Berita Daerah

JAKARTA – Ruas tol Bakauheni-Palembang diperkirakan akan dapat dilalui lebaran tahun 2019 ini .

Dengan beroperasinya tol ini nantinya akan mampu memangkas perjalanan dari 12 jam menjadi 5 jam.

“Tol Trans Sumatera jalur Bakauheni-Palembang InsyaAllah rampung tahun ini, bisa dilalui lebaran tahun ini. Yang tadinya 12 jam, jadi 5 jam saja, sangat singkat,” kata Direktur Utama PT Hutama Karya, Bintang Perbowo dalam seminar BUMN sektor infrastruktur di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Dia menjelaskan, Tol Trans Sumatera memiliki panjang sekitar 2.700 kilometer membutuhkan investasi yang besar, yaitu sekitar Rp250 triliun. Bintang juga menyampaikan ada beberapa ruas tol yang sudah beroperasi.

“Ruas yang sudah dibangun dan beroperasi yaitu Medan-Binjai 17 km, tapi masih ada yang belum rampung. Palembang-Indralaya 22 km sudah, kemudian Bakauheni-Terbanggi Besar 140 km juga sudah, tapi belum berbayar,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk I Gusti Ngurah Putra menargetkan dua ruas tol yang tengah digarapnya bisa digunakan saat Lebaran 2019. Salah satunya Terbangi Besar hingga Palembang yang diharapkan bisa selesai Juni 2019.

“2019 itu satu target nasional paket Hutama Karya dari Terbangi Besar sampai ke Palembang sepanjang 185 km diminta selesai juni. Tetapi pemerintah mengkehendaki tol akan dipakai masyarakat saat Lebaran. Kalaupun enggak 100 persen, kami akan coba fungsional.
Mungkin akan jauh lebih bagus kondisinya dari Trans Jawa,”katanya di Jakarta,(4/1).(*/Kris)

LAMPUNG – Belasan ribu warga Lampung Utara dari berbagai kalangan ikut meramaikan acara Millennial Road Safely Festival yang diadakan Polres Lampung Utara di halaman parkir Stadion Sukung, Minggu (17/2/19) .

Kegiatan yang diawali dengan jalan sehat dibuka langsung oleh Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, didampingi Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K Dandim 0412 letkol inf.

Krisna Pribudi, Sekda Sofiyan, Ketua DPRD Rahmat Hartono, Kakimal Letkol Laut Junaidi, dan perwakilan Kejari Lampung Renaldo ramadhan.

“Saya atas nama Polres Lampung Utara mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda dan seluruh masyarakat Lampung Utara yang sudah mensukseskan acara ini dimana target awal kita hanya hanya 3.500 peserta dan yang datang mencapai 11.000 peserta,” ujar Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K

Kapolres menghimbau kepada kaum millennial untuk tertib berlalulintas dan menjadi pelopor berlalulintas yang baik.

“Kegiatan ini tidak hanya untuk menekan angka kecelakaan bagi kaum millennial tetapi juga untuk meningkatkan ekonomi Kreatif yang ada di Lampung Utara” kata AKBP Budiman.

Sementara Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara menyampaikan apresiasi kepada Polres Lampung Utara dengan diselenggarakannya kegiatan Millennial Road Safety Festival.

Menurut dia, kegiatan tidak hanya penting menjaga keselamatan berlalu lintas. Namun gerakan ini juga diharapkannya bisa menekan angka kecelakaan.

“Patuhi aturan dalam berlalu lintas. Saya berharap kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan karena sangat perlu bagi kaum millennial,” tandasnya. (*/Kris)

MALANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang segera melengkapi rambu-rambu lalu lintas menuju kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi menyampaikan, anggaran yang telah disiapkan berkisar antara Rp 200 juta sampai Rp 300 juta. Selain rambu, paku jalan juga termasuk dalam fokus Dishub pada jalur menuju TNBTS.

“Anggaran yang ada di kami tahun ini. Akan kami manfaatkan untuk Bromo Tengger Semeru. Kenapa Bromo Tengger Semeru? Karena klasifikasinya wisatanya di urutan tiga se-Indonesia,” jelas Lutfi, Sabtu (16/2/2019).

Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang ini menjelaskan, jalur menuju Bromo bisa dibilang cukup rawan. Terlebih saat memasuki musim hujan, banyak tebing yang berpotensi longsor.

“Lokasi kanan kiri banyak jalan-jalan sayap yang sangat membahayakan. Kita juga akan pasang paku jalan. Jadi pengguna jalan bisa tahu mereka sudah melewatkan median jalan atau tidak,” tuturnya.

Lutfi melanjutkan, ada setidaknya empat jenis rambu yang biasa dipasang Dishub. Keempatnya adalah rambu penunjuk jalan, imbauan, peringatan dan informasi.

Selain melengkapi rambu menuju Bromo, Dishub juga berencana memasang sejumlah rambu untuk exit tol di wilayahnya. Namun, hal itu belum dilakukan dalam waktu dekat.

“Kalau tol masih belum, anggarannya belum ada untuk tahun ini. Mau kita pasang sepanjang mulai Lawang, Singosari, Pakis. Pokok exit-exit tol yang memungkinkan untuk kita manfaatkan ke jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan, kami akan gunakan rambu yang sifatnya sementara tapi tahan lama.
Dan itu bisa dipindah-pindah sewaktu-waktu kita butuhkan di tempat lain,” pungkasnya.(*/Gio)

BANDUNG – Komandan Satuan Tugas (Satgas) Citarum yang juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah mempertimbangkan opsi pemberian sanksi sosial bagi para pelaku yang terbukti mencemari Sungai Citarum.

Sanksi sosial dipertimbangkan karena dinilai bisa lebih memberikan efek jera ketimbang hukuman pidana sekalipun. Salah satu contoh hukuman sosial tersebut, yakni mempublikasikan pelaku pencemaran di media massa atau media sosial (medsos).

Hukuman sosial juga dapat berupa imbauan agar masyarakat tidak membeli produk yang dihasilkan oleh industri yang terbukti mencemari sungai terpanjang di Jabar itu.

“Kalau dilihat dari pengalaman mengelola pembangunan, ada kalanya hukuman sosial bikin lebih jera juga,” ungkap Ridwan Kamil seusai Lokakarya Penguatan Koordinasi Penegakan Hukum di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di El Royale Hotel, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jumat (15/2/19).

“Salah satu contoh hukuman sosial adalah mempublikasikan mereka-mereka yang mencemari lingkungan, sehingga masyarakat jadi tahu menghukum dengan cara sosial atau tidak membeli produknya dan sebagainya sebagai peringatan,” sambung Ridwan Kamil.

Oleh karenanya, Gubernur yang akrab disapa Emil itu mengaku, tengah mengkaji pola sanksi sosial tersebut. Sanksi sosial, kata Emil, juga pernah dia terapkan saat memimpin Kota Bandung dan hasilnya cukup membuat para pelanggar aturan jera.

“Polanya sedang dikaji karena pernah kami lakukan di Kota Bandung, seperti memasangi spanduk di restoran-restoran yang tidak bayar pajak. Ketika dibegitukan malah bayar pajak, tapi kalau diancam pasal-pasal malah suka nantang dan suka tidak taat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Emil juga mengatakan, pihaknya akan menggelar Expo Citarum di Soreang, Kabupaten Bandung, 19 Februari 2019 mendatang. Expo Citarum akan menghadirkan pameran berbagai komunitas hingga perusahaan yang sudah berkiprah membenahi Sungai Citarum.

“Ini (Expo Citarum) menjadi semacam daftar ulang semua yang cinta Citarum. Karena sekarang banyak sekali (organisiasi/kelompok/perusahaan) dan kita tidak bisa petakan, nanti petanya dimulai di tanggal 19 (Februari 2019),” terang Emil.

Selain pameran, akan digelar pula seminar dan diskusi. Dalam Expo Citarum, akan dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerja sama dalam membenahi Sungai Citarum dan buku rencana aksi.(*/Hend)

SURABAYA – Model dan selebgram cantik Chindy Suciatma diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Unit 5 Cyber Crime Direskrimsus Polda Jawa Timur, terkait dugaan kasus prostitusi online yang melibatkan artis dan model majalah dewasa, Jumat (15/2/2019).

Chindy datang bersama temannya langsung masuk di ruang Cyber Crime Polda Jawa Timur sejak Jumat siang. Namun hingga Jumat petang pemeriksaan terhadap artis tersebut belum selesai .

Dia menggenakan baju abu-abu dan celana leging hitam selebgram dan model cantik tersebut selalu menutupi wajahnya. Dia diperiksa oleh penyidik wanita di Ruang Cyber Crime, polisi memeriksanya sebagai saksi untuk mengkonfrontasi dengan para mucikari.

“Pemeriksaan dilakukan untuk melihat sejauh mana apakah ada keterlibatannya dalam kasus prostitusi online yang melibatkan artis dan ratusan model majalah dewasa,” kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera, Jumat (15/2/2019).

Hingga saat ini, kata dia, polisi telah memeriksa enam model serta artis dan akan terus mengembangkan penyidikan kasus prostitusi online sehingga dapat membongkar lagi publik figur yang diduga terlibat jaringan prostitusi online.(*/Gio)

LEBAK – Masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten menolak bantuan dana desa sebesar Rp 2,5 miliar yang dikucurkan pemerintah.

Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastuktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah itu.

“Penolakan itu, karena pembangunan dikhawatirkan merusak kelestarian adat,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pemkab Lebak Rusito, di Rangkasbitung, Kamis, 14 Februari 2019, seperti di lansir Kantor Berita Antara.

Pengalokasian bantuan dana desa tahun 2019 untuk masyarakat Baduy sebesar Rp 2,5 miliar ditolak berdasarkan keputusan adat mereka.

Pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak dengan penolakan warga Baduy untuk menerima bantuan dana desa tersebut. Pihaknya sangat menghormati dan menghargai keputusan adat warga Baduy.

Saat ini, dana desa itu masuk ke anggaran kas daerah dan tidak bisa dikembalikan ke pemerintah pusat.

Kemungkinan dana desa masyarakat adat Baduy dapat digunakan untuk pengalokasian tahun 2020 bagi desa lain. “Kami sangat menghargai dan menghormati penolakan masyarakat Baduy itu,” kata Rusito.

Ia mengatakan, masyarakat adat Baduy mengkhawatirkan jika menerima dana desa untuk pembangunan infrastuktur, nilai-nilai budaya dan adat mereka akan tergusur dan hilang.

Sebab, permukiman adat Baduy seperti di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar menolak kehidupan modern, termasuk pembangunan jalan, penerangan listrik dan alat-alat elektronik.

Masyarakat Baduy harus patuh dan taat terhadap adat leluhurnya, sehingga keberatan jika permukiman adat itu mendapat bantuan dana desa.

Pembangunan infrastuktur yang dikhawatirkan masyarakat Baduy ke depan adalah, terhubung jalan-jalan batu dan aspal di kawasan permukiman mereka.

Apabila, kondisi jalan itu baik dipastikan masuk kendaraan roda dua hingga roda empat dapat mudah mengakses kawasan adat mereka. Hal inilah yang mendasari keputusan masyarakat adat Baduy menolak bantuan dana desa tersebut.

“Saya kira warga Baduy menerima bantuan dana desa cukup besar dibandingkan dengan desa lain, karena masuk kategori desa tertinggal,” ungkap Rusito.

Sementara itu, Saija, pemuka adat juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar mengatakan bantuan dana desa tahun 2019 ini ditolak berdasarkan keputusan adat.

Padahal, sebelumnya masyarakat Baduy menerima bantuan dana desa untuk pembangunan infrastuktur.

“Kami menolak bantuan dana desa karena khawatir hal itu merusak pelestarian adat dan budaya warga di sini,” katanya.(*/Dul)

LAMPUNG – Memanfaatkan keteledoran dari pemilik akun Facebook yang masih login di HP milik pelaku, GE (21) warga Indraloka I, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat memposting gambar tugu pengantin yang disertai status penghinaan terhadap suku Lampung.

Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi, Rabu (13/2/2019) siang menjelaskan ujaran kebencian tersebut di posting oleh pelaku di akun FB Hury Caak Ciliek Owye pada hari Kamis (11/10/2018), sekira pukul 11.53 WIB .

Ternyata akun tersebut milik Sahuri teman dekat pelaku.

Pengakuan tersangka, dia sengaja menyebarkan ujaran kebencian di medsos, karena dendam secara pribadi kepada Sahuri sang pemilik akun Facebook yang semula teman dekatnya.

“Pelaku ditangkap oleh Satreskrim tadi sekira pukul 04.00 WIB, saat turun di loket dari Bus Lorena, di Pasar Unit 2, Tulang Bawang,” jelas Kapolres.

“Saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat agar tidak menjadi penyebar berita hoaks,” terang Kapolres.

Pelaku dijerat dengan tiga pasal berlapis yaitu Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sub Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Dikriminasi dan Etnis Sub Pasal 156 KUHP. (*/Hend)

INDRAMAYU – Perjuangan memekarkan Indramayu, Jawa Barat menjadi dua kabupaten sudah mendekati kenyataan. Hal itu ditandai dengan adanya persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu dan DPRD Indramayu terhadap rencana pemekaran tersebut.

Hasil pembahasan dalam beberapa kali persidangan DPRD Indramayu yang diadakan awal tahun 2019 disampaikan kepada Provinsi Jabar untuk bahan pembahasan lebih lanjut terhadap pemekaran Indramayu menjadi dua kabupaten yaitu; Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Indramayu Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memprogramkan tiap tahun memekarkan 4 kabupaten. Untuk tahun 2019 ini calonnya ada 5 kabupaten, yaitu; Bogor, Bekasi, Cianjur, Garut dan Indramayu.

Panitia Pemekaran Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB) optimis pembentukan Kabupaten Indramayu Barat akan menjadi nominasi Pemprov Jawa Barat. Karena unggulan dari perjuangan pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (Inbar) itu adalah adanya kebersamaan antara PPKIB denga Pemkab Indramayu sebagai Kabupaten Induk.

Salah seorang aktivis PPKIB Edi Kanedi mengingatkan mayarakat agar sabar menunggu terwujudnya Kabupaten Inbar. Selain bersabar, masyarakat juga harus hati-hati.

Sebab saat ini ada oknum yang mengaku-ngaku Pengurus PPKIB mendatangi warga meminta sejumlah uang seraya menjanjikan akan mengangkat pada suatu jabatan pegawai di Kabupaten Inbar.

Menurutnya aksi itu jelas merupakan penipuan dengan iming-iming jabatan atau pegawai. Sudah ada beberapa korban yang tertipu dan sudah melaporkan kepada Pengurus PPKIB yang sah di bawah kepemimpinan Ketua Sukamto, SH.

“Karena itu saya mengimbau masyarakat untuk tidak tergoda rayuan atau janji-janji muluk oknum tersebut. Kalau masyarakat ada yang didatangi oleh oknum itu jangan tinggal diam, tetapi segera melaporkannya ke PPKIB,” tegas Edi Kanedi. (*/Dang)

SEMARANG – Pembangunan jalan tol Trans Jawa ternyata juga membawa dampak kurang menguntungkan bagi pengusaha rumah makan di Jalur Pantura Jawa di daerah Jawa Tengah.

Pemilik rumah makan mengeluhkan omset yang turun dratis sejak jalan bebas hambatan itu dibuka . Bahkan beberapa pemilik rumah makan mengaku nyaris bangkrut karena sepi pengunjung dan tidak mampu lagi nembayar karyawan.

Joko, pemilik warung makan di Jalur Pantura Gringsing Kabupaten Batang, Jawa-Tengah mengaku prihatin sejak jalan tol dibuka .

“Bagaimana tidak prihatin mas karena usaha warung makan ini sekarang sepi sejak jalan tol dibuka, akunya . Padahal sebelumnya setiap hari usaha warung makan yang dikelola Joko ini rata-rata dikunjungi 100 orang .

“Sekarang ini boro-boro 100 orang mas , dikunjungi 1 orang saja rasanys sudah sulit , sambung Joko yang mengaku bingung beralih usaha demi menghidupi keluarganya . Betul sejak tol dibuka omset warung makan saya turun dratis,” tambah Joko .

Joko juga mengaku bila sebelumnya memiliki 14 karyawan sekarang tinggal satu orang . Joko bahkan menambahkan untuk membayar gaji satu karyawan ini saja dirasa cukup berat karena seringjali dalam sehari sama sekali tidak ada masukan .

Keluhan senada juga diungkapkan Arif Munandar, pemilik rumah makan “Buyung” di Jalur Pantura Batang . Menurut dia , omset rumah makan yang dikelolanya turun dratis .

Disebutkan , sebelum tol trans jawa dibuka omset rumah makannya rata-rata Rp 2,5 juta perharinya .” Sekarang ini omsetnya hanya a tara 1 – 1,5 juta setiap harinya .

Arif mengutarakan kegundahannya karena pengunjung rumah makan yang dikelolanya saat ini didominasi pengendara sepeda motor dan sopir truk .” Padahal omset kami dulu besar karena banyak dikunjungi para pengendara mobil pribadi dan penumpang bus .

Sejak tol Trans Jawa dibuka , mobil- mobil pribadi dan bus pada memilih lewat jalan bebas hambatan itu . Ya mas , sejak jalan tol dikebut , usaha kami terancam bangkrut ,” keluhnya. (*/D Tom) .

LAMPUNG – Tempat wisata pantai di seluruh Lampung nyaris sepi pengunjung sejak pasca terjadinya tsunami Selat Sunda, pada 22 Desember 2018 lalu.

Beberapa lokasi wisata yang tidak terkena tsunami di wilayah Pesawaran hanya dikunjungi beberapa wisatawan dengan menggunakan hanya enam mobil.

Salah satu penyewa perahu Jamsari (30) warga Ketapang, Pesawaran yang biasa menyeberangkan wisatawan dari dermaga Ketapang ke Pulau Pahawang yang dikenal indah lautnya hanya dikunjungi beberapa wisatawan yang ingin menyelam yang ditemui Sabtu (09/02/2019) siang.

“Sejak Natal, Tahun Baru dan sampai hari ini lima mobil yang parkir di pelabuhan. Mereka hanya berapa orang yang menyeberang. Kalau dulu sebelum tsunami ratusan orang yang menyeberang sehingga kami banyak dapat rezeki. Kalau sekarang yang penting bisa cukup buat makan saja uda syukur,” ujar Jamsari.

Pantai Duta Wisata, Pantai Queen Artha yang masuk wilayah Bandarlampung lalu Pantai Mutun, Pantai Ringgung, dan Pantai Kelapa Rapet, Kabupaten Pesawaran,

Penyeberangan kapal menuju ke Pulau Pahawang hanya dua kapal yang berangkat yang biasanya diserbu wisatawan baik domestik maupun luar lampung pada hari libur terlihat hanya 3 kendaraan mobil saja yang masih mau menikmati keindahan pantai.

Padahal sebelum tsunami pantai ini favorit dikunjungi wisatawan sampai mengalami kemacetan sebelum pergantian tahun. Saat ini sepi pengunjung wisatawan lebih memilh tempat wisata yang jauh dari pantai.

Pasca tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 yang menerjang Provinsi Lampung, berdampak pada wisata di wilayah pesisir pantai sepanjang kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Rajabasa hingga ke Kabupaten Pesawaran sepi pengunjung dan membuat pengusaha wisata pantai berpikir dua kali untuk kembali membangun lokasi wisata.

Wisata pesisir pantai lumpuh total dengan tersapunya lokasi wisata, bahkan ada beberapa tempat wisata rata dengan tanah.

Untuk lokasi wisata di kabupaten Lampung Selatan yang hancur yakni di Pantai Maja, pantai Batu Kapal, Pantai Canti, Banding Resort, Cottage Alau Alau dan Pantai Wartawan.

Salah satu tempat wisata yang hancur yakni Alau Alau Resort Hotel terletak di Pantai Laguna di Kalianda yang menawarkan pemandangan Selat Sunda. (*/Hend)