakan hari kedua pencetakan massal. Rencananya pencetakan akan dilakukan hingga satu bulan ke depan.Di hari pertama pada senin kemarin sudah ada sekitar 4.000 e-KTP yang berhasil dicetak. Sekarang kami harap lebih banyak karena kalau kemarin dimulai siang, sekarang dimulai pagi dan rencananya akan lembur sampai malam nanti,” ujar dia.

Untuk memercepat, pencetakan dipusatkan di Kantor Disdukcapil di Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat. Puluhan mesin cetak di setiap kecamatan pun ditarik untuk memaksimalkan kuantitas e-KTP yang dicetak. Sedikitnya 46 operator ditugaskan mencetak e-KTP.

Menurut Hudaya, jumlah blangko yang dicetak sesuai dengan data warga yang telah melakukan perekaman namun belum mendapat e-KTP. Maka dari itu, dengan pencetakan massal ini tidak ada lagi warga yang belum memiliki e-KTP.

“Jadi istilahnya hutang kami kepada warga yang belum memiliki e-KTP lunas,” ucap dia.
Mereka yang telah direkam identitasnya, kata Hudaya, terdiri dari kategori yakni warga pemilik surat keterangan serta mereka yang baru saja menginjak usia dewasa atau 17 tahun.

“Kalau yang suket kan sebelumnya mereka sudah punya KTP yang dulu kemudian beralih ke yang baru, sudah direkam tapi belum ada blangkonya jadi dikasih suket. Kemudian ada juga yang baru saja berusia 17 tahun, baru direkam dan siap dibuatkan e-KTP atau istilahnya print ready record atau PRR,” kata Hudaya.(*/El)

JAKARTA – Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mendorong proyek MRT Jakarta hingga ke Tangerang Selatan menjadi proyek strategis nasional (PSN) agar progresnya bisa segera dipercepat.

“Kita masih berusaha agar masuk ke program strategis nasional. Jadi kalau sudah masuk biasanya ada percepatan,” kata Airin di sela-sela Rapat Koordinasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) 2020 di Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Ia juga sepakat dengan skema yang disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi soal Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Konsep yang disampaikan Pak Menteri, kami sepakati dengan KPBU karena begitu besar pembiayaan dan lainnya. Mudah-mudahan kalau sudah masuk ke program strategis nasional bisa dilakukan asistensi dari Bappenas, Kemenkeu, PT Penjaminan Infrastruktur PII dan lainnya,” katanya.

Saat ini progres proyek MRT ke Tangerang Selatan, kata Airin, sudah dilakukan prastudi kelaikan oleh PT MRT Jakarta dan hasilnya sudah diserahterimakan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

“Kemudian harapannya ada tindak lanjutnya. Nanti ada beberapa tahapan sebelum KPBU dan nanti dimasukan biasanya ada regulasi bahwa untuk pembangunan MRT masuk program strategis nasional,” katanya.

Airin mengaku pihaknya masih mengikuti keputusan pemda, karena proyek tersebut melibatkan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Banten.

“Kita ikut saja karena ini ada dua batas wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan itu ada dua provinsi Jakarta dan Banten. Siapa PJPK-nya (Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama) kita tunggu. Kalau pemerintah kota senang saja, dari Kemenhub pun kita menunggu,” katanya.

Adapun, rencana rute yang akan dilintasi oleh MRT di Tangerang Selatan, di antaranya Lebak Bulus-Ciputat-Pamulang-Puspitek-Rawa Buntu.

Namun, kata Airin, rute tersebut masih bisa berubah seiring dari hasil studi kelaikan (feasibility study) yang akan dilakukan.

“Itu kan masih pra-FS nanti akan dilanjutkan dengan FS dan dilihat apa yang dibutuhkan dan terbaik seperti apa nanti akan berkembangannya. Termasuk, pembebasan lahan akan didiskusikan sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Untuk lebih mendorong percepatan pembangunan transportasi Jabodetabek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak swasta dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Kita sekarang ini berinisiatif membuat KPBU yang melibatkan swasta untuk mengembangkan transportasi,” katanya.

Salah satu yang bisa dikerjasamakan dengan swasta adalah proyek MRT Jakarta Tahap II yang targetkan selesai pada 2023.

“Makanya kita lagi atur rencana itu lebih konkret agar investor bisa tertarik. Karena dana itu bisa diperoleh bila ada cross subsidi (subsidi silang). Katakanlah TOD (kawasan berorientasi transit) yang besar harus memberikan subsidi kepada pengembangan prasarananya,” katanya.

Budi menyebutkan kebutuhan biaya untuk jalur MRT Timur-Barat, yakni sekitar Rp20 triliun.(*/Idr)

BOGOR – Akibat muatan truk tambang yang melebihi tonase, Aspal Jembatan Gerendong yang menghubungkan Kecamatan Rumpin dengan Rancabungur pun kembali bolong – bolong.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU – PR) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor mengambil langkah larangan truk tambang melewati jembatan yang dibangun pada tahun 1990an itu.

“Sementara kami melarang truk tambang melewati Jembatan Gerendong karena kondisi aspalnya yang bolong – bolong karena tidak kuat menahan muatan truk tambang yang kelebihan tonase, langkah peralihan arus truk tambang ini demi keselamatan semua pengguna jembatan tersebut,” ucap Kepala DPU – PR Kabupaten Bogor R Soebiantoro ketika dihubungi wartawan, (1/2/2020).

Pria asli Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini menambahkan untuk memperbaiki aspal Jembatan Gerendong, pihaknya terpaksa menggunakan dana parsial dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat II tahun 2020 ini.

“Aspal Jembatan Gerendong yang bolong – bolong akan kami perbaiki dengan penambalan menggunakan dana parsial, mudah – mudahan di Bulan Februari ini bisa segera diperbaiki,” tambahnya.

Kepada personil Dishub, dirinya pun meminta agar setiap truk tambang diperiksa muatannya agar jalan maupun jembatan yang ada di Bumi Tegar Beriman tidak terus rusak.

“Rusaknya jalan maupun bolong

– bolongnya aspal Jembatan Gerendong ini kan bukan pertama kali, kami sudah minta agar Dishub memeriksa setiap muatan truk tambang agar tidak melebihi standar tonasenya,” pinta Bibin sapaan akrabnya.

Kabid Dalops Dishub Kabupaten Bogor Bisma Wisuda pun segera menugaskan Komandan Pos Dishub Wilayah Parung untuk mengecek ke lokasi Jenbatan Gerendong.

“Selain mengecek, personil Dishub juga akan ditugaskan mengatur lalu lintas di Jembatan Gerendong dan mengalihkan arus lalu lintas truk tambang untuk melewati jalur lain. Kami juga akan berupaya mengontrol tonase muatan truk tambang walaupun kami belum memiliki jembatan timbang,” ungkapnya. (*/Iw)

BOGOR – Polri bersama TNI kembali melakukan penertiban penambang emas tanpa ijin (PETI). Kali ini operasi dipimpin Karo Ops Polda Jabar, Kombes Pol Stephen M Napiun. Penertiban PETI atau lebih dikenal dengan gurandil ini berlangsung di area PT Antam, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Di lokasi, sebelum penertiban, petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, instansi gabungan dibantu dari petugas PT Antam melakukan apel pasukan di Aula Perkantoran PT Antam.

Operasi dibagi dua wilayah, pertama menutup 13 lubang Peti, di wilayah Cikoret. Dilanjutkan akan menutup 10 lubang Peti, di wilayah Cisuren.

“Penertiban ini adalah, penertiban gabungan. Baik itu Polri, TNI, instansi pemerintah, serta petugas dari PT Antam,” kata Kombes Pol Stephen M Napiun, saat apel pasukan di Aula PT. Antam,(1/02/19).

Dia menuturkan, dengan adanya operasi ini, diharapkan untuk selalu siap dengan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Baik itu fisik maupun mental. “Kenapa kita harus lakukan seperti ini? Karena terbukti, bahwa adanya bencana alam akibat adanya penambangan ilegal,” ujarnya.

Rencananya petugas gabungan, akan memulai penertiban di jalur PT Antam, yang dapat ditempuh sekitar 40 menit, melalui terowongan dengan menggunakan kendaraan roda empat serta dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 60 menit.

Penertiban itu, dilanjutkan melalui Jalan Fatmawati, wilayah Ciurug sampai dengan Cisuren dengan menggunakan kendaraan roda empat yang diteruskan dengan berjalan kaki menuju lobang pertambangan ilegal.

Selanjutnya, penertiban berlangsung ke jalur Kampung Kopo, yang dapat dilalui dengan kendaraan roda dua dan roda empat, dengan waktu yang ditempuh sekitar 90 menit serta diteruskan dengan berjalan kaki selama 120 menit. (*/He)

BOGOR – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Yani Hassan mengatakan, hasil assesment yang dilakukan pihaknya selama lebih dari tiga pekan, bencana awal tahun terdapat 3.723 rumah warga rusak.

“Jumlah rumah rusak itu tersebar di 26 kecamatan yang terdapat titik-titik bencana karena kita mendata di seluruh titik,” ujar Yani, Jumat (31/1/2020).

Hingga 30 Januari 2020, sebanyak 20 ribu orang telah meninggalkan rumahnya baik karena terkena bencana, terdampak, dan rawan terkena bencana kembali.

“Dari hasil pendataan, sebanyak 410 rumah yang terancam bencana. Semuanya ada di wilayah Kabupaten Bogor bagian barat terutama Kecamatan Sukajaya. Jumlah yang mengungsi itu, artinya mereka meninggalkan rumah, ada yang tinggal di tenda atau rumah saudara,” katanya.

Bagi para pengungsi akan mendapat bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp500 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan selama 3 bulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“DTH diberikan saat pemerintah membangun hunian tetap yang rencananya dibangun di lahan milik PT PTPN VIII. Untuk relokasi ini perlu kebesaran hati dari pengungsi karena mereka maunya kembali ke rumah. Sementara untuk kembali sepertinya sulit diwujudkan,” ujar Yani.

Dari jumlah keseluruhan rumah rusak, 253 di antaranya rusak berat. Sedangkan, panjang jalan rusak berat hingga tidak bisa dilintasi kembali mencapai 16 kilometer dan 17 jembatan rusak tersebar di 26 kecamatan. “Yang jelas kerusakan itu paling banyak di wilayah Kabupaten Bogor bagian barat, terutama Kecamatan Sukajaya,” ungkapnya.(*/Iw)

DEPOK – Program yang dicanangkan Walikota tak main – main aparat Satpol PP Kota Depok kembali menggelar razia aktivitas seks bebas dan LGBT di salah satu apartemen di kawasan Jalan Margonda Raya, Depok, Jumat (31/1) hingga Sabtu (1/2) dinihari.

Hasilnya, 19 orang diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP Kota Depok.

“Ada 19 orang yang diamankan, satu diantaranya perempuan dibawah umur. Ada empat perempuan diamankan dalam satu kamar dan diamankan juga tiga pria dalam satu kamar,” jelas Kepala Satpol PP Kota Dopok Lienda Ratnanurdianny di Kantor Satpol PP Kota Depok, Sabtu (1/2).

Dia menambahkan, empat wanita yang diamankan diduga para wanita panggilan yang sedang menunggu tamu. Sedangkan tiga pria yang diamankan dalam satu kamar merupakan penyedia jasa sewa kamar.

“Sudah kami periksa, mereka bukan kelompok lesbi atau gay. Mereka yang diamankan, kami data dan diberikan pembinaan,” tandasnya.(*/Idr)