Berita Daerah

BANDUNG – Sebanyak 9.285 rumah di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terendam banjir, pada Selasa (31/3/2020). Selain itu, sekira 15.639 KK atau 56.251 jiwa terdampak banjir dan memaksa sedikitnya 76 KK/315 jiwa yang terdiri dari 24 balita dan 28 lansia mengungsi.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo mengatakan, berdasarkan laporan BPDB Bandung, Kecamatan Dayuehkolot menjadi wilayah paling parah terdampak banjir. Sebanyak 5.688 KK atau 19.696 jiwa yang tersebar di 3 desa yakni Desa Dayeuhkolot, Desa Citeureup, dan Kelurahan Pasawahan terdampak banjir sejak Senin (30/3).

“Banjir di Dayeuhkolot juga merendam sebanyak 4.092 rumah, 8 tempat ibadah dan 2 sekolah, dengan rata-rata tinggi muka air sekitar 10-280 sentimeter (cm). Banjir tersebut memaksa 33 KK/111 jiwa mengungsi,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2020).

Ia melanjutkan, di Kecamatan Baleendah terdapat 5.515 KK atau 20.518 jiwa yang tinggal di Kelurahan Andir dan Baleendah terdampak banjir. Sebanyak 4.439 rumah, 26 sekolah, dan 38 tempat ibadah terendam banjir dengan rata-rata ketinggian air 20-290 cm di wilayah tersebut.

Selanjutnya di Kecamatan Bojongsoang ada 965 KK atau 2812 jiwa terendam banjir. Sebanyak 45 rumah di Desa Bojongsoang, Desa Bojongsari, dan Desa Tegaluar terendam dengan rata-rata ketinggian air 40-190 cm.

“Banjir di wilayah itu juga menyebabkan 1 warga meninggal dunia karena terpeleset saat hendak mengungsi,” kata Agus.

Banjir selanjutnya merendam dua Desa yakni Desa Tarajusari dan Desa Tanjungsari di Kecamatan Banjaran dengan rata-rata TMA 30-120 cm. Banjir di wilayah itu membuat 59 KK terdampak.Kemudian yang terakhir, banjir merendam di Desa Sumber Sari, Kecamatan Ciparay dengan rata-rata TMA 30-80 cm. Sebanyak 230 KK atau 690 jiwa terdampak banjir tersebut.

Selain merendam ribuan rumah, banjir di Kabupaten Bandung tersebut juga sejumlah ruas jalan raya terendam. Jalan yang terendam di antaranya Jalan Raya Banjaran-Dayeuhkolot dengan ketinggian air 10-80 cm, Jalan Raya Ciparay-Dayeuhkolot dengan ketinggian air 10-90 cm, Jalan Andir-Ketapang dengan ketinggian air 10-280 cm, Jalan Raya Depan Metro dengan ketinggian air 50-100 cm, Jalan Raya Bojongsoang dengan ketinggian air 20-50 cm, Jalan Raya Cikares dengan ketinggian air 30-60 cm, Jalan Raya Dayeuhkolot dengan ketinggian air 10-80 cm.

Selain itu, Agus melanjutkan, banjir menyebabkan tanggul penahan sungai Cisunggalah di Desa Panyadap, Kecamatan Solokanjeruk jebol dan menyebabkan sedikitnya 8 rumah rusak sedang (RS) dan 2 rumah rusak berat (RB) dan lainnya terendam banjir dengan rata-rata TMA 10-150 sentimeter.

Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Bandung terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Basarnas dan pihak Kecamatan Dayeuhkolot, Bojongsoang dan Baleendah serta relawan untuk melakukan asessmen lanjutan dan evakuasi para warga.(*/Hend)

CIANJUR – Puluhan kendaraan bernopol luar kota dilarang masuk ke wilayah Cianjur, Jawa Barat, setelah dilakukan isolasi lokal dan penyekatan di sejumlah perbatasan menuju atau keluar Cianjur.

Bahkan puluhan kendaraan warga lokal diarahkan Satgas Gabungan TNI/Polri dan petugas dari dinas terkait di Pemkab Cianjur untuk kembali ke rumahnya masing-masing selama isolasi lokal dilakukan untuk pencegahan COVID-19.

“Untuk hari pertama belum optimal, namun tercatat di perbatasan Bogor-Cianjur, tepatnya di kawasan Puncak Pass, kami mengarahkan kendaraan dari luar kota untuk pulang dan warga lokal kembali ke rumah,” kata Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman pada wartawan Selasa (31/3/2020).

Ia menjelaskan hal yang sama diberlakukan di sejumlah perbatasan lainnya seperti di perbatasan Bandung Barat-Cianjur, Jonggol-Cianjur dan perbatasan Sukabumi-Cianjur, pengendara dari luar kota dilarang masuk dan warga yang hendak keluar diminta pulang ke rumah.

“Ini kami lakukan bersama Forkopimda Cianjur, sebagai upaya memutus rantai penularan COVID-19 karena hingga saat ini status Cianjur masih wilayah hijau COVID-19, sehingga kami tidak ingin ada yang membawa virus tersebut ke Cianjur,” katanya.

Meskipun masih tahap awal, pihaknya akan lebih memperketat upaya pencegahan dengan tidak mengizinkan warga keluar atau masuk Cianjur dengan bebas karena dapat membawa virus berbahaya setelah melakukan kegiatan di luar daerah.

Isolasi lokal dengan menyisir kendaraan yang hendak keluar dan masuk Cianjur tepatnya di perbatasan itu diberlakukan terhadap kendaraan umum termasuk bus antar kota.

Pihaknya bersama petugas menurunkan 50 orang perantau asal Cianjur yang hendak pulang kampung ke sejumlah kecamatan di Cianjur. Mereka diturunkan dan menjalani pemeriksaan kesehatan serta dilakukan pendataan.

“Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, mereka diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Data mereka akan dikirim ke desanya masing-masing, selanjutnya akan diawasi pihak desa dan RT setempat,” katanya.

Ia menambahkan, warga yang pulang kampung dan melanggar perjanjian akan dikenai sanksi jika tidak melakukan isolasi di rumah selama 14 hari karena mereka yang terdata akan diawasi aparat desa dan ketua RT berkoordinasi dengan warga sekitar.(*/Yan)

SERANG – Pemkot Serang masih menunggu instruksi Pemprov Banten dan pemerintah pusat terkait penerapan lockdown untuk mencegah penularan Covid-19 di wilayahnya. Kebijakan lockdown dinilai merupakan keputusan yang harus diambil bersama banyak pihak, terlebih Kota Serang yang menjadi Ibu Kota Provinsi Banten.

Wali Kota Serang Syafrudin mengeklaim Pemkot Serang bisa saja menerapkan kebijakan lockdown di wilayahnya. Namun, penerapan lockdown disebutnya akan menimbulkan banyak risiko sehingga perlu persiapan dan koordinasi bersama banyak pihak.
“Kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena ini kebijakan pemerintah pusat. Mungkin sekarang bisa dilakukan (lockdown), tapi dengan banyak risiko, jadi kita masih menunggu instruksi dari gubernur,” kata Syafrudin, Selasa (31/3/2020).
Syafrudin mengatakan, kebijakan lockdown belum dilakukan karena masih rendahnya angka kejadian Covid-19 di Kota Serang yang mencatatkan angka 82 pasien ODP, lima PDP, dan belum ada pasien positif. Meski begitu, dia menyangkal, jika disebut kebijakan lockdown baru dilakukan setelah ada yang positif Covid-19 atau meninggal.

Syafrudin mengaku siap jika memang harus menerapkan lockdown di wilayahnya. “Kalau sudah ada instruksi, nanti semua sama-sama tanggung jawab. Kita belum bisa lockdown karena Pemprov Banten saja yang sudah menetapkan KLB belum menyatakan lockdown,” katanya.

Meski belum bisa menerapkan lockdown, menurut dia, Pemkot Serang sudah melakukan upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Langkah-langkah, seperti penyemprotan disinfektan di fasilitas-fasilitas publik dan pembatasan kegiatan yang dihadiri oleh kerumunan warga sudah dilakukan.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, penerapan lockdown merupakan kebijakan yang tidak mudah. Ia mengaku juga telah mendapatkan banyak pertanyaan dari warga Banten terkait kebijakan lockdown, terlebih karena Jakarta sudah mulai menerapkan meskipun masih simulasi.

Menurut dia, kebijakan lockdown ini perlu persiapan yang matang dan menyebut penerapannya tidak semudah menutup pintu. Hal ini karena warga Banten yang meliputi delapan kabupaten/kota selalu terhubung dengan daerah lain dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

“Banten -Jakarta itu daerah yang sudah menjadi kawasan yang terintegrasi sehingga kita susah untuk memantau pergerakan. Termasuk kulturnya, tradisinya, dan kebiasaannya. Kami sedang mencari formulasi, format bagaimana berhadapan dengan tuntutan dan permintaan masyarakat,” kata Wahidin.

Wahidin mengatakan, Pemprov Banten masih menunggu sejauh mana Jakarta menerapkan lockdown. Ia juga masih mengkaji pertimbangan sosial, politik, dan ekonomi.(*/Dul)

PADANG – Hari ini satu pasien yang dirawat di RSUP M. Djamil Padang dinyatakan positif, setelah menerima hasil laboratorium dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, sampai hari ini untuk pasien yang positif di Sumatera Barat sudah mencapai sembilan orang.

Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar, Jasman Rizal membenarkan kejadian itu satu pasien positif itu diperoleh dari hasil uji sampel di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand).

“Memang ada satu orang yang positif, hasilnya keluar tadi pagi. Saat ini diisolasi di RSUP M Djamil Padang,” katanya, Senin (30/3/2020).

Menurut rekam jejak pasien yang baru dinyatakan positif ini merupakan tenaga medis dari Kabupaten Pesisir Selatan dengan jenis kelamin perempuan.

“Dia salah satu tim medis yang pernah kontak langsung dengan pasien yang sebelumnya dinyatakan positif corona,” terangnya.
Sementara di Rumah Sakit Ahmad Mochtar Bukititnggi, Sumatera Barat ada satu pasien dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) meninggal dunia. Pasien diketahui berjenis kelamin perempuan itu masih menunggu hasil laboratorium apakah positif terpapar corona (covid-19) atau tidak.

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, pasien tersebut merupakan warganya yang dirujuk ke RSAM pada Minggu (30/3) malam.

“Iya benar, satu PDP ini merupakan warga Kota Bukittinggi. Tapi hasil laboratorium belum keluar, mudah-mudahan hari ini sudah bisa keluar,” kata Ramlan.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Siaga COVID-19 Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi Dedy Herman membenarkan hal itu.
“Benar, satu pasien meninggal tadi pagi. Sekitar pukul 14.00 WIB ini akan dikuburkan,” katanya.Pasien ini masih suspect COVID -19 yang disertai gejala stroke, dan bukan pasien yang positif Covid-19.

“Ia diduga terkena paparan dari anaknya yang baru pulang dari Jakarta. Ia sempat masuk UGD pada Sabtu (28/3), namun dari hasil pemeriksaan ada gejala suspect Corona, maka langsung kita isolasi pada Minggu tadimalam. Namun pagi ini meninggal dunia,” katanya.

Sampai hari ini berdasarkan data dari Satgas Corona Sumbar, ada 1.898 ODP (1616 dalam pemantauan dan 282 selesai pemantauan). Sementara untuk PDP ada 49 orang (17 masih dirawat dan 32 sudah pulang dan sehat). untuk pasien yang dinyatakan positif ada 9 (6 dirawat, 2 isolasi dari rumah dan 2 meninggal).(*/Wido)

GARUT – Bupati Garut tak mengindahkan wabah corona yang sedang pandemi di semua wilayah .Di tengah isu Covid-19 yang kian mengkhawatirkan, Bupati Garut Rudy Gunawan nekat menggelar pelantikan sebanyak 17 pejabat administrasi setingkat eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemkab Garut, Senin (30/3/2020).

Ironisnya, pelantikan dilangsungkan justru tepat pada hari pertama pelaksanaan pengetatan pemberlakukan penjagaan jarak kontak sosial (social distancing) yang sempat disebut-sebut sebagai langkah lockdown lokal atau karantina wilayah dilakukan Pemkab Garut.

Warga yang kedapatan masih berkerumun pun diancam diberikan tindakan tegas dengan sanksi sesuai Maklumat Kapolri (Undang Undang Nomor 6 tahun 1028 tentang Kekarantinaan Kesehatan).

Bupati Rudy beralasan, pengabaian terhadap social distancing dalam pelantikan para pejabat Pemkab Garut itu terpaksa dilakukan karena kebutuhan mendesak. Banyak jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus segera diisi.

“Alasan-alasan kenapa pelantikan hari ini, walaupun ada larangan dari Pemerintah Pusat untuk tidak berkumpul dan menjaga jarak dalam menghadapi virus corona, karena ada hal yang sangat mendesak. Terutama pejabat di RSUD dr Slamet dan Dinas Sosial,” kilahnya.

Namun begitu, Rudy meyakinkan pelantikan tersebut sudah sesuai prosedur melalui izin dari Kementerian Dalam Negeri. Rudy juga menyebutkan, pelantikan pejabat-pejabat lainnya juga akan dilakukan pekan berikutnya secara bertahap.(*/Dang)

PURWAKARTA – Pemkab Purwakarta telah menyiapkan Surat Edaran (SE) yang harus dijalankan seluruh pegawai pemerintahan. Edaran baru tersebut, menindaklanjuti SE Pemprov Jabar kaitan dengan maklumat larangan mudik dan piknik selama tanggap Covid-19.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menuturkan, sampai saat ini jajarannya masih pasang mata dan terus meningkatkan kewaspadaan terkait wabah virus corona itu.

Dalam hal ini, pihaknya pun telah mengintruksikan seluruh dinas/OPD hingga pemerintahan tingkat desa, serta pihak-pihak terkait lainnya supaya turut andil dalam upaya pencegahan dan antisipasi penyebaran C0vid-19 di wilayahnya.

“Dalam upaya antisipasi ini, seluruh pihak tanpa kecuali, harus turut terlibat untuk meningkatkan kewaspadaan,” ujar Anne Senin (30/3/2020).

Hari ini, sambung Anne, pihaknya telah mengintruksikan dinas terkait untuk menyiapkan surat edaran baru yang berkaitan dengan tanggap covid-19. Surat edaran tersebut, bagian dari tindaklanjut SE Pemprov Jabar kaitan dengan maklumat larangan mudik dan piknik selama tanggap Covid-19.

Ada beberapa poin yang disiapkan dalam SE tersebut. Khususnya, yang wajib dijalankan oleh seluruh pegawai pemerintahan, baik itu yang statusnya ASN atau non-ASN. Adapun intruksi dari SE yang akan dikeluarkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat ini, salah satunya isinya melarang para pegawai untuk mudik dan piknik.

“Selama tanggap Corona, pegawai pemkab tidak boleh mudik dan piknik,” tegas Anne.

Anne menjelaskan, pihaknya juga akan membangun posko terpadu untuk pengawasan jika ada ASN yang masih berani piknik dan mudik, baik sebelum puasa maupun sebelum lebaran. Dalam hal ini, pihaknya telah menyiapkan sanksi bagi mereka yang tak mengindahkan SE tersebut.

“Kalau para pegawai keukeuh mudik, mereka akan mendapat sanksi karena dianggap indisipliner. Karena, kalau mudik artinya mereka otomatis harus diisolasi karena statusnya jadi ODP. Kalau jadi ODP, dipastikan kinerja mereka juga akan terganggu,”tandasnya.(*/As)

SEMARANG – Gelombang arus mudik terus berdatangan dari Jabodetabek menuju sejumlah daerah di Jawa Tengah dan sekitarnya. Penyebaran virus corona atau Covid-19 tak terhindarkan baik selama perjalanan maupun di kampung halaman.

“Kabar terkini, satu pasien positif corona yang saat ini dirawat di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, Wonogiri diketahui merupakan sopir bus jurusan Wonogiri-Bogor. Rombongan pulang kampung ke beberapa kabupaten di Jabar, Jateng, dan Jatim tengah berlangsung, termasuk ke Wonogiri yang memang menjadi salah satu penyumbang sektor informal di Jakarta dan sekitarnya,” kata Pengamat transportasi Djoko Setijowarno, Minggu (29/3/2020).

“Karena keputusan (larangan mudik) lambat, maka masyarakat asli Wonogiri di Jabodetabek memutuskan mudik lebih awal (sebelum ada larangan). Hal yang sama juga dilakukan masyarakat luar Jabodetabek lainnya yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan harian,” terangnya.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Semarang itu menambahkan, penyelenggaran Terminal Penumpang Tipe A juga harus dibarengi dengan protokol yang jelas terkait tata cara pengoperasian selama masa pandemi virus corona.

Pegawai Terminal Penumpang Tipe A yang melakukan kegiatan rampcheck rawan terkena sebaran Covid-19.

“Pegawai tersebut harus dibekali cara sehat dan higienis melakukan rampcheck dan dilengkapi fasilitas perlindungan diri serta prasarana pelengkap, di antaranya bilik disinfektan, hand sanitizer, dan tempat cuci tangan. Setiap penumpang yang akan menggunakan bus umum di terminal wajib diperiksa suhu tubuhnya,” tutur dia.

Menurutnya, pemeriksaan secara terkoordinir dapat dilakukan di titik-titik keberangkatan bus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Untuk itu, petugas kesehatan disiagakan di terminal-terminal keberangkatan di Jabodetabek.(*/D Tom)

GARUT – Kian melonjalnya kasus orang dalam pemantauan (OPD) Covid-19 di Kabupaten Garut membuat Pemkab Garut berencana menerapkan lockdown lokal.

Terlebih keberadaan wilayah Kabupaten Garut saat ini sudah terkepung daerah-daerah zona merah Covid-19.

”Kita akan lakukan lockdown lokal setelah ada PP (Peraturan Pemerintah) yang mengaturnya, sesuai UU 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan (Kesehatan) dengan istilah karantina wilayah,” kata Bupati Garut Rudy Gunawan, Minggu (29/2/2020).

Menurut Rudy, langkah lockdown lokal mesti dilakukan karena terus meningkatnya jumlah ODP bahkan sudah melebihi angka 500 orang, serta masih banyak masyarakat tak mematuhi anjuran menjaga jarak kontak sosial (social distancing) dengan berkeliaran di luar rumah. Juga, diperkirakan sebanyak 50 ribu orang dari kota-kota besar akan bermudik ke Garut.

Berkaitan lockdown lokal tersebut, di daerah-daerah pedesaan akan dilakukan lock dengan mobil puskesmas dibantu Bhabinkamtibmas, Bhabinsa serta RT/RW secara sinergi menjaga masing-masing wilayahnya.

Warga yang baru pulang dari daerah zona merah akan diperiksa kesehatannya secara ketat serta harus mengisolasi diri di rumahnya selama 14 hari.

”Apabila masih membandel, kita akan melakukan langkah–langkah penegakan Maklumat Kapolri. Kami sendiri memberikan dukungan. Dan tentu, itu adalah hal yang harus dilakukan penindakan secara hukum karena membahayakan keselamatan orang lain,” kata Rudy.

Akan tetapi hingga berita ditulis, belum jelas model atau bentuk lockdown lokal yang akan diberlakukan Pemkab Garut tersebut, dan waktu pelaksanaannya. Sehingga masyarakat pun belum mengetahui persis apa saja yang mesti dilakukan ketika lockdown lokal diberlakukan. (*/Dang)

KARAWANG – Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meningkat dari awalnya berjumlah lima orang kini menjadi tujuh orang, kata Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari.

“Update kasus COVID-19 per tanggal 28 Maret, sudah ada tujuh orang yang positif,” kata Ahmad Zamakhsyari kepada wartawan di Karawang, Minggu.

Sesuai dengan data Dinas Kesehatan Karawang, hingga Sabtu (28/3/2020) malam, jumlah positif COVID-19 bertambah, dari yang awalnya lima menjadi tujuh orang.

Untuk status Orang Dalam Pemantauan (ODP) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila sebelumnya berjumlah 563 orang menjadi 706 orang. Demikian pula dengan orang dalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP), jumlahnya naik menjadi sepuluh orang dari sebelumnya sembilan orang.

Sekretaris Daerah Karawang Acep Jamhuri meminta masyarakat mematuhi imbauan pemerintah terkait dengan upaya penanganan COVID-19 dan telah menyampaikan imbauan-imbauan tersebut kepada masyarakat terkait dengan upaya mencegah penyebaran virus corona.

Di antaranya ialah imbauan tidak menggelar acara mendatangkan orang banyak, menjauhi kerumunan, mengkonsumsi minum dan makan sehat, berolahraga, jaga jarak, tidak kontak fisik dan rajin cuci tangan dengan sabun dan lain-lain.

Menurut Acep, imbauan tersebut disampaikan agar diikuti masyarakat sehingga tidak terjadi lonjakan pasien virus corona di wilayah Karawang. (*/Dang)

SURABAYA – Penyebaran Covid-19 atau virus corona terus mengganas di Provinsi Jawa Timur (Jatim). Sebab, warga positif virus corona bertambah menjadi 66 orang. Padahal, sebelumnya yang positif virus corona 59 orang.

Sedangkan untuk pasien dalam pengawasan (PDP) juga mengalami penambahan menjadi 267 orang, sebelumnya 221 orang. Begitu juga dengan orang dalam pemantauan (ODP) yang bertambah menjadi 3.781 orang dari sebelumnya 3.055 orang.

“Ada tambahan positif 7 orang jadi 66 orang. Untuk PDP 267 dan ODP 3.781. Ada kabupaten-kabupaten yang kemarin kategori hijau sekarang merah, sangat mungkin tidak melalui orange,” papar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Jumat (27/3/2020).

Menurut Khofifah, ada empat kabupaten/kota yang menjadi zona merah meliputi Situbondo, Jember, Lumajang, dan Batu (merah). Untuk mencegah penyebaran virus corona, maka masyarakat harus disiplin dan waspada.

“Saya harapkan masyarakat tinggal di rumah, jangan keluar kecuali urgen. Untuk yang sembuh dari Covid-19 totalnya jadi 8 orang,” pungkasnya.(*/Gio)