Berita Daerah

LAMPUNG – Jumlah pasien positif corona virus (Covid-19) di Provinsi Lampung sebanyak 21 orang. Lima orang di antaranya meninggal dunia, 7 sembuh, dan 9 masih dirawat/diisolasi di rumah sakit.

Sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) 50 orang, 2 meninggal dunia, 17 orang negatif, dan 31 orang masih dirawat/diisolasi di rumah sakit.

“Sedangkan ODP (orang dalam pemantauan) 1.068 orang, sudah selesai dipantau 14 hari 1.286 orang, jumlah semua ODP sudah selesai 2.354 orang,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lampung dr Reihana dalam keterangan persnya di Bandar Lampung, Sabtu kemarin (11/4/2020).

Reihana, yang juga kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung membantah beredar berita pasien 18 positif Covid-19 meninggal dunia. Menurut dia, pasien 18, laki-laki, berusia 52 tahun dalam kondisi sehat.

Sebelumnya, pasien tersebut masuk Orang Tanpa Gejala (OTG), sedangkan hasil konfirmasinya positif Covid-19. “Saat ini diisolasi di Lampung Utara. Jadi dikatakan meninggal tidak benar,” ujarnya.

Sedangkan kronologi warga Kabupaten Tulangbawang yang meninggal sempat dirawat di rumah sakit (RS) Bandar Lampung, menurut Reihana, pasien itu berstatus PDP masih pengawasan dan statusnya meninggal dunia. Sedangkan hasil konfirmasi laboratorium belum datang.

“Kami tidak bisa menyatakan yang bersangkutan meninggal karena Covid-19, usianya lanjut 80 tahun, sudah menderita dua tahun poststroke hanya di tempat tidur selama dua tahun. Waktu dibawa ke Bandar Lampung kondisinya menurun, PDP masih menunggu hasil konfirmasi lab,” katanya.

Mengenai kematian seorang pasien PDP Sabtu pagi, dr Reihana mengatakan pasien tersebut berusia 65 tahun, laki-laki. Kronologisnya, pasien tidak memiliki riwayat perjalanan dari dan keluar daerah, atau dikunjungi orang lain. Namun, pasien tersebut ada riwayat kontak dengan anaknya yang baru pulang dari Serang, Banten, sejak dua pekan terakhir.

“Pasien tersebut berobat ke klinik dengan keluhan, demam, sesak nafas, diare 4-5 kali sehari,” ujarnya.

Pada 5 April 2020, pasien dibawa RS swasta di Bandar Lampung dengan keluhan nafas tersengal-sengal, diare, diabetes melitus, dan ada beberapa kronis penyerta. Pada 9 April 2020, kondisi kesehatannya memburuk, karena SPO2 kadar oksigen dalam darahnya hanya 63 persen, dan terpasang NMM 12 liter satu jam tidak ada perbaikan.

Diskes Bandar Lampung dan Tim Covid-19 Lampung menetapkan orang tersebut status PDP dan dilakukan pengambilan swab dan telah dikirim ke Diskes Lampung. Pukul 11.00, pasien dirujuk ke RSUD Abdul Moeloek. Pada 10 April 2020, kondisi pasien sempat stabil, dan sore menurun kembali.

“Nafasnya sudah berhenti dilakukan kejut, tapi tidak merespons. Pada pukul 3.30 pasien dinyatakan meninggal dunia, hasil lab swab masih menunggu untuk menentukan status Covid-19,” terangnya.(*/Kris)

BANDUNG – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyetujui usulan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk tiga wilayah di Jawa Barat.

Tiga wilayah itu yakni Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan, telah menerima surat resmi persetujuan pengajuan PSBB terhadap lima daerah di Jabar yang diajukan Pemprov Jawa Barat ke Kementerian Kesehatan.

Kelanjutan dari pengajuannya, Emil mengatakan, segera berkordinasi dengan lima kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jabar.

“Untuk itu, hari ini insyaallah saya akan memberikan keterangan pers bersama Forkopimda,” kata Emil dalam rilisnya yang diterima wartawan.(12/4/2020)

Diberitakan sebelumnya, jubir Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Kadinkes Jabar Berli Hamdani mengatakan tengah menyiapkan segala hal, kelanjutan setelah disetujui usulan tersebut.

“Kita upayakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Bodebek,” kata Berli, aaat dihubungi via pesan singkat, pada berita sebelumnya.

Selain itu, pihaknya pun tengah juga melakukan upaya dalam percepatan pengendalian Covid- 19. Kemudian, pihaknya juga bakal berupaya agar keamanan dan ketertiban selama PSBB dilaksanakan tetap terjaga.(*/Hend)

SURABAYA – Zona merah virus corona (Covid-19) di Jawa Timur (Jatim) terus meluas. Data per 10 April 2020, zona merah Covid-19 telah merembet di 32 kabupaten/kota.

Hanya ada enam wilayah yang belum berstatus zona merah. Di antaranya Kabupaten Sumenep, Sampang, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Ngawi.

Meski begitu, keenam wilayah tersebut juga berpotensi berubah status menyusul banyaknya Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang terdata.

Menurut catatan Tim Gugus Tugas Covid-19 Jatim, dua dari enam wilayah tersebut saat ini berstatus zona hijau (aman), yakni Sumenep dan Sampang. Sedangkan empat empat daerah lainnya sudah berstatus zona kuning atau waspada.

“Yang (zona) merah semakin merata. Ini mengingatkan kepada kita semua untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan jangan panik,” kata Gubernur Jtaim, Khofifah Indar Parawansa, Sabtu (11/4/2020).

Khofifah juga terus mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti arah pemerintah, dengan tidak keluar rumah, kecuali urgen. Warga juga diminta selalu mengenakan masker saat keluar rumah, serta menjaga pola hidup sehat.

Sementara itu, dari 32 Kabupaten/Kota di Jatim, Kota Surabaya tetap berada di posisi pertama dengan jumlah penderita posotif paling banyak yakni 97 orang. Setelah itu diikuti Kabupaten Sidoarjo berjumlah 21 orang), Lamongan ada 13 orang; Kabupaten Malang dengan 11 orang; Kabupaten Magetan dan Gresik masing-masing 10 orang.

Selanjutnya, Nganjuk dan Kabupaten Kediri masing-masing sembilan orang, Kota Malang dan Situbondo masing-masing delapan orang, dan Tulungagung tujuh orang. Kemudian Lumajang, Ponorogo dan Kota Kediri masing-masing enam orang.

Lalu Kabupaten Madiun, Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Bangkalan dan Banyuwangi masing-masing tiga orang. Selanjutnya Kota Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Pamekasan, dan Tuban masing-masing dua orang.

Terakhir Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Trenggalek, Pacitan, dan Bojonegoro masing-masing satu orang.(*/Gio)

YOGYAKARTA – Setiap pemudik yang masuk ke Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) secara otomatis dinyatakan menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Virus Corona. Untuk memastikan ODP tersebut bisa tertangani dengan baik, pendataan terhadap pendatang dan pemudik terus dilakukan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Biwara Yuswantana menyatakan, hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pendataan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan physical distancing, namun juga kesehatan mereka.

“Dari pendataan itu nantinya bisa diketahui apakah yang bersangkutan cukup melakukan isolasi mandiri atau perlu ditampung di tempat yang sudah disediakan oleh Pemda DIY,” Biwara Yuswantana.

Sementara itu dua warga Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dinyatakan positif Covid-19. Bupati Karanganyar Juliyatmono menyebutkan, hasil tes swab dua warga itu menunjukkan positif terinfeksi Covid-19.

Seorang asal Desa Sewurejo, Kecamatan Mojogedang dan seorang lagi warga Desa Paulan, Kecamatan Colomadu. Keduanya masih menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing berikut warga di lingkungannya yang dikarantina 14 hari.

Meski sudah terpapar Covid-19, Kabupaten Karanganyar belum menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Menurut Juliyatmono, penanganan lebih penting daripada memasang status KLB.

”Masih siaga. Tapi nanti dipertimbangkan, masih siaga, waspada atau KLB. Yang penting, sudah ditangani untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ungkapnya.(*/D Tom)

KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang menutup seluruh pusat perbelanjaan hingga 18 April mendatang. Penutupan pusat perbelanjaan ini guna mengurangi risiko penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Karawang Ahmad Suroto mengatakan, penutupan pusat perbelanjaan tersebut sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Karawang Nomor 440/1784/Disperindag tentang Penutupan Sementara Pusat Perbelanjaan dan Pembatasan Jam Operasional bagi Toko Swalayan dalam Upaya Kewaspadaan Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Kabupaten Karawang.

“Imbauan ini bersifat mengikat sesuai Perda Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Moderen,” kata Suroto dalam siaran persnya, Jumat (10/4).

Suroto menyebutkan, penutupan Operasional perdagangan bagi pusat perbelanjaan dimulai sejak 27 Maret 2020 hingga 5 April 2020. Aturan ini pun kemudian diperpanjang hingga 18 April 2020.

Menurutnya, kebijakan ini berlaku bagi pusat perbelanjaan di Karawang. Namun ada pengecualian bagi toko yang menjual kebutuhan pokok. “Kecuali gerai atau toko yang menyediakan sembako dan obat-obatan, serta restaurant dengan pelayanan siap antar, buka pukul 10.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB,” tuturnya.

Pemkab Karawang, tambah Suroto, juga membatasi jam operasional toko swalayan setiap hari mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Pembatasan ini berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.

“Meski begitu, pembatasan jam operasional tersebut tidak berlaku untuk apotek atau toko yang menjual obat-obatan serta alat kesehatan,” jelasnya.(*/Eln)

SURABAYA – Jumlah rumah sakit rujukan untuk menangani pasien yang positif covid-19 atau virus corona bertambah di provinsi Jatim. Bila sebelumnya ada 75 rumah sakit rujukan, kini menjadi 85 rumah sakit rujukan.

Berarti ada tambahan 10 rumah sakit rujukan per hari ini. Dengan bertambahnya rumah sakit rujukan tersebut diharapkan penanganan terhadap pasien covid-19 bisa lebih maksimal.

Tambahan 10 rumah sakit rujukan ini tersebar pada sejumlah daerah di Jatim. Dengan bertambahnya rumah sakit rujukan, maka jumlah layanan bed, ruang observasi dan ruang isolasi juga mengalami tambahan.

“Ada tambahan 10 rumah sakit rujukan perhari ini. Sekarang totalnya di Jatim ada 85 rumah sakit rujukan. Dari 85 rumah sakit rujukan, ada 2.499 total ruang isolasi dan ruang observasi di rumah sakit,” terang Khofifah di Grahadi, Jumat (10/4/2020).

Rincian dari 2.499 ruang isolasi rumah sakit ini meliputi 61 ruang isolasi bertekanan negatif dengan ventilator. Lalu 256 ruang isolasi tekanan negatif tanpa ventilator. Selanjutnya 533 ruang isolasi tanpa tekanan negatif, sebanyak 699 ruang pengembangan ruang isolasi tekanan negatif, serta 950 ruang observasi.

Kemudian total bed baik yang isolasi maupun non isolasi pada 85 rumah sakit rujukan sebanyak 13.957 bed. Untuk dokter umum yang disiapkan berjumlah 1.275 orang, 191 dokter spesialis paru, 372 dokter penyakit dalam, 227 orang dokter anastesi dan 1.862 total relawan mahasiswa tenaga kesehatan.

“Layanan rumah sakit rujukan akan menambah kekuatan kita dalam melawan covid-19. Saya tetap berharap badai Covid-19 bisa segera berakhir dan masyarakat kembali hidup sehat dan aman,” tututpnya.(*/Gio)

JAKARTA – Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah-DI Yogyakarta erupsi lagi, Jumat (10/4/2020), dengan menyemburkan kolom abu 3.000 meter.

Tiga desa di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jateng terpapar abu vulkanis.

Tiga desa terdampak adalah Tlogolele, Klakah, dan Jrakah. Abu vulkanis menempel di mobil, atap rumah warga, bahkan dedaunan pohon. Namun, aktivitas warga tetap normal.

Tim dari BPBD Boyolali langsung membagikan masker ke warga. “Ada 1.500 masker yang dibagikan kepada warga terdampak hujan abu,” kata petugas Tagana Boyolali, Ikhsani seperti dikutip dari iNews.

Sebelumnya, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan, erupsi Gunung Merapi berdasarkan rekaman seismogram terjadi sekira pukul 09.10 WIB dengan durasi 180 detik dengan amplitudo 70 mm.

Baca juga: Gunung Merapi Erupsi Lagi, Semburkan Kolom Abu 3.000 Meter

BPPTKG menyebutkan letusan-letusan abu di Merapi sudah terjadi sebanyak 13 kali sejak September 2019, yang menandakan bahwa intrusi magma baru. Dampak lontarannya berada di sekitar puncak sehingga tidak membahayakan manusia di luar radius 3 kilometer dari puncak Gunung Merapi.

“Masyakarat agar mengantisipasi bahaya abu vulkanik jika terjadi hujan abu. Berdasarkan WHO, sampai saat ini belum ada bukti bahwa abu vulkanik bisa menghancurkan/mematikan virus COVID-19,” tulis akun Twitter @BPPTKG.(*/D Tom)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mempertimbangkan untuk mengeluarkan fatwa haram mudik agar persebaran Covid-19 tidak meluas termasuk ke wilayah Jabar yang merupakan daerah rawan.

Dirinya yakin dengan fatwa haram dan imbauan pemerintah arus mudik dapat ditekan terutama dari wilayah episentrum Covid-19.

“Saya berharap MUI mengeluarkan fatwa haram mudik karena biasanya masyarakat lebih menuruti ulama,” ucap Emil, sapaan akrabnya, dalam pertemuan dengan 27 Ketua MUI se-Jabar via video conference terkait mudik dan persiapan jelang Ramadan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (10/4/2020).

Menurut Emil, disiplin tidak mudik menjadi hal krusial dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Apalagi, tambah Emil, beberapa kasus penularan Covid-19 akibat mudik di sejumlah daerah di Jabar.

Seperti salah seorang anggota keluarga di Ciamis yang tertular Covid-19 dari anaknya yang baru tiba dari Jakarta.

“Kemungkinan besar akan bertambah bila tetap memaksakan mudik, maka sayangilah keluarga di kampung halaman,” ujar Emil.

Emil mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan maklumat larangan mudik dan piknik. Kemudian, memberlakukan prosedur tetap kesehatan di terminal, bandara, dan stasiun, untuk memastikan pemudik tidak terpapar Severe Acute Respiratory Syndrome Virus (SARS-CoV-2), penyebab Covid-19. Desa-desa di Jabar juga diminta memperketat pengawasan mobilitas warga yang masuk daerahnya.

Melalui Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Covid-19, aparatur desa mendata pemudik yang berasal dari zona merah dan meminta mereka untuk isolasi diri selama 14 hari.

Memang, fatwa haram mudik merupakan kewenangan MUI Pusat. Maka itu, kepada 27 Ketua MUI kabupaten/kota se-Jabar dan Ketua MUI Jabar, Emil berharap aspirasi daerah rawan Covid-19 dapat dikomunikasikan kepada MUI Pusat.

“Mohon kiranya dikoordinasikan ke MUI Pusat. Biasanya kalau pernyataan dari MUI Jabar akan lebih mantap karena satu frekuensi dengan gugus tugas yang melarang mudik,” katanya.

Selain itu, Emil juga meminta pandangan dari para Ketua MUI terkait shalat Tarawih di rumah, termasuk kemungkinan meniadakan shalat Idulfitri.

“Mudah-mudahan bisa mendapatkan masukan dari MUI,”harapnya.(*/Hend)

BANDUNG – Empat praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kampus Jatinangor diindikasi positif terinfeksi virus corona atau Covid-19. Empat praja itu, diketahui positif setelah menjalani rapid tes.

Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, menyebutkan keempat praja itu, akan dilakukan swab tes, untuk memastikan kondisinya.

“Kita akan lakukan tes PCR untuk mengetahui kondisi mereka lebih lanjut,” kata dia, pada Kamis (9/4/2020).

Saat ini, kondisi keempat praja tersebut dalam kondisi baik. Mereka tengah menjalani isolasi di poliklinik dan diawasi oleh dokter serta tenaga medis.

Hadi memastikan, mereka tidak berbaur dengan praja lainnya. “Ini masih samar sehingga dikatakan orang tanpa gejala,” ungkap dia.

Di IPDN sendiri, Hadi menyebut pihaknya telah menerapkan standar prosedur protokol kesehatan, setelah penyebaran Covid-19 merebak di Indonesia.

Terhitung sejak bulan lalu, Ia telah melakukan sterilisasi terhadap sarana dan prasarana. Begitupula, siapapun yang hendak masuk ke dalam kawasan kampus diawasi secara ketat.(*/Hend)

BANDUNG – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat (Jabar) bersama dengan Korlantas Polri menyatakan bahwa untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia, pihaknya akan melakukan pengecekan suhu tubuh setiap pengendara.

Prosedur itu dilakukan saat pandemi corona terjadi di Indonesia dengan sandi ‘Operasi Keselamatan Lodaya 2020’. Hal itu merupakan sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

“Ini juga merupakan cipta kondisi sebelum Operasi Ketupat 2020. Saya mengimbau kita bisa menaati imbauan pemerintah dengan tidak mudik dengan menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga yang di kampung.

Mari kita sama sama putus mata rantai Covid-19,” kata Dirlantas Polda Jabar Kombes Eddy Djunaedi, Rabu, 8 April 2020.

Eddy menjelaskan bahwa operasi kemanusiaan tersebut sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan aturan berlalu lintas dan pencegahan makin meluasnya wabah Covid-19.

Operasi yang didampingi oleh Kasubag Dalops Korlantas Polri, AKBP Dhafi itu diharapkan agar seluruh masyarakat Jawa Barat menaati imbauan pemerintah soal larangan mudik pada lebaran nanti.

“Kegiatan Ini merupakan upaya pencegahan bagaimana mencegah menularnya Covid-19 yg ada di tengah masyarakat khususnya wilayah Jawa Barat. Ini adalah bagian dari pelaksanaan mandiri kewilayahan. Tadi kita sudah melaksanakan pengecekan suhu tubuh dengan fasilitas drone.

Jadi, kita bisa mengetahui apakah yang melintas suhu tubuhnya normal atau tidak,” tandasnya.(*/Hend)