Politik dan Keamanan

JAKARTA – Internal Partai Golkar memanas. Ada desakan untuk mempercepat Munas. Konflik kepengurusan kerap berlangsung di tubuh Beringin.

Kembali, Beringin bergoyang. Kali ini gara-gara perolehan suara Partai Golkar yang turun dibandingkan Pemilu Legislatif 2014. Hasil rekapitulasi KPU menunjukkan, Golkar berada di posisi ketiga (12,31%), di bawah Partai Gerindra (12,57%) dan PDI Perjuangan (19.33%).

Dengan hanya mampu mengumpulkan suara 17.229.789, kursi yang bisa diduduki Golkar di Senayan hanya 85kehilangan 6 kursi dari 91 kursi yang diperoleh pada Pemilu Legislatif 2014.

Betul, Beringin tidak keluar dari angka keramat “tiga besar”. Tapi, seperti dikatakan Yorrys Raweyai, seorang politisi senior Golkar, perolehan suara partai ini tetap saja turun.

“Target 110 kursi pada Pemilu 2019, hasilnya hanya 85 kursi,” kata Yorrys pada diskusi “Beringin Bergoyang Lagi?” bersama Prof Dr Salim Said (Ketua Institut Peradaban/Guru Besar Ilmu Politik), dan Heroik M Pratama (Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) di Jakarta, Sabtu, 22 Juni 2019.

Pada Pemilu 2014 lalu, Golkar berada di urutan kedua setelah PDI Perjuangan dengan suara 18.432.312 (14,75%). Artinya, pada Pemilu 2019 Beringin kehilangan 1,2 juta pemilih, karena hanya memperoleh suara 17.229.789.

Yorrys mendukung perlu adanya langkah evaluasi dan perubahan di tubuh Partai Golkar. Menurut dia, hal itu penting untuk persiapan Pemilu 2024 mendatang. “Ke depan harus berpikir 2024 Golkar mau jadi apa? Harus ada perubahan dan evaluasi,” ujarnya.

Musyawarah Nasional (Munas)? Begitulah sebagian suara yang muncul di internal Golkar. Munas yang seharusnya digelar Desember 2019, dipercepat sebelum pelantikan presiden/wakil presiden dan pembentukan kabinet baru bulan Oktober.

Salah satu inisiator untuk mempercepat Munas adalah Azis Samual. Pria yang pernah menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar ini mengklaim para pengurus daerah sudah sepakat untuk mempercepat Munas.

:Konsolidasi sudah bulat, 25 DPD I dan beberapa DPD II sudah merestui percepatan Munas ini,” kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin, 27 Mei 2019.

Aziz menginginkan agar Munas digelar maksimal akhir Juli nanti. “Airlangga (Hartarto) sebagai ketua umum gagal, sudah sepatutnya bertanggung jawab, dan harus mundur,” kata mantan Pelaksana Tugas Ketua DPD I Golkar Papua ini.

Seperti halnya Yorrys dan Aziz, Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) juga mendesak Munas dipercepat untuk pergantian ketua umum.
Hanya saja, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta kader muda Beringin bersabar. Ace mengatakan desakan BPPG itu tidak masalah. Setiap kader, ujar dia, punya hak untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Namun, partai juga punya aturan. Dia menegaskan, sesuai amanat Munas Luar Biasa (Munaslub) 2017 dan ADART, Golkar baru akan menggelar Munas Desember 2019 nanti.

Kalau misalnya Munas Golkar berhasil dipercepat, siapakah tokoh yang mereka jagokan? Bambang Soesatyo adalah nama yang paling banyak disebut. Ketua DPR ini dianggap layak memimpin Beringin.

Dalam sejarah pemilihan Ketua Umum Golkar, kader Beringin memang kerap memilih pemimpinnya seorang tokoh yang punya jabatan strategis, baik di legislatif maupun eksekutif. Apakah dengan demikian kans Bambang sangat besar menggantikan Airlangga Hartarto? Ikuti saja dinamika politik yang berkembang di internal Golkar hari-hari ini.

Yang jelas, Airlangga sudah menyatakan siap berkompetisi pada Munas Golkar nanti. “Insha Allah. Ada beberapa daerah sudah memberikan dukungan,” katanya.

Konflik, tapi elektabilitas terjaga

Sejak era reformasi, suksesi kekuasan politik di Golkar tidak melulu berjalan adem, bahkan kerap dibumbui gejolak. Beberapa tahun lalu terjadi perebutan legitimasi kepengurusan partai antara kubu Munas Ancol dipimpin Agung Laksono dan kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie, sampai kemudian melahirkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum untuk menyudah dualisme kepengurusan partai.

Ketika Novanto dinyatakan terlibat kasus korupsi pengadaan e-KTP, tensi di tubuh Golkar kembali memanas. Kasak-kusuk berlangsung untuk menggantikan Novanto. Beberapa nama muncul. Akhirnya yang dipilih Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian.

Yang paling keras adalah dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang diselenggarakan pada 11 Juli 1998 di Jakarta. Munaslub digelar untuk menggantikan Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar.

Hasil Munaslub itu dimenangi politisi sipil, Akbar Tanjung, mengalahkan calon dari militer, Jenderal Edi Sudradjat.

Tapi, buntut dari Munaslub ini, Edi Sudradjat dan beberapa tokoh Golkar pendukungnya hengkang dari Beringin. Mereka kemudian mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan, yang dideklarasikan pada 15 Januari 1999.

Konflik kembali terjadi di tubuh Golkar pada putaran pertama Pemilu Presiden 2004. Saat itu, Golkar mencalonkan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid, namun Penasihat DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menerima pinangan capres Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Perpecahan tak dapat dielakkan. Kalla kemudian diberhentikan sebagai Penasihat DPP Partai Golkar bersama sembilan pengurus Partai Golkar dipecat. Alasannya, Kalla dan sembilan fungsionaris lain dianggap tidak mematuhi keputusan rapat pimpinan partai.

Serentetan konflik di tubuh Golkar itu akhirnya melahirkan beberapa partai, seperti PKP Indonesia, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai NasDem.

Meskipun kerap didera konflik, hebatnya elektabilitas partai ini tidak pernah anjlok sampai ke bawah, tidak seperti partai-partai yang lain. Padahal sejak era reformasi, Golkar tidak punya tokoh kharismatik yang disegani, tidak seperti di era Orde Baru di mana Presiden Soeharto menjadi tokoh sentral.(*/Ag)

JAKARTA – Menengahi antara pemohon dan termohon yang berselisih pendapat terkait sistem hitung (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 2019, Hakim MK Arief Hidayat menegaskan bahwa Situng bukan penentu hasil Pilpres melainkan penghitungan manual berjenjang dari tingkat TPS hingga nasional.

Dengan keterangan Arief tersebut, percuma kubu Prabowo-Sandi selaku pemohon terus mempersoalkan Situng yang banyak melakukan kesalahan input data meski sudah selalu dilakukan perbaikan oleh KPU. Arief mengaku khawatir dengan keterangan pemohon.

“Jadi, pihak pemohon itu dalam petitumnya minta supaya ditetapkan suara yang benar adalah ini, yang didasarkan pada perhitungan audit forensik yang disampaikan oleh ahli tadi pagi. Sehingga mendesak kepada termohon supaya didalam situngnya juga bisa menemukan itu,” kata Arief dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/6/2019).

Arief mengingatkan kepada semua pihak bahwa untuk menetapkan perolehan suara yang benar bukan dari Situng, melainkan berdasarkan penghitungan manual berjenjang dari KPU yang disaksikan oleh peserta Pemilu dan pihak terkait.

“Undang-undang menjelaskan seperti ini, ini baru saja dijelaskan oleh ahli prof Wahyu. Hasil Situng bukanlah hasil resmi, hasil resmi adalah hasil perhitungan suara manual yang dilakukan secara berjenjang. Sehingga Situng tidak mempengaruhi atau tidak digunakan untuk penghitungan suara resmi,” tegas Arief.

Sehingga, kata Arief kalau mau mengadu data bukan soal apa yang ditampilkan oleh Situng melainkan mengadu data berdasarkan bukti-bukti dalam penghitungan manual seperti C1 berhologram yang sah.

“Sehingga dalam praktek persidangan-persidangan Pilkada kita selalu mengecek C1 yang berhologram, C1 plano yang berhologram mana tunjukkan KPU kalau pemohon punya apakah data itu resmi atau tidak. Gimana menurut pihak terkait. Itu selalu begitu,” papar Arief.

“Jadi yang dipakai adalah penghitungan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS sampai tingkat nasional,” imbuh dia.

Sementara Situng, lanjut Arief, berdasarkan Undang-undang adalah alat untuk keterbukaan, transparasi, dan alat kontrol masyarakat agar ikut mengawasi Pemilu yang tengah berlangsung. Situng pun baru saat ini diterapkan di Indonesia.

“Lah sekarang, tadi pak Ketua KPU sudah menyampaikan loh kok harus ada Situng? Ini baru diterapkan di Indonesia sekali lagi undang-undang mengatakan begini ‘urgensi untuk keterbukaan akses informasi akuntabilitas dan kontrol masyarakat’ jadi fungsi Situng itu bukan menentukan suara yang benar, ini biar semuanya tahu persis,” tandas Arief. (*/Adyt)

SURABAYA – Dewan Pembina Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Jatim Hamy Wahjunianto yang merupakan mantan Ketua DPW PKS Jatim 2010-2015 membocorkan dalam waktu dekat akan muncul partai baru di Indonesia. Apa nama partai itu?

“Hingga saat ini belum diputuskan nama partai baru itu. Kami ingin nama yang milenial dan matching ketika dipajang di ponsel. Ini tengah digodok, kemungkinan menggunakan awalan huruf G, tapi bukan Garbi,” katanya kepada wartawan di RM Mang Kabayan Surabaya (18/6/2019).

Apakah partai baru itu ada kaitannya dengan ormas Garbi?

“Kami menilai bahwa satu-satunya jalan yang efektif untuk melakukan perubahan adalah melalui jalur politik. Sementara, Garbi kami tegaskan tak mungkin menjadi partai politik, sehingga perlu entitas politik lain di luar Garbi. Garbi berjuang sebagai ormas, sementara partai ini akan melalui politik. Ini semacam double track,” tegas Hamy yang saat ini masih menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD Jatim dari PKS ini dan mengaku telah mengundurkan diri dari PKS.

Menurut mantan Bos YDSF ini, partai baru ini akan dideklarasikan pada awal tahun 2020 atau sebelum ajang Pilkada serentak digelar pada September 2020.

“Rencananya, kami akan deklarasi pada akhir tahun ini. Namun, kami sepakat untuk menunda hingga awal tahun depan sebelum Pilkada Serentak 2020. Kami ingin mengirim jago-jago kami pada Pilkada 2020,” tuturnya.

Selain soal nama partai, para calon pengurus juga menyiapkan rancangan struktur di DPP. Rencananya, dua mantan politisi senior PKS, Fahri Hamzah hingga Mahfudz Siddiq akan diusulkan menjadi Ketua Umum partai baru ini. Sedangkan, mantan Presiden PKS Anies Matta akan didaulat sebagai Dewan Pembina Partai.

“Kedua nama calon ketua umum itu menguat di internal kami. Partai ini nantinya akan menggabungkan konsep ideologi nasional religius yang disingkat dalam Indeks yakni Islam, Nasional, Demokrasi dan Kesejahteraan,” jelasnya.

Selain Hamy, ada sejumlah mantan politisi PKS Jatim yang rencananya bergabung di partai ini. Di antaranya, mantan Ketua Deputi Pendidikan DPW PKS Jatim yang kini menjadi Ketua Garbi Jatim, Ahmad Hasan Bashori, hingga Ahmad Subhan yang kini menjadi Ketua Garbi Kota Surabaya.

Dari jajaran anggota Fraksi PKS di DPRD Jatim, juga ada nama Jafar Tri Kuswahyono, M Siroj serta Hamy. Bersama Hamy, Jafar maupun Siroj saat ini telah bergabung di Garbi Jatim. (*/Gio)

JAKARTA – Hingga sidang ke-tiga sengketa hasil Pilpres 2019 kubu Prabowo-Sandi selaku pemohon masih mengirimkan alat bukti ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019).

Berdasarkan pantauan, ada dua truk boks yang tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi satu berwarna putih dan satu lagi berwana hijau yang masing-masing membawa tumpukan kertas alat bukti.

Tiba di Gedung MK, lebih dari lima orang nampak menurunkan alat bukti bentuk aseli untuk dibawa masuk ke Gedung MK. Sedangkan yang bersifat foto copy dijadikan satu dengan barang bukti yang sudah lebih dulu tiba di Gedung MK.

Dalam tumpukan kertas alat bukti tersebut tertera tulisan Rakayasa Pemilih Di Berbagai Daerah di Indonesia salah satu nya dari Provinsi Jawa Tengah. Terdapat tujuh poin yang dimasukkan dalam alat bukti seperti rekapitulasi NIK, rekapitulasi desa/kelurahan, detail TPS tanpa NIK, rekapitulasi TPS, data ganda, NIK kecamatan siluman, dan pemilih bawah umur.

Salah satu sopir mengaku alat bukti tersebut dibawa dari kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. “Iya mas sama isinya alat bukti, untuk hari ini cuma dua truk,” kata pria tersebut enggan menyebut nama.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan setidaknya 12 truk berisi alat bukti dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2019 dari seluruh Indonesia. Beberapa truk sudah tiba pada Kamis (13/6/2019) dan Senin (17/6/2019).

“Ini bergelombang karena keterbatasan mobilisasi kemudian nggak bisa 12 truk berurutan. Mudah-mudahan pada saat yang dibutuhkan semua sudah bisa dikirim semua,” kata Bambang di Gedung MK, Senin (17/6/2019).

Dijelaskan Bambang, dalam barang bukti tersebut tidak hanya hasil dari pengumpulan hasil C1 dari berbagai TPS yang diduga terjadi kecurangan tetapi juga bukti rekaman video dan hasil forensik yang menggunakan tujuh metode oleh tim ahli digital forensik internal.

“Dari ratusan video yang dikirimkan masyarakat sudah kita klasifikasi sesuai argumen kecurangannya dari situ kemudian di konsolidasi. Mudah-mudahan nanti ada bukti video, bukti tertulis, ada keterangan saksi itu dan ada permohonan itu nanti kita akan integrasikan,” tandas Bambang. (*/Ag)

JAKARTA – Menjelang sidang lanjutan sengketa pilpres di MK, Selasa (18/6/2019). Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno menegaskan terus berkonsolidasi dengan tim hukum BPN Prabowo Subianto-Sandi.

Ia memastikan tim hukumnya secara akfif menyampaikan berbagai laporan yang terkait dengan persiapan untuk mengadapi sidang kedua.

“Tim hukum akan terus berkonsolidasi dan terus akan melaporkan kepada Pak Prabowo dan saya,” ujar Sandi di Kebayoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/6/2019).

Menurut dia, saat ini seluruh tim hukum BPN sedang menyiapkan konstruksi argumen untuk disampaikan pada sidang kedua.

“(Disusun) dalam beberapa jam ke depan. Kami memercayakan sepenuhnya kepada tim hukum,” pungkasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, jika ada kecocokan, partainya tidak menutup kemungkinan bergabung dengan koalisi Capres 01 Jokowi-Ma’ruf.

“Tergantung apakah Partai Demokrat menentukan sikap kemudian ada respons dari temen-temen koalisi 01. Kalau ada chemistrinya, bisa cocok, tidak tertutup kemungkinan kita gabung,” kata Syarief di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Namun begitu, sikap resmi Partai Demokat ditentukan dalam rapat DPP usai sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Buah pikiran itu belum menjadi ketetapan DPP. Artinya semua keputusan yang strategis kedepan harus dirapatkan di Partai demokrat atau mendapatkan arahan Ketum partai (SBY),” ujar Syarief.

Sebelumnya usai Jokowi-Maruf dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2019 oleh KPU, Partai Demokrat perlahan-lahan terus menjalin komunikasi dengan koalisi 01. Mulai dari silaturahmi Komandan Kogasma Demokrat AHY dengan Presiden Jokowi hingga yang terbaru silaturahmi AHY, Ibas Yudhoyono dan keluarga dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.(*/Ag)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Gubernur dan wakil gubernur yang dilantik sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/P Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 masing-masing ialah Arinal Djunaidi dan Chusnunia.

Petikan surat keputusan tersebut diserahkan Presiden Joko Widodo kepada keduanya di Istana Merdeka sebelum kemudian menjalani prosesi kirab menuju Istana Negara.

Selama prosesi, mereka diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres dengan turut didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Pengambilan sumpah dan pelantikan kemudian digelar di Istana Negara. Setelah dilantik, keduanya akan langsung mengemban amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2024 mendatang.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” demikian Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir.(*Ridz)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Kamis (14/6/2019). Sebanyak 32 ribu personel gabungan disiagakan untuk pengamanan.

“Masih 32 ribu (personel). Ini merupakan gabungan Polri dan TNI, serta aparat terkait seperti Pemda dan Dinas kesehatan,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, pengamanan tersebut akan dilakukan hingga hasil sengketa keluar. Adapun pengamanan tersebut dilakukan di sekitar gedung MK sekaligus guna memastikan proses persidangan PHPU berjalan dengan lancar.

Namun kata Asep, pengamanan tersebut tidak akan dibarengi dengan penutupan jalan seperti halnya pada 21 hingga 22 Mei 2019. Ia mengimbau masyarakat tak perlu khawatir dan tetap melaksanakan kegiatannya seperti biasa.

“Itu kondisi atau rencana awal kita tapi melihat situasi yang berkembang, tapi tanggal 14 Mei sampai 28 Mei tenang saja bekerja dan beraktifitas karena jalan protokol tidak terganggu seperti kemarin,” serunya.

Tak hanya menyiapkan pengamanan saja, pihaknya juga mengupayakan upaya preventif menjelang putusan sidang PHPU pada 28 Mei 2019.

“Untuk upaya-upaya preventif kita pada saat nanti sidang MK tanggal 28 Mei, pengumuman itu semuanya sudah kita atur sedemikian rupa. Tentunya himbauan supaya masyarakat tidak perlu datang, dan paslon (pasangan calon) tertentu menyampaikan (relawan dan pendukungnya agar) tidak perlu berbondong-bondong datang ke MK,” pungkas Asep. (*/Ag)

JAKARTA – Menko Polhukam Wiranto mengatakan, besok, Selasa (11/6/2019), Polri akan memberi penjelasan detail terkait kerusuhan 21-22 Mei yang berimbas penangkapan sejumlah tokoh.

Usai memimpin rapat koordinasi membahas situasi negara di bidang hukum dan keamanan bersama Polri dan TNI, Wiranto mengatakan rapat yang dia pimpin membahas sejumlah isu nasional, salah satunya evaluasi arus mudik dan balik Lebaran 2019.

Selain itu, dibahas terkait persiapan pengamanan sidang gugatan hasil Pilpres 2019 oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang digelar perdana pada Jumat, 14 Juni nanti.

Semula, seusai rapat tadi sebenarnya akan ada penyampaian dari Polri terkait penangkapan terhadap sejumlah tokoh pascakerusuhan 21-22 Mei. Namun Wiranto menyebut penyampaian akan diundur besok, Selasa (11/6), agar lebih komprehensif.

“Kami membahas persiapan pengamanan sidang MK, terus kemudian bagaimana proses hukum dari orang-orang yang diduga melanggar hukum pascapemilu dan sebagainya, juga termasuk kerusuhan, kan begitu,” kata Wiranto kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (11/6/2019).

“Kita juga ingin supaya ada satu penjelasan secara detail mengenai tokoh-tokoh yang ditangkap, apa sebabnya, alasannya apa, besok itu akan lengkap disampaikan ke publik. Jadi bukan informasi lagi, tapi berita acara pemeriksaannya ya. Tadi saya minta langsung dijelaskan ke wartawan. Jadi, jangan khawatir nanti kita jelaskan ke publik. Supaya apa? Supaya tidak ada kesimpangsiuran, begitu,” tegasnya.

Rapat di Kemenko Polhukam ini dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadir juga Jaksa Agung M Prasetyo, Kepala BNPT Suhardi Alius, hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

Sejumlah menter juga tampak hadir dalam rapat tertutup tersebut, seperti Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, hingga Menhan Ryamizard Ryacudu, juga hadir. (*/Ridz)

JAKARTA – Peran prajurit TNI yang diemban dan dilaksanakan akan membentuk kepercayaan kepada rakyat secara baik, sesungguhnya merupakan bagian dari sebuah organisasi secara utuh.

Pengabdian dan pengorbanan saudara-saudara dan seluruh keluarga besar TNI membentuk kepercayaan rakyat kepada kita semua.

Hal ini dikatakan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., saat memimpin Apel Luar Biasa dalam rangka Halal Bi Halal tahun 2019 bersama seluruh pejabat teras dan ribuan Prajurit TNI serta PNS di lingkungan Mabes TNI, di lapangan Apel Gedung B3 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/6/2019).

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang telah hadir. Kehadiran disini melaksanakan apel adalah salah satu bukti kedisiplinan dan profesionalme sebagai prajurit TNI. Saya bangga atas tugas yang telah dilaksanakan oleh setiap prajurit dan PNS TNI dimanapun berada dan bertugas,” kata Panglima TNI.

Lebih lanjut dikatakan bahwa tantangan tugas yang harus dihadapi kedepan tidaklah semakin ringan, rangkaian tahapan Pemilu belum selesai.

Sementara berbagai isu lainnya seperti perang dagang, konflik bersenjata, ancaman terorisme, ancaman biologi berupa penyakit menular ataupun berbahaya, ancaman siber serta kejahatan transnasional lainnya tetap harus diwaspadai.

“Demikian pula ancaman kesenjangan yang membuat orang mudah terprovokasi dan dihasut sehingga membuat bangsa ini terpecah belah,” ucapnya.

“Itu semua hendaknya membuat kita tidak lengah. Tingkatkan profesionalisme setiap personel dan satuan. Setiap komandan satuan bertanggung jawab untuk membina wawasan dan pemahaman personel yang menjadi tanggung jawabnya,” tegas Panglima TNI.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga berpesan kepada seluruh Prajurit dan PNS TNI untuk memperteguh kemanunggalan TNI dengan rakyat, upaya deteksi dini, cegah dini, temu cepat dan lapor cepat harus dikedepankan untuk menghindari kerugian yang tidak perlu.

“Bangun pula kesadaran dan kedewasaan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ber Bhineka Tunggal Ika,” pungkasnya.(*/Ridz)