Politik dan Keamanan

JAKARTA – Hingga Selasa sore , di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat masih sepi dari massa yang hendak melakukan unjuk rasa menolak rekapitulasi suara yang telah dirampungkan oleh KPU.

Sebelumnya, beredar informasi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno hendak mendatangi KPU untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang dinilai sarat akan kecurangan.

Dari pantauan dilapangan, hingga pukul 17.00 WIB hanya terlihat puluhan pengunjuk rasa yang mendatangi KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

Mereka pun tidak melakukan orasi, hanya berkerumun di pinggir jalan sembari berbincang satu sama lainnya. Beberapa diantaranya justru duduk di beton pembatas jalan yang dijadikan penutup jalan.

Keberadaan mereka tidak mengganggu arus lalu lintas. Meski dua jalur Jalan Imam Bonjol depan KPU RI ditutup total namun arus kendaraan di Jalan Hos. Cokroaminoto nampak lancar. Polisi Lalu Lintas nampak mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi kemacetan.

Sepinya KPU dari pengunjuk rasa karena massa memusatkan aksi di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jalan MH. Thamrin.

Kendati demikian, aparat kepolisian tetap siaga berjaga mengamankan lokasi sekitar Gedung KPU RI. Sejumlah kendaraan taktis kepolisian seperti water canon, Barracuda dan mobil pengurai massa turut di siagakan. (*/Ag)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara soal ditolaknya laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi soal dugaan kecurigan pemilu 2019.

Ketua KPU, Arief Budiman menegaskan bahwa ditolaknya laporan itu menunjukkan bahwa tidak ada kecurangan sebagaimana yang diduga tim sukses pasangan calon nomor urut 02 ini.

“Berarti enggak ada kecurangan. Selama ini, KPU mengerjakan semua tugasnya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada,” kata Arief di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Ia pun menolak berkomentar lebih jauh soal ini. Dirinya menegaskan, selama ini KPU bersikap transparan dalam setiap tahapan yang dilakukan sepanjang proses pemilu.

“Hal-hal yang dituduhkan oleh kami, sebetulnya dijelaskan secara transparan apa yang sudah dikerjakan oleh kami. Disimpulkan Bawaslu tidak ada kecurangan, ya sudah,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, BPN Prabowo-Sandi menyampaikan laporan dugaan kecurangan kepada Bawaslu. Mereka menduga adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Menyikapi laporan ini, Bawaslu melalui sidang menyatakan bahwa tidak ada dugaan kecurangan sebagaimana yang disampaikan oleh BPN Prabowo-Sandi. (*/Adyt)

JAKARTA – Sebanyak puluhan ribu personel gabungan akan disiapkan untuk mengawal kegiatan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 mendatang.

Personel gabungan ini terdiri dari satuan Polri, TNI dan juga Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta. Diketahui, pada 22 Mei nanti KPU akan mengumumkan hasil resmi Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres 2019) kemarin.

“Kita siapkan sementara 30 ribu personil TNI, Polri, dan gabungan untuk kegiatan tanggal 22 Mei. Sudah kita rencanakan kegiatan-kegiatan dan kita amankan ya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono ketika dikonfirmasi wartawan pada Minggu (19/5/2019).

Tak menutup kemungkinan pada tanggal tersebut sejumlah massa akan turun ke jalan untuk melakukan aksi. Namun disinggung apakah ada titik rawan yang telah dipetakan oleh pihak kepolisian, Argo menegaskan hal itu tidak ada.

Menurutnya, personel gabungan nantinya akan melakukan pengawalan dan pengamanan di Gedung KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Tidak ada daerah rawan. Kita siapkan pengamanan di KPU dan Bawaslu ya,” tandasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menerima kunjungan silaturahmi dari Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) yang dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Mahfud MD di Wisma Yani, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam (17/5/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud MD mengatakan bahwa tak ada hal yang mengkhawatirkan selama proses pesta demokrasi yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.

“Kami bertemu dengan Bapak Panglima TNI untuk mendengar kesiapan pengamanan atau menjaga yang baru saja melaksanakan pesta demokrasi dan semuanya baik, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Kami rasanya tenang, Alhamdulillah selalu diantisipasi oleh Bapak Panglima TNI,” kata Mahfud MD.

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa TNI dan Polri terus menjaga stabilitas keamanan nasional.

“Saya baru saja dikunjungi oleh senior-senior, yang dipimpin oleh Prof. Mahfud MD. Saya berkunjung ke daerah-daerah, bahwa situasi di daerah juga semuanya kondusif,” jelasnya.

Selanjutnya, Panglima TNI meminta agar para tokoh yang memiliki pengaruh untuk senantiasa mempersatukan kembali masyarakat yang sempat terpolarisasi akibat isu Pemilu.

“Saya temui beberapa tokoh, di antaranya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh-tokoh berpengaruh, mereka sudah cair dan tidak ada masalah,” tuturnya.

“Termasuk di Jakarta pun kami juga menginginkan para tokoh masyarakat, tokoh agama juga, bisa mencairkan situasi yang beberapa hari ini terjadi polarisasi karena terbagi dua dan beda pilihan. Tentunya setelah semuanya selesai, kita juga bisa kembali bersatu dan menjaga persatuan dan kesatuan,” ucapnya.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga menjelaskan kepada tokoh-tokoh GSK mengenai tugas-tugas TNI dan Polri dalam menjaga keamanan, tak hanya pada tanggal 22 Mei, tetapi hingga selesainya proses pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019.

Dalam pertemuan ini, hadir pula Komaruddin Hidayat, Romo Magniz Suseno, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna. (*/Ag)

JAKARTA – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan bahwa pihaknya belum berencana melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan kecurangan Pilpres 2019. Namun, mereka telah siapkan gugatan untuk Pileg 2019.

Menurut Andre, BPN Prabowo-Sandi masih akan menggunakan jalur konstitusional hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemenang. Mereka akan menempuh jalur hukum melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Saya sampaikan kami belum terpikir ke MK. Sampai saat ini saksi kami masih hadir di KPU, dalam rekapitulasi saksi kami selalu menyampaikan keberatan lalu setiap penolakan kami, kami sampaikan secara terbuka dan kami tanda tangani formulir di KPU,” kata Andre, di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).

“Masih ada yang perlu dibuka di Bawaslu. Itu pertama untuk Pilpres,” imbuh dia.

Sementara untuk Pileg, lanjut Andre, Partai Gerindra akan mengajukan gugatan ke MK. Bahkan, sudah ada tiga daerah pemilihan (dapil) yang akan diajukan yakni Dapil Jakarta 3, Dapil NTT 1 dan NTT 2, serta Dapil Madura Jawa Timur.

“Dapil-dapil yang lain masih akan kami kaji. Jadi ini menunjukkan komitmen BPN Prabowo-Sandi, selalu mengedepankan langkah-langkah konstitusional sesuai peraturan dan undang-undang,” ucap dia.

Wasekjen Gerindra ini mengatakan mereka hendak mengajukan gugatan ke MK terkait hasil Pileg karena menemukan dugaan penggelembungan suara di Jakarta yang merugikan caleg Gerindra.

“Di DKI itu 2.000 ya kalau nggak salah. Di Madura itu ada 58 ribu suara lalu termasuk di NTT kami kehilangan sekitar 2.000 suara. Sehingga caleg kami gagal di DKI, Madura, maupun di NTB. Maka kami akan membawa gugatan ini ke MK untuk Pileg,” kata Andre.

Di tempat yang sama, Pakar Hukum Konstitusional, Heru Widodo, menjelaskan jika BPN Prabowo-Sandi tidak ajukan gugatan ke MK soal Pilpres maka akan dirugikan sendiri. Karena Bawaslu tidak memiliki kekuatan hukum menganulir keputusan KPU.

Hanya melalui MK nantinya berbagai tudingan kecurangan dalam Pilpres 2019 bisa digunakan untuk membatalkan keputusan KPU jika memang terbukti ada kecurangan seperti yang dikatakan oleh BPN Prabowo-Sandi.

“Kalau itu tidak ditempuh (jalur MK) maka otomatis keputusan KPU yang 22 Mei nanti berkekuatan hukum. Jika tidak mengajukan ke MK berarti pasangan yang kalah melepaskan haknya untuk mengikat pembatalan keputusan KPU tanggal 22,” jelas Heru. (*/Ag)

JAKARTA – Tak hanya dinyatakan terbukti bersalah dalam penyelenggaraan penghitungan suara real count melalui Situng, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dinyatakan melakukan pelanggaran administratif lainnya oleh Bawaslu.

Melalui sidang dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU di pemilu 2019, Bawaslu juga memutuskan bahwa lembaga pemilu ini dinyatakan bersalah dan terbukti, tidak transparan dalam mengumumkan pendaftaran lembaga survei penyelenggara quick count.

Anggota majelis, Rahmat Bagja menyatakan bahwa Bawaslu mengambil kesimpulan bahwa KPU tak melakukan pengumunan secara resmi dan transparan, terkait pendaftaran pelaksanan kegiatan penghitungan cepat pemilu 2019.

“Bawaslu juga menyatakan, KPU terbukti tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada lembaga survei untuk dimasukkan dalam laporan sumber dana dan metodologi,” tuturnya.

Ia memaparkan, seharusnya laporan tersebut dilakukan lima belas hari setelah dilakukannya pengumuman hasil survei. Namun, hal ini tak dilakukan KPU.

“Hal ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang hingga peraturan KPU tentang sosialisasi pemilih atau partisipasi masyarakat. KPU tidak menyurati secara resmi ke lembaga penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana dan metodologi yang digunakan,” jelasnya.

Sebagai sanksinya, Bawaslu memerintahkan kepada KPU untuk mengumumkan lembaga pengitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke lembaga pemilu. (*/Adyt)

JAKARTA – Kesejahteraan TNI terus mendapat perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, gaji anggota TNI naik 5 persen, THR segera cair akhir Mei ini.

Kini, Jokowi menyiapkan 100 formasi baru untuk perwira tinggi TNI.

Jokowi menyatakan akan segera meneken (tanda tangan) formasi baru tersebut. “Dalam rapim TNI dan Polri beberapa waktu lalu saya sampaikan tugas TNI dan Polri semakin berat.

Sebentar lagi akan saya tanda tangan penambahan jabatan perwira tinggi TNI,” kata Jokowi dalam sambutannya saat acara buka puasa bersama TNI-Polri, di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Hadir dalam acara tersebut antara lain, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, Ketua Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Terkait dengan 100 formasi baru perwira tinggi TNI tersebut, menurut Jokowi, saat ini draf tersebut ada di Kementerian Pertanahan.

Dia berjanji akan segera menandatangani draf itu.

“Ini tadi ditepuktangani yang mana ini? Saya ulangi bahwa akan saya segera tanda tangani jabatan perwira TNI, kurang lebih 100 lagi perwira tinggi TNI. Yang ini akan kita kaji dan buka ruang tambahan perwira TNI-Polri. Tadi saya cek rancangannya di Kemenhan mungkin minggu depan sudah di meja saya,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, gaji TNI-Polri akan naik 5 persen tahun ini. Dia juga mengingatkan THR yang akan segera diberikan pada akhir bulan. “Kesejahteraan TNI dan Polri, tahun lalu tunjangan kinerja naik.

Anggaran operasional babinsa naik. Tahun ini gaji naik 5 persen tapi memang baru 5 persen karena memang ekonomi yang kita harapkan meningkat tajam terkendala karena penurunan ekonomi global,” pungkasnya. (*/Her)

JAKARTA – Partai Hanura diperkirakan gagal memenuhi Parliament threshold (PT) 4 persen, sehingga tak bisa lolos mendudukkan wakilnya di kursi DPR RI. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) dengan nada canda melempar penyebab kegagalan itu pada Wiranto, Ketua Dewan pembina Partai Hanura.

Hal itu disampaikan pada acara buka puasa bersama di kediamannya, Jalan Karang Asem Utara, Jakarta, Rabu (15/5/2019), yang dihadiri Presiden Jokowi, dan jajaran kabinet, Anggota DPD RI, sejumlah gubernur, Panglima TNI, Kepala BPK, Ketua Mahkamah Kosntitusi (MK), Ketua Mahkamah Agung (MA), sejumlah pimpinan parpol, Ketua PBNU Said Aqil, Mantan Kepala BIN Hendropriyono, dan lainnya.

Menurut OSO, Wiranto merupakan penyebab Partai Hanura kalah dalam Pemilihan Legislatif 2019.“Jadi ada yang bertanya kenapa Hanura kalah. Tanya Wiranto, bukan saya. Orang yang bikin kalah dia, kok,” kata OSO saat memberi sambutan.

Meski demikian, OSO tidak menunjukkan kekecewaannya. Di depan Jokowi, OSO malah menyatakan, kekalahan Hanura tidak apa-apa, asalkan pasangan calon yang diusungnya, yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin, menang pada Pilpres 2019. “Nggak apa-apa Hanura kalah yang penting Presidennya menang,” katanya.

Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, Hanura tidak lolos ke DPR periode 2019-2024, karena suaranya tidak melebihi ambang batas parlemen 4 persen.

Sebelumnya, Wiranto yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri Partai Hanura pernah mengatakan ada yang salah dari partainya sehingga tidak lolos ke DPR dalam Pemilu 2019.

“Kalau dulu lolos sekarang tidak lolos berarti perjuangannya ada yang salah, ada yang kurang, tinggal diintrospeksi lagi,” kata Wiranto.

Wiranto menceritakan, Hanura ia dirikan pada 2006. Partai ini langsung lolos ke DPR pada pemilu 2009. Lalu pada pemilu 2014, Hanura kembali lolos ke Senayan dengan suara yang meningkat. Belakangan, Wiranto melepas kursi ketua umum Hanura dan menyerahkan ke OSO. Kini Hanura di ambang kegagalan ke Senayan. (*/Nia)

JAKARTA – Secara tegas Fraksi Partai Golkar menolak dibentuknya Pansus Pemilu serentak oleh DPR RI. Alasannya, proses tahapan Pemilu 2019 telah dituntaskan sesuai prosedur dan aturan UU Nomor 7/Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU serta Bawaslu.

“Apabila masih ada masalah yang belum selesai terkait Pemilu, silakan mengajukan perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, ” kata Sekretaris FPG Adies Kadir kepada media di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (15/5/2019).

FPG menyadari masih ada kekurangan pada Pemilu serentak 2019 tersebut. Termasuk banyaknya penyelenggara pemilu dari jajaran KPPS yang wafat saat menjalankan tugasnya.

“FPG ikut belasungkawa atas wafatnya 469 di seluruh Indonesia sebagai pahlawan demokrasi, ” katanya.

Menyinggung adanya permintaan otopsi kepada korban atau pahlawan demokrasi tersebut, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan, jangan dipolitisasi.

“Kami hargai dan apresiasi bukan malah dipolitisasi. Soal otopsi sepenuhnya kami serahkan ke keluarga, ” kata anggota Fraksi Golkar ini meyakinkan. (*/He)

JAKARTA – Prabowo Subianto dengan tegas mengatakan menolah kasus penghitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hak itu ditegasnya Prabowo pada acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Menganggapi pernyataan tersebut, Jokowi meminta capres nomor urut 2 itu ikut menenangkan suasana. Dan apabila ada kecurangan seperti yang diutarakan berkali-kali oleh Prabowo, sebaiknya diselesaikan secara Undang-undang yang ada.

“Ya semuanya kan ada mekanismenya. Semuanya diatur konstitusi kita, semuanya diatur oleh UU. Kita semuanya diatur oleh peraturan KPU. Semua mekanismenya ada. Jadi mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi,” kata calon presiden nomor urut 01 ini usai buka puasa bersama di rumah Ketua DPD Osman Sapta Odang pada, Rabu (15/5/2019).

Prabowo-Sandi diminta melaporkan kecurangan pemilu dalam pemilu bisa dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sementara jika ada sengketa hasil Pemilu dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. ” Karena semua mekanisme itu telah diatur oleh undang-undang,” kata Jokowi.

Saat ditanya mengenai sikap kubu Prabowo-Sandi yang enggan menempuh jalur MK, Jokowi menegaskan bahwa semuanya sudah diatur oleh aturan perundang-undangan yang ada. Ia meminta Prabowo dan semua pihak mengikuti aturan main itu. “Negara kita ini sudah ada aturan mainnya, sudah jelas, konstitusinya jelas, UU-nya jelas, aturan hukumnya jelas, ya ikuti,” kata Jokowi.

Seperti diketahui Prabowo mengatakan dalan pidatonya gelaran Pemilu 2019 penuh dengan kecurangan dan tidak adil.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan penolakan terhadap perhitungan resmi yang dilakukan oleh KPU karena dinilai penuh kecurangan. Sebaliknya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengklaim mereka memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 54,24 persen dan Jokowi-Maruf Amin 44,14 persen.(*/Ridz)