Metro Jabodetabek

BOGOR – Rencana pelebaran jembatan di Jalan Otto Iskandardinata (Otista) telah memasuki tahap akhir. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan segera membeli lahan milik masyarakat.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan, Jembatan Otista terdapat delapan bidang tanah atau sekitar 625 meter persegi yang akan dibebaskan. Dari delapan bidang tersebut, Dedie menerangkan, enam bidang di antaranya merupakan lahan milik warga.

“Ada enam bidang milik pribadi, dua bidang milik negara. Jadi total, kurang lebih ada delapan bidang,” ucap Dedie saat ditemui awak media di Kota Bogor, Sabtu (22/2).

Berdasarkan rencananya, sambung Dedie, sisi kiri yang lahannya dimiliki warga akan diperpanjang 50 meter. Sedangkan, sisi kanan yang berada di samping Kebun Raya Bogor (KRB) akan diperpanjang 55 meter.

Dedie menerangkan, Pemkot Bogor akan segera membayar lahan masyarakat yang terdampak pelebaran Jembatan Otista. Dia berharap, warga dapat legowo menerima harga yang telah ditentukan.

“Mudah-mudahan warga yang terdampak bisa menerima dan memahami bahwa kepentingan publik ini besar dan kita perlu melakukan langkah-langkah untuk pelebaran Jembatan Otista,” tuturnya.

Pelebaran pada sisi kanan yang bersinggungan dengan KRB, lanjut Dedie, akan segara dibahas dengan KRB. Dia berharap, KRB juga dapat mendukung pelebaran tersebut.

“Kita telah melayangkan surat ke pihak Kebun Raya. Kita akan berdiskusi dengan Kebun Raya, karena di sisi utara kan harus ada penyesuaian pagar milik Kebun Raya,” jelasnya.

Dedie menjelaskan pelebaran Jembatan Otista tidak menghancurkan seluruh konstruksi jembatan yang ada. Pasalnya, selain biaya yang besar, Dedie menyebut, pelebaran secara keseluruhan akan menyulitkan kendaraan yang melintas.

“Kenapa tidak di bongkar secara keseluruhan? Ini tentu masalah biaya, dan kita harus memikirkan lalu lintas secara umum. Jadi kalo kita bongkar total kendaraan gak bisa melintas selama setengah tahun lebih prosesnya,” tandasnya.(*/Ad)

SLEMAN – Tiga siswa SMPN 1 Turi, Sleman yang hilang terbawa arus sungai Sempor, Dukuh, Donoharjo, Turi, saat kegiatan susur sungai, Jumat (21/2) ditemukan dalam kondisi meninggal oleh tim SAR, Sabtu (22/2) pukul 10.20 WIB.

Dua siswa langsung dibawa ke Puskesmas Turi untuk dilakukan identifikasi. Satu siswa masih dalam proses pengangkatan. Dari pemeriksaan satu siswa berhasil diindetifikasi atas nama Nadien Fadila (12) kelas 7D, warga Kenaruhan, Donokerto, Turi. Untuk dua siswa lagi belum terindentifikasi.

Dengan ditemukannya tiga siswa tersebut, maka jumlah siswa yang hilang telah ditemukan semuanya. “Hingga sekarang sudah ada delapan siswa yang teridentifikasi, sisanya masih proses,” kata Kabiddokkes Polda DIY Kombes Pol Is Sarifin soal perkembangan pencarian siswa SMPN 1 Turi yang hilang terbawa arus sungai Sempor, Dukuh, Donokerto, Turi di Posko SMPN 1 Turi, Sleman, Sabtu (22/2/2020).

Kombes Pol Is Sarifin menjelaskan untuk dua siswa lagi atas nama Yasinta Bunga, kelas 7B, warga Dadapan Donokerto, Turi dan, Zahra Imelda, kelas 7D, warga Kenteng, Wonokerto masih dalam proses antenmoten. Diharapkan dengan langkah ini dapat mempercepat proses identifikasi.

“Dari dua siswa yang belum terindetifikasi, satu siswa sudah sampai di Puskesmas Turi, satu siswa lagi masih dalam proses pengangkatan,” paparnya.

Delapan siswa yang sudah teridentifikasi atas nama Khoirunnisa Nurcahyani Sukmaningdya (14), kelas 7C, warga Karanggawang, Girikerto, Turi; Arisma Rahmawati (13), kelas 7D, warga Ngentak, Bangunkerto, Turi; Nur Azizah (14) kelas 8A, Kembangarum, Donokerto, Turi; Lathifah Zulffa (15), kelas 8B, warga Kembangarum, Donokerto, Turi; Sofia Aulia (15), kelas 8C, warga Sumberrejo, Kaliurang, Srumbung, Magelang; Evieta Putri Larasita (13) kelas 7A, warga Soprayan, Girikerto, Turi; Faneza Dida, kelas 7A, warga Glagahombo, Girikerto, Turi, dan Nadien Fadila (12), kelas 7D, warga Kenaruhan, Donokerto, Turi.

Dua siswa yang belum teridentifikasi Yasinta Bunga, kelas 7B, warga Dadapan Donokerto, Turi dan, Zahra Imelda, kelas 7D, warga Kenteng, Wonokerto, Turi.(*/D Tom)

BOGOR – Permasalahan tanah di Kabupaten Bogor yang tidak pernah usai karena banyak oknum yang memanfaatkan dan menabrak peraturan yang berlaku dan ini memicu reaksi dari masyarakat . Seperti merebak nya isu diduga tanah negara di perjualbelikan Desa Sadeng Kecamatan Leuwi Sadeng Bogor beberapa hari belakangan ini menuai polemik disekitar lokasi tersebut.
Sebab tanah negara tersebut sudah dikuasai oleh oknum dan sudah ditutup seng karena akan di bangun rumah sakit swasta dibelakang tanah negara tersebut.

Masyarakat sekitarpun mulai geram yang diduga dilokasi tersebut akan di bangun rumah sakit swasta, salah satu warga sekitar yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, recana pembangunan rumah sakit tersebut seharusnya beberapa meter kebelakang karena lahan yang di perjualbelikan di belakangannya, tapi kok di pager sampai kedepan kan itu bukan tanah perorangan itu tanah negara setahu saya, karena saya orang asli sini dan tau silsilah tanah tersebut ujarnya.

“Recana pembangunan rumah sakit tersebut seharusnya beberapa meter kebelakang karena lahan yang di perjualbelikan di belakangannya, tapi kok di pager sampai kedepan kan itu bukan tanah perorangan itu tanah negara setahu saya, karena saya orang asli sini dan tau silsilah tanah,”paparnya

Senada dikatakan oleh ketua FKPBB Sunandar SH ( Forum Komumikasi Pemuda Bogor Barat ), pemagaran dengan seng daerah yang akan di bangun tersebut diluar dari tanah yang di perjualbelikan, beberapa meter kedepan tanah negara yang di pager, pemagaran tersebut juga menutup akses warga sekitar, seharusnya kalo mau di pager ya pager aja tanah yang sudah di beli jangan asal pager aja tanah negara,” jelas Sunandar.(22/2/2020)

Pihak Desa Sadeng harusnya makin jeli dengan adanya tanah negara sebab Desa punya buku Litter C sangat jelas menerangkan permasalahan letak tanah dan keterangan sangat jelas .

Kepala Desa Sadeng H. Asep Saepul Anwar saat di konfirmasi ulang melalui telepon whatsapp mengatakan, memang ada jual beli tanah di lokasi tersebut tetapi tanah pribadi, dan sudah saya cek ke lokasi,” balasnya

Saat ditanyakan mengenai pemagaran dan tanah status tanah yang telah dipagar dan izin penggunaan, beliau mengatakan memang ada tanah dari Dinas terkait yang memiliki oleh instansi Pemerintah, infonya sudah minta izin kedinas tersebut tapi ke pemerintah desa belum mengetahui hal tersebut,” lanjut Kades Asep

Saat di konfirmasi  Camat Leuwi Sadeng,  permasahan tanah negara yang diduga dibelikan melalui Wa dijawab ” dimana ? dan tak menjawab lagi .

Prosedur Tanah negara yang menjadi polemik tersebut belum diketahui apakah sudah di ruslag atau tukar tempat dengan yang lain yang sangat jelas tanah tersebut dijual belikan dengan pihak lain karena letak sangat strategis dipinggir jalan .(T Abd)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperingati puncak Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2020 bersama masyarakat dan penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di lingkungan RW 03, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kawasan RW 03 Cempaka Putih Timur merupakan salah satu model percontohan wilayah yang berhasil menerapkan tata kelola sampah secara baik di tingkat rumah tangga.

Dalam kesempatan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengimbau agar seluruh komponen masyarakat di Jakarta untuk mulai mengurangi, memilah, dan mengolah sampah dari tingkat rumah tangga. Mengawali sambutannya, Anies mengingatkan kembali peristiwa 15 tahun silam, terjadi longsor sampah yang kemudian diperingati sebagai HPSN.

“Pagi ini kita memperingati sebuah peristiwa yang tidak ingin diulang. Peristiwa yang diperingati hari ini, kejadian di Leuwigajah, Cimahi tahun 2005. Bayangkan, sampah longsor menimpa desa. Tahu tidak berapa yang meninggal kejadian itu? Ada yang mau tebak berapa kira-kira yang meninggal kalau longsoran sampah jatuh? 157 orang. Jadi ada dua desa yang kelongsoran sampah,” kata Anies dalam sambutannya di lokasi, Jumat (21/2/2020).

Anies menyebut peristiwa 15 tahun tersebut harus membawa hikmah untuk perubahan mind set (cara berpikir) dalam tata kelola sampah. Mantan Mendikbud ini menegaskan, sampah harus dipandang sebagai sisa (residu) hasil aktivitas sehari-hari yang dapat dimanfaatkan kembali.

“Yang harus kita bangun di Jakarta ini adalah perubahan mind set (cara berpikir) Residu atau sisa. Sisa itu hisa digunakan kembali. Karena itu, pesan hari ini adalah Kupilah. Ku-nya Kurangi. Pi-nya Pilah. Lah-nya Olah. Kurangi, Pilah, Olah. Reduce, Reuse, Recycle,” tutur Anies.

Anies juga menyampaikan target sampah yang mampu dikelola adalah 30 persen di tingkat rumah tangga. Sedangkan 70 persen sisanya, akan diolah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau dimanfaatkan kembali dengan nilai tambah ekonomis, seperti menjadi energi.

“Jadi, saya berharap di tempat ini nanti menjadi percontohan, biar nanti masyarakat dari berbagai wilayah datang, menyaksikan dari dekat, dan insyaAllah nanti bisa menerapkan di tempatnya masing-masing. Kalau kita bisa mengelola sampah ini dengan baik, insya Allah lingkungan hidup kita menjadi lebih sehat, anak kita, keluarga, dan masyarakat juga tumbuh lebih baik,” kata Anies.

Anies menjelaskan ekologi dan ekonomi sejatinya dapat berjalan beriringan, lantaran memiliki kata dasar yang sama yaitu oikos atau rumah tangga (lingkungan). Karena itu, dia berharap, perekonomian juga semakin bergerak melalui pemanfaatan tata kelola sampah.

“Saya berharap nantinya Jakarta bebas dari sampah. Tempatnya kita pilah. Gambar di sini saya rasa mencerminkan ada sampah organik, sampah kertas, sampah elektronik, sampah beracun, sampah plastik, sampah logam, sampah residu rumah tangga. Ini semua adalah sisa-sisa yang harus kita pilah dari awal. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. InsyaAllah kita bisa ambil hikmahnya dari peristiwa 15 tahun yang lalu, tidak berulang lagi. Dan mudah-mudahan Jakarta bisa menjadi contoh kota modern di dalam pengolahan sampah,” paparnya.(*/Tya)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor baru menetapkan lahan seluas 3,8 hektare untuk lokasi hunian tetap (huntap) korban bencana alam. Pembersihan lahan dari pohon-pohon kelapa sawit pun dimulai.

Dengan luas 3,8 hektare, hanya cukup mendirikan 223 unit rumah. Sementara total huntap yang harus dibangun sekitar 2.000 unit dan diperkirakan membutuhkan luas lahan 28,02 hektare.

Lahan 3,8 hektare itu merupakan perkebunan sawit milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Cikasungka, Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Di atas lahan itu, terdapat 501 pohon kelapa sawit yang harus diratakan dengan tanah, untuk dibangun 223 unit rumah anyar bagi warga korban bencana alam.

“Sebelum pembersihan lahan (land clearing), kita bersihkan pohon-pohonnya dulu,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin, Kamis (20/2).

Dia menjelaskan, pembangunan huntap akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan anggaran Rp50 juta per unit rumah.

Untuk menutup kekurangan lahan yang dibutuhkan, Ade akan mengajukan tambahan luasan ke PTPN VIII, agar memperluas lahan relokasi menjadi 28,02 hektare.

“Itu juga masih kurang. Karena diperkirakan luas 28,02 hektare cuma cukup untuk 1.400 huntap. Tapi nanti sisanya ada di Desa Sukamaju 5,6 hektare,” kata politis PPP itu.

Dia juga mengatakan jika Pemkab Bogor akan mengajukan pembangunan 400 unit huntap di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya di atas lahan seluas 10,3 hektare milik PTPN VIII Cikasungka.

“Di Sukajaya cuma sebagian kecil yang bisa ditinggali. Karena masuk zona merah. Seperti di Desa Cileuksa, Cisarua dan Pasir Madang,” tutupnya.(*/Iw)

BOGOR – Pernyataan ketua Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Kabupaten Bogor, Sholahudin Fatawi yang kerap disapa Gus Udin dengan mengatakan bahwa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) dalam pengajuan penerima bantuan dana hibah bagi guru dan madrasah se-Kabupaten Bogor yang berada di kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat, hal itu dibantah keras.

Melalui Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (Kasie PAI) pada Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, KH, Romdon menyampaikan, bila ada pihak yang menyampaikan aplikasi Simral berada di Kemenag itu merupakan hal keliru.

“Enggak enggak bukan Simral itu bukan di Kemenag itu keliru, jika ada pihak yang menyatakan Simral itu ada di kami itu salah besar, Simral itu adanya di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bogor,” tegas Romdon saat ditemui usai menemui perwakilan massa aksi bela madrasah di kantor Sekretariat Daerah (setda) Kabupaten Bogor, Kamis (20/2/2020).

Ia menjelaskan, dalam pengajuan penerima bantuan dana hibah dalam program Bogor Cerdas yang di cetuskan Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2018-2023, jika Kemenag Kabupaten Bogor hanya sebatas pengajuan melalui penginputan data.

“Jadi orang kemenag hanya menginput saja dilanjutkan ke aplikasi Simral yang ada di DPKAD Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Romdon melanjutkan, input data yang dilakukan oleh jajarannya itu seluruh sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.

“Penginputan data pengajuan dalam penerima bantuan dana hibah bagi madrasah yang kami ajukan banyak itu, karena alokasi anggaran yang sangat terbatas makanya Bupati Bogor sewaktu itu meminta diangka Rp15 miliar untuk madrasah tersebut,” terangnya.

Kemudian, lanjutnya, dana insentif bagi seluruh guru madrasah yang dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 miliar.

“Jadi totalnya dari Madrasah sampai ke guru madrasah berjumlah Rp35 miliar.

Tapi informasi yang saya terima, dalam rapat pada Rabu (19/2) kemarin di kantor Kemenag Kabupaten Bogor bahwa hanya ada 100 sekolah madrasah saja dengan perpaket 90 juta rupiah.

“Iya benar perpaketnya Rp90 juta per sekolah madrasah dari total 100 yang diajukan,” terangnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, dalam program pemberian dana hibah itu dimana Kemenag Kabupaten Bogor

“Perlu saya jelaskan juga, pertama yang hibah langsung ke Kemenag itu adalah untuk BOP Diniyah, kedua insentif guru diniyah dan TPQ. Itu kurang lebih nilai anggarannya sebesar Rp11 miliar dan itu masuk ke Kemenag langsung hibahnya,” bebernya.

“Kalau untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) itu tidak masuk hibah ke kemenag, tapi berada di Dinas terkait Pemkab Bogor dalam hal ini Dinas Pendidikan. Angkanya 90 juta rupiah per madrasah atau perpaketnya, bagi mereka yang tidak usulkan di tahun ini insya allah akan diajukan ditahun 2021 sampai 2024,” tukasnya.

Sebelumnya, ketua TPP Kabupaten Bogor, Gus Udin menjelaskan, tupoksi dirinya yang hadir dalam pertemuan di kantor Kemenag Kabupaten Bogor pada Rabu (19/2) itu pihaknya hadir sebagai perwakilan dari Bupati Bogor untuk menyampaikan kebijakan Bupati terhadap madrasah.

“Tahun ini saja 20 Miliar, Rp9 miliar untuk rehab kelas madrasah, dan 11 miliar diperuntukkan bagi insentif guru madrasah,” ungkap Gus Udin.

Ia juga memaparkan, bagi Kelompok Kerja Madrasah (KKM) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Mdrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah dalam pertemuan itu mengucapkan terimakasih kepada Bupati atas kebijakan tersebut.

“Mereka semua mengucapkan terimakasih atas program Bupati ini.

Kalaupun ada tuntutan dari PGM yang dikabarkan akan gelar demo itu sebenarnya mereka hanya menanyakan realisasi anggaran bulan april keatas,” tambahnya.

Ia menambahkan, dari total yang diajukan Kemenag Kabupaten Bogor melalui apkikasi Simral dalam program Cerdas dan Bogor Berkeadaban itu diajukan dana yang dibutuhkan dengan total sebesar Rp31 miliar.

Yang mana, 11 miliar bagi Diniyah, kemudian Rp9 miliar nya untuk rehabilitasi kelas ada 100 ruang kelas belajar (RKB) perpaketnya 90 juta, dan 9 miliar lainnya untuk insentif melalui Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDa).

“Sebenarnya yang dibutuhkan Rp31 miliar bukan hanya 20 miliar saja untuk madrasah saja.

Karena Diniyah itu kan lembaga non formal ya, dan kalau total 37 miliar sesuai dalam famplet program Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban itu diperuntukkan bagi Ponpes dan insentif guru,”

Untuk penyusunannya bagaimana, lanjut Gus Udin, dari KKM yang mengusulkan kepada Kemenag Kabupaten Bogor melalui sistem simral termasuk ormas-ormas islam kepada Pemkab Bogor .

“Jadi dalam penyusunan itu juga sekolah-sekolah dilibatkan dan diajukan melalui simral sesuai juklak dan juknis yang ada di Kemenag,” tandasnya.(AT Abd)

BOGOR – Puluhan massa aksi dari Persatuan Guru Madrasah (PGM) se-Kabupaten Bogor ontrog pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, untuk menagih janji Bupati, Ade Yasin saat kampanye di tahun 2018 lalu.

Dalam aksi yang berlangsung selama kurang lebih empat jam itu, Pemkab Bogor akhirnya menerima beberapa perwakilan aksi pendemo diruangan sekretariat daerah Kabupaten Bogor, akan tetapi karena tak ditemui orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman itu membuat perwakilan massa aksi itu kecewa.

“Bupati kemana, dan Wakil Bupati kemana, pak sekda maupun anggota dewan pada kemana. Saya gini aja, kalau tidak ada pejabat pemkab yang berkompeten untuk menemui kami lebih baik keluar dari ruangan audiensi ini,” ujar ketua aksi sekaligus ketua Pengurus Daerah Mathlaul Anwar (PD MA) Kabupaten Bogor, Abdul Azis dalam audiensi yang hanya ditemui staf Sekda Kabupaten Bogor, Jatnika bersama Kasie PAI, Romdon, Kamis (20/2/2020).

Ia mengaku, saat dirinya menanyakan Bupati, Wakil Bupati Bogor maupun sekretaris daerah (Sekda) beserta anggota DPRD Kabupaten Bogor tidak ada, ia merasa jika madrasah seperti dianak tirikan oleh pemkab Bogor.

“Terus terang saat saya bertanya kemana Bupati ternyata lagi dinas luar, dan ini enggak ada jadi jelas-jelas madrasah di anak tirikan. Kami sedang aksi menyampaikan pendapat malah ditinggalkan, harusnya disambut oleh Ibu (Bupati,red) minimal begitu lah,” kesalnya.

Azis menjelaskan, tujuan aksi demontrasi oleh guru madrasah hingga pengurus madrasah ingin meminta keterbukaan khususnya oleh Bupati Bogor dan kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor.

”

Karena bupati Bogor telah menghibahkan dana hibah senilai Rp38 miliar bagi madrasah se-Kabupaten Bogor dalam menjalankan program Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban,” jelasnya.

Ia menuturkan, keterbukaan itu dimaksudkan untuk mengetahui madrasah dan guru madrasah mana saja yang menerima bantuan dana hibah yang digelontorkan Bupati Bogor dalam program Bogor Cerdas tersebut.

“Madrasah-madrasah mana saja yang menerima bantuan hibah itu. Makanya kami minta kepada Bupati untuk membuka kembali calon penerima anggaran dari Kabupaten Bogor terutama dalam dana hibah ini,” paparnya.

Azis juga menegaskan, apabila dalam orasi turun kejalan ini tuntutan para pendemo tak di gubris.

Dirinya mengecam, akan kembali berdemo dengan massa aksi yang lebih besar lagi.

“Apabila tuntutan kami tak dipenuhi dengan membuka secara transparan siapa saja yang bakal menerima dana hibah itu, maka kami akan kembali menggelar aksi demo yang lebih besar massa nya dari hari ini,” ungkapnya.(T Abd)

BEKASI – Sebanyak 400.000 rumah di Kota Bekasi diketahui belum mengantongi surat izin mendirikan bangunan (IMB). Kebanyakan rumah yang tidak mengantongi IMB tersebut berada di area permukiman perkampungan yang tersebar di 12 kecamatan, 56 kelurahan se-Kota Bekasi.

Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Junaedi mengatakan, dari data rumah yang terdata pemerintah sebanyak 800.000, hanya separuhnya saja yang mengantongi IMB.”Data ini berdasarkan pendataan yang sedang kami lakukan terhadap permukiman di lingkungan perumahan maupun perkampungan,” kata Junaedi pada Rabu (19/2/2020).

Menurut dia, rata-rata rumah tinggal yang tidak memiliki izin itu berada di kawasan perkampungan. Sehingga membuatnya kesulitan dalam melakukan pengawasan. Apalagi kondisi rumah di perkampungan itu sudah lama hingga berdiri 20 tahun.”Kalau kita bongkar ya gimana,” ujarnya.

Maka dari itu, Dinas Tata Ruang terus melakukan penekanan terhadap para pemilik rumah yang belum mengantongi IMB agar segera mengurusnya.”Ini kan penting juga untuk melihat kondisi kelayakan bangunannya. Jangan sampai ada kejadian rumah roboh atau gimana,” ujarnya.

Untuk rumah di kompleks atau perumahan dipastikan memiliki izin. Apalagi perumahan yang baru dibangun. Sebab, pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan. Oleh karena itu, dia berencana melakukan pemetaan kembali terhadap kawasan permukiman dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Kami ingin memastikan rumah-rumah itu dibangun sesuai kawasannya. Jangan dibangun daerah hijau atau yang melanggar,” tuturnya. Junaedi berharap warga mengurus IMB, karena IMB bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi terus mendorong agar pemilik rumah diperkampungan segera mengurus IMB.”Kami dorong terus agar segera urus IMB, khususnya rumah warga yang lama-lama ini. Apalagi jumlah mencapai 400.000 yang terdata belum memiliki IMB,” katanya.

Menurut dia, sudah ada ketentuan dalam RTRW. Sehingga jika bangunan yang berdiri tidak sesuai tata ruang itu maka wajib dibongkar.”Sudah ada ketentuannya, buku utamanya itu ada di RTRW sesuai tidak peruntukannya, kalau sudah jelas tidak sesuai pasti bongkar,” jelasnya.

Akan tetapi, jika masih masuk di zona cokelat atau daerah perumahan maka akan didorong untuk masyarakat mengurus IMB.”Kita lihat buku panduannya RTRW, jika melanggar pasti dibongkar. Jika tidak kita dorong untuk mengurus persyarakat yang ada. Jadi perizinan ini sangat penting,” jelasnya.(*/Eln)

BOGOR – Program Nongol Babat (Nobat) yang dulu di gaungkan Bupati Bogor, Rachmat Yasin kini seperti hilang. Pasalnya, Tempat Hiburan Malam (THM) di kawasan Parung dan Kemang kembali menjamur, seperti di Kecamatan Kemang, bahkan kuburanpun di sulap menjadi THM yang Nota Benenya sarang esek – esek.

“Di Blok Yuli dulu sebelum di luluh lantakan Satpol-PP Kabupaten Bogor hanya ada 6 THM, namun kini sudah puluhan. Kurangnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Bogor, terutama penegak perda atau minimal dari Satpol-PP Kecamatan.” tutur Ustad Acep selaku Tokoh Agama Wilayah Kecamatan Kemang, Rabu (19/2/20).

Selain itu, lanjut dia, malah untuk blok empang perizinannya sebagai gudang minuman mineral namun bangunan tersebut beralih pungsi jadi THM, yang selalu hingar bingar dengan dentuman musik yang keras.

“Ini jelas kurangnya pengawasan dari pemerintah, padahal seharusnya setelah dibongkar jumlahnya tidak menggelembung.

Artinya tak ada pengawasan dari penegak perda, minimal dari trantib Kecamatan dan yang izinya tidak sesuai peruntukan di tindak tegas,” tambah Ustad Acep yang juga pengurus Aliansi Benteng Aqidah (ABA).

Menanggapi hal tersebut, Kasie Trantib Kecamata Kemang menerangkan untuk saat ini kewenangan untuk tindakan teehadap THM sudah di limpah ke Satpol PP Kabupaten.”

Saat ini kami hanya melakukan patroli saja , dan adapun tindakan untuk lebih jauh sudah jadi kewenangan Pemkab Bogor melalui Satpol PP Kab Bogor,” kilahnya. (Igon)

BOGOR – Tidak ikut tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bogor, 1.865 pendaftar CPNS dipastikan gugur.

Mereka tidak lolos karena tidak hadir dalam tes yang dijadwalkan mulai 6 Februari 2020 itu. Sehingga, dari 20.190 orang yang seharusnya mengikuti tes, hanya 18.325 orang yang hadir.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Susi Hastuti mengungkapkan, tidak hadirnya mereka karena berbagai alasan.

Seperti terlambat datang, atau tidak melengkapi diri dengan persyaratan seperti identitas kependudukan dalam tes yang berlangsung dalam 58 sesi ini.

“Ujian tes SKD sudah selesai 17 Februari kemarin dalam 58 sesi. Setelah ini, kami menunggu pengumuman dari panitia seleksi di tingkat nasional untuk kelulusan SKD,” kata Susi, Rabu (19/2/2020).

Peserta yang lulus SKD sesuai formasi akan mengikuti tes berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang rencananya dilakukan Maret 2020.

Dalam seleksi SKB itu, kata Susi, mengarah pada kompetensi bidang atau teknis sesuai posisi yang akan dituju.

“Tes berbeda antar jabatan. Kalau SKD kompetensi dasar, sama untuk semua jurusan. Kalau SKB nanti berbeda. Soal ujian pada SKB pada tenaga kesehatan akan berbeda dengan guru, berbeda dengan penyuluh dan seterusnya,” katanya.(*/Iw)