nusantara

CIANJUR – Pemkab Cianjur membatalkan keputusan direksi RSUD Pagelaran Cianjur soal pemberhentian ratusan pekerja dengan alasan perampingan. Langkah Pemkab Cianjur ini guna mencegah polemik berkepanjangan.

Pemberhentian secara sepihak tersebut dinilai Plt Bupati Cianjur Herman Suherman tak berkeadilan karena dilakukan tidak dengan mekanisme yang seharusnya ditempuh oleh pihak manajemen. “Saya panggil direktur RSUD Pagelaran, ini ada tahapan yang tidak diikuti. Saya meminta, kalau pun memang ingin ada perampingan pegawai di RSUD Pagelaran, harus ada kajian tim. Soal pemberhentian itu saya batalkan,” kata Herman didampingi Juru Bicara Pemkab Cianjur Gagan Rusganda di Gedung Negara Pendopo Cianjur, Jawa Barat, Selasa (5/3/2019).

Herman mengakui adanya persoalan di tubuh rumah sakit plat merah tersebut. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan jumlah pegawai yang ada saat ini yang kemudian berimbas pada persoalan kala penggajian pegawai.

“Saya dengar informasi, pegawai yang kemarin diberhentikan setuju dengan adanya tim pengkajian pemberhentian pegawai dengan tujuan perampingan atau efisiensi. Hanya mekanismenya (efisiensi) harus sesuai aturan melibatkan tim yang independen,” ujar Herman.

Test ulang akan dilakukan secepatnya. Herman berharap proses tes itu melibatkan tim yang independen serta tidak melibatkan kalangan internal rumah sakit tersebut. Hasilnya nanti pegawai yang lulus tes benar-benar yang berkompeten melayani masyarakat.

“Nantinya mereka yang lulus test harus benar-benar pegawai yang berkompeten melayani masyarakat, profesional, mengabdi ke masyarakat. Saya tidak mau dengar ada istilah titipan, makanya tim efisiensi ini harus yang bebas intervensi dari pihak manapun,” tutur Herman.

Sebelumnya, RSUD Pagelaran Cianjur memberhentikan ratusan tenaga honorer medis dan non medis. Pemberhentian secara sepihak itu itu disebut dalam rangka rasionalisasi.

Informasi tentang pemberhentian kerja tersebut ramai dibahas akun instagram visit_cianjur pada Sabtu (23/2). Akun itu membahas soal pemberhentian 200 karyawan secara sepihak tanpa pesangon dan tanpa gaji.

“Sudah ramai info (pemberhentian) katanya pada Senin (18/2) lalu, akhirnya surat pemberhentian baru benar-benar dibagikan pada Jumat (22/2) kemarin. Isi dalam amplop uang gaji dan surat pemberhentian,” kata Abuy, sumber yang meminta namanya disamarkan kepada wartawan.(*/Yan)

SUKABUMI – Begitu mudahnya orang asing di negri ini mendapatkan KTP karena para oknum tidak memikirkan efek yang akan timbul nanti .

Sebanyak 111 warga negara asing (WNA) di Cianjur, Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat memiliki KTP WNA atau Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap). Hal itu dinilai tak menyalahi aturan karena sesuai UU Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan pasal 63 ayat (1).

Dari catatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, sebanyak 40 WNA tinggal di Kabupaten Sukabumi, 16 orang di Kota Sukabumi dan 55 orang di Kabupaten Cianjur.

Rinciannya, WNA asal Tiongkok sebanyak 28 orang, Korea Selatan 16 orang, Australia 7 orang, Pakistan 6 orang, Singapura 5 orang, Yaman 5 orang, Arab Saudi 5 orang dan Kuwait 2 orang.

Sisanya WNA berasal dari Tunisia, Bangladesh, Kanada, Brazil, Kamerun, Belanda, India, Britania Raya, Malaysia, Amerika Serikat, Turki, Taiwan, dan lain negara lainnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Nurudin menjelaskan para WNA memiliki KTP WNA itu memang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Mereka (WNA) mendapatkan Kitap memiliki sejumlah kondisi. Seperti ikut suami atau istri, melakukan pekerjaan, karena menanam modal atau aktivitas lainnya yang legal, atau ada anak yang ikut dengan orang tuanya,” paparnya, (26/2/2019).

Dijelaskannya, dalam aturan itu disebutkan WNA yang memiliki izin tinggal tetap, wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan izin. Instansi Disdukcapil di daerah menerbitkan KK dan KTP.

“Dokumen kependudukan untuk WNA ini berbeda dengan WNI. Dalam kolom kewarganegaraan disebutkan warga dari negara mana WNA tersebut berasal. Mereka tidak berhak ikut dalam pemilu,” tegasnya. Berdasarkan aturan, kata Nurudin, WNA maksimal bisa tinggal paling lama lima tahun dan bisa diperpanjang.

Komisioner KPU Kota Sukabumi Divisi Teknis, Agung Dugaswara menuturkan, terkait WNA yang mendapatkan KTP elektronik, dasar hukumnya jelas. Akan tetapi, syarat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu salah satunya harus berstatus sebagai WNI sebagaimana tertera dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 198. “Namun WNA tidak memiliki hak pilih,” tandasnya. (*/Yan)

SUKABUMI – Kejadian puting beliung di Cibadak, Sukabumi pada Jumat siang (22/2/2019), berdampak kepada operasional SPBU Pertamina di Jl Raya Kadupugar.

SPBU tersebut mengalami kerusakan pada area sekitar kanopi sebagai imbas angin puting beliung, sehingga demi keamanan masyarakat dan sesuai standar keselamatan HSSE untuk sementara SPBU tersebut tidak beroperasi.

Namun demikian, Pertamina memastikan kejadian tersebut tidak mempengaruhi pendistribusian dan ketersediaan BBM bagi masyarakat di wilayah Cibadak, Sukabumi. Sebagai alternatif, masyarakat bisa mendapatkan layanan BBM dari 2 (dua) SPBU lain di wilayah Cibadak yakni SPBU 34.433.02 dan SPBU 34.433.07 yang keduanya berada di Jl Raya Cibadak.

“Kami memastikan stok BBM di wilayah Cibadak aman. Saat ini, 2 dari 3 SPBU di kawasan tersebut beroperasi normal. Sementara, satu SPBU mengalami kerusakan sehingga operasionalnya dihentikan sementara,” jelas Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR III Dewi Sri Utami.

Dewi menambahkan, perbaikan kanopi SPBU 34.433.01 di Jl Raya Kadupugar, yang rusak menjadi prioritas dan akan dilakukan setelah cuaca membaik. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai layanan dan produk Pertamina, dapat menghubungi Pertamina Call Center 135.(*/Yan)

KUNINGAN – Bupati Kuningan Acep Purnama diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat. Pemeriksan dilakukan terkait video viral pidato Acep yang mengutuk Kepala Desa jika tak memilih Capres petahana, Joko Widodo.

“Total ada 7 pertanyaan yang ditanyakan ke saya,” kata Acep di kantor Bawaslu Kuningan, Jawa Barat, Rabu (20/2/2019).

Acep menjelaskan dalam pidato di video yang viral itu membahasa soal dana desa hadapan relawan Jokowi-Ma’ruf Amin yang tergabung dalam Tim Akar Rumput-Kabupaten Kuningan. Acep mengutuk kepala desa (Kades) yang tak mendukung Jokowi karena menilai apa yang dilakukan Jokowi membangun desa perlu diperjuangkan kembali.

“Itu bukan materi. Tapi itu semangat dari saya,” ucapnya.

Komisioner Bawaslu Kuningan Abdul Jalil Hermawan mengatakan pemanggilan Acep untuk menindaklanjuti laporan-laporan soal dugaan pelanggaran kampanye. Acep ditanyai soal kehadiran di acara tersebut sampai ucapan kontroversialnya.

“Kami bertanya tentang konten yang beredar. Sebagai apa hadir di acara itu, siapa yang mengundang. Jadi ini belum selesai, kita akan kaji. Kita belum bisa memastikan dugaan pelanggarannya,” kata Jalil.

Dalam video yang beredar di media sosial Twitter itu, Bupati Kuningan Acep Purnama terlihat tengah berdiri sambil berpidato di sebuah mimbar. Namun, tak jelas lokasi dan waktunya.

Acep kemudian menyinggung peran Jokowi yang ‘nyawer’ desa seluruh Indonesia dengan Dana Desa sambil mencampur adukkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Video itu diunggah oleh akun @laskar_minang hari ini, Minggu (17/2) pukul 09.21 WIB.

“Jokowi nyawer ke desa-desa, sehingga desa bisa dibangun, kepala desa bisa diangkat harkat, martabat, dan derajatnya karena berhasil memimpin di desanya. Makanya sampaikan kepada kepala desa dan perangkat desanya, kalau ada yang tidak mendukung Jokowi berarti laknat,” kata Acep dalam video itu.(*/Dang)

LAMPUNG – Belasan ribu warga Lampung Utara dari berbagai kalangan ikut meramaikan acara Millennial Road Safely Festival yang diadakan Polres Lampung Utara di halaman parkir Stadion Sukung, Minggu (17/2/19) .

Kegiatan yang diawali dengan jalan sehat dibuka langsung oleh Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, didampingi Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K Dandim 0412 letkol inf.

Krisna Pribudi, Sekda Sofiyan, Ketua DPRD Rahmat Hartono, Kakimal Letkol Laut Junaidi, dan perwakilan Kejari Lampung Renaldo ramadhan.

“Saya atas nama Polres Lampung Utara mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda dan seluruh masyarakat Lampung Utara yang sudah mensukseskan acara ini dimana target awal kita hanya hanya 3.500 peserta dan yang datang mencapai 11.000 peserta,” ujar Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K

Kapolres menghimbau kepada kaum millennial untuk tertib berlalulintas dan menjadi pelopor berlalulintas yang baik.

“Kegiatan ini tidak hanya untuk menekan angka kecelakaan bagi kaum millennial tetapi juga untuk meningkatkan ekonomi Kreatif yang ada di Lampung Utara” kata AKBP Budiman.

Sementara Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara menyampaikan apresiasi kepada Polres Lampung Utara dengan diselenggarakannya kegiatan Millennial Road Safety Festival.

Menurut dia, kegiatan tidak hanya penting menjaga keselamatan berlalu lintas. Namun gerakan ini juga diharapkannya bisa menekan angka kecelakaan.

“Patuhi aturan dalam berlalu lintas. Saya berharap kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan karena sangat perlu bagi kaum millennial,” tandasnya. (*/Kris)

MALANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang segera melengkapi rambu-rambu lalu lintas menuju kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi menyampaikan, anggaran yang telah disiapkan berkisar antara Rp 200 juta sampai Rp 300 juta. Selain rambu, paku jalan juga termasuk dalam fokus Dishub pada jalur menuju TNBTS.

“Anggaran yang ada di kami tahun ini. Akan kami manfaatkan untuk Bromo Tengger Semeru. Kenapa Bromo Tengger Semeru? Karena klasifikasinya wisatanya di urutan tiga se-Indonesia,” jelas Lutfi, Sabtu (16/2/2019).

Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang ini menjelaskan, jalur menuju Bromo bisa dibilang cukup rawan. Terlebih saat memasuki musim hujan, banyak tebing yang berpotensi longsor.

“Lokasi kanan kiri banyak jalan-jalan sayap yang sangat membahayakan. Kita juga akan pasang paku jalan. Jadi pengguna jalan bisa tahu mereka sudah melewatkan median jalan atau tidak,” tuturnya.

Lutfi melanjutkan, ada setidaknya empat jenis rambu yang biasa dipasang Dishub. Keempatnya adalah rambu penunjuk jalan, imbauan, peringatan dan informasi.

Selain melengkapi rambu menuju Bromo, Dishub juga berencana memasang sejumlah rambu untuk exit tol di wilayahnya. Namun, hal itu belum dilakukan dalam waktu dekat.

“Kalau tol masih belum, anggarannya belum ada untuk tahun ini. Mau kita pasang sepanjang mulai Lawang, Singosari, Pakis. Pokok exit-exit tol yang memungkinkan untuk kita manfaatkan ke jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan, kami akan gunakan rambu yang sifatnya sementara tapi tahan lama.
Dan itu bisa dipindah-pindah sewaktu-waktu kita butuhkan di tempat lain,” pungkasnya.(*/Gio)

SERANG – Penyidik Polda Banten menggeledah di RSUD dr Dradjat Prawiranegara Serang terkait kasus pungli ke korban tsunami Selat Sunda. Penggeledahan dilakukan untuk mendalami kasus yang melibatkan 3 tersangka di lingkungan rumah sakit.

6 Penyidik Ditreskrimsus Polda Banten yang melakukan penggeledahan. Mereka datang ke RSDP pukul 15.20 WIB dan langsung ke ruangan direktur.

Selang beberapa saat, didampingi oleh pegawai RSDP tim penyidik melakukan penggeledahan di ruang forensik. Beberapa kali terlihat berkas yang dibawa oleh penyidik untuk diamankan.

Salah satu pegawai mengatakan penyidik kepolisian didampingi oleh wakil direktur RSDP. Sementara, Direktur Sri Nurhayati sedang berada di luar.

“Ibu direktur sedang di luar, ini sedang dilakukan gelar (penggeledahan),” ujar petugas RSDP kepada wartawan, Serang, Banten, Rabu (9/1/2019).

Terpisah, Dirkrimsus Polda Banten Kombes Abdul Karim membenarkan penggeledahan yang dilakukan di RSDP Serang. Penggeledahan dilakukan untuk mendalami kasus pungli terhadap korban tsunami sebesar Rp 15 juta.

“Ya hari ini dilakukan penggeledahan,” kata Abdul Karim .

Pungli terhadap korban Selat Sunda menjerat 3 orang tersangka. Satu orang inisial F yang merupakan ASN di RSDP, inisial I dan B pegawai CV yang melakukan kerja sama operasi dengan rumah sakit.(*/Dul)

LAMPUNG – Pulang w‎‎arga Desa Suak, ‎Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, yang mengungsi di Posko Balai Desa Banjar Suri dan Posko SDN Banjar Suri, mulai kembali ke rumah masing-masing disebabkan tidak betah juga karena masuknya anak mulai sekolah, Kamis (3/1/2019).

“Mereka pulang ke rumahnya karena sebentar lagi anak-anak masuk sekolah. mereka juga ingin beraktivitas seperti sediakala,”kata Rojulin.

Kabidhumas Polda Lampung Kombes Sulistiyaningsih membenarkan kepulangan pengungsi yang terkena dampak tsunami. ia mengatakan kepulangan telah dikoordinasikan dengan instansi terkait mulai dari Camat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan seluruh aparatur Desa Suak.

Hasilnya, warga Desa Suak diarahkan ke Dusun Buatan, Desa Suak, sampai batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah terkait dengan siaga bencana.

“Tujuannya, selain untuk memudahkan penyaluran bantuan, petugas juga mudah untuk melakukan pemantauan dan evakuasi bila situasi yang tak di inginkan kembali terjadi,” ujarnya. (*/Kris‎)

LAMPUNG – Sebagian besar warga yang terdampak bencana tsunami di wilayah Lampung Selatan berharap segera direlokasi ke tempat yang relatif lebih aman untuk dihuni.

Saat meninjau posko pengungsian yang didirikan di lapangan tenis indoor Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Presiden Joko Widodo menerima permintaan tersebut dari warga Pulau Sebesi yang mengungsi.

“Tadi sudah saya tanyakan kepada masyarakat Sebesi. Intinya mereka juga ingin direlokasi agak naik. Sudah tidak berani lagi di bibir pantai,” kata Jokowi di lokasi pengungsian, Rabu (2/1/2019).

Di posko tersebut, kurang lebih seribuan warga dari Pulau Sebesi mendapatkan perawatan dan tempat berteduh sementara pascabencana tsunami Selat Sunda.

Sebagian besar warga meminta agar hunian mereka di lokasi saat ini direlokasi dari tempatnya semula.Hal yang sama juga disampaikan oleh sejumlah warga yang berada di Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

Desa tersebut merupakan titik kedua yang ditinjau Presiden dalam kunjungan kerjanya kali ini.

“Tadi yang di Way Muli juga sama. Ada satu-dua yang masih ingin di pinggir, tapi hampir 90 persen minta agar direlokasi ke tempat yang lebih di atas,” tuturnya.

Sebelumnya, saat meninjau desa tersebut, Presiden mengatakan bahwa penataan tata ruang terutama bagi wilayah-wilayah yang berada di sekitar garis pantai sudah mendesak untuk dilakukan.

Hal itu dilakukan untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa akibat bencana tsunami.
Tigapuluh menit berada di rumah sakit, Kepala Negara menjenguk dan sempat berdialog dengan para korban yang sedang dirawat di RSUD Dr. H. Bob Bazar SKM, Kabupaten Lampung Selatan.

Sejak terjadi bencana tsunami, rumah sakit tersebut telah memberikan pelayanan kepada lebih dari 400 pasien yang mengalami luka-luka akibat bencana tsunami. Saat ini tengah dirawat 39 korban terdampak bencana tsunami.(*/Kris)

SUKABUMI – Datangnya musim hujan membuat daerah yang berbukit menjadi rawan longsor . Ruas Jalan Pelabuhan Ratu menuju Jampangkulon, tepatnya di Kampung Cimapah RT 03/09, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi terputus setelah tertimbun material longsor.

Bencana itu terjadi Jumat (28/12/2018) sekira pukul 23.00 WIB. Hingga Sabtu (29/12/2018) jalan milik Pemprov Jabar itu masih terputus dan tengah dilakukan evakuasi material longsor.

Kasi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Eka Widiaman menuturkan ketebalan material longsor setinggi dua meter.

Material longsoran menutup sepanjang 10 meter. Jalan provinsi sendiri selebar sekitar 8 meter.

“Saat ini tengah dilakukan penanganan oleh tim gabungan dan warga sekitar serta unsur lainnya masih menggunakan alat seadanya atau secara manual. Dua alat berat dalam perjalanan ke lokasi,” jelasnya.

Pantauan di lokasi, sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi jalan tersebut tak bisa dilewati kendaraan roda dua dan empat. Namun Sabtu siang, akses roda dua sudah terbuka meskipun terlihat darurat.

Dugaan sementara, tebing setinggi lebih dari 20 meter itu longsor karena tak kuat menahan volume air hujan yang mengguyur sejak Jumat pagi hingga malam. (*/Yan)