Nusantara

JEMBER – Dampak dengan adanya tambang emas bukan meningkatkan tarap hidup namun akan mendapatkan dampak lain .
Ribuan warga anti tambang emas di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuntut Bupati Faida proaktif membatalkan penambangan emas di Kecamatan Silo.

Ribuan warga berunjuk rasa di depan Gedung DPRD dan Kantor Bupati Jember menuntut Bupati Faida bersama perwakilan warga agar menemui gubernur untuk membatalkan lelang hak eksplorasi dan eksplotasi tambang emas Blok Silo.

Mereka juga menuntut pencabutan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1802 yang menetapkan Silo sebagai kawasan tambang. Warga memberikan tenggat pencabutan SK pada pekan pertama Januari 2019.

Bila tenggat diabaikan, warga akan menutup jalan raya provinsi hingga SK dicabut. Mereka juga mendesak revisi Rencana Tata Ruang Wilayah menyangkut Kecamatan Silo, dan menuntut bupati dan DPRD Jember menerbitkan Peraturan Daerah Bebas Tambang paling lambat Maret 2019. Mereka siap memblokir jalan provinsi jika memang semua tuntutan tak diindahkan.

Farid Mudjib, salah satu tokoh masyarakat Silo mengatakan, kondisi di tengah masyarakat semakin panas. “Warga ketakutan, karena pemerintah serius menambang,” katanya.

Kondisi panas ini sudah muncul sejak April 2018 setelah Menteri ESDM menerbitkan SK yang menetapkan Silo sebagai blok tambang emas. Menurut Farid, pertambangan emas akan membuat warga kehilang 4.023 hektare kebun kopi. “Akibat pertambangan itu juga meracuni lingkungan,” kata Farid.

Selain itu, kehadiran tambang akan memunculkan persoalan sosial berupa hadirnya pelacuran dan kemaksiatan. Farid menyebut, mayoritas kiai di Jember menolak tambang emas karena dampak ini. (*/Gio)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan Jabar Sapu Bersih (Saber) Hoaks untuk menangkal dampak penyebaran berita bohong (hoaks) bagi masyarakat Jabar. Kehadiran lembaga yang di dalamnya berisikan para ahli teknologi informasi (TI) tersebut bertujuan untuk memantau, mengklarifikasi, dan mengedukasi masyarakat Jabar terhadap bahaya hoaks.

Pembentukan Jabar Saber Hoaks didasari alasan masih lemahnya budaya literasi masyarakat, khususnya di Jabar. Kondisi tersebut dinilai berbahaya di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin cepat dan berbagai informasi bisa diperoleh masyarakat dengan mudah.

“Menurut saya, (Jabar Saber Hoaks) ini penting karena orang Indonesia itu adalah masyarakat yang tidak suka membaca, tidak suka menulis, sukanya ngobrol. Medsos (media sosial) itu teknologi mengobrol, bukan menulis, makanya laku untuk masyarakat Indonesia karena kita ini hobinya ngobrol,” papar Emil, sapaan akrab Gubernur dalam Peluncuran Jabar Saber Hoaks di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, (7/12/2018).

Emil mengungkapkan, indeks literasi masyarakat Indonesia kini berada di rangking 50. Bahkan, kata Emil, masyarakat Indonesia hanya sanggup membaca berita selama 20 detik. Sehingga, banyak yang hanya membaca berita dari judulnya saja tanpa tahu isinya.

“Kita juga malas menulis, penduduk Jepang 70 juta, tapi jumlah produksi buku 10 kali lipat dari orang Indonesia. Kondisi tersebut bermuara pada informasi yang terlalu cepat, namun klarifikasi lambat,” katanya.

Oleh karenanya, lanjut Emil, kehadiran Jabar Saber Hoaks sangatlah penting. Jabar Saber Hoaks dinilainya dapat menjadi benteng pertahanan saat masyarakat menerima berbagai informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Harus ada sebuah upaya untuk mencegah hoaks beredar di Jawa Barat. Oleh karena itu, hari ini kami memulai program serius bernama Jabar Saber Hoaks dengan tim 90 persen adalah anak anak milenial yang ahli di bidang IT,” kata Emil seraya meminta seluruh bupati/wali kota di Jabar juga mengadopsi program yang diklaim pertama di Indonesia itu.

Emil mencontohkan, peristiwa perang dunia kedua yang diawali penyerangan Jerman kepada Polandia hingga menewaskan jutaan orang juga dipicu oleh hoaks.

“Termasuk di Indonesia, ibu-ibu (Ratna Sarumpaet) mengaku disiksa di Bandung, (Bandara) Husein Sastranegara. Sebagai mantan wali kota (Bandung) di-bully saya, dimarahi. Kenapa itu di kompleks militer bisa kecolongan, ternyata hoaks,” tuturnya.

Emil mengemukakan, suasana kondusif sebagai fondasi dasar dalam mewujudkan visi Jabar Juara Lahir Batin merupakan hal yang harus dibayar mahal. Oleh karenanya, informasi yang meresahkan, yang diduga hasil rekayasa kebohongan, harus dilawan.

“Kami ingin masyarakat kami produktif. Kalau tiap hari waktu kita habis untuk pertengkaran, padahal bohong kita rugi waktu, rugi materi,” tandasnya.(*Hend)

SUKABUMI – Warga yang terpapar HIV/AIDS di Kota Sukabumi, Jawa Barat seluruhnya mencapai 1.373 orang. Data tiga tahun merinci 2016 sebanyak 129 orang, 2017 sebanyak 160 orang, dan 2018 mencapai 120 orang.

Ketua KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kota Sukabumi, Achmad Fahmi menegaskan untuk menanggulangi kasus HIV/AIDS terus berkolaborasi dengan KPA Provinsi Jawa Barat.

“Kami akan senantiasa berupaya optimal menanggulangi HIV-AIDS,” ujar Wali Kota Sukabumi dalam sambutan pada Peringatan HAS (Hari AIDS se-Dunia) tingkat Kota Sukabumi, (5/12/2018).

Dijelaskannya, di antara yang paling rentan mengidap virus HIV yakni kalangan remaja. Oleh karenanya, KPA senantisa melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya HIV-AIDS kepada para remaja, pelajar dan mahasiswa.

“Untuk menekan angka kematian sekaligus menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap para penderita HIV-AIDS. Kami terus gencar soisliasi dan memberikan edukasi bahaya HIV/AIDS,” tuturnya.

Ketua Pelaksana Penyelenggara, Fifi Kusumajaya menjelaskan, Peringatan HAS kali ini mengambil tema Kenali Statusmu. Tujuannya untuk mendorong semua orang mengetahui status infeksi HIV melalui pemeriksaan, serta untuk mendorong kebijakan kesehatan dengan agenda Sehat Untuk Semua tentang HIV, TB, Hepatitis dan Penyakit Tidak Menular.

“Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen seluruh unsur masyarakat dan sektor terkait di tingkat pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia, agar infeksi baaru dapat diketahui dan diobati secara dini, supaya laju epideminya dapat ditekan,” pungkasnya. (*Yan)

CIREBON – Ribuan nelayan Pantura Cirebon diasuransikan. Mereka diberi asuransi sebagai bantuan jaminan bagi nelayan bila terjadi kecelaaan.

Untuk pembayaran premi asuransi, Polairud Polda Jabar menggandeng sejumlah perusahaan, salah satunya adalah Cirebon Power. Pemberian asuransi nelayan diserahkan secara simbolis dalam peringatan Hari Jadi Polairud ke-68, di Markas Polairud Polda Jabar, Kota Cirebon, Selasa 4 Desember 2018.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengungkapkan, saat ini sekitar 22 ribu nelayan yang sudah mendapatkan asuransi gratis.

“Sebanyak 18 ribu nelayan diantaranya, berada di wilayah Pantura Jawa Barat. Nelayan yang diasuransikan tersebar di wilayah pantura dan pantai selatan,” kata Agung.

Menurut Agung, pembayaran premi asuransi dari perusahaan dilakukan dengan cara memanfaatkan dana CSR.

“Asuransi ini, untuk memberikan jaminan kepada nelayan. Walaupun nilai jaminannya tidak besar,” ujar dia.

Sementara itu, Stakeholder Relation Cirebon Power, Petrus Sihono menuturkan, Cirebon Power secara rutin telah memberikan asuransi nelayan di wilayah Pantura Cirebon sejak tahun 2011.

Sejak awal program ini bergulir hingga sekarang, sudah sekitar 18 ribu nelayan di Pantura Cirebon, yang difasilitasi asuransi nelayan gratis ini.

“Program ini terus bertumbuh, tahun ini kami memberikan asuransi gratis pada 3.000 nelayan,” kata Petrus.

Menurut dia, program ini telah menjadi pelopor pemberian asuransi kecelakan bagi nelayan, untuk memberikan perlindungan pada mereka saat sedang bekerja. Sebelum tahun 2011, lanjutnya, nelayan di pesisir Cirebon sama sekali tidak mendapat perlindungan apapun.

Dengan perlindungan asuransi, diharapkan bisa meringankan beban nelayan saat tertimpa musibah.

“Tentu kita berharap jangan sampai ada kasus kecelakaan. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, nelayan yang terkena musibah sangat merasakan manfaat asuransi ini,” ujarnya.

Salah satu nelayan asal Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon yang mendapat asuransi, Robani, mengaku terharu dengan pemberian bantuan asuransi itu. Menurutnya, nelayan kecil seperti dirinya tidak akan mampu membayar premi asuransi secara rutin, meski itu untuk perlindungannya sendiri.
Sebelum adanya inisiatif Cirebon Power dan Polairud untuk memberikan asuransi nelayan gratis, Robani mengaku tidak memiliki jaminan asuransi dari manapun.

“Tentu kami sangat berterima kasih kepada Cirebon Power dan Polairud Polda Jabar. Karena asuransi ini sangat membantu nelayan,” tandasnya .(*Asp)

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kembali membuat gebrakan. Setelah menata simpang Pal Lima akses ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), dan akses gerbang tol Serang Timur, WH mengancam akan membongkar hotel yang berada di dekat pantai atau berjarak hanya 50 meter dari bibir pantai.

Namun, langkah tersebut akan diambil setelah rancangan peraturan daerah (raperda) tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rampung menjadi Peraturan Daerah (perda). Untuk memperkuatnya, Perda tersebut akan didukung oleh Peraturan Gubernur (Pergub).

“Sedang kita bahas nanti ada pergubnya, saya bongkar nanti kalau sudah ada perdanya. Gubernur yang bongkar itu bangunan-bangunan dekat pantai. Kasih tahu sekarang, gubernur akan membongkar yang dekat pantai,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Bappeda Banten, KP3B, Kota Serang.

Dia mengatakan, semua pantai merupakan hak publik, sehingga tidak boleh dikuasai oleh seseorang. “Namanya pantai punya publik, bukan milik pribadi.Saya bongkar kalau sudah ada perdanya, saya bongkar, gubernur yang bongkar, gubernur yang bongkar itu bangunan-bangunan yang deket pantai,” tegasnya.

Mantan Wali Kota Tangerang ini menuturkan, sebagai hak publik maka dalam area garis sempadan pantai tidak boleh didirikan bangunan. “Kewenangan pemprov, wilayah pesisir itu 0-12 mil, enggak boleh eksklusif (privatisasi). Pembangunan (dari) garis sempadan (harus berjarak) 50 meter pada pantai. Itu nanti kita laksanakan (penertiban). Pantai sebenarnya punya hak publik, yang namanya pantai milik publik, enggak ada yang milik pribadi,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Banten, Ashok Kumar menyambut baik rencana pemprov yang akan membuat aturan tentang garis sempadan pantai, yang ujungnya nanti melarang bangunan hotel di antara garis sempadan.

Namun, menurut dia, aturan itu baiknya diberlakukan untuk hotel yang baru akan dibangun setelah aturan ini berlaku. Ia mempertanyakan alasan Gubernur Banten yang akan menjadikan aturan ini sebagai dasar membongkar hotel yang sudah lebih dulu dibangun. Sebab, hotel yang sudah berdiri memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan mematuhi pembayaran pajak bumi dan bangunan. “Mereka sudah ada sebelum provinsi ini (Banten) ada,” katanya.

Kemudian, kata dia, jika semua hotel yang melanggar garis sempadan dibongkar maka secara otomatis di pantai nantinya akan berkurang hotel-hotel. “Kalau semua dibongkar, berarti engga ada lagi dong. Nah pemerintah siap enggak dananya, engga masalah kalau bongkar dibayar, orang mau pelebaran jalan aja engga bisa semena-mena, harus bayar,” pungkasnya .(*Fir)

CIANJUR – Sejumlah pegawai dari dua hotel di Cianjur utara belum mendapatkan pembayaran gaji mereka sejak enam bulan lalu. Dua hotel itu diketahui mengalami kesulitan pembiayaan, bahkan salah satunya sudah tutup karena tidak mampu lagi memenuhi biaya operasional.

Kondisi tersebut terjadi, karena dampak longsor di jalur Puncak awal 2018 lalu. Tingkat kunjungan yang sempat berkurang, membuat dua hotel, yakni Surya Indah dan Wisma Ciloto kewalahan memenuhi pembiayaan.

“Para pegawai rata-rata tidak menerima gaji, ada yang sampai enam bulan lamanya. Mereka meminta kami untuk menengahi persoalan sengketa dengan manajemen hotel,” jelas Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Cianjur, Kuswara, (3,12, 2018).

Ia mengatakan, informasi yang menyebutkan bahwa dua hotel itu kolaps akibat longsor di Puncak sebenarnya belum bisa dipastikan. Menurut dia, kejadian di awal tahun itu tidak bisa begitu saja menjadi tolak ukur kolaps atau terganggunya operasional hotel di sana.

Terdapat sejumlah faktor yang dinilai mendukung mundurnya operasional sebuah hotel. “Apalagi sekarang kan banyak berdiri hotel besar di Cipanas. Mereka memberikan penawaran dengan harga yang bersaing dengan hotel lama, jadi memang banyak faktor (kolaps),” ujar dia.

Lebih lanjut dikatakan, Kuswara pun tidak bisa memberikan informasi detil mengenai berapa banyak hotel yang terkena imbas longsor di Puncak atau faktor lainnya.

Hingga saat ini, dinas baru mendapatkan laporan dari pegawai di dua hotel tersebut. Sebelumnya, para pegawai memang sudah menuntut hak mereka sejak jauh-jauh hari.

Beberapa waktu sebelum Lebaran kemarin, para pegawai sudah menyuarakan aspirasi mereka. Namun, menghadapi hari raya, para pegawai harus menerima kenyataan jika salah satu hotel di Cipanas itu tidak mampu lagi memenuhi pembiayaan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cianjur, Nano Indrapraja membenarkan hal tersebut. Ada beberapa hotel yang sudah kesulitan memberikan pembiayaan karyawan tiga bulan menjelang Lebaran.

“Pegawainya juga sempat aksi damai, duduk bersama dengan pimpinan. Gaji mereka separuhnya sudah dibayarkan, tapi sisanya belum bisa dipenuhi karena sejumlah alasan,” ujar Nano.

Menurut dia, pimpinan hotel yang tutup sudah melapor kepasa PHRI. Pimpinan hotel tersebut, mengaku tidak bisa lagi beroperasi karena barang-barang hotel pun sudah dijual.

Kesulitan pembiayaan operasional diakui memang terjadi karena banyak faktor. Apalagi, saat ini pembangunan hotel baru pun terus berjalan.

“Selama ini pemda setempat memang memberi izin (pembangunan), jadi ya sah-sah saja. Walaupun, akhirnya di lapangan hotel-hotel yang baru berdiri itu yang mendominasi,”tandasnya.(*Yan)

PURWAKARTA – Sejumlah oknum mengatasnamakan PLN mulai mendatangi warga Purwakarta. Modusnya adalah dengan mengganti jaringan dan KWH dari para pelanggan listrik yang tersebar di seluruh wilayah Purwakarta. Terutama di wilayah padat penduduk seperti wilayah Plered, Darangdan, dan Tegalwaru.

Selain mengganti jaringan, modus dengan mengganti ID dari pelanggan menjadi metode oknum-oknum tersebut mengeruk keuntungan.‎ Baru setelah itu oknum tersebut meminta sejumlah uang bagi para pelanggan dengan jumlah yang lumayan besar.

Jamal‎ Mu’min (20), warga Desa Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta adalah salah satu korbannya. Jamal mengaku telah tertipu oleh petugas PLN yang mendatanginya dengan modus mengganti KWH. Diketahui Jamal sehari-hari bekerja di sebuah pom bensin di Purwakarta.

“Waktu itu ada seorang pria berusia 50 tahunan yang menggunakan motor. Lalu pria itu datang ke pom bensin tempat saya bekerja mengaku dari PLN. Tanpa curiga saya pun mempersilakan petugas tersebut mengecek instalasi listrik,” kata Jamal .( 2, 12, 2018).

Lalu lanjut Jamal orang yang mengaku petugas tersebut meminta biaya kepada Jamal sebesar Rp 400 ribu. Uang tersebut katanya digunakan untuk biaya penggantian ID instalasi listrik di pom tersebut.

“Setelah itu saya pun langsung membayar pada orang tersebut. Bahkan diberi kwitansi yang tertulis sejumlah uang yang telah‎ dibayarkan oleh kami,” ucapnya.

Namun setelah Jamal bertanya pada rekan sejawatnya, dia mengaku bahwa ternyata kata rekannya dia telah tertipu. Karena selama ini PLN tidak akan meminta biaya jika akan ada penggantian ID. “Yah mau gimana lagi sudah nasibnya tertipu,” ungkapnya.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, modus seperti ini juga ‎pernah terjadi di Kecamatan Darangdan. Tetapi modusnya bukanlah penggantian ID melainkan pemeriksaan KWH listrik.

Supervisor Rayon PLN Plered, Kadi Purnama pun menyatakan tidak mungkin PLN memungut biaya seperti itu. Sehingga Kadi pun mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus yang mengaku sebagai petugas PLN tersebut. “Setiap petugas kami dilengkapi pakaian khusus serta tanda pengenal resmi berikut dengan surat tugas,” ujarnya.

Kadi juga menjelaskan PLN pun selalu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang prosedural petugas PLN resmi. Sehingga dengan demikian masyarakat pun diharapkan bisa terhindar atas penipuan tersebut.

“Kami sering sosialisasikan jika PLN tidak pernah menjual material. Masyarakat harus waspada, dan diminta segera melaporkan baik ke pihak berwajib maupun langsung ke PLN ketika ada kejanggalan,” tandasnya.(*Yan)

SUKABUMI – Jika tahun-tahun sebelumnya, hari lahir kabupaten Sukabumi diperingati setiap tanggal 1 Oktober, tahun depan akan ada perubahan.

HUT Sukabumi akan diperingati setiap tanggal 10 September.

Perubahan tersebut dilaukkan setelah pemerintah kabupaten Sukabumi melakukan penelusuran sejarah, dokumentasi dan studi komparasi dengan pendekatan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis,

Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan, berdasarkan catatan sejarah, ditemukan fakta tentang adanya ketetapan Gubernur P.MIJER pada 10 September 1870 yang termuat dalam Staatsblad Van Nederlands-Nederlands-Indie Over Jaar 1870 no. 121 yang membagi Kabupaten/afdeeling Cianjur menjadi dua wilayah yaitu afdeeling Cianjur dan afdeeling Sukabumi.

“Berdasarkan fakta dan data sejarah tersebut, 10 September 1870 lebih tepat sebagai Hari Jadi Kabupaten Sukabumi,” ujar Marwan, (1/12)

Sebelumnya, hari jadi Kabupaten Sukabumi diperingati setiap tanggal 1 Oktober mengacu pada keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sukabumi Nomor 02 Tahun 1993 tentang penetapan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi.

“Sebelumnya kita mengacu ke keputusan DPRD dalam memperingati hari jadi Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.

Sambungnya, untuk meningkatkan kecintaan dan menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Sukabumi untuk selanjutnya, tanggal 10 September akan ditetapkan sebagai hari lahirnya Kabupaten Sukabumi.

“Kita akan memeringati hari jadi Kabupaten Sukabumi setiap tanggal 10 September,” tandasnya. (*Yan)

BANDAR LAMPUNG – Hujan semalaman yang mengguyur propinsi Lampung mengakibatkan banjir di Jalinsum Km. 20-21 Dusun Bumi Jawa Desa Tarahan hingga setinggi 1 meter.

Bencana banjir ini memaksa pengendara dari Bakauheni dan sebaliknya tidak bisa melintas hingga dialihkan ke lintas Timur, pada Jum’at (30/11/2018) subuh pukul 05.00 WIB.

Bencana banjir tersebut mengakibatkan kemacetan hampir sepanjang 4 km dari 2 arah pelabuhan Bakauheni dan dari Bandarlampung menuju ke pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Kabidhumas Polda Lampung Kombes Sulistiyaningsih mengatakan telah mengambil langkah, yakni kendaraan dari pelabuhan Bakauheni yang akan menuju ke lintas Tengah dialihkan melalui lintas Timur. Kendaraan dari lintas Tengah yang akan menuju ke Bakauheni juga dialihkan melalui lintas Timur.

Selain itu mengalihkan sementara kendaraan dari 2 arah untuk masuk ke jalan tol melalui pintu gate tol Sidomulyo (wilayah Lampung Selatan. Gate Tol Lematang wilayah Bandarlampung.

“Kemacetan lalu lintas mengakibatkan antrian panjang tadi pagi namun saat ini sudah bisa terurai,”tandasnya. (*kris)

PURWAKARTA – Tiga rumah di Desa Salam Jaya, Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta, Jawa Barat, rata dengan tanah. Ini terjadi setelah tebing di sekitar pemukiman warga ambrol pada Selasa (27/11/2018) .

Material lumpur dari longsoran tebing menerjang tiga rumah yang berada di bawahnya hingga menyapu penghuninya. Wilayah tersebut seharian kemarin diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab Purwakarta mendata sembilan penghuni tiga rumah itu menjadi korban tanah longsor. Empat di antaranya meninggal dunia. Lima warga lainnya mengalami luka luka.

“Setelah pencarian hampir 12 jam, dua warga terdiri ayah dan anak berhasil ditemukan siang ini dalam kondisi meninggal dunia. Mereka adalah Iwan dan anaknya Intan berusia 7 tahun,”ujar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPB) Kab Purwakarta, Wahyu Wibisono, di lokasi kejadian Rabu (28/11/2018) .

Menurut dia, ambrolnya tebing dibelakang rumah warga terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan. “Dua jam setelah hujan reda pada pukul 20.00, bencana alam itu terjadi menerjang tiga bangunan rumah beserta penghuninya,”jelasnya.

Pada Selasa malam pukul 21.00 wib, tim SAR gabungan melibatkan TNI, Polri, DPKPB dan unsur rescue lainnya langsung melakukan pencarian para korban tertimpa reruntuhan.

Pasutri kakek nenek Bakri, 90 dan Acem, 85, ditemukan tak bernyawa. Dua warga lainnya Iwan dan Intan belum ditemukan hingga akhirnya pada Rabu siang jasad ayah dan anak itu ditemukan dibawah reruntuhan. Lima korban luka luka adalah Dede, Ima, Ridwan, Yanti dan Yeyet. (*Asp)