Berita Daerah

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 November 2021 jumlah angkatan kerja di Jawa Barat tahun 2021 mencapai 24,74 juta orang, terdiri 22,31 juta orang bekerja (90,18 persen) dan 2,43 juta orang menganggur (9,82 persen).

“Walaupun ada penurunan (angka pengangguran) sebesar 0,64 persen dari tahun lalu, namun angka tersebut masih termasuk tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia,” kata Ridwan Kamil saat memberikan sambutan pada acara peluncuran Aplikasi Jabar Migrant Service Center (JMSC) dan Job Fair Jabar Online tahun 2021 di Bandung, Selasa (21/12/2021).

Hal tersebut, kata Ridwan Kamil, selain disebabkan karena jumlah penduduk yang besar (49,94 juta orang), juga karena arus migrasi ke Jawa Barat cukup tinggi dan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak secara signifikan terhadap sektor formal ketenagakerjaan.

“Berdasarkan data BPS, pekerja yang terdampak akibat pandemi Covid-19 di Jawa Barat sebesar 460 ribu orang. Angka tersebut mengalami perbaikan setelah terdapat penurunan sebesar 240 ribu orang apabila dibandingkan dengan tahun 2020,” kata dia.

Menurut dia, sampai saat ini Jawa Barat berada pada peringkat tiga besar pengirim pekerja migran Indonesia seperti saat ini masih ditemukan beberapa permasalahan berkenaan dengan pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat.

“Kemudian masih terjadinya perbudakan ABK, trafficking melalui modus BKK (Bursa Kerja Khusus), masih banyaknya buruh migran yang terancam hukuman mati, kerentanan PRT migran terhadap kekerasan fisik, seksual, psikis masih tinggi,” kata Ridwan Kamil.

Kemudian kerentanan pekerja migran pada masa pandemi dan sistem informasi dan data yang belum terintegrasi. Lebih lanjut ia mengatakan beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di antaranya melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan daya saing calon pekerja.

Kemudian peningkatan tata kelola ketenagakerjaan dengan membangunsistem informasi dan data yang terintegrasi melalui pembangunan sistem manajemen Jabar Migrant Service Center (JMSC).(*/He)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat M, Ridwan Kamil, melarang segala macam bentuk perayaan malam Tahun Baru 2020 di wilayah Jawa Barat. Ridwan Kamil menegaskan potensi penularan Covid-19 masih tetap ada.

“Di Jawa Barat tetap dilarang perayaan tahun baru. Di hotel, di destinasi wisata, di keramaian, arak-arakan, pawai itu enggak boleh,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan persnya, Kamis (16/12).

Pemda Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan pengetatan di berbagai tempat saat libur natal dan tahun baru. Ridwan Kamil menuturkan, meski kasus Covid-19 mulai mereda, tetapi potensi penularan masih tetap ada.

Oleh karenanya, penanganan pandemi Covid-19 yang sudah membaik harus terus dijaga, terutama saat libur nataru. “Kami menyadari, di mana ada kepadatan dan keramaian, potensinya naik, sehingga walaupun dibebaskan tidak (PPKM) level 3 secara aturan dari A sampai Z, kami akan menerapkan pengetatan,” ujarnya.

Salah satu pengetatan yang akan dilakukan adalah melarang berbagai kegiatan keramaian saat pergantian tahun. Larangan ini meliputi perayaan tahun baru di hotel, destinasi wisata, pawai, dan titik-titik keramaian lainnya. Dia mengatakan, Pemda Provinsi Jabar akan meningkatkan penjagaan dan keamanan di tempat-tempat wisata.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan dan juga penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bisa berjalan optimal. “Kemudian mewajibkan dan akan menerapkan keamanan di tempat-tempat pariwisata. Karena kami pernah menemukan peduli lindunginya dipasang, tapi tidak dipraktikan di lapangan, sehingga kita akan perketat itu dengan sanksi juga,” kata Ridwan Kamil.

Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) pun mengeluarkan Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Ada tujuh poin dalam surat edaran tersebut.Pertama, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya setiap tahun menetapkan kalender pendidikan yang memuat permulaan tahun ajaran, pengaturan waktu belajar efektif, dan pengaturan waktu libur.

Kedua, satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tetap melaksanakan pembelajaran, pembagian rapor semester 1 (satu), dan libur sekolah tahun ajaran 2021/2022 sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2021/2022 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Ketiga, satuan pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Keempat, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan. Kelima, memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Keenam, mengimbau orang tua/wali peserta didik agar mengizinkan dan mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk divaksinasi Covid-19. Terakhir, menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment).

“Sehingga diharapkan orang tua ikut jadwal anaknya yang tidak libur, sehingga upaya-upaya ini mengurangi potensi pergerakan yang berlebihan,” kata Kang Emil.

“Sambil mengimbau kalau bisa berbahagianya liburannya di rumah itu tidak perlu mencari piknik ke mana-mana,” ucapnya menambahkan.

Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Jawa Barat (Jabar) memiliki dua beban terkait penerapan protokol kesehatan guna mencegah gelombang Covid-19 pada momen akhir tahun 2021. Dua beban itu, kata dia, yakni Jawa Barat merupakan daerah perlintasan mobilitas masyarakat khususnya dari Jakarta. Jawa Barat juga kerap menjadi destinasi bagi masyarakat, sehingga meningkatkan mobilitas.

“Oleh karenanya, ada tiga tempat, yaitu Cikampek, Pejagan, dan Puncak, dan satu lagi itu di sekitar Garut, itu selalu jadi topik nasional,” kata Budi di Polda Jawa Barat di Bandung, Kamis.

Ia berpesan kepada para pemangku kebijakan di Jawa Barat agar mengawasi dan mengetatkan protokol kesehatan. Selain itu, menurutnya, pengecekan status vaksin juga penting untuk dilakukan guna mengantisipasi mobilitas masyarakat yang tinggi tersebut.

“Saya mohon ke pak Gubernur, pak Pangdam dan pak Kapolda, untuk menangani secara intensif, dan satu hal yang kadang-kadang kita lupa, destinasi wisatanya, harus ditiadakan kalau tidak ada pengelola,”harapnya.(*/He)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Jabar cuti dan keluar daerah saat libur natal dan tahun baru (Nataru). Hal itu sebagai langkah mengurangi pergerakan dan menekan potensi penularan Covid-19 saat libur nataru.

Menurut Ridwan Kamil, ASN sebagai abdi negara harus menjadi contoh masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Jabar. Meski kasus Covid-19 mulai menurun, tetapi pandemi belum usai.

“Jadi, saya imbau agar kewaspadaan ini tetap dijaga, minimal mereka yang menjadi teladan yakni PNS. Tolong jangan mengambil cuti libur dan sebagainya supaya mengurangi pergerakan yang tidak perlu,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (15/12/2021).

Terlebih, MenpanRB Tjahjo Kumolo sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Sebelumnya, MenteripanRB pun sudah mengeluarkan SE Nomor 17 Tahun 2021 yang berisi ASN sebagai teladan dalam penerapan protokol kesehatan. Dalam surat itu, selain penerapan 5M yang sudah selayaknya selalu dilakukan, ASN harus bisa mengajak keluarga dan lingkungannya untuk mencegah penularan Covid-19.

ASN juga harus ikut serta dalam penyampaian informasi yang optimistis dan positif terkait penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Serta perlu ditegaskan, ASN tidak boleh membuat dan menyebarkan berita bohong atau hoaks, fitnah, serta provokasi yang berkaitan dengan pemerintah, khususnya juga dalam penanganan pandemi.

Bagi ASN yang membandel akan ada sanksi yang didapatkan. Sanksi mengenai ASN ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sanksi ASN yang membandel terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama adalah hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

Mengacu PP Nomor 94/2021, hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin).

Sementara hukuman dengan disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. “Selalu ada sanksi, kan itu kebijakan dari Menpan RB-nya seperti itu,” kata Ridwan Kamil.(*/He)

BANDUNG – Pemprov Jabar terus menggenjot capaian vaksinasi Covid-19. Upaya tersebut dilakukan karena target vaksinasi harian Jawa Barat dirasakan terus menurun.

Kepala Divisi Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jabar Dedi Supandi mengatakan biasanya target vaksinasi per hari mencapai 400 ribu. Saat ini turun menjadi 160 ribu per hari.

“Vaksin kita surplus 2 juta dosis. Karena kita kekurangan target atau orang yang mau divaksin,” ujar Dedi, Rabu (8/12/2021).

Dedi mengatakan, saat ini di daerah terutama di desa-desa, sudah sulit untuk mencari warga yang mau divaksin. Salah satu penyebabnya, karena warga di daerah banyak yang tak punya KTP sebagai syarat vaksinasi.

“Puskesmas pun menolak warga yang mau divaksin kalau tidak ada KTP. Karena, Puskesmas juga percuma kalau memvaksin tak ada NIK-nya. Termasuk lansia, tidak divaksin padahal mereka ingin vaksin tapi tak punya NIK juga,” paparnya.

Dedi mewacanakan penggunaan sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat bagi warga agar bisa menerima Bansos Covid-19. “Nanti syarat warga bisa menerima Bansos kalau menunjukkan kartu vaksin,” katanya.

Total distribusi vaksin Covid-19 yang diterima Jabar 53,3 juta dosis vaksin. Realisasinya mencapai 43,5 juta dosis vaksin. “Per 6 Desember, dosis pertama vaksin di Jabar 66,72 persen. Sedangkan dosis kedua 47,64 persen,” katanya.

Jawa Barat juga masih berupaya mempercepat capaian vaksinasi dengan menggandeng pihak swasta. Termasuk menggerakkan bidan-bidan di desa. “Untuk bidan desa saat ini ada 12.500 dan yang dapat memvaksin itu ada 9.600 orang. Kalau saja 30 orang divaksin setiap harinya oleh 9.600 bidan desa capai vaksinasi di Jabar akan kembali meningkat,”ungkapnta.(*/He)

PEKALONGAN – Sebanyak 228 warga korban banjir dan rob di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, masih mengungsi di sejumlah titik. Karena tempat tinggal mereka masih terendam air dengan ketinggian 20 sentimeter hingga 25 sentimeter.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan Dimas Arga Yudha mengatakan intensitas curah hujan masih cukup tinggi sehingga sebagian warga korban banjir terpaksa harus mengungsi di sejumlah tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat.

“Saat ini kondisi kesehatan korban banjir baik-baik saja karena tim medis terus melakukan patroli dan layanan kesehatan pada mereka. Setiap dua hari sekali, kami bersama dinas kesehatan melakukan patroli maupun memberikan layanan kesehatan pada sebagian warga yang memilih bertahan di tempat tinggalnya,” katanya.

Menurut dia, saat ini ketinggian air yang merendam rumah penduduk sudah mulai surut jika dibanding hari sebelumnya yang mencapai 40 sentimeter hingga 30 sentimeter.

Karena Pemkot terus melakukan penanganan banjir dengan membuat tanggul darurat di sejumlah titik rawan banjir seperti di Pabean, Pasir Sari, Tegal Dowo, Jeruk Sari, dan perbaikan saluran air untuk mengantisipasi limpasan air dari Sungai Bremi.

“Pananganan kedaruratan bencana sudah dilakukan dan terus berjalan untuk mencegah kebocoran air yang mengalir ke rumah penduduk. Pada penanganan pembuatan tanggul darurat ini kami juga melibatkan partisipasi dari masyarakat,” kata Dimas Arga Yudha.

Adapun sejumlah titik tempat pengungsian yang disiapkan oleh Pemkot yaitu aula Kelurahan Degayu, aula bekas kantor Kelurahan Kraton Kidul, Mushala Al Hikmah Kelurahan Pasir Kraton Kramat, aula Kecamatan Pekalongan Barat, dan Mushala Roudhotul Tolibin Kelurahan Pasir Kraton Kramat.

“Untuk sejumlah titik yang masih terendam banjir antara lain jalan menuju Mushala Al Hikmah, Jalan Sutan Syahrir, Degayu, Clumprit, dan Jalan Tengku Umar. Kami berharap semoga hujan terus mereda sehingga ketinggian banjir bisa secepatnya surut,” tuntasnya.(antara)

LUMAJANG – Jumlah warga Kabupaten Lumajang yang meninggal akibat erupsi Gunung Semeru terus bertambah. Terbaru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mencatat ada 29 orang meninggal akibat erupsi.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BPBD Lumajang, Joko Sambang menyatakan, total korban meninggal dunia tersebut termasuk tambahan tujuh orang pada Selasa (7/12). Jumlah ini kemungkinan akan bertambah mengingat ada laporan baru dari lapangan. “Cuman kami tidak berani menyampaikan karena nunggu hasil dari tim yang di RS,” kata Joko Selasa (7/12/2021).

Dari 29 korban meninggal dunia, delapan di antaranya masih belum teridentifikasi. Oleh karena itu, delapan korban ini masih berada di Kamar Mayat Rumah Sakit (RS) Kabupaten Lumajang. Sementara itu, untuk korban meninggal lainnya sudah dimakamkan di tempat masing-masing.

Menurut Joko, hal yang menyebabkan proses identifikasi ini lambat karena kondisi mayat yang sudah rusak. Sebab itu, dibutuhkan tim khusus yang harus mendeteksi lebih rinci mengenai identitas korban. “Mungkin dipakai sidik jari atau DNA. Itu langkah-langkah lebih lanjut nanti,” jelasnya.

Sementara itu, Joko tak menampik ada banyak laporan kehilangan keluarga dari masyarakat. Namun hingga sekarang, BPBD dan sejumlah instansi serta relawan masih berusaha untuk mencari warga yang hilang. Dalam hal ini termasuk di titik-titik yang mungkin masih terkubur jenazah korban erupsi.

Sebelumnya, Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik yang ditunjukkan dengan terjadinya guguran awan panas. Guguran ini dilaporkan mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (4/12) pukul 15.20 WIB.

Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Gunung Semeru di Pos Gunung Sawur, Dusun Poncosumo, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro telah melaporkan adanya getaran banjir lahar atau guguran awan panas tercatat mulai pukul 14.47 WIB dengan amplitudo maksimal 20 milimeter. Pada pukul 15.10 WIB, PPGA Pos Gunung Sawur melaporkan visual abu vulkanik dari guguran awan panas sangat jelas. Hal tersebut teramati mengarah ke Besuk Kobokan dan beraroma belerang.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), guguran lava pijar teramati dengan jarak luncur kurang lebih 500 hingga 800 meter. Pusat gugurannya berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah.(*/Gi)

GARUT – Terasa memilukan yang dirasa ratusan warga terdampak banjir bandang di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah, Kabupaten Garut, harus mengungsi di posko pengungsian. Terdapat ratusan warga yang mengungsi di Gelanggang Olahraga (GOR) Damanhuri, Desa Cintamanik, Kecamatan Karangtengah,(28/11/2021) siang.

Salah satu warga yang mengungsi, Abdullah (65) mengaku masih trauma untuk kembali ke rumahnya yang terdampak banjir bandang. Ia lebih memilih untuk sementara tinggal di posko pengungsian hingga kondisi kembali tenang. “Milih mengungsi takut ada susulan kalau malam. Apalagi sekarang masih hujan,” katanya . (28/11/2021).

Abdullah mengatakan, pada saat kejadian banjir bandang, ketinggian air di rumahnya mencapai sekitar 50 sentimeter. Menurut dia, air masuk ke rumahnya itu baru pertama kali terjadi.

“Baru kali ini terjadi. Dulu mah belum pernah,” ucapnya.

Salah seorang lainnya, Aas (41) mengatakan, banjir bandang juga menerjang rumahnya pada Sabtu (27/11). Alhasil, ia bersama suami, anak, dan orang tuanya memilih mengungsi di GOR Damanhuri.

“Saya ke pengungsian baru tadi pagi. Semalam sibuk bersihin rumah. Mau balik ke rumah masih trauma, apalagi katanya rentan longsor. Tanahnya sudah retak,” katanya.

Ia berharap, pemerintah dapat melakukan penanganan pascabanjir bandang dengan cepat. Sebab, ia khawatir anaknya yang masih balita akan mudah terserang penyakit apabila terlalu lama tinggal di pengungsian.

“Makan sih di sini sudah ada. Tapi baju sama selimut buat anak-anak belum. Kasihan kan anak-anak,” ujarnya.

Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 102 orang yang mengungsi di GOR Damanhuri. Dari 102 orang, sebanyak 36 orang di antaranya adalah anak-anak.

Petugas kesehatan Puskesmas Karangtengah, Atep Tajul Arifin, mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para pengungsi. Mayoritas pengungsi mengalami pusing dan trauma.

Ia menyebutkan, pengungsi yang masih balita juga mulai terserang penyakit. “Tadi ada bayi yang mengalami demam tinggi. Kita sudah bawa ke puskesmas, dan dirujuk ke rumah sakit,” katanya.

Menurut Atep, pihaknya akan terus memantau kondisi pengungsi di lokasi pengungsian. Pihaknya juga telah menyediakan stok obat-obatan untuk diberikan kepada pengungsi apabila diperlukan.(*/Da)

SUKABUMI – Bencana banjir dan longsor menerjang kawasan selatan Kabupaten Sukabumi, Sabtu (27/11/2021) malam. Dampaknya kejadian tersebut menghambat akses masuk ke dalam kawasan Geopark Ciletuh.

”Pada Sabtu (27/11) sekita pukul 23.09 WIB terjadi banjir di beberapa titik di Kecamatan Ciemas,” ujar Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Sandra Fitria kepada wartawan, Minggu (28/11/2021). Banjir tersebut terjadi di Kampung Cirangkong dan Kampung Pangrerekan Desa Ciwaru.

Selain itu menerjang Kampung Citamiang Kedusunan Ciawet, Kampung Bantarpanjang, Kampung Nyalindung dan Kampung Mekarsari, semuanya di Desa Mandrajaya. ”Bencana akibat hujan deras yang mengguyur mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa titik sesuai lokasi kejadian,” kata Sandra.

Sabtu malam hujan masih turun deras, petugasnya akibatnya belum bisa terjun ke lapangan. Mereka siaga di posko bencana Kecamatan Ciemas.

Selain banjir di Kecamatan Ciemas juga terjadi longsor di tiga titik berbeda. Longsor itu di Jalan Puncak Gebang akses jalan provinsi Desa Girimukti, dan longsor turunan Jalan Cimarinjung RT 02 RW 04 akses jalan provinsi Desa Ciemas.

Banjir mengakibatkan jembatan terbawa arus Sungai Cikalong yg menghubungkan Kampung Ciuyuhan RT 02 RW 09 Desa Tamanjaya dengan Kampung Purba RT 02 RW 03 Desa Mekarsakti. Akses jalan provinsi jalur wisata geopark yang menghubungkan Kecamatan Simpenan dan Ciemas longsor sehingga tidak bisa dilalaui kendaraan baik roda dua dan empat.

Saat ini ungkap Sandra, alat berat menuju lokasi kejadi dari URC Bina marga Provinsi Jabar. Di tempat lain bencana banjir juga menerjang Kecamatan Sagaranten pada Sabtu malam.

Banjir tepatnya terjadi di Kampung Cilimus RT 07 RW 04 Desa Curugluhur, Kecamatan Sagaranten. Di mana hujan deras yang cukup lama dan mengakibat kan air sungai Cikaso naik ke ruas jalan sehingga kendaraan roda dua dan empat tidak bisa lewat dan arus lalulintas terganggu.

Di samping itu tanaman pertanian yakni sawah terendam sekitar 5 hektare. Sementara warga yang lewat naik perahu karet.(*/Ya)

GARUT – Banjir bandang akibat luapan sungai menerjang dua kecamatan di Kabupaten Garut, Sabtu (27/11). Sejumlah rumah warga di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah terdampak banjir bandang tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Daris Hilman, membenarkan kejadian bencana tersebut. Menurut dia, saat ini BPBD Kabupaten Garut masih melakukan pendataan.

“Benar laporannya terjadi banjir bandang di Sukawening dan Karangtengah. Kami tim dari BPBD sudah berangmat untuk melakukan assessment terkait kerusakan akibat bencana itu,” kata dia saat dikonfirmasi , Sabtu sore.

Ia mengatakan, berdasarkan laporan awal, setidaknya terdapat tujuh rumah terdampak langsung banjir tersebut. Satu rumah di antaranya terbawa banjir bandang. Namun, diperkirakan total rumah yang terdampak melebihi data itu.

Daris menambahkan, BPBD juga masih melakukan pendataan terkait jumlah jiwa terdampak banjir bandang itu. Namun, pihaknya sudah membawa kebutuhan logistik, seperti makanan, untuk keadaan darurat. “Setidaknya untuk malam ini terpenuhi kebutuhannya. Kami masih akan lakukan assessment untuk merencanakan besok akan seperti apa,” ujar dia.

Daris menyebutkan, berdasarkan laporan awal, tak ada korban jiwa akibat banjir bandang itu. “Mudah-mudahan gak ada korban jiwa,”ungkapnya.(*/Da)

SURABAYA – Perwakilan serikat pekerja mengusulkan upah minimum kota (UMK) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, naik dari Rp4,3 juta menjadi Rp4,7 juta per bulan pada 2022. Perwakilan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Surabaya menyampaikan usul kenaikan UMK tersebut kepada Wali Kota Surabaya pada Jumat (26/11) kemarin.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Achmad Zaini mengatakan, dalam pertemuan itu, SPSI Surabaya mengusulkan upah pekerja perusahaan terbuka naik lima persen, upah pekerja perusahaan besar dengan modal dari dalam negeri naik 7,5 persen, dan upah pekerja perusahaan besar dengan modal asing naik sembilan persen dari UMK tahun ini.

Sedangkan upah pekerja sektor usaha mikro, kecil, dan menengah diusulkan disesuaikan dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

“Itu usulan dari teman-teman dewan pengupahan serikat pekerja. Kewenangan UMK sepenuhnya ada di gubernur, kewenangan wali kota/bupati sekadar mengusulkan dan merekomendasikan,” kata Zaini di Surabaya, Sabtu (27/11).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, Asosiasi Pengusaha Indonesia Surabaya mengusulkan UMK 2022 nilainya sekitar Rp4,3 juta per bulan. Sedangkan, SPSI Surabaya, menurut dia, mengusulkan penetapan upah bulanan sekitar Rp4,3 juta untuk pekerja perusahaan lokal, sekitar Rp4,6 juta untuk pekerja perusahaan terbuka, dan sekitar Rp4,7 juta untuk pekerja perusahaan dengan modal asing. “Insya Allah segera kami kirim usulan ke Gubernur Jatim,” katanya.(*/Gi)