Nusantara

PADANG – Hari ini satu pasien yang dirawat di RSUP M. Djamil Padang dinyatakan positif, setelah menerima hasil laboratorium dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, sampai hari ini untuk pasien yang positif di Sumatera Barat sudah mencapai sembilan orang.

Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar, Jasman Rizal membenarkan kejadian itu satu pasien positif itu diperoleh dari hasil uji sampel di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand).

“Memang ada satu orang yang positif, hasilnya keluar tadi pagi. Saat ini diisolasi di RSUP M Djamil Padang,” katanya, Senin (30/3/2020).

Menurut rekam jejak pasien yang baru dinyatakan positif ini merupakan tenaga medis dari Kabupaten Pesisir Selatan dengan jenis kelamin perempuan.

“Dia salah satu tim medis yang pernah kontak langsung dengan pasien yang sebelumnya dinyatakan positif corona,” terangnya.
Sementara di Rumah Sakit Ahmad Mochtar Bukititnggi, Sumatera Barat ada satu pasien dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) meninggal dunia. Pasien diketahui berjenis kelamin perempuan itu masih menunggu hasil laboratorium apakah positif terpapar corona (covid-19) atau tidak.

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, pasien tersebut merupakan warganya yang dirujuk ke RSAM pada Minggu (30/3) malam.

“Iya benar, satu PDP ini merupakan warga Kota Bukittinggi. Tapi hasil laboratorium belum keluar, mudah-mudahan hari ini sudah bisa keluar,” kata Ramlan.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Siaga COVID-19 Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi Dedy Herman membenarkan hal itu.
“Benar, satu pasien meninggal tadi pagi. Sekitar pukul 14.00 WIB ini akan dikuburkan,” katanya.Pasien ini masih suspect COVID -19 yang disertai gejala stroke, dan bukan pasien yang positif Covid-19.

“Ia diduga terkena paparan dari anaknya yang baru pulang dari Jakarta. Ia sempat masuk UGD pada Sabtu (28/3), namun dari hasil pemeriksaan ada gejala suspect Corona, maka langsung kita isolasi pada Minggu tadimalam. Namun pagi ini meninggal dunia,” katanya.

Sampai hari ini berdasarkan data dari Satgas Corona Sumbar, ada 1.898 ODP (1616 dalam pemantauan dan 282 selesai pemantauan). Sementara untuk PDP ada 49 orang (17 masih dirawat dan 32 sudah pulang dan sehat). untuk pasien yang dinyatakan positif ada 9 (6 dirawat, 2 isolasi dari rumah dan 2 meninggal).(*/Wido)

GARUT – Bupati Garut tak mengindahkan wabah corona yang sedang pandemi di semua wilayah .Di tengah isu Covid-19 yang kian mengkhawatirkan, Bupati Garut Rudy Gunawan nekat menggelar pelantikan sebanyak 17 pejabat administrasi setingkat eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemkab Garut, Senin (30/3/2020).

Ironisnya, pelantikan dilangsungkan justru tepat pada hari pertama pelaksanaan pengetatan pemberlakukan penjagaan jarak kontak sosial (social distancing) yang sempat disebut-sebut sebagai langkah lockdown lokal atau karantina wilayah dilakukan Pemkab Garut.

Warga yang kedapatan masih berkerumun pun diancam diberikan tindakan tegas dengan sanksi sesuai Maklumat Kapolri (Undang Undang Nomor 6 tahun 1028 tentang Kekarantinaan Kesehatan).

Bupati Rudy beralasan, pengabaian terhadap social distancing dalam pelantikan para pejabat Pemkab Garut itu terpaksa dilakukan karena kebutuhan mendesak. Banyak jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus segera diisi.

“Alasan-alasan kenapa pelantikan hari ini, walaupun ada larangan dari Pemerintah Pusat untuk tidak berkumpul dan menjaga jarak dalam menghadapi virus corona, karena ada hal yang sangat mendesak. Terutama pejabat di RSUD dr Slamet dan Dinas Sosial,” kilahnya.

Namun begitu, Rudy meyakinkan pelantikan tersebut sudah sesuai prosedur melalui izin dari Kementerian Dalam Negeri. Rudy juga menyebutkan, pelantikan pejabat-pejabat lainnya juga akan dilakukan pekan berikutnya secara bertahap.(*/Dang)

PURWAKARTA – Pemkab Purwakarta telah menyiapkan Surat Edaran (SE) yang harus dijalankan seluruh pegawai pemerintahan. Edaran baru tersebut, menindaklanjuti SE Pemprov Jabar kaitan dengan maklumat larangan mudik dan piknik selama tanggap Covid-19.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menuturkan, sampai saat ini jajarannya masih pasang mata dan terus meningkatkan kewaspadaan terkait wabah virus corona itu.

Dalam hal ini, pihaknya pun telah mengintruksikan seluruh dinas/OPD hingga pemerintahan tingkat desa, serta pihak-pihak terkait lainnya supaya turut andil dalam upaya pencegahan dan antisipasi penyebaran C0vid-19 di wilayahnya.

“Dalam upaya antisipasi ini, seluruh pihak tanpa kecuali, harus turut terlibat untuk meningkatkan kewaspadaan,” ujar Anne Senin (30/3/2020).

Hari ini, sambung Anne, pihaknya telah mengintruksikan dinas terkait untuk menyiapkan surat edaran baru yang berkaitan dengan tanggap covid-19. Surat edaran tersebut, bagian dari tindaklanjut SE Pemprov Jabar kaitan dengan maklumat larangan mudik dan piknik selama tanggap Covid-19.

Ada beberapa poin yang disiapkan dalam SE tersebut. Khususnya, yang wajib dijalankan oleh seluruh pegawai pemerintahan, baik itu yang statusnya ASN atau non-ASN. Adapun intruksi dari SE yang akan dikeluarkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat ini, salah satunya isinya melarang para pegawai untuk mudik dan piknik.

“Selama tanggap Corona, pegawai pemkab tidak boleh mudik dan piknik,” tegas Anne.

Anne menjelaskan, pihaknya juga akan membangun posko terpadu untuk pengawasan jika ada ASN yang masih berani piknik dan mudik, baik sebelum puasa maupun sebelum lebaran. Dalam hal ini, pihaknya telah menyiapkan sanksi bagi mereka yang tak mengindahkan SE tersebut.

“Kalau para pegawai keukeuh mudik, mereka akan mendapat sanksi karena dianggap indisipliner. Karena, kalau mudik artinya mereka otomatis harus diisolasi karena statusnya jadi ODP. Kalau jadi ODP, dipastikan kinerja mereka juga akan terganggu,”tandasnya.(*/As)

SEMARANG – Gelombang arus mudik terus berdatangan dari Jabodetabek menuju sejumlah daerah di Jawa Tengah dan sekitarnya. Penyebaran virus corona atau Covid-19 tak terhindarkan baik selama perjalanan maupun di kampung halaman.

“Kabar terkini, satu pasien positif corona yang saat ini dirawat di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, Wonogiri diketahui merupakan sopir bus jurusan Wonogiri-Bogor. Rombongan pulang kampung ke beberapa kabupaten di Jabar, Jateng, dan Jatim tengah berlangsung, termasuk ke Wonogiri yang memang menjadi salah satu penyumbang sektor informal di Jakarta dan sekitarnya,” kata Pengamat transportasi Djoko Setijowarno, Minggu (29/3/2020).

“Karena keputusan (larangan mudik) lambat, maka masyarakat asli Wonogiri di Jabodetabek memutuskan mudik lebih awal (sebelum ada larangan). Hal yang sama juga dilakukan masyarakat luar Jabodetabek lainnya yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan harian,” terangnya.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Semarang itu menambahkan, penyelenggaran Terminal Penumpang Tipe A juga harus dibarengi dengan protokol yang jelas terkait tata cara pengoperasian selama masa pandemi virus corona.

Pegawai Terminal Penumpang Tipe A yang melakukan kegiatan rampcheck rawan terkena sebaran Covid-19.

“Pegawai tersebut harus dibekali cara sehat dan higienis melakukan rampcheck dan dilengkapi fasilitas perlindungan diri serta prasarana pelengkap, di antaranya bilik disinfektan, hand sanitizer, dan tempat cuci tangan. Setiap penumpang yang akan menggunakan bus umum di terminal wajib diperiksa suhu tubuhnya,” tutur dia.

Menurutnya, pemeriksaan secara terkoordinir dapat dilakukan di titik-titik keberangkatan bus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Untuk itu, petugas kesehatan disiagakan di terminal-terminal keberangkatan di Jabodetabek.(*/D Tom)

GARUT – Kian melonjalnya kasus orang dalam pemantauan (OPD) Covid-19 di Kabupaten Garut membuat Pemkab Garut berencana menerapkan lockdown lokal.

Terlebih keberadaan wilayah Kabupaten Garut saat ini sudah terkepung daerah-daerah zona merah Covid-19.

”Kita akan lakukan lockdown lokal setelah ada PP (Peraturan Pemerintah) yang mengaturnya, sesuai UU 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan (Kesehatan) dengan istilah karantina wilayah,” kata Bupati Garut Rudy Gunawan, Minggu (29/2/2020).

Menurut Rudy, langkah lockdown lokal mesti dilakukan karena terus meningkatnya jumlah ODP bahkan sudah melebihi angka 500 orang, serta masih banyak masyarakat tak mematuhi anjuran menjaga jarak kontak sosial (social distancing) dengan berkeliaran di luar rumah. Juga, diperkirakan sebanyak 50 ribu orang dari kota-kota besar akan bermudik ke Garut.

Berkaitan lockdown lokal tersebut, di daerah-daerah pedesaan akan dilakukan lock dengan mobil puskesmas dibantu Bhabinkamtibmas, Bhabinsa serta RT/RW secara sinergi menjaga masing-masing wilayahnya.

Warga yang baru pulang dari daerah zona merah akan diperiksa kesehatannya secara ketat serta harus mengisolasi diri di rumahnya selama 14 hari.

”Apabila masih membandel, kita akan melakukan langkah–langkah penegakan Maklumat Kapolri. Kami sendiri memberikan dukungan. Dan tentu, itu adalah hal yang harus dilakukan penindakan secara hukum karena membahayakan keselamatan orang lain,” kata Rudy.

Akan tetapi hingga berita ditulis, belum jelas model atau bentuk lockdown lokal yang akan diberlakukan Pemkab Garut tersebut, dan waktu pelaksanaannya. Sehingga masyarakat pun belum mengetahui persis apa saja yang mesti dilakukan ketika lockdown lokal diberlakukan. (*/Dang)

KARAWANG – Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meningkat dari awalnya berjumlah lima orang kini menjadi tujuh orang, kata Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari.

“Update kasus COVID-19 per tanggal 28 Maret, sudah ada tujuh orang yang positif,” kata Ahmad Zamakhsyari kepada wartawan di Karawang, Minggu.

Sesuai dengan data Dinas Kesehatan Karawang, hingga Sabtu (28/3/2020) malam, jumlah positif COVID-19 bertambah, dari yang awalnya lima menjadi tujuh orang.

Untuk status Orang Dalam Pemantauan (ODP) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila sebelumnya berjumlah 563 orang menjadi 706 orang. Demikian pula dengan orang dalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP), jumlahnya naik menjadi sepuluh orang dari sebelumnya sembilan orang.

Sekretaris Daerah Karawang Acep Jamhuri meminta masyarakat mematuhi imbauan pemerintah terkait dengan upaya penanganan COVID-19 dan telah menyampaikan imbauan-imbauan tersebut kepada masyarakat terkait dengan upaya mencegah penyebaran virus corona.

Di antaranya ialah imbauan tidak menggelar acara mendatangkan orang banyak, menjauhi kerumunan, mengkonsumsi minum dan makan sehat, berolahraga, jaga jarak, tidak kontak fisik dan rajin cuci tangan dengan sabun dan lain-lain.

Menurut Acep, imbauan tersebut disampaikan agar diikuti masyarakat sehingga tidak terjadi lonjakan pasien virus corona di wilayah Karawang. (*/Dang)

SURABAYA – Penyebaran Covid-19 atau virus corona terus mengganas di Provinsi Jawa Timur (Jatim). Sebab, warga positif virus corona bertambah menjadi 66 orang. Padahal, sebelumnya yang positif virus corona 59 orang.

Sedangkan untuk pasien dalam pengawasan (PDP) juga mengalami penambahan menjadi 267 orang, sebelumnya 221 orang. Begitu juga dengan orang dalam pemantauan (ODP) yang bertambah menjadi 3.781 orang dari sebelumnya 3.055 orang.

“Ada tambahan positif 7 orang jadi 66 orang. Untuk PDP 267 dan ODP 3.781. Ada kabupaten-kabupaten yang kemarin kategori hijau sekarang merah, sangat mungkin tidak melalui orange,” papar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Jumat (27/3/2020).

Menurut Khofifah, ada empat kabupaten/kota yang menjadi zona merah meliputi Situbondo, Jember, Lumajang, dan Batu (merah). Untuk mencegah penyebaran virus corona, maka masyarakat harus disiplin dan waspada.

“Saya harapkan masyarakat tinggal di rumah, jangan keluar kecuali urgen. Untuk yang sembuh dari Covid-19 totalnya jadi 8 orang,” pungkasnya.(*/Gio)

TEGAL – Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan wilayahnya akan dilakukan local lockdown dampak persebaran corona virus diseas (covid-19) selama empat bulan atau mulai 30 Maret hingga 30 Juli 2020. Hal ini menyusul adanya satu warga Tegal dinyatakan positif terpapar virus corona.

Dedy mengatakan daerah perbatasan Kota Tegal bakal ditutup menggunakan MBC beton. Local lockdown diterapkan untuk mengurangi persebaran virus corona.

“Kota Tegal akan full local lockdown. Seluruh perbatasan rencananya kita tutup tidak lagi dengan water barrier, tapi dengan MBC beton. Rencana kita tutup 30 maret sampai 30 Juli 2020. Ini demi keamanan kita bersama,” kata Dedy dalam konferensi pers di Pendapa Ki Gede Sebayu, Balai Kota Tegal, Rabu 25 Maret 2020.

Ia menjelaskan, jalur yang dibuka hanya jalan provinsi dan nasional. Sedangkan seluruh daerah di Kota Tegal akan diberi pembatas berupa MBC beton.

“Kita kasih pembatas pakai MBC beton, sehingga tidak ada masyarakat yang bisa memindah atau menggeser. Satu MBC beton itu kurang lebih 2 ton. Ini demi keselamatan kita semua,” ujarnya.

Dia menyatakan kebijakan yang ditempuh tersebut terpaksa dilakukan agar persebaran virus corona tidak semakin luas. Masyarakat pun diharapkan bisa memahami kebijakan ini dan kompak bersama-sama menghadapi virus corona.

“Ini adalah pilihan yang sangat pahit. Saya pribadi juga dilematis. Kalau boleh memilih, saya lebih baik dibenci masyarakat,” katanya.

Dedy mengungkapkan, Pemkot Tegal telah menggandeng TNI untuk menyemprot disinfektan di tempat-tempat umum seperti alun-alun. “Besok kita kerja sama dengan TNI di tempat-tempat banyak orang,” ungkapnya.(*/ D Tom)

BANDUNG – Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Roy Jinto menuntut pemerintah untuk membuat keputusan, agar buruh pabrik diliburkan, menghindari penyebaran virus Corona di kalangan pekerja.

“Kami keluarga besar KSPSI Jawa Barat mendesak pemerintah untuk segera mengambil keputusan untuk meliburkan buruh, sebelum terlambat. Jangan sampai buruh jadi korban karena investasi,” kata Roy, Jumat (27/3/2020).

Menurut dia, hingga saat ini puluhan juta buruh masih bekerja dan tidak diliburkan perusahaan. Ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang meminta agar bekerja di rumah atau menhindari kerumunan untuk menghindari penyebaran wabah Corona di Indonesia.

“Pemerintah melarang ada perkumpulan atau kerumunan orang-orang, mengharuskan social distancing, menyuruh bekerja di rumah. Tapi disisi lain pemerintah membiarkan jutaan buruh sampai hari ini bekerja di pabrik dengan wabah virus Corona yang begitu cepat persebarannya,” ungkapnya.

Pemerintah, kata dia, harus melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia termasuk buruh yang masih bekerja dan tidak diliburkan. Padahal, bila ada satu buruh yang terpapar virus Corona, maka berpotensi menyebar lebih cepat.

“Selama pekerja atau buruh diliburkan atau dirumahkan perusahaan wajib membayar upah secara penuh atau 100% sesuai surat edaran Menakertrans RI Nomor 5 tahun 1998,”tandasnya.(*/Hend)

PALEMBANG – Pemkot Palembang, MUI Kota Palembang dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Palembang mengeluarkan seruan bersama, Kamis malam (26/3/2020). Poin pentingnya, menyeruhkan atau mengimbau warga agar tidak menggelar jumatan berjamaah di masjid dan menggantikan dengan salat zuhur masing-masing di rumah.

Seruan bersama No 4511.II/000756/II/2020, Nomor 020/MUI-PLG/III/2020, dan nomor 015/DMI-PLG/III2020 tentang penyelenggaraan salat jumat ini ditandatangani petinggi ketiganya, yakni Wali Kota Palembang Harnojoyo, Ketua MUI Palembang Saim Marhadan dan Ketua DMI Palembang Deri Priansyah.

“Sehubungan dengan arahan presiden, Fatwa MUI pusat, maklumat Kapolri dan edaran DMI serta melihat perkembangan Covid-19 semakin hari semakin meningkat baik dari sisi jumlah pasien maupun jumlah orang yang wafat, dengan ini diserukan kepada seluruh pengurus Masjid, Ulama, dan Khatib Se-Kota Palembang, untuk sementara untuk tidak menyelenggarakn salat jumat,” ujar Wali Kota Palembang Hanojoyo dalam surat yang juga diteken Ketua MUI dan DMI Palembang.

Adapun imbauan dalam seruan bersama ini yakni; pertama, untuk sementara waktu tidak menyelenggarkan salat jumat. Kedua, menghimbau kepada kaum Muslimin untuk menggantikan salat Jumat dengan alat Zuhur di rumah masing-masing dan memperbanyak dzikir sorta do’a. Ketiga, adzan tetap dikumandangkan sebagai tanda masuknya waktu salat. Keempat, tetap menjaga kebersihan dan sterilisasi masjid/mushola.

“Seruan ini diambil setelah dilakukan pertemuan bersama dan masukan dari Dinkes dan sebagainya. Virusnya memang dari luar, namun kita tidak tahu apakah sudah menyebar di Palembang,” ucap Ketua MUI Palembang, Saim Marhadan.

Seruan bersama ini telah menyebar keluar melalui media sosial, termasuk Instagram. Salah satunya, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa melalui akun instagramnya @ratudewa telah menyebarkan seruan bersama ini.

Keberadaan seruan ini sedikit menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, karena hampir di waktu bersamaan MUI Sumsel juga mengeluarkan maklumat dan taushiah nomor 001/MUI-SS/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang ketentuan ibadah termasuk rekomendasi dan imbauan untuk tetap menjaga diri.

Pertama, setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams).

Kedua, selama diketahui bahwa kondisi penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumsel masih terkendali dan aman, maka umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19.

Ketiga, pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.

Keempat, mengajak semua elemen bangsa, khususnya yang beragama Islam, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT agar terhindar dari musibah ini, dengan memperbanyak taubat, memohon ampun kepada Allah ‘Azza wa Jalla, meninggalkan perilaku dzalim, memperbanyak sedekah dan meninggalkan permusuhan, karena penyebaran virus Corona ini bisa jadi merupakan peringatan dari Allah SWT agar umat Islam semakin mendekatkan diri kepada-Nya.

Kelima mengajak umat Islam untuk melakukan Qunut Nazilah (berdoa untuk menangkal turunnya mala petaka) di setiap shalat fardhu. Keenam mengajak umat Islam agar menjaga dan mendawamkan wudlu sesuai tata caranya secara benar dan sempurna, khususnya saat mencuci kedua tangan (ghaslul kaffaini) dan agar melakukannya lebih ekstra dengan memakai sabun agar diyakini lebih bersih, saat berkumur (tamadhmudh) dan saat membersihkan hidung (instinsyaq). Karena sesuai keterangan para ahli kesehatan, cara-cara tersebut diyakini dapat menangkal penularan virus Corona.

“Ketujuh mengimbau semua elemen bangsa untuk tetap tenang, bersatu, mengedepankan sikap saling membantu, menghindarkan perilaku saling berbantahan dan saling menyalahkan, serta tidak menyebarkan berita atau informasi yang belum diketahui kebenarannya (hoax) dan bersama-sama melakukan segala upaya untuk menangkal dan meminimalkan potensi penyebaran virus Corona tersebut,” bunyi maklumat.(*/Gint)