Berita Daerah

YOGYAKARTA – Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Yogyakarta memperkirakan sekitar 70 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terdampak pandemi Covid-19.

“Saya perkirakan ada 70 persen anggota yang saat ini terdampak pandemi Covid-19 karena usahanya tidak bisa lagi dijalankan,” kata Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Yogyakarta Ana Haryadi, Sabtu (25/4)

Menurut dia, pelaku UMKM yang paling terdampak adalah pelaku usaha di bidang fesyen seperti batik dan kerajinan tangan karena pasar utamanya adalah wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta.

“Karena pariwisata juga terdampak dan hampir tidak ada wisatawan yang datang, maka usaha ini pun mengalami pukulan yang sangat berat,” katanya.

Meskipun demikian, Ana memuji kesigapan para pelaku UMKM karena cepat beradaptasi dengan kesulitan yang dihadapi dengan tetap mencari peluang usaha lain, salah satunya mengalihkan jenis produk yang diproduksi sesuai permintaan pasar.

“Banyak pelaku usaha batik atau fesyen yang memproduksi masker kain karena produk ini sekarang banyak dicari konsumen. Bahkan ada yang memproduksi daster atau pakaian santai di rumah karena banyak pekerja yang bekerja dari rumah dan membutuhkan pakaian yang nyaman,” katanya.

Selain itu, banyak pelaku usaha yang mengalihkan usahanya ke bidang kuliner seperti membuat makanan dan minuman atau menjual bahan pangan dan komoditas kebutuhan pokok.

Ia menyebut, pengalihan produksi tersebut mampu membantu pelaku UMKM untuk tetap bertahan di tengah kondisi yang serba sulit.

“Untuk pemasaran pun, sudah banyak yang melakukannya secara daring. Misalnya melalui grup percakapan di WhatsApp atau melalui aplikasi sosial media lainnya. Saya kira, adaptasi para pelaku UMKM ini patut diapresiasi,” katanya yang berharap pandemi Covid-19 bisa segera berlalu.(*/D Tom)

SUKABUMI – Memasuki musim panen raya padi, harga gabah kering di sejumlah daerah Kabupaten Sukabumi, mengalami penurunan. Penurunan harga gabah tersebut, diduga disebabkan suplai yang melimpah dan menurunnya kualitas gabah.

Seorang petani di Kampung Tanjankanlengka, Desa Parakanlima, Kecamatan Cikembar, M Solihin (55) mengatakan, semenjak memasuki musim panen raya, hampir semua harga gabah yang dijual petani kepada para tengkulak, harganya mengalami penurunan.

“Sejak panen raya, harga gabah memang menurun. Sebelumnya, harga gabah kering itu dijual Rp4 ribu per kilogramnya. Nah, sekarang menurun menjadi Rp3.700 per kilogramnya,” jelas M Solihin , Jum’at kemarin (24/04/2020).

Lebih lanjut ia menjelaskan, kuantitas produksi panen raya padi pada tahun ini, hasilnya cukup baik. Begitu pun dari faktor kualitas, menurutnya tidak menurun jika dibandingkan dengan panen raya pada tahun sebelumnya. Namun, permasalahannya adalah harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan biaya pokok produksi.

“Harga tahun ini kami sayangkan jatuh. Iya, penurunannya harmpir Rp300 per kilogramnya,” paparnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Ajat Sudrajat mengatakan, pihaknya mengaku mengetahui rendahnya harga gabah di tingkat petani. Menurutnya anjloknya harga ini, salah satunya disebabkan panen raya serentak yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya.

“Iya, suplai gabah yang melimpah disebabkan oleh masa panen raya yang membuat harga turun. Selain itu, harga gabah turun karena musim yang tidak terlalu bagus, berpengaruh pada kualitas gabah. Itu berimplikasi pada harga gabah,” katanya.

Untuk mengantisipasi anjloknya harga gabah kering itu, saat ini Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi tengah melakukan penyisiran ke lokasi pesawahan warga yang tengah melakukan panen raya. Ini dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menekan agar harga gabah kering tersebut tetap stabil.

“Kita sudah melakukan komunikasi selain dengan petani, juga para distributor gabah. Memang, hampir setiap tahun harga gabah selalu mengalami penuruanan, bila memasuki musim panenan raya. Meski demikian, kami akan terus memantau agar harga gabah ini, tetap normal,” paparnya.(*/Yan)

LAMPUNG – Pasien positif virus Corona atau Covid-19 Lampung bertambah drastis dari 27 orang pada Rabu (22/4) menjadi 38 orang pada Kamis (23/4). Penambahan 11 orang pasien positif tersebut sehari sebelum Ramadhan 1441 H.

Belum ada keterangan resmi dari Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lampung dr Reihana terkait penambahan pasien positif yang cukup signifikan selama ini.

“Nanti sore dijelaskan semua. Semua pertanyaan disampaikan ke Bu Lisna (Humas Diskes Lampng) sampai jam 12 batasnya,” kata dr Reihana dalam keterangan kepada wartawan di Bandar Lampung, Kamis (23/4).

Berdasarkan data yang dirilis Dinas Kesehatan Lampung, Kamis (23/4), pukul 10.00, jumlah orang dalam pengawasan (ODP) 3.074 orang. Sebanyak 662 orang masih proses pemantauan 14 hari, 2.411 orang selesai pemantauan, dan 1 orang ODP meninggal.

Sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) 60 orang. Terdiri dari 18 orang masih dirawat/diisolasi, 33 orang pulang, sembuh, dan negatif, dan 9 orang PDP meninggal dunia.

Sementara pasien positif terkonfirmasi Covid-19 di Lampung sebanyak 38 orang. Sebelumnya sempat bertahan beberapa hari 27 orang. Dari 38 orang, 23 orang masih dirawat/diisolasi, 5 orang meninggal dunia, dan 10 orang sembuh.

Sehari sebelum hari pertama Ramadhan 1441 H, Kamis kemarin(24/4), arus orang dan kendaraan yang berada di wilayah Lampung terjadi peningkatan. Jumlah kendaraan yang masuk ke Lampung terpantau ramai lancar. Kendaraan pribadi dari Jawa terutama Jakarta, mendominasi.

Sedangkan jumlah penumpang pejalan kaki yang tiba di Terminal Rajabasa, Kota Bandar Lampung terus berdatangan.

Sedangkan jumlah orang yang keluar rumah baik ke pasar maupun di jalan raya dalam kota Bandar Lampung terpantau ramai lancar. Kondisi tersebut berbeda jauh saat penerapan 14 hari isolasi mandiri/karantina mandiri, seiring dengan libur anak sekolah dan bekerja di rumah bagi pegawai.

“Saya lihat sekarang jalan-jalan di Bandar Lampung ramai dan pasar makin ramai. Mungkin mau belanja untuk bulan puasa, atau mungkin menganggap sudah selesai karantina mandiri selama 14 hari yang lalu,” tutur Danil, warga Rajabasa, Bandar Lampung.

Menurut dia, arus kendaraan mulai ramai namun belum macet seperti belum mewabahnya virus Corona. Sedangkan di jalan lintas Sumatra juga arus kendaraan makin ramai dari Pelabuhan Bakauheni yang melintas di jalan lintas dalam kota.(*/Kri)

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya, Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo yang akan berlaku mulai Selasa (28/4/). PSBB di sebagian wilayah kota Jawa Timur itu akan berlaku hingga 11 Mei 2020.

Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa seusai rapat final PSBB di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (23/4) jelang tengah malam. Khofifah menyerahkan secara resmi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, serta Surat Keputusan Gubernur kepada Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, serta Sekda Kota Surabaya Hendro Gunawan yang mewakili Wali Kota Surabaya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Forkopimda Jatim yakni Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Ketua DPRD Jatim, Pangkoarmada II, Pangdivif II Kostrad, serta jajaran Forkopimda Jatim lainnya.

Usai menyerahkan Pergub dan SK tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap Jum’at (24/4/2020) Peraturan Walikota (Perwali) serta Peraturan Bupati (Perbup) terkait PSBB tersebut sudah difinalkan sehingga bisa segera disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.

“Sosialisasi pemberlakuan PSBB akan dilakukan pada hari Sabtu, Minggu dan Senin (25-28 April 2020) sehingga PSBB bisa mulai efektif berlaku selama 14 hari ke depan mulai Selasa, 28 April 2020 sampai dengan 11 Mei 2020,” kata Khofifah.

Khofifah mengatakan, pemberlakuan PSBB ini akan dievaluasi secara reguler. Jika selama 14 hari pemberlakuan PSBB, kasus Covid-19 masih juga signifikan, maka waktu pemberlakuan PSBB akan diperpanjang begitu sebaliknya.

“Untuk pelaksanaannya melihat Kota Surabaya 31 kecamatan sudah terdampak maka akan diberlakukan full PSBB. Namun untuk yang lain seperti Kabupaten Gresik akan diberlakukan parsial PSBB,” kata Khofifah.

Lebih lanjut terkait larangan dalam PSBB berkaitan dengan transportasi, perdagangan dan peribadatan, akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sedangkan untuk sanksi akan diserahkan kepada masing-masing untuk didetailkan dan dibahas bersama.

Sementara itu Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan apa yang sudah diputuskan oleh Gubernur pada hari ini telah dibicarakan dan didiskusikan dengan DPRD Jatim. “Saya atas nama DPRD Provinsi Jawa Timur akan mendukung apa yang menjadi kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” terangnya.

Hingga Kamis sore, jumlah kasus Covid-19 di Surabaya tercatat 326 kasus, Gresik 21 kasus, dan Sidoarjo 71 kasus.(*/Gio)

BANDUNG – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bandung sudah memasuki hari kedua. Polisi akan lebih tegas menindak para pelanggar pada hari kedua pelaksanaan PSBB di Kota Bandung.

Demikian disampaikan, Kasatlantas Polrestabes Bandung Kompol Bayu Catur Prabowo ditemui di Bunderan Cibiru, Kamis (23/4/2020).

Menurutnya, kendaraan roda dua yang memasuki Kota Bandung dalam satu hari bisa mencapai angka 57 ribu. Adapun selama pelaksanaan PSBB, pelanggaran masih didominasi oleh pengguna kendaraan roda dua yang berboncengan sehingga petugas mesti memberi teguran dengan diberi blangko atau diminta untuk memutar balik.

“Sementara ini seperti yang sudah dilihat bahwa yang berboncengan kita berikan blangko kemudian diminta untuk kembali lagi ke tempat asalnya,” ucap Bayu.

“Pelanggaran yang terjadi memang belum terlalu banyak dan itu didominasi oleh masih berboncengan sehingga hari ini kita mencoba lebih selektif lagi di dalam memberikan teguran ataupun peringatan,” sambung Bayu.

Bayu mengungkapkan, warga terlihat mulai tertib dalam menggunakan masker terutama saat berkendara. Meski begitu, Dia meminta warga untuk senantiasa menaati aturan tersebut.

“Untuk penggunaan masker itu sekarang sudah lebih tertib dan dari kemarin juga yang tidak menggunakan masker itu tidak terlalu banyak tapi yang berboncengan itu masih sangat banyak sehingga hari ini kita akan sedikit lebih tegas,” ucap dia.

Lebih lanjut, Bayu menambahkan, penindakan yang dilakukan oleh polisi tidak hanya dilakukan di 19 titik check point yang tersebar di perbatasan maupun pusat Kota Bandung melainkan juga di persimpangan jalan.

“Di tiap simpang juga ini tetap akan kita laksanakan kegiatan ini, jadi tidak hanya di check point batas luar Bandung saja tetapi nanti di tiap simpang di mana ada polisi lalu lintas di situ kita akan melaksanakan penindakan,”tutupnya.(*/Hend)

KARAWANG – Pandemi covid-19 membuat Pemerintah harus menjaga masyarakat agar penyebarannya bisa di hentikan dan cepat berakhir .

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karawang mengeluarkan anjuran bagi warga untuk salat tarawih di rumah saat bulan Ramadhan tahun ini. Hal itu agar menghentikan mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19).

“Saya mengajak sodarku kaum mjuslimin mari kita laksanakan ibadah ramadhan tarawih. Namun pelaksanaanya di rumah masing-masing,” ujar Ketua MUI Karawang, Dr.K.H Tajuddin Nur, melalui sebuah video yang dikirim kepada pojokkarawang.com, Kamis (23/4/2020).

Anjuran tersebut sejalan dengan fatwa MUI pusat juga sejalan dengan surat edaran dari Menteri Agama (Menag).

Menurut Tajuddin, anjuran ini untuk kebaikan bersama karena bangsa dan negara saat ini sedang dilanda bencana wabah virus corona.

“Ibadah di rumah tidak akan mengurangi pahala,” ucap Tajuddin.

MUI Karawang juga mengajak kepada ummat muslim untuk terus berdoa dan ikhtiar agar corona segera diangkat dari bumi sehingga kita bisa melaksanakan ibadah seperti biasanya.

“Insya Allah sebentar lagi corona segera hilang dan kita berdoa semoga kita bisa laksanakan ibadah sebaik-baiknya dalam kedaan sehat,” tuturnya. (*/Eln)

PADANG – Korban positif virus corona (Covid-19), di Pasar Raya Padang, bertambah satu menjadi 18 orang. Pemkot Padang telah menetapkan Pasar Raya sebagai zona merah penyebaran corona.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansarullah mengakui Pasar Raya jadi klaster penyebaran virus corona di wilayahnya. Warga yang terdampak mayoritas pedagang.

“Ada kesulitan-kesulitan kami dalam tracking di klaster Pasar Raya Padang ini. Karena memang orang yang pergi ke pasar berganti dan berasal dari tempat yang berbeda, sehingga memang kami kesulitan,” kata Mahyeldi, Rabu (22(22/4/2020) malam.

Mahyeldi meminta warga yang pernah kontak dengan pedagang dapat memeriksakan diri ke puskesmas. Sehingga, mata rantai penyebaran virus corona dapat diatasi sesegera mungkin.

“Kami sterilisasi di Pasar Raya, mudah-mudahan bisa kita hentikan perkembangan virus corona. Insya Allah dengan berjalan sosialisasi dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), aktivitas perdagangan tidak terkait dengan pangan ditutup,” ujarnya.

Selain klaster Pasar Raya, Kelurahan Pegambiran juga menjadi klaster penyebaran corona di Kota Padang. Klaster Pegambiran ini berada di pusat kesehatan dan perumahan warga.

“Klaster Pegambiran sudah tujuh kasus, di antaranya empat orang pegawai kami di puskesmas dan tiga orang warga sekitar. Ini klaster Pegambiran dalam tahap berkembang saat ini,” ujarnya.

Terkait PSBB, terdapat titik pemeriksaan di Kawasan Air Mancur, di depan Masjid Taqwa Muhammadiyah dan di dekat Pasar Sandang Pangan Pasar Raya Padang.

Satu pleton personel Satpol PP disiagakan di pos tersebut guna lakukan pengawasan terhadap masyarakat yang berkunjung ke pasar.
“Dengan adanya pos tersebut personel yang kita siagakan setiap hari di lokasi tersebut penerapan PSBB bisa dioptimalkan,” kata Kasatpol PP Padang, Alfiadi.(*/Wid)

YOGYAKARTA – Sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami pukulan telak imbas pandemi virus corona atau Covid-19. Tak tanggung-tanggung, pariwisata di wilayah itu merugi hingga mencapai Rp80 miliar.

Bahkan jumlah tersebut diprediksi masih akan melonjak, lantaran belum semua pelaku wisata melaporkan kerugian yang diderita.

“Sejak Maret sampai 16 April, estimasi kerugian yang dialami pelaku wisata di DIY sebesar Rp80 miliar lebih. Kalau dilihat dari kondisi yang ada di lapangan dan belum semua pelaku wisata melaporkan kerugian yang mereka alami, estimasi kerugian itu diprediksikan masih akan lebih tinggi lagi,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Rahardjo, mengutip dari KRjogja, Rabu (22/4/2020).

Ia menjelaskan, sejumlah upaya telah dilakukan para pelaku wisata untuk mengurangi kerugian. Di antaranya dengan merumahkan karyawan hingga melakukan efisiensi. Berdasarkan data yang ada, jumlah karyawan yang dirumahkan sekitar 15.000 orang adapun yang terpaksa harus di-PHK sebanyak 76 orang.

Untuk karyawan yang dirumahkan itu ada yang sudah tidak menerima gaji, dan ada juga yang masih bekerja dengan sistem shift jadi menerima gaji tapi tidak penuh.

Sehingga, masih ada beberapa pelaku di bidang pariwisata yang masih mendapat setengah gaji mereka.

“Rencananya para pekerja yang terdampak akan diarahkan untuk mendapatkan program Kartu Prakerja. Walaupun dalam realitanya tidak semuanya cocok mendapatkan program ini, karena masih ada yang tidak familiar dengan teknologi. Sehingga, kami tetap mengusahakan ada para pekerja yang terdampak mendapat bantuan lain.

Adapun untuk besarannya masih akan dihitung, kemungkinan rata-rata Rp600 ribu,” paparnya.

Sejumlah kabupaten lanjut Singgih, juga sudah membebaskan pajak hotel dan restoran, seperti misalnya di Kabupaten Sleman dan Gunungkidul. Hal ini dilakukan demi mengurangi beban usaha. Sehingga beban yang mereka alami bisa ditekan selama pandemi Covid-19.(*/D Tom)

CIREBON – Wali kota Cirebon Nasrudin Azis mengatakan kondisi seorang perawat di RSD Gunung Jati yang positif COVID-19 tidak menunjukkan gejala apa pun dan saat ini langsung dimasukkan ke ruang isolasi.

“Kondisi perawat tidak ada gejala cuma dapat surat positif COVID-19,” kata Azis di Cirebon, Rabu (22/4/2020).

Azis mengatakan setelah menerima hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa perawat itu positif, maka pihak RSD Gunung Jati langsung mengisolasi, meskipun tidak menunjukkan gejala apa pun.

Selain itu juga dilakukan penelusuran siapa saja yang pernah kontak dengan sang perawat dan saat ini baru terdata 61 orang, di mana 19 di antaranya sudah dilakukan tes “CT Scan” untuk mengetahui adakah gejala.

“Dan ternyata dari 19 orang yang telah mengikuti tes, satu orang menunjukkan gejala, sehingga kita akan uji swab,” ujarnya.

Sementara Direktur Utama (Dirut) RSD Gunung Jati Kota Cirebon Ismail Jamaludin mengatakan kemungkinan orang yang telah kontak dengan perawat bisa bertambah, karena sampai saat ini masih terus dilakukan penelusuran.

“Kita baru mendeteksi 61 orang kemungkinan bisa bertambah saat ini masih dilakukan pemeriksaan,” katanya.

Menurut Ismail perawat yang dinyatakan positif COVID-19 itu pernah kontak dengan pasien terinfeksi yang sempat merasa tidak nyaman pada saat di rawat di ruang isolasi.

“Dia (perawat) mengambil lab darah melakukan pencatatan administrasi dan lain-lain terhadap pasien yang sekarang di rawat di RSUD Waled,” ungkapnya.(*/Dang)

SEMARANG – Sebanyak 600.000 pemudik sudah memasuki sejumlah darah di Jawa Tengah selama masa pandemi Covid-19. Dengan adanya larangan mudik dari pemerintah, diharapkan tak ada pemudik lagi yang datang ke kampung halaman.

“Kalau di Jawa Tengah, sampai saat ini sudah mungkin sekitar 600.000 (pemudik) karena kemarin saya dilaporin di sekira 500.000 sekian,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Selasa kemarin (21/4/2020).

Meski begitu, jumlah itu masih sangat kecil dibanding total warga Jateng yang masih bertahan di Jabodetabek. Sebelumnya terdapat sekira 7 juta warga Jateng yang merantau ke Jakarta dan sekitarnya untuk mencari nafkah.

“Total warga Jateng di Jabodetabek itu ada 7 jutaan, jadi yang mudik masih sangat kecil. Untuk itu, kami berharap larangan mudik ini benar-benar memperhatikan nasib warga kami yang ada di sana,” tegasnya.

Disinggung penerapan larangan mudik tersebut, Ganjar mengatakan akan melaksanakan sesuai petunjuk pusat. Dirinya berharap, aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kebijakan itu.

“Kalau itu (larangan mudik) sudah dijalankan, kan pasti akan penjagaan oleh aparat penegak hukum di pintu-pintu keluar atau masuk. Kalau itu dilakukan, kami pasti terbantu. Prinsipnya sudah betul, mereka yang di zona merah tidak usah keluar dulu,” ucapnya.

Ganjar meminta kepada seluruh warga Jateng yang ada di Jabodetabek untuk mematuhi peraturan pemerintah dengan tidak mudik. Terkait keluarga yang ada di Jateng, pihaknya yang akan mengurus.

“Lalu bagaimana dengan nasib yang yang tidak mudik, saya minta segera melakukan pendataan sebagai penerima bantuan. Saya sudah komunikasi dengan Gubernur DKI, Jabar dan Banten terkait ini. Penghubung kami yang ada di Jakarta serta para paguyuban warga Jawa Tengah juga kami minta membantu dalam proses pendataan ini,” tandasnya.(*/D Tom)