Nusantara

SERANG – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengambil langkah tegas terhadap penyegel SMPN 1 Mancak. Setelah upaya mediasi tidak berhasil, dan penyegelan masing berulang, Pemkab Serang memutuskan mengambil langkah hukum. Laporan sudah dilakukan ke Polda Banten, dan akan meminta bantuan Kejaksaan.

Tatu menegaskan, sudah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan Kepala Bagian Hukum untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. “Karena (jika tidak dibawa ke ranah hukum,) tidak akan tuntas-tuntas. Kan ini buktinya digembok lagi,” kata Ratu Tatu Chasanah dalam rilis yang diterima, Rabu (16/10/2019).

Sekadar diketahui, ratusan siswa-siswi SMPN Mancak terpaksa melanjutkan kegiatan belajar mengajar (KBM) di gedung PGRI Kecamatan Mancak, Senin (14/10/2019).

Hal itu terjadi karena gerbang sekolah mereka kembali disegel untuk kali ke empat oleh Aris Rusman bin Jainul yang mengaku sebagai ahli waris lahan sekolah tersebut.

Menurut Tatu, saat Pemkab Serang akan membawa masalah ini ke ranah pidana, Aris Rusman seakan menunjukkan sikap islah atau berdamai. Namun kemudian selalu berulah dengan menyegel sekolah. “Sudah curiga dari dulu orang ini gak beres,” ujar Tatu.

Oleh karena itu, tegas Tatu, agar permasalahan lahan SMPN 1 Mancak tidak terkatung-katung dan jelas atas kepemilikannya, tidak ada jalan lain agar dibawa ke ranah hukum. “Jadi supaya jelas, mau punya mereka atau pemda jadi jelas, jadi masyarakat ngga jadi korban,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemkab Serang punya bukti kuat terkait kepemilihan lahan SMPN Mancak. Pemkab pun mempersilakan Aris Rusman menggugat perdata ke pengadilan, tetapi tidak dilakukan.

“Karena ini jelas aset pemda. Kan kalau pemda menyebutkan punya bukti bawa ke ranah hukum perlihatkan di sana, supaya beres. Kalau kaya gini, kan kasihan anak-anak sekolah masyarakat juga tidak tenang,” ujarnya.

Kepala Bagian Hukum Setda Pemkab Serang Sugi Hardono menegaskan, Pemkab Serang punya status kuat terkait lahan SMPN 1 Mancak. Tercatat di buku aset dan punya akta jual beli (AJB). Namun saat proses sertifikasi, terhambat karena Aris Rusman yang memiliki lahan di sebelah SMPN Mancak tidak mau tanda tangan. “Dia malah mengklaim memiliki lahan SMPN 1 Mancak, tapi tidak berani gugat perdata kita,” ujarnya.

Menurut Sugi, Pemkab Serang sudah melaporkan Aris Rusman ke Polda Banten pada Juli lalu. Terbaru Pemkab Serang meminta bantuan Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang selaku pengacara negara. “Kami kan sudah kerja sama dengan kejaksaan. Nanti Kejari Serang membantu kita melakukan pendampingan dalam masalah ini, ” pungkasnya. (*/Dul)

SLEMAN – Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan bahwa sejumlah objek wisata di lereng Gunung Merapi masih aman dikunjungi. Hal itu meskipun beberapa waktu terakhir muncul awan panas dari gunung tersebut baik akibat guguran lava maupun letusan embusan gas.

“Hingga saat ini beberapa destinasi wisata di lereng Gunung Merapi masih tetap buka dan dikunjungi banyak wisatawan, baik di kawasan rawan bencana (KRB) II dan III,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Sudarningsih di Sleman, Selasa (15/10).

BPPTKG Yogyakarta menyebutkan status Gunung Merapi masih pada level waspada setelah ada awan panas letusan pada Senin (14/10). Sudarningsih mengatakan hal itu tidak menjadi masalah selama pengelola jasa wisata di lereng Gunung Merapi memperhatikan situasi Merapi.

“Memang sering terjadi guguran, tapi tidak apa-apa,” katanya.

Menurut dia, kebijakan untuk menutup destinasi wisata di lereng Merapi tetap mengacu pada arahan dari BPPTKG Yogyakarta dan BPBD Kabupaten Sleman. Untuk sementara jarak aman yang direkomendasikan yaitu lebih dari tiga kilometer dari puncak.

“Rata-rata jarak destinasi wisata lereng Merapi di Sleman sekitar 4 hingga 5 kilometer dari puncak Merapi,” katanya.

Ia mengatakan, meski demikian pihaknya tetap memberikan perhatian pada sektor wisata yang berada di KRB, seperti jip wisata lava tour yang merupakan wisata minat khusus juga masih berjalan.

“Selama wisata minat khusus itu dilakukan secara mobile tetap diperbolehkan. Artinya seperti jip wisata yang selalu bergerak walaupun masuk ke KRB,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya juga terus memberikan pelatihan kepada operator jip wisata agar dapat bertindak dan mampu untuk mengevakuasi wisatawan saat keadaan darurat. Pihaknya juga telah memerintahkan ara pengemudi jip wisata agar menginstal aplikasi Jarak Aku dan Merapi.

“Aplikasi yang dapat diunduh di Google Play ini sudah dipakai oleh pengelola. Hanya saja kami masih berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Sleman untuk penguatan sinyal di atas,” katanya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman Makwan menjelaskan fitur Jarak Aku dan Merapi itu terdapat pada aplikasi Lapor Bencana yang merupakan inovasi dari BPBD Kabupaten Sleman. Aplikasi tersebut dapat melaporkan kejadian secara real time ke Pusdalops dan segera direspons TRC BPBD Sleman.

“Aplikasi ini juga untuk membendung info hoaks terkait bencana alam,” katanya.

Di dalam aplikasi itu, jarak Merapi dengan pengguna aplikasi dapat diketahui langsung. Selain itu, status terkini Merapi dan rekomendasi juga muncul.

“Telepon selular (HP) akan bergetar dan ada instruksi segera tinggalkan tempat, bila posisi anda pada radius yang menjadi rekomendasi,” katanya.

Ketua Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi (AJWLM) sisi barat Dardiri mengatakan pihaknya akan menginstruksikan seluruh pengemudi jip wisata menginstal aplikasi Lapor Bencana Sleman tersebut.

“Namun saat ini masih terkendala susahnya sinyal. Jadi selama ini untuk update Merapi kami masih pakai HT,” katanya.(*/D Tom)

LAMPUNG – Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) kembali digelar hingga Selasa (15/10). Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung menangkap 10 orang Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sedang praktik lapangan di tempat ajang prostitusi.

Badan Satpol PP tersebut menerjunkan aparatnya di tempat-tempat yang diduga dijadikan ajang prostitusi sejak Senin hingga Selasa dini hari. Menurut pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Satpol PP Kota Bandar Lampung Suhardi Syamsi, operasi pekat terus dilakukan dengan waktu yang tidak menentu.

“Pada operasi kemarin dan hari ini, 10 PSK kami amankan di lokasi yang dijadikan tempat prostitusi,” kata Suhardi di Bandar Lampung, (15/10).

Dari 10 orang PSK, sembilan orang perempuan dan seorang waria. Operasi tersebut untuk yang kesekiankalinya, setelah mendapat laporan atau pengaduan dari warga. Petugas langsung bergerak cepat untuk mengamankan wilayah tersebut dari bahaya pekat di masyarakat.

Operasi Pekat Badan Satpol PP atau Trantibum tersebut berlangsung di kawasan Bandar Lampung Plaza (Ramayana), Pasar Ambon, Jalan RE Martadinata, Lapangan Sawah Brebes, Pasar Bawah, dekat Hotel Sheraton, di depan Asrama Brimob Pahoman, Ketapang, Way Lunik, dan kawasan Panjang atau Jalan Yos Sudarso Telukbetung.

Lokasi-lokasi yang menjadi target operasi tersebut, ungkap dia, berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang telah resah adanya aktivitas PSK di tempat tersebut.(*/Kri)

YOGYAKARTA – Gempa tektonik 5,0 skala richter terjadi di tenggara Cilacap pada Senin (14/10) malam. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Kepala BMKG DIY, Agus Riyanto menjelaskan, analisis BMKG menunjukkan gempa memiliki parameter awal magnitudo 5,0 skala richter. Kemudian, dimutakhirkan menjadi 4,8 skala richter.

Episenter gempa terletak di koordinat 8,38 lintang selatan dan 109,30 bujur timur. Tepatnya, di laut dalam jarak 79 kilometer arah tenggara Kabupaten Cilacap dengan kedalaman 75 kilometer.

Lalu, memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa merupakan jenis menengah. Hal itu lantaran adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam dibawah lempeng Eurasia.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan sesar naik (thrust fault),” kata Agus kepada wartawan, Senin (14/10) malam.

Gempa dilaporkan dirasakan di Bantul, Kulonprogo, Kota Yogyakarta, Purworejo, Cilacap dan Kebumen II. Hingga kini, belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

“Hasil pemodelan menunjukkan kalau gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” ujar Agus.

Hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Kepada masyarakat, Agus mengimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Namun, masyarakat diminta menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan gempa. Selain itu, periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa atau tidak ada kerusakan akibat gempa.(*/D Tom)

INDRAMAYU – Festival Tjimanoek dilaksanakan setiap tahun memeriahkan Hari Jadi Indramayu. Tapi pada festival tahun ini penampilannya agak berbeda dari tahun sebelumnya.

“Lebih semarak dan lebih menarik,” ujar Ny. Entin, 58 kelahiran Indramayu yang kini tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten dijumpai wartawan ,(13/10/2019).

Ia mengaku setahun dua kali mudik ke Indramayu, yaitu pada Idul Fitri dan Hari Jadi Indramayu. Khusus kepulangan ke Indramayu kali ini sebenarnya secara khusus ingin menyaksikan kegiatan Festival Tjimaneok.

Khususnya acara karnaval atau arak-arakan yang ternyata lebih meriah dan lebih memberikan pendidikan kepada masyarakat.

“Pendidikan dalam arti masyarakat diberi pengetahuan tentang sejarah berdirinya Kabupaten Indramayu yang lebih detail melalui event sendratari agar masyarakat Kabupaten Indramayu lebih mencintai budaya lokal,” ujarnya.

Pada acara karnaval itu katanya ada beberapa kisah legenda di masyarakat seperti kisah Pangeran Selawe, Sejarah Nyi Endang Dharma, Ratu Mangga, Raja Mangga, Tari Topeng, Berokan, Ngarot dan sebagainya yang dirangkum dalam satu acara karnaval. Materi yang ditampilkan pada karnaval yang diselenggarakan siang hari cukup terik itu mudah dicerna masyarakat.

Bupati Indramayu menyaksikan kegiatan itu bersama sejumlah Duta Besar negara sahabat. Dari atas panggung di depan Pasar Mambo Indramayu mengemukakan, melalui Festival Tjimanoek pada Hari Jadi ke-492 Indramayu ingin mengenalkan budaya sekaligus mengingatkan kembali sejarah-sejarah berdirinya Kabupaten Indramayu.

Kata bupati, cukup banyak legenda sejarah yang berkembang di kecamatan-kecamatan yang pada hari ini ditampilkan dalam bentuk sendratari untuk memberikan penerangan kepada masyarakat. Melalui pertunjukkan tari itu masyarakat mendapat gambaran tentang historis legenda para leluhur yang selama ini ditokohkan masyarakat setempat.

Dengan sendratari pula dapat dipahami sejarah berdirinya Kabupaten Indramayu. “Festival Tjimanoek diharapkan bukan hanya sebagai ajang hiburan masyarakat, tetapi juga ajang edukasi untuk lebih mencintai kearifan budaya lokal. Di sisi lain Pemda Indramyu pun berkomitmen melestarikan budaya lokal agar tak tergerus budaya asing,” pungkasnya. (*/Asp)

LAMPUNG – Untuk mencegah hal yang tak diinginkan dan menjaga kondusifitas warga terpaksa pihak kepolisian menghentikan hiburan yang diadakan warga .

Dan juga mencegah keributan saat orgen tunggal yang digelar hingga larut malam, Kapolsek Baradatu Way Kanan mengambil tindakan tegas.

Ia menghentikan orgen tunggal yang digelar hingga larut malam.

Kapolsek bahkan bersitegang dengan sejumlah warga di Kabupaten Way Kanan. Kapolsek bersikukuh menghentikan hiburan itu karena sudah pukul 23:00 sedang sebelumnya ia telah memberi kelonggaran 4 jam karena keramaian itu hanya diizinkan sampai pukul 18:00.

Warga minta Kapolsek tak pilih kasih karena di tempat lain juga banyak yang menggelar organ tunggal hingga larut malam. “Ini bukan pesta aneh dengan narkoba atau lainnya. Ini kan untuk keluarga,” kata satu warga.

Kapolsek Baradatu Kompol Syahrial Efendi menegaskan, sesuai Peraturan Bupati, orgen hanya boleh hingga pukul 18.00. Selain itu, ia juga mengatakan acara tersebut tak ada izin resmi dari kepolisian.

“Itupun sudah kami beri kelonggaran tapi mereka masih molor sampai pukul 23:00. Jadi ya haus dibubarkan,”tuntasnya. (*/Kri)

INDRAMAYU – Upaya penanganan tanggul amblas di Blok Rengas Payung, Desa dan Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terus dikebut jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Indramayu.

Pekerjaan itu dilakukan sebagai antisipasi. Mengingat sebentar lagi waktunya akan memasuki musim penghujan. Pada saat musim penghujan, debit air Sugai Cimanuk bisa naik dan mengancam tanggul Sungai Cimanuk yang amblas,” ujelas Kafidun, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (Kabid PSDA) Dinas PUPR Indramayu.

Dijumpai wartawan di Indramayu,(12/10/2019) Kafidun mengemukakan, penanggulangan tanggul Sungai Cimanuk yang amblas di Blok Rengas Payung terus dikebut lantaran tak lama lagi di Kabupaten Indramayu akan memasuki musim penghujan. “Selagi masih musim kemarau kita kebut pekerjaan penanggulangan tanggul Sungai Cimanuk di Blok Rengas Payung yang amblas ini. Dan alhamdulillah sudah selesai,” katanya.

Material yang digunakan mengatasi tanggul Sungai Cimanuk yang amblas itu dilakukan secara emergency atau darurat menggunakan urugan tanah merah di atas tanggul yang ablas sepanjang 125 meter, lebar bawah 6 meter, lebar atas 3 meter dan tinggi 275 cm.

Dikatakan, perbaikan tanggul Sungai Cimanuk sebenarnya bukan merupakan kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, namun merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk.

Tapi mengingat dampak akibat adanya tanggul amblas itu mengancam warga Kabupaten Indramayu, maka Dinas PUPR Kabupaten Indramayu berinisiatif melakukan penanganan darurat terhadap kondisi tanggul Sungai Cimanuk yang amblas.

“Ya kita lakukan antisipasi sejak dini. Sebab di sekitar tanggul itu ada 7 rumah warga terdampak tanggul amblas dihuni warga Kabupaten Indramayu. Perbaikan tanggul Sungai Cimanuk itu sebenarnya merupakan kewenangan BBWS Cimanuk,” kata Kafidun. (*/As)

CIANJUR – Ribuan orang di Kampung Nagrak, Desa Wangunsari, Kecamatan Naringgul tidak benar-benar bisa menikmati aliran listrik. Hal itu dikarenakan, masyarakat selama ini hanya mengandalkan listrik yang dihasilkan turbin air Sungai Cidaun yang bahkan saat ini debitnya terus menyusut.

”Warga memang belum tersentuh listrik dari PLN sejak puluhan tahun lalu. Dulu ada listrik tapi tidak permanen, soalnya pakai aki dan genset. Sampai akhirnya sekarang pakai turbin,” ujar salah seorang warga, Jajang Sugiarto (40),( 11 /10 /2019).

Ia mengatakan, hal itu bisa jadi dikarenakan kampung penghasil gula aren dan kerajinan seperti sapu itu lokasinya sangat jauh. Menurut dia, lokasi yang berada di perbukitan Gunung Gayem membuat jaringan listrik PLN sulit masuk.

Oleh karena itu, ia mengharapkan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk bisa segera memberikan bantuan. Setidaknya dengan memberikan pasokan listrik PLN, sebagai bentuk realisasi adanya pemerataan listrik yang dianggap layak didapatkan masyarakat. “Ini sudah tahun 2019, era digital juga. Aneh saja kalau aliran listrik PLN belum sampai ke sini. Hingga saat ini masyarakat sangat membutuhkan listrik untuk bisa terus beraktivitas. Jadi, program Jabar Terang itu sebetulnya belum dinikmati semua orang,” ucapnya.

Diharapkan, majunya kondisi infrastruktur wilayah tersebut dalam menopang roda perekonomian dapat dibarengi dengan ketersediaan listrik yang memadai.

Sementara itu Kepala Desa Sapaat Suanda menyebutkan, sejak dulu Kampung Nagrak memang belum mendapat pasokan listrik dari PLN. Maka dari itu, warga berinisiatif membangun turbin air untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Warga bangun turbin secara swadaya. Sekarang sudah kurang berfungsi maksimal karena sedang kemarau,” ujar dia.

Sapaat berharap agar pemerintah maupun PLN bisa ikut memikirkan agar kampung tersebut bisa mendapat pasokan listrik. Sejauh ini jaringannya sudah ada di Kampung Ciparay yang notabene cukup berdekatan. Jaraknya hanya sekitar 7 kilometer dari Kampung Ciparay ke Kampung Nagrak.

Menurut Sapaat, kondisi itu menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah. Pasalnya, ketiadaan listrik PLN sedikit banyak membuat warga di kampung yang teletak di selatan Cianjur itu tertinggal baik dari aspek informasi dan lainnya.

”Pemerintah desa sendiri sudah berupaya semaksimal mungkin mengajukan permohonan terkait listrik baik melalui pengajuan proposal ke kabupaten, provinsi, pusat, bahkan ke pihak PLN. Tapi, sampai sekarang belum juga ada tanggapan,” kata dia.

Petugas PLN kabarnya sempat datang ke lokasi, hanya saja tidak ada kelanjutan kabar yang diperoleh dari kedatangan tersebut. Padahal, jika diteruskan mungkin jaringan lanjutan dapat diperoleh dari kampung sebelah yang jaraknya tidak begitu jauh.

Besar harapan, pemerintah menaruh perhatian lebih terhadap kebutuhan masyarakat. Apalagi, listrik sedikit banyak dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mayoritas menjadi pengrajin.(*/Yan)

BANDUNG – Pemprov Jabar menyebut angka keinginan bunuh diri di Jabar untuk usia produktif mencapai 33 persen. Angka tersebut dinilai cukup memprihatinkan.

“Sekarang yang serius (bunuh diri) usia tertentu 33 persen. Penelitiannya yang bikin dokter Tedy Hidayat, jadi nanti disampaikan beliau (detailnya) dalam waktu dekat. Yang jelas usia produktif,” kata Staf Khusus Gubernur Bidang Kesehatan Siska Gerfianti di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (10/10/19).

Soal kategori usai produktif, Siska belum dapat menyampaikan rinci. Namun saat ditanya apakah mahasiswa termasuk usia produktif, Siska mengiyakan.

Ia menuturkan pemicu keinginan bunuh diri khususnya di kalangan mahasiswa biasanya diakibatkan depresi. Namun, faktornya sangat beragam.

“Misalnya ada beberapa (mahasiswa) dari luar kota, sekolah ke Bandung ngekos nggak ada keluarga, pada saat ada kesulitan (depresi) tingkat kerentanan tinggi,” ujar Siska.

Menurut Siska, kondisi begitu juga diperburuk dengan stigma buruk terhadap orang-orang depresi yang ingin berkonsultasi ke psikiater. Mereka khawatir diolok-olok karena berkonsultasi masalah kejiwaan.

“Sebetulnya cari psikiater mudah, tapi stigmanya jeleknya itu disebut gila dan lainnya. Orang itu sekarang bingung mau ke mana, mau ke dokter jiwa takut di-bully, masalah biaya juga dan lainnya,” ucap Siska.

Pemprov Jabar akan melakukan pencegahan berkaitan meningkatnya angka keinginan bunuh diri ini dengan memberikan sosialisasi ke pelajar SMA dan mahasiswa. Terutama memberikan pemahaman mengenai cara menangani orang yang mengalami depresi.

“Kita bergeser kampanye kreatifnya ke arah yang lebih muda. Ke anak SMA kita latih mereka jadi agen khusus kesehatan jiwa. Kita juga akan buat hotline khusus nanti untuk yang mengalami depresi bisa curhat ke kita,” ujar Siska.

Direktur RSJ Jabar Elly Marliyani mengatakan berdasarkan penelitian WHO, setiap 40 detik sekali ada orang yang ingin bunuh diri. Meski begitu, pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa jumlah di Indonesia.

“Nah di Indonesia saya tidak dapat angka. Tampaknya satu hari satu orang, Jabar juga. Tiap tahun datanya meningkat,” ujar Elly.(*/And)

SEMARANG – Kekeringan melanda berbagai wilayah di Jateng semakin parah. Lebih dari 2 juta jiwa masyarakat dari ribuan desa terancam krisis air bersih.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng serius menyelesaikan permasalahan kekeringan di Jateng.

“Rata-rata sumur kering, sumber air kering, apalagi di kawasan yang belum terjangkau, kita harus kerja keras. Kita harus mencari solusi untuk menemukan atau membuat sumber air permanen. Karena kekeringan ini selalu berulang tiap tahun bahkan trend-nya naik,” kata Hadi,(9/10/2019).

Ia menyebut, hingga akhir September 2019 ada 1.259 desa di 360 kecamatan tersebar di 22 kabupaten/kota di Jateng mengalami kekeringan. Akibat kekeringan ini, 2,056 juta jiwa terdampak. Politisi PKS itu pun menyebut, kekeringan ini terparah dalam 5 tahun terakhir.

“Dampak Kekeringan tahun ini memang paling dahsyat selama 5 tahun terakhir. Selain karena kemarau yang sangat panjang, kondisi air tanah kita yang semakin menipis,” ujarnya.

Menurut data dihimpun anggota Fraksi PKS DPRD Jateng ini, hingga 30 September 2019, 7 waduk di Jateng dalam kondisi kosong, 16 waduk dalam kondisi di bawah rencana, dan hanya 18 waduk yang sesuai rencana. Waduk yang kosong itu antara lain waduk Tempuran, Waduk Simo, Parangjoho, Kedunguling, Ngancar, Kembangan dan Botok.

Sedangkan 16 waduk yang di bawah rencana terdiri dari 4 waduk besar yakni Waduk Malahayu, Wonogiri, Sempor dan Sudirman. Serta ada 12 waduk kecil yakni Waduk Gembong dan Gunungrowo di Kabupaten Pati, Greneng, Butak, Krisak, Delingan, dan Brambang.

“Volume di bawah rencana itu artinya kurang dari 85 % rasio ketersediaan air bersih berdasarkan volume rencana. Singkatnya volume air kurang,” terangnya.

Menurutnya, penyelesaian kekeringan di Jateng ini bisa diatasi dengan keterlibatan semua pihak melalui pengangkatan sumber air, menarik air dari sumber terdekat dan juga membuat embung dan waduk untuk menampung air bersih. (*/D Tom)