TASIKMALAYA – Semburan air panas bercampur lumpur mendadak keluar ketika proses pengeboran sumur air bersih di Kampung Sindangrasa, Desa Cigunung, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Insiden itu terjadi pada Senin (23/10/2017) sekira pukul 12.00. Pengeboran sumur air bersih itu merupakan kegiatan ZIS-UAP Jabar dipimpin Asep dan fasilitator Faisal Anwar dengan pekerja sebanyak 4 orang dengan menggunakan mesin bor.
“Rencananya sumur air bersih tersebut adalah sekitar 100 meter, namun pada kedalaman sekitar 50 meter sudah keluar semburan material lumpur dan air panas,” kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Yusri Yunus, kepada awak media, (25/10/2017).
Saat itu, semburan air panas bercampur lumpur mencapai 10 meter. Semakin lama semakin melemah, dan saat ini ketinggian semburan material mencapai 10 cm.
sumurr
Dijelaskannya, setelah kejadian itu timbul tujuh titik semburan air panas di kolam dekat lokasi pengeboran. Jaraknya sekitar 10 meter. “Polsek Parungponteng bersama dengan Pemerintah Desa Cigunung, BPBD, Koramil Parungponteng, dan pelaksana kerja telah turun ke lokasi,” imbuhnya.
Polisi, sambung Yusri, telah mengamankan lokasi dan memasang police line. Di samping itu, memberikan arahan kepada warga, berkoordinasi bersama dengan penyelenggara, pemerintah desa, BPBD, dan pihak terkait lainnya. Namun dipastikan dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa dan material.
“Pada saat ini telah dilaksanakan pengawasan di lokasi kejadian dengan sistem pengawasan terpadu oleh muspika, pekerja dan masyarakat setempat,” tandasnya. (*Dang)
TASIKMALAYA – Semburan air panas bercampur lumpur mendadak keluar ketika proses pengeboran sumur air bersih di Kampung Sindangrasa, Desa Cigunung, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Insiden itu terjadi pada Senin (23/10/2017) sekira pukul 12.00. Pengeboran sumur air bersih itu merupakan kegiatan ZIS-UAP Jabar dipimpin Asep dan fasilitator Faisal Anwar dengan pekerja sebanyak 4 orang dengan menggunakan mesin bor.
“Rencananya sumur air bersih tersebut adalah sekitar 100 meter, namun pada kedalaman sekitar 50 meter sudah keluar semburan material lumpur dan air panas,” kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Yusri Yunus, kepada awak media, (25/10/2017).
Saat itu, semburan air panas bercampur lumpur mencapai 10 meter. Semakin lama semakin melemah, dan saat ini ketinggian semburan material mencapai 10 cm.
sumurr
Dijelaskannya, setelah kejadian itu timbul tujuh titik semburan air panas di kolam dekat lokasi pengeboran. Jaraknya sekitar 10 meter. “Polsek Parungponteng bersama dengan Pemerintah Desa Cigunung, BPBD, Koramil Parungponteng, dan pelaksana kerja telah turun ke lokasi,” imbuhnya.
Polisi, sambung Yusri, telah mengamankan lokasi dan memasang police line. Di samping itu, memberikan arahan kepada warga, berkoordinasi bersama dengan penyelenggara, pemerintah desa, BPBD, dan pihak terkait lainnya. Namun dipastikan dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa dan material.
“Pada saat ini telah dilaksanakan pengawasan di lokasi kejadian dengan sistem pengawasan terpadu oleh muspika, pekerja dan masyarakat setempat,” tandasnya. (*Dang)
SERANG – Pencabutan moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang ditandatangani Menteri Luhut Binsar Panjaitan per 5 Oktober, dikhawatirkan mengancam nelayan di perairan Pontang dan Tirtayasa, Kabupaten Serang.
Hal itu lantaran sebelumnya, sebelas tahun perairan dua wilayah itu menjadi zonasi penambangan pasir laut untuk kepentingan reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan, dampaknya sampai ke perairan Anyar dan Pulau Panjang, Kecamatan Pulo ampel.
Desakan Koalisi Nelayan Banten kepada Gubernur Banten agar menolak izin reklamasi laut di perairan Pontang dan Tirtayasa mendapat dukungan penuh dari Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.
Tatu mengaku, keberatan dengan adanya SK Pencabutan Moratorium Pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Tatu khawatir, SK pencabutan moratorium akan berdampak pada keberlanjutan pengerukan pasir laut di perairan Lontar, Kecamatan Pontang, dan Tirtayasa sebagai penyuplai pasir laut terbesar untuk reklamasi Teluk Jakarta.
“Kebijakan izin penambangan pasir laut menjadi kewenangan Pemprov Banten. Pemkab sudah tidak bisa memutuskan apakah harus dilanjutkan atau dihentikan. Namun saya berharap pengerukan pasir laut dapat penolakan dari Pemprov Banten,” terang Tatu, (16/10/2017).
Meski demikian, Tatu berjanji akan berkomunikasi langsung dengan Pemprov Banten soal keberlanjutan izin penambangan pasir laut tersebut. Bahkan, Tatu akan meminta Pemprov bisa terjun langsung ke masyarakat nelayan agar tidak salah mengambil kebijakan.
“DPRD beserta gubernur dan wakil gubernur Banten baiknya turun langsung ke masyarakat agar bisa mendengar langsung bagaimana efeknya,” pintanya.
Disinggung soal kegiatan penambangan pasir laut sebagai salah satu sektor menyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD), adik Ratu Tatu Chosiyah ini memastikan, hal itu tidak lagi menjadi prioritas Pemkab. “PAD kan untuk masyarakat juga. Untuk apa PAD besar, tapi masyarakatnya terganggu,” pungkasnya. (*Yan)
TRENGGALEK – Berdasarkan data dari BPBD setempat Sebanyak 266 unit rumah di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Munjungan, Kecamatan Kampak, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Panggul dan Kecamatan Dongko rusak diakibatkan longsor.
Sekretaris BPBD Trenggalek, Dodot Eko Soebijakto mengatakan, saat ini masih menunggu laporan kerusakan rumah tersebut dikarenakan masih ada beberapa daerah yang belum mengirimkan laporan.
“Ini sifatnya masih sementara, kami masih terus memperbarui, karena ada beberapa daerah yang belum mengirimkan laporan,” kata Dodot, Kamis (19/10/2017).
Menurutnya, kerusakan yang dilaporkan tersebut bervariasi. Mulai dari rusak ringan hingga berat, namun rata-rata kerusakan yang terjadi adalah tembok atau dinding rumah jebol akibat tertimpa material longsor.
Dodot menjelaskan, kejadian longsor di Trenggalek tidak terjadi di satu lokasi, namun menyebar secara sporadis di desa-desa yang ada di kawasan lereng perbukitan.
Selain kerusakan rumah, kejadian longsor maupun banjir yang terjadi sejak Senin (16/10) lalu juga mengakibatkan kerusakan fasilitas umum. Seperti jalan, jembatan, sekolah maupun tempat ibadah.
“Semua data akan kami rangkum berdasarkan nama dan alamat pemiliknya, nanti kami laporkan kepada pimpinan termasuk ke BPBD Provinsi dan BNPB,” terangnya.
Terkait bencana alam tersebut, BPBD Trenggalek juga telah menerjunkan anggotanya untuk melakukan pemantauan, pendataan dan membantu masyarakat bersama jajaran dan instansi lain, seperti TNI, Polisi maupun beberapa organisasi kebencanaan.
“Pak bupati juga sudah mengeluarkan pernyataan tanggap darurat bencana, terhitung mulai tanggal kejadian dan berlaku selama 30 hari. Kami berharap dampak bencana ini bisa tertangani dengan baik, kerjasama dengan seluruh elemen yang ada,” pungkasnya.(*Gio)
BANJARNEGARA – Tanah bergerak yang terjadi di Dusun Simbang Wetan, Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara mengakibatkan sedikitnya 70 rumah warga di Dusun tersebut rusak
Kerusakan rumah terlihat di bagian tembok dan lantai. Beberapa rumah yang berada di pinggir lereng sudah hilang sebagian karena tertarik longsor.
Salah satu warga Supriyanto mengatakan, kerusakan lantai rumahnya terus bertambah saat turun hujan. Hal ini terus terjadi selama beberapa bulan terakhir, terutama saat hujan lebat sering terjadi.
“Kalau mulai rusak sudah beberapa bulan lalu, tetapi memang kerusakan terus bertambah,” katanya, Jumat (13/10/2017).
Sampai sejauh ini, Supriyanto bersama keluarganya masih tetap tinggal di rumah meski sudah mulai rusak. Ia mengaku tidak ada pilihan tempat lain untuk tinggal saat hujan turun.
Sekretaris Desa Sipedang, Mahud Wihastoro, mengakui kondisi tanah di desanya labil. Pemerintah desa juga sudah berusaha melakukan pencegahan. Misalnya, membuat penahan menggunakan bronjong di tebing sungai serta membuat dam untuk mengatur aliran air.
“Tetapi karena kondisi tanah di sini labil jadi tanah masih terus bergerak,” terangnya.
Ia mengimbau kepada warga yang kondisi rumahnya sudah rusak parah agar mengungsi saat hujan deras, terutama saat malam hari. Dikhawatirkan, kerusakan semakin parah.
“Jumlah yang rusak ada 70 rumah. Tetapi, ada yang rusak ringan, sedang dan berat,” jelasnya. (*Gio)
SUKABUMI – Bencana longsor terjadi di Kecamatan Tegalbuled SukabumiJawa Barat, longsor mengakibatkan ruas jalan provinsi penghubung Kecamatan Tegalbuleud dan Cidolog di Sukabumi, tertimbun longsor.
Dari informasi yang dihimpun longsor terjadi sekitar pukul 04.00 WIB.Selasa (10/10/2017). Longsor sempat dirasakan warga saat subuh tadi. Material tanah, pohon dan batu berjatuhan dari tebing setinggi hampir 20 meter dan menutup jalan selebar 3 meter. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut.
“Saat kejadian getaran dan suara didengar oleh warga, akses jalan masih bisa dilalui oleh pejalan kaki dan motor dan hingga saat ini warga bergotong royong membersihkan material longsor. Hanya kendaraan roda empat masih belum bisa melintas,” kata M Ridwan anggota Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) yang juga salah seorang Staf Desa Rambay, Kecamatan Tegalbuleud kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon.
Masih dikatakan Ridwan, sebanyak 3 rumah di bantaran sungai Cibuni juga terancam karena longsor. Tiga rumah tersebut dihuni oleh 3 Kepala Keluarga (KK) dan 9 jiwa.
“Itu rumah Bapak Abad dihuni 4 orang, Bapak Irawan 1 orang dan satu rumah lagi saya lupa namanya karena warga pendatang dihuni oleh 4 orang. Posisi dari bantaran sungai sekitar 1,5 meter,” jelasnya.(*Yan)
BANDUNG – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, Pemerintah Kota Bandung akan mengantisipasi rencana mogok massal angkutan konvensional pada 10-13 Oktober 2017.
Dishub menyosialisasikan kepada masyarakat lewat media sosial terkait rencana mogok dan unjuk rasa yang akan dilakukan para sopir angkutan konvensional.
Hal ini agar transportasi dan kebutuhan layanan angkutan masyarakat tidak terganggu.
Didi menuturkan Pemkot menyiapkan kendaraan yang akan dioperasikan membantu transportasi warga. Bus Damri dan Trans Metro Bandung serta bus sekolah dipastikan tetap beroperasi.
“Kita punya bus cadangan, ada 14 bus besar itu akan dioperasikan titiknya ditentukan, nanti akan di-publish ke masyarakat, kemudian ada delapan bus sedang itu juga sama akan beroperasi. Kemudian ada 28 mobil dinas akan dioperasikan tiap terminal,” kata Didi usai rapat koordinasi antisipasi rencana mogok massal di Balai Kota Bandung, Jumat (6/10/2017).
Selain itu, Didi menyebutkan di kecamatan juga akan disiagakan mobil cadangan untuk membantu mobilisasi warga yang membutuhkan angkutan, termasuk BUMD yang juga siap membantu.
Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, ada 222 unit kendaraan yang akan beroperasi di 19 koridor. Jumlah tersebut terdiri dari 40 unit TMB, 79 bus Damri dalam kota, 36 bus sekolah, 75 Damri AKDP, dan 2 unit bus buruh. Selain itu, Dinas Perhubungan juga memperbantukan kendaraan bus, terdiri dari 14 unit bus besar untuk melayani delapan rute dan delapan unit bus sedang yang melayani empat rute. Ada pula 28 kendaraan operasional milik para pejabat Dinas Perhubungan yang akan bersiaga di 20 titik.
Didi berharap dengan antisipasi ini transportasi di Kota Bandung tidak akan lumpuh. Sebab, rencana demo dilakukan pada hari kerja saat masyarakat sangat membutuhkan layanan transportasi. Ia pun meminta masyarakat juga mengantisipasi pada rencana jadwal mogok massal tersebut sehingga tidak kaget jika benar terjadi. Oleh karena itu, pihaknya menyosialisasikan rencana demo angkutan umum kepada gubernur tersebut sejak dini.
“Tahapan pertama sudah kita lakukan di media sosial yaitu penyiapan mental masyarakat supaya tidak panik menghadapi demo juga mereka menyiapkan transportasi yang mandiri. Saya mau pergi, saya sudah punya rencana besok kalau angkot tidak beroperasi berati naik A atau C. Konteks ini yang harus disiapkan,” tuturnya.
Didi mengatakan rencananya sopir angkutan akan melakukan unjuk rasa ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Mereka akan menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait angkutan online.
“Tapi kami berharap ini tidak terjadi, sekarang lagi dirapatkan oleh Pak Gubernur,” Jelasnya. (*Asep)
SUKABUMI – Banjir melanda ratusan rumah di tiga Kecamatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ketiga wilayah itu yakni Tegalbulued, Cibitung, dan Cikembar.
Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi Eka Widiaman mengatakan, dari hasil pendataan, jumlah rumah warga yang terdampak banjir mencapai sebanak 221 unit.
“Di Tegalbuleud 18 unit rumah rusak berat dan 37 unit rumah lainnya rusak sedang,”terang Eka, kemarin..
Lalu, rumah rusak di Kecamatan Cikembar ada tiga unit rumah. Untuk di Kecamatan Cibitung, akibat meluapnya Sungai Cikaso merendam 163 unit rumah.
“Meski banjir sekarang telah surut, kami meminta warga tetap waspada karena intensitas hujan masih tinggi,” jelasnya. (*Yan)
SUKABUMI – Terobosan brilian muncul dari anggota Polres Sukabumi, Jawa Barat, Brigadir Sandi Praja, untuk mewujudkan semboyan Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter). Kini, dia menyulap mobil pribadinya menjadi perpustakaan keliling (pusling).
Personil Polsek Cibadak yang bertugas sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Desa Karangtengah ini membawa mobilnya berisi seribuan beragam buku bacaan sambil melakukan sambang sekolah dan berpatroli.
Seperti yang dilakukannya di Kampung Kaum Kaler RT 02/07, Desa Karangtengah, Cibadak, Senin (2/9/2017). Dengan sedikit memodifikasi bagasi mobil Nissan X-Trail dengan menambah beberapa rak untuk membawa buku dia menghampiri warganya.
“Tugas Bhabinkamtibmas bukan hanya sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum, tetapi juga dituntut untuk turut serta dalam meningkatkan kecerdasan warga binaannya. Nah, saya kebetulan ingin meningkatkan minat baca dengan menyulap mobil menjadi pusling, Ini semua atas bimbingan atasan saya juga,” ungkapnya, Senin (2/9/2017).
Sandi berharap gebrakannya itu bermanfaat bagi warganya, terutama kalangan pelajar. Sebab tujuannya adalah untuk meningkatkan minat membaca sejak dini, Terlebih, sekarang ini minat membaca buku sudah menurun drastis akibat gempuran gadget.
“Pusling ini baru dimulai Mei, tepatnya tanggal 22. Digagas bersama sejumlah mahasiswa dan sebagian siswa SMA di Desa Karangtengah. Awalnya buku saya beli sendiri dan seriring berjalan Alhamdulillah banyak dermawan yang mewakafkan bukunya. Sampai sekarang mencapai seribuan buku, jenisnya macam-macam,” terangnya.
Sandi bersyukur antusias warga terhadap pusling cukup tinggi. Maka itu dijadikannya agenda rutin, tiap Sabtu puslingnya “diparkir” di Taman Kota Karangtengah. “Ke depan, sambil berpatroli akan menyambangi sekolah-sekolah. Mudah-mudahan minat baca terutama anak-anak meningkat,” harapnya.
Ketua RW 02 Kampung Kaum Kaler, Sutiya mendukung terobosan pusling tersebut. Menurut Sutiya, warganya selalu berkerumun ketika kedatangan pusling Brigadir Sandi Praja. “Ini bagus buat warga, terutama pelajar. Mereka kini banyak meminjam buku dan dekat dengan Pak Sandi juga,” tutup pria yang juga menjabat sebagai Babinsa Karangtengah ini. (*Yan)
SUKABUMI – Begitu pentingnya transporasi saat ini . Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan akan mengawal kesepakatan yang dihasilkan dari Sukabumi Summit 2016 yang mendorong percepatan pembangunan jalan tol koridor Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung di sebuah hotel di Kota Sukabumi, Kamis (15/12).
“Deklarasi Bersama” antara 10 daerah (Sembilan kabupaten dan satu kota, red) yang berada di wilayah tengah Provinsi Jawa Barat ini sebagai rekomendasi besar yang harus segera direalisasikan oleh Pemerintah pusat.
“Perjuangan dan usaha dalam mendorong pembangunan akses jalan tol di Sukabumi yang sudah terencana sejak lama tentunya akan terus saya suarakan di komisi XI DPR RI. Tak boleh ada alasan lagi, hilangkan diskriminasi infrastruktur di wilayah Jawa Barat ,” kata HG, sapaan akrab Legislator Senayan yang berangkat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV yang mencakup Kota dan Kabupaten Sukabumi ini.
“Hingga kini, visi-misi pemerintah terkait infrastruktur seakan belum terimplementasikan di tanah Sukabumi. Kemacetan parah sering terjadi setiap hari,” tandasnya.
Sebagai representasi masyarakat Sukabumi, HG mengaku prihatin dengan kondisi kemacetan tersebut. HG yang kerapkali rutin turun ke dapilnya, merasakan betulbagaimana lamanya akses perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi. Butuh waktu berjam-jam, kurang lebih lima sampai enam jam.
“Olehnya, saya tentu sedikit bersepakat jika ada suara-suara yang menyatakan pemerintah cenderung pilih kasih terhadap kondisi infrastruktur tol di wilayah utara, kita di wilayah tengah seakan di anak tirikan,” ungkap HG.
Pemerintah, kata HG, perlu lebih memahami skala pembangunan prioritas di setiap wilayah JawaBarat. Apalagi kondisi kemacetan di Sukabumi terjadi setiap hari, setiap jam, dan setiap detik.
“Kita semua tentu berharap, dengan direalisasikannya segera akses jalan tol di sukabumi dapat memberikan dampak bagi sektor ekonomi lokal dan juga sektor pariwisata,” beber ayah tiga anak ini.
Di komisi XI DPR RI yang notabene juga terkait dengan pembiayaan infrastruktur jalan tol, HGsering mengkritisi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, bahkan BUMN-BUMN yang fokus terhadap infrastruktur jalan tol untuk segera merealisasikan rencana pembangunan akses jalan tol yang terkoneksi langsung dengan Sukabumi dan beberapa wilayah sekitarnya, seperti Cianjur, Bogor, Cimahi, dan daerah lainnya.
Pada Sukabumi Summit 2016 itu sejumlah kepala daerah hadir. Di antaranya Wali Kota Bandung Ridwal Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Sukabumi Marwan Hamami, serta Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman. Selain itu hadir juga anggota DPR RI lainnya yakni Dewi Asmara, serta Ribka Tjiptaning. Mereka menandatangani deklarasi mendorong percepatan pembangunan jalan tol. (*Yan)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro