Politik dan Keamanan

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria akan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu 15 April 2020. Hal itu diungkap Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Rabu (14/4/2020).

“Berdasarkan undangan yang saya terima pelaksanaan (pelantikan Wagub DKI terpilih Ahmad Riza Patria) besok, tanggal 15 April hari Rabu,” kata Prasetyo kepada wartawan.

Politikus PDIP itu menyebut dari pihak parlemen Kebon Sirih yang diundang hanya lima pimpinan DPRD DKI. Mereka adalah Mohammad Taufik, Abdurrahman Suhaimi, Misan Samsuri, dan Zita Anjani.

Ia mengaku tak mengetahui siapa lagi yang diundang dalam acara tersebut. Namun, ia memprediksi tak akan banyak karena memperhatikan physical distancing saat masa pandemi virus corona (Covid-19).

“Hanya pimpinan DPRD aja yang diundang. Jadi pelantikan ini memang tidak mengundang banyak orang karena pertimbangan protokol kesehatan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menjadi wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta. Penetapan itu setelah dia menundukkan lawannya Nurmansjah Lubis dalam rapat paripurna pemilihan wagub pada Senin 6 April 2020.

Tercatat, Riza mendapatkan sebanyak 81 suara. Sementara pesaingnya Nurmansjah hanya mengantongi 17 suara. Kemudian, suara tidak sah sebanyak dua. Total pemilih untuk Wagub sebanyak 100 anggota DPRD.(*/Tub)

JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar perusahaan mempertimbangkan kembali Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Ia mengusulkan perusahaan mengurangi upah atau gaji para buruh daripada harus mengambil langkah PHK.

Demikian ditekankan Bamsoet menanggapi lonjakan PHK dampak dari mewabahnya virus corona di Indonesia. Berdasarkan data Kemenaker, jumlah pekerja yang di-PHK hingga 11 April 2020, sudah mencapai angka 1,5 juta.

Angka itu melonjak signifikan dari data sebelumnya pada 9 April, yang berjumlah 1,2 juta buruh.

“Mengimbau kepada perusahaan agar terlebih dahulu mempertimbangkan untuk melakukan pengurangan upah dibandingkan PHK kepada para pekerjanya, serta bermusyawarah terlebih dahulu dengan pekerja terkait dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Bamsoet kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Mantan Ketua DPR RI tersebut juga mengajak buruh yang dirumahkan ataupun di-PHK segera mendaftarkan diri dalam program kartu pra-kerja yang diluncurkan pemerintah. Program tersebut, sambungnya, bisa juga dimanfaatkan oleh warga yang hingga kini belum mendapatkan pekerjaan.

“Sehingga masyarakat dapat diberikan pelatihan kerja dan bantuan dari Pemerintah,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Bamsoet juga mendesak agar pemerintah segera merampungkan pendataan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Namun, ia meminta juga pendataan itu dilakukan dengan valid agar bantuan sosial tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Serta mendorong pemerintah agar terus melakukan evaluasi dari program-program yang sudah dijalankan saat ini, serta terus melakukan upaya-upaya terbaik, dikarenakan adanya potensi gelombang PHK akan mencapai puncak pada Juni 2020 mendatang, dengan pekerja di sektor pariwisata dan jasa yang paling terdampak, apabila tidak ada upaya antisipasi dan pencegahan yang efektif yang dilakukan sejak saat ini,” ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa sampai saat ini tidak ada penolakan terhadap pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh daerah-daerah di Indonesia. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menepis anggapan bahwa pemerintah menolak pengajuan PSBB sejumlah daerah, terutama wilayah Indonesia timur.

Terkait adanya beberapa daerah yang pengajuan PSBB-nya belum diluluskan, Doni menekankan bahwa hal itu bukan sebuah penolakan. namun daerah tersebut diminta untuk melengkapi persyaratan untuk memenuhi kriteria yang diminta Kementerian Kesehatan. Beberapa kabupaten dan kota yang pengajuan PSBB-nya tak diluluskan pemerintah pusat, antara lain berada di NTT, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah.

“Belum ada penolakan tetapi kita meminta untuk melengkapi persyaratan karena beberapa daerah persyaratannya itu sangat minimal. Ada yang mengusulkan untuk PSBB tetapi anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan PSBB ini tidak sesuai,” ujar Doni usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (13/4/2020).

Dalam menjalankan PSBB, ujar Doni, pemda harus menghitung dan menyiapkan biaya operasional dalam pelaksanaannya. Poin anggaran inilah yang kerap kali menjadi PR tambahan bagi pemda yang mengajukan status PSBB.

“Penambahan beberapa poin terutama menyangkut masalah anggaran dan kesiapan daerah tersebut,” katanya.

Sampai saat ini, beberapa daerah yang pengajuan PSBB-nya sudah disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto adalah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten-Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, serta Kota Pekanbaru di Provinsi Riau.

PSBB di suatu wilayah sudah bisa diterapkan setelah Menteri Kesehatan memberikan persetujuan dan berlaku sejak surat Keputusan Menteri Kesehatan terkait diterbitkan. Masa penerapan PSBB adalah sepanjang masa inkubasi COVID-19 atau 14 hari dan bisa diperpanjang jika masih terdapat penyebaran kasus.

Keputusan Menteri Kesehatan mengenai PSBB untuk satu wilayah harus diikuti oleh penerbitan peraturan gubernur atau surat keputusan gubernur terkait PSBB di wilayahnya sebagai petunjuk teknis pelaksanaan PSBB secara lebih detil.(*/Ag)

JAKARTA – Fraksi Gerindra menyoroti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19 yang mulai diterapkan di Jakarta. Namun, Gerindra menilai kebijakan tersebut tak akan efektif jika kebutuhan masyarakatnya tak terpenuhi.

“Kebijakan physical distancing ini tidak akan bisa efektif kalau tidak ada kepastian bahwa dapur setiap keluarga bisa ngebul,” kata Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani pada Jumat dua hari yang lalu (10/4/2020).

Menurut Muzani, bila kebutuhan tak terpenuhi, maka masyarakat akan tetap keluar rumah agar dapurnya bisa ‘ngebul’. Maka itu, ia mengatakan Fraksi Gerindra ingin agar kepastian itu bisa didapatkan melalui berbagai macam anggaran yang sedang dibicarakan dengan pemerintah.

“Karena itu yang paling kita utamakan dalam situasi sulit adalah dua, bagi mereka saudara-saudara kita yang terkena Covid-19, bagaimana negara mengurus pelayanan kesehatan ini dengan bagus dan prima,” kata Muzani.

Lewat sejumlah langkah yang kini tengah diperjuangkan, Ahmad Muzani berharap DPR RI lewat kekuatan yang dimiliki bisa meringankan beban masyarakat yang kini sudah terasa berat. Terlebih, sebentar lagi masyarakat menghadapi bulan Ramadhan serta disusul dengan Idul Fitri atau Lebaran 1441 Hijriah.

“Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kebijakan tetap di rumah, membatasi kontak satu orang dengan orang yang lain lewat physical distancing atau social distancing bisa lebih efektif,” jelas Ahmad Muzani.

Muzani menambahkan, bersamaan dengan upaya yang dilakukan, Fraksi Gerindra melakukan penggalangan dana. Dana tersebut menurut dia diperoleh dari seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

“Tentu saja jumlahnya itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk membantu atau menangani Covid-19,” ungkap Muzani.

Muzani menyebut, dana sumbangan tersebut katanya dibelanjakan alat pelindung diri (APD) sebanyak 5.000 potong dan masker sebanyak 150 ribu buah. Di samping itu, ia juga mewajibkan anggota Fraksi Partai Gerindra untuk dapat membantu masyarakat di daerah pemilihan (dapil) yang diwakili dan konstituennya.

“Kami berharap semua pihak dapat bahu membahu bersama pemerintah membantu penyelesaian pendemi, sehingga tenaga medis dapat bekerja dan masyarakat kecil juga terjaga dapurnya,” tegasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19).

“Sudah (disetujui),” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto saat dikonfirmasi, Sabtu (11/4/2020).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengajukan PSBB untuk Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi (Bodebek), Rabu 8 April 2020.

Menurut dia, wilayah Bodebek harus satu klaster dengan DKI Jakarta. Sebab, data menunjukkan secara nasional 70 persen Covid-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek.

“Ini mengindikasikan kita ingin satu frekuensi kebijakan dengan DKI Jakarta karena data menunjukkan secara nasional 70 persen COVID-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek,” jelas Kang Emil.

Oleh karena itu, masih kata dia, apapun kebijakan DKI Jakarta harus diikuti oleh Bodebek. Selain itu Bodebek juga nantinya bisa memberi masukan yang bisa dipertimbangkan oleh DKI Jakarta.

“Apapun yang DKI Jakarta putuskan kita akan mengikuti atau sebaliknya ada masukan dari kami yang DKI Jakarta bisa pertimbangkan,” jelasnya.

Dia menjelaskan, dari sisi kesiapan, wilayah Bodebek sudah mempersiapkan bila PSBB nya disetujui. Pihak kepolisian pun, kata Kang Emil, sudah melakukan berbagai simulasi. “Semuanya sudah melakukan persiapan dari sisi keamanan misalnya, kepolisian sudah melakukan simulasi-simulasi,”jelasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan menyatakan, tak setuju bila dana haji yang berasal dari para jamaah dialihkan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Menurut dia, uang itu tidak boleh diutak-atik, selain untuk kepergian warga Indonesia menuju ke Tanah Suci.

“Kami sampaikan bahwa soal dana haji lebih baik tidak dipergunakan untuk selain kepentingan haji, termasuk untuk Covid-19. Apalagi kalau dana haji itu yang berasal dari para calon jamaah haji. Tidak boleh sama sekali diutak-utik untuk kepentingan yang lain, termasuk untuk kepentingan Covid-19,” kata Ace kepada wartawan, Sabtu (11/4/2020).

Saat ini, lanjut dia, Komisi VIII belum ada pembicaraan terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2020. Pihaknya akan membahas khusus tentang penyelenggaraan haji pada pekan depan dengan Menteri Agama Fachrul Razi dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Memang ada dana yang bersumber dari APBN yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Ibadah haji, terutama untuk kepentingan petugas haji. Soal penggunaan dana yang berasal dari APBN untuk penyelenggaraan ibadah haji yang akan dialihkan untuk penanganan Covid 19, sebaiknya diputuskan setelah ada keputusan apakah penyelenggaraan ditunda atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengaku akan mempertimbangkan usulan pengalihan dana haji dari jamaah untuk penanganan Covid-19. Hal itu menanggapi pernyataan dari Anggota Komisi VIII Fraksi Partai Demokrat, Nanang Samodra saat rapat dengan Menag, Rabu 8 April 2020 lalu.(*/Tub)

JAKARTA – Virus corona atau Covid-19 sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Gorontalo yang sebelumnya masih dianggap bebas corona, ternyata hari ini sudah ditemukan satu pasien positif terinfeksi virus yang menyerang saluran pernapasan tersebut.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat, hingga Jumat (10/4/2020) sore, jumlah orang terkena corona di Indonesia 3.512 pasien dan sudah tersebar di seluruh provinsi.

“Ada penambahan kasus positif sebanyak 219 kasus baru sehingga total 3.512 kasus, sementara yang sembuh bertambah 30 pasien dan angka kematian naik 26 kasus,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta.

DKI Jakarta masih menjadi episentrum wabah corona di Indonesia dengan catatan kasus sekitar 50 persen dari jumlah nasional, yakni sebanyak 1.753 orang yang infeksi dan 154 kasus kematian.

Dalam kurun waktu 24 jam, dilaporkan sebanyak 47 orang terinfeksi dan 12 pasien meninggal dunia di Jakarta, mengingat angkanya per hari kemarin masing-masing 1.706 kasus positif COVID-19 dan 142 kasus kematian.

Dari data Kemenkes juga terlihat bahwa penambahan kasus terbanyak selanjutnya terjadi di Jawa Timur dengan 33 kasus baru dan Sulawesi Selatan dengan 29 kasus baru.

Kemudian di Banten dan Jawa Barat dengan penambahan masing-masing sebanyak 25 dan 12 kasus baru.

Adapun rincian total kasus positif Covid-19 di Indonesia yaitu Aceh lima kasus, Bali 75 kasus, Banten 243 kasus, Bangka Belitung tiga kasus, DI Yogyakarta 41 kasus, DKI Jakarta 1.753 kasus, Jambi dua kasus.Jawa Barat 388 kasus, Jawa Tengah 144 kasus, Jawa Timur 256 kasus, Kalimantan Barat 10 kasus, Kalimantan Timur 35 kasus, Kalimantan Tengah 24 kasus, Kalimantan Selatan 29 kasus, Kalimantan Utara 16 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 21 kasus, NTB 25 kasus, Sumatera Selatan 21 kasus, Sumatera Barat 31 kasus, Sulawesi Utara 13 kasus, Sulawesi Tenggara 15 kasus, Sulawesi Selatan 167 kasus, Sulawesi Tengah 14 kasus dan Sumatera Utara 59 kasus.

Selanjutnya di Lampung 20 kasus, Riau 13 kasus, Maluku Utara dua kasus, Maluku tiga kasus, Papua Barat dua kasus, Papua 38, Sulawesi Barat tiga kasus, NTT satu kasus serta Gorontalo satu kasus.(*/Ad)

SERANG – Fungsionaris Golkar di Banten Bergerak Perangi Covid-19 DPD Partai Golkar Provinsi Banten beserta pengurus tingkat kabupaten/kota, turun tangan memerangi virus corona atau covid-19. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari penyemprotan disinfektan, membuat sarana pencuci tangan, pembagian hand sanitizer, hingga pembagian sembako.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan, sesuai arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, seluruh fungsionaris Partai Golkar dari tingkat pusat hingga daerah harus turut memerangi covid-19.

“Termasuk, membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi,” kata Tatu usai teleconference dengan Airlangga, Rabu malam (8/4).

Tatu memerintahkan seluruh anggota DPRD Banten dari Fraksi Partai Golkar untuk membantu Pemprov Banten dalam penanggulangan covid-19. Termasuk melakukan tugas pengawasan agar program yang dilakukan berjalan dengan baik.

“Para anggota Fraksi Golkar di DPRD Banten mayoritas sudah turun tangan. Mulai dari penyemprotan disinfektan, hingga pembagian masker. Kemudian harus diikuti oleh anggota fraksi Partai Golkar di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Kata Tatu, DPP Partai Golkar telah mengirimkan bantuan kepada DPD Golkar Banten berupa 300 alat pelindung diri (APD) dan 100 dus sabun cuci tangan. “Akan kami distribusikan kepada tenaga medis dan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil teleconference, DPP Partai Golkar juga akan mengirimkan bantuan masker, sembako, dan alat penyemprotan disinfektan sesuai kebutuhan wilayah yang terdampak covid-19. “Dua pekan lagi, kami akan kembali melakukan koordinasi, untuk memastikan semua program berjalan baik. Dan membantu masyarakat menjelang Ramadan,” ujarnya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten Bahrul Ulum usai mendampingi teleconference menambahkan, pihaknya akan menggelar bakti sosial, berupa pembagian masker hingga penyemprotan disinfektan. “Sebelum Ramadan, program ini ditargetkan selesai dilakukan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Serang ini.(*/Dul)

JAKARTA – Pemerintah melakukan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama 2020. Tujuannya untuk memutus mata rantai penularan virus corona atau Covid-19.

Keputusan revisi hari libur nasional dan cuti bersama itu diambil dalam rapat koordinasi tingkat menteri (RTM) yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy, Kamis 9 April 2020.

RTM dilakukan melalui video conference dan diikuti oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menaker Ida Fauziyah, Menag Fachrul Razi, Menparekraf Wisnutama, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Kapolri Idham Aziz dan perwakilan K/L terkait lainnya.

“Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Presiden dalam Ratas Antisipasi Mudik Lebaran pada tanggal 2 April 2020 terkait Himbauan Tidak Mudik dan Penggantian Libur Lebaran tahun 2020,” ucap Muhadjir dalam keterangan resminya, Jumat (10/4/2020).

Perubahan hari libur dan cuti bersama 2020 ini mengubah Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 174 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020 dan Nomor 01 Tahun 2020.

Muhadjir menuturkan, perubahan hari libur nasional dan cuti bersama ini dituangkan kembali dalam Revisi SKB 3 Menteri Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 dan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Muhadjir meminta masyarakat senantiasa taat terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia juga meminta masyarakat tidak mudik dan piknik dalam kondisi seperti ini.

“Mari kita terapkan protokol kesehatan untuk melawan Covid-19” imbuhnya.

Berdasarkan kesepakatan rapat, beberapa perubahan cuti bersama adalah sebagai berikut:

– Libur Hari Raya Idul Fitri tetap pada tanggal 24-25 Mei 2020.

– Tambahan Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 28 Oktober 2020.

– Tambahan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri semula sejak tanggal 26-29 Mei 2020, dicabut dan digeser ke akhir tahun pada tanggal 28-31 Desember 2020.

“Pergeseran cuti bersama di akhir tahun dilakukan dengan pertimbangan bahwa Covid-19 Insya Allah telah tertangani dengan baik. Selain itu akhir tahun anak-anak libur sekolah. Keluarga juga punya waktu cukup untuk merencanakan liburannya,” tutup Muhadjir.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta kepada seluruh lembaga pemerintahan, badan ataupun instansi agar lebih memperhatikan perlindungan kesehatan wartawan di saat terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Menurut Meutya, salah satu caranya adalah dengan tidak menggelar konferensi pers secara berkerumun. Mengingat, dalam protokol kesehatan pemerintah jaga jarak atau physical distancing menjadi upaya memangkas mata rantai penyebaran virus corona.

“Tidak boleh lagi ada wartawan berkerumun dan dibiarkan sehingga dapat menjadi potensi penyebaran Covid-19,” kata Meutya dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta, Jumat (10/4/2020).

Politikus Partai Golkar itu menyatakan bahwa, insan Pers adalah pilar keempat bangsa ini. Oleh sebab itu, keselamatan dan perlindungan mereka juga harus diperhatikan.

Apalagi, awak media menjadi corong terdepan dalam menyampaikan segala kebijakan ataupun sosialisasi pemerintah ke masyarakat di saat pandemi Covid-19 ini.

“Dan sampai saat ini kami tahu wartawan menjadi pilar yang amat penting untuk menyampaikan informasi yang penting kepada masyarakat terkhusus dalam kondisi pandemi Covid-19,” ujar Meutya.

Imbauan dilontarkan Meutya, karena dirinya mendapatkan informasi adanya wartawan yang telah positif terjangkit virus corona.

“Kerisauan kami menerima informasi bahwa saya terutama informasi ada beberapa wartawan yang memang juga sudah dinyatakan positif Covid,” tandasnya.(*/Tub)