Politik dan Keamanan

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mensyukuri miladnya ke-22 tahun yang jatuh pada tanggal 20 April 2020. Fraksi PKS DPR sebagai garda terdepan PKS menyambut Milad ke-22 PKS dengan memperkuat komitmen melayani rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, dalam sambutannya tentang milad ke-22 PKS, Minggu (19/4/2020).

“Di tengah kondisi pandemi corona yang melanda bangsa ini, bukannya surut, Fraksi PKS justru meningkatkan pelayanan dengan aksi nyata kepedulian kepada rakyat khususnya mereka yang terdampak langsung,” kata Jazuli.

“Seperti tenaga medis, pekerja informal dan harian, serta masyarakat miskin dan marjinal. Fraksi PKS juga mengajak segenap komponen bangsa untuk meningkatkan solidaritas dan gotong royong, bahu membahu membantu rakyat yang kesusahan,” tambahnya.

Jazuli menjelaskan, bangsa kita dalam kondisi prihatin akibat pandemi corona. Fraksi PKS menganggap, pelayanan, kepedulian, dan aksi nyata melayani rakyat terdampak Covid-19 sebagai kado terbaik milad ke-22 PKS.

“Tidak cukup hanya Fraksi PKS, seluruh komponen bangsa harus menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial di saat ini. Fraksi PKS dari pusat dan daerah, berlomba-lomba memotong gaji anggota legislatif untuk penanganan Covid,” ucapnya.

“Kemudian menginisiasi gerakan bagi masker dan disinfektan gratis, bantuan APD untuk pahlawan medis, hingga bantuan paket sembako untuk rakyat kecil. Hal itu dilakukan tanpa putus sejak wabah corona melanda hingga hari ini,” sambungnya.

Menurut Jazuli, inilah spirit kami di PKS, partai bukan sarana meraih kekuasaan, tetapi sarana pelayanan kepada rakyat. Pelayanan adalah wujud terbaik dari kekuasaan, bahkan tanpa kekuasaan pelayanan harus tetap berjalan. Apapun yang terjadi kami tetap melayani, begitu semangat yang terus ditanamkan kepada kader-kader PKS.

“Karena spirit pelayanan itulah, Fraksi PKS di DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupten/Kota hadir dengan tiga garis perjuangan, yaitu prokerakyatan, prokeumatan, dan propengokohan nasionalisme Indonesia. Ketiganya untuk mewujudkan visi Fraksi PKS yakni Terdepan dalam Memperjuangkan Kepentingan Rakyat untuk Mewujudkan Indonesia yang Berkarakter, Bermartabat, Adil, dan Sejahtera,” jelasnya.

Politikus kelahiran 2 Maret 1965 ini mengungkapkan, agenda kebangsaan Fraksi PKS pertama memperkuat identitas kebangsaan dengan mengokohkan Pancasila sebagai platform bersama. Kedua mewaspadai ancaman yang merongrong Pancasila, UUD NRI 1945 dan NKRI (lliberalisme, sekularisme, komunisme, terorisme, dan sparatisme. Ketiga mengokohkan ketahanan nasional dan menjawab tantangan global.

“Untuk mewujudkan itu semua, Fraksi PKS melaksanakan program kerja, terdepan dalam mengadvoksi rakyat melalui program ‘hari aspirasi rakyat’. Fraksi PKS terdepan dalam aksi-aksi kemanusiaan dan tanggap bencana seperti saat ini. Fraksi PKS juga mengembangkan jejaring diplomasi global untuk kemanusiaan, kerjasama, perdamaian dan kesejahteraan rakyat melalui diplomasi Fraksi ke badan-badan dunia, Fraksi-Fraksi negara sahabat, serta ambassador talks,” ungkapnya.

“Fraksi PKS aktif mengajak generasi muda cinta tanah air, menjadi pribadi yang berkarakter dan tidak tuna sejarah melalui seminar-seminar kebangsaan dan kepahlawanan, lomba karya tulis kebangsaan, lomba baca teks proklamasi, lomba baca kitab kuning, hingga lomba olah raga dan kreasi milenial,” jelas Jazuli.

Ditegaskan Jazuli, prinsip yang dipedomani Fraksi PKS adalah bahwa satu rancangan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, tidak boleh melanggar prinsip-prinsip negara demokrasi dan otonomi daerah, dan tidak boleh melukai rasa keadilan rakyat apalagi kalau sampai melemahkan nasionalisme dan kepentingan nasional.

“Sikap-sikap tersebut menunjukkan Fraksi PKS tidak ada beban dan kokoh bersama rakyat. Untuk itu, di momen milad PKS ke-22 ini atas nama pimpinan dan anggota Fraksi PKS seluruh Indonesia mohon doa dan dukungannya agar kami istiqomah dalam melayani dan membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, meminta Wakil Gubernur Achmad Riza Patria menyesuaikan diri untuk berbagi tugas dengan Gubernur Anies Rasyid Baswedan, dalam menangani virus corona (Covid-19).

“Pak Riza, pertama harus melakukan penanganan atas kasus Covid-19 di Jakarta. Masalah kesehatan warga DKI,” katanya kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).

Selanjutnya, tantangan yang harus dihadapi Riza adalah memastikan bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemprov DKI Jakarta ke masyarakat merata dan tepat sasaran.

“Bantuan bansos ke warga agar tepat sasaran,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan situs corona.jakarta.go.id. hingga Kamis (16/14/2020), ada sebanyak 2.670 kasus positif dengan rincian 1601 kasus masih dalam perawatan, 202 kasus dinyatakan sembuh dan 248 kasus dinyatakan meninggal dunia. Sebanyak 619 kasus melakukan isolasi mandiri.

Jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 2.465 Rinciannya, 1.167 masih dirawat serta 1.298 sudah dipulangkan dan sehat.

Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan mencapai 3.040. Sebanyak 584 orang masih proses pemantauan dan 2.456 selesai pemantauan.(*/Tya)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini, masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19 akan berakhir pada akhir tahun. Sehingga, ia optimis sektor pariwisata akan kembali menggeliat pada tahun depan atau 2021.

Hal itu dikatakan Jokowi dalam rapat terbatas mengenai mitigasi dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata dan ekomomi kreatif, Kamis (16/4/2020). Rapat tersebut digelar melalui telekonferensi dari Istana Mereka, Jakarta.

“Saya meyakini ini hanya sampai pada akhir tahun. Tahun depan akan terjadi booming di bidang pariwisata,” ucapnya.

Jokowi meyakini setelah pandemi corona berakhir, semua orang ingin keluar menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, ia optimis sektor pariwisata akan kembali menggeliat.

“Semua orang pengen keluar, semua orang pengin menikmati keindahan-keindahan yang ada di wilayah yang ada pariwisatanya sehingga optimisme itu yang terus harus diangkat,” tuturnya.

“Jangan sampai kita terjebak pada pesimisme, karena masalah Covid-19 ini sehingga booming yang akan muncul setelah Covid-19 ini selesai tidak bisa kita manfaatkan secara baik,” sambung Kepala Negara.

Baca juga: Jumlah Pasien Positif Covid-19 Dirawat di RS Darurat Wisma Atlet Berkurang

Jokowi menyadari sektor pariwisata cukup terpukul akibat pandemi corona. Baik itu pada sektor perhotelan, restoran maupun kerajinan masyarakat.

Maka dari itu, ia memerintahkan jajarannya untuk segera memitigasi dampak sosial-ekonomi yang muncul akibat wabah ini. Program perlindungan sosial bagi pekerja di sektor pariwisata harus betul dipastikan ada dan tepat sasaran.

“kedua, realokasi anggaran yang ada dari Kemenpar harus diarahkan ke arah semacam saya belum tahu barangnya apa, tapi semacam program padat karya bagi pekerja yang bergerak di bidang pariwisata ini,” kata Jokowi.

“Ketiga, penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus betul-betul dilakukan agar mereka bertahan dan tidak melakukan PHK secara besar-besaran,” tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Ahmad Riza Patria segera menangani pandemi virus corona (Covid-19) di Ibu Kota setelah dilantik menjadi wakil gubernur (wagub).

“Yang pertama harus segera bantu Pak Gubenur (tangani Covid-19),” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco kepada wartawan, Kamis (16/4/2020).

Basri berharap Riza cepat beradaptasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wakil gubernur. Tantangan pertama yang harus dituntaskan adalah bagaimana Jakarta bisa terbebas dari pandemi virus corona.

“Bagi tugas, terutama dalam penanganan Covid 19 ini,” ujarnya.

Dalam percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona, Riza juga harus memastikan kesiapan fasilitas, tenaga medis dan rumah sakit, cadangan logistik, serta bantuan sosial.

“Selanjutnya banyak yang harus dikerjakan. Kesiapan Rumah sakit, pergerakan orang yang masih banyak, cadangan logistik, bantuan sosial, keamanan, dan lain-lain,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, pihaknya meminta Riza Patria langsung melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Wagub, terutama membantu gubernur dalam melaksanakan percepatan penanganan virus corona (Covid-19) di Jakarta.

“PR pertama membantu gubernur untuk penanganan Covid-19 ini,” katanya kepada Okezone, Kamis (16/4/2020).

PDIP DPRD DKI juga meminta Riza Patria menjalankan program-program prioritas Pemprov DKI Jakarta, seperti menangani persoalan banjir, kemacetan, penyediaan hunian layak bagi warga Ibu Kota, serta menghadirkan transportasi publik yang aman dan nyaman.

Baca Juga : Pandemi Corona, Pimpinan DPRD DKI Beri Masukan ke Anies soal Penyaluran Sembako

“Berikutnya ya melakukan percepatan program prioritas seperti banjir, penyediaan hunian layak bagi warga Jakarta yang ditargetkan selama 5 tahun ini sekitar 250 ribu hunian, kemacetan, penyediaan transportasi masal yang aman, nyaman,” tandasnya.(*/Tub)

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria akan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu 15 April 2020. Hal itu diungkap Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Rabu (14/4/2020).

“Berdasarkan undangan yang saya terima pelaksanaan (pelantikan Wagub DKI terpilih Ahmad Riza Patria) besok, tanggal 15 April hari Rabu,” kata Prasetyo kepada wartawan.

Politikus PDIP itu menyebut dari pihak parlemen Kebon Sirih yang diundang hanya lima pimpinan DPRD DKI. Mereka adalah Mohammad Taufik, Abdurrahman Suhaimi, Misan Samsuri, dan Zita Anjani.

Ia mengaku tak mengetahui siapa lagi yang diundang dalam acara tersebut. Namun, ia memprediksi tak akan banyak karena memperhatikan physical distancing saat masa pandemi virus corona (Covid-19).

“Hanya pimpinan DPRD aja yang diundang. Jadi pelantikan ini memang tidak mengundang banyak orang karena pertimbangan protokol kesehatan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menjadi wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta. Penetapan itu setelah dia menundukkan lawannya Nurmansjah Lubis dalam rapat paripurna pemilihan wagub pada Senin 6 April 2020.

Tercatat, Riza mendapatkan sebanyak 81 suara. Sementara pesaingnya Nurmansjah hanya mengantongi 17 suara. Kemudian, suara tidak sah sebanyak dua. Total pemilih untuk Wagub sebanyak 100 anggota DPRD.(*/Tub)

JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar perusahaan mempertimbangkan kembali Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Ia mengusulkan perusahaan mengurangi upah atau gaji para buruh daripada harus mengambil langkah PHK.

Demikian ditekankan Bamsoet menanggapi lonjakan PHK dampak dari mewabahnya virus corona di Indonesia. Berdasarkan data Kemenaker, jumlah pekerja yang di-PHK hingga 11 April 2020, sudah mencapai angka 1,5 juta.

Angka itu melonjak signifikan dari data sebelumnya pada 9 April, yang berjumlah 1,2 juta buruh.

“Mengimbau kepada perusahaan agar terlebih dahulu mempertimbangkan untuk melakukan pengurangan upah dibandingkan PHK kepada para pekerjanya, serta bermusyawarah terlebih dahulu dengan pekerja terkait dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Bamsoet kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Mantan Ketua DPR RI tersebut juga mengajak buruh yang dirumahkan ataupun di-PHK segera mendaftarkan diri dalam program kartu pra-kerja yang diluncurkan pemerintah. Program tersebut, sambungnya, bisa juga dimanfaatkan oleh warga yang hingga kini belum mendapatkan pekerjaan.

“Sehingga masyarakat dapat diberikan pelatihan kerja dan bantuan dari Pemerintah,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Bamsoet juga mendesak agar pemerintah segera merampungkan pendataan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Namun, ia meminta juga pendataan itu dilakukan dengan valid agar bantuan sosial tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Serta mendorong pemerintah agar terus melakukan evaluasi dari program-program yang sudah dijalankan saat ini, serta terus melakukan upaya-upaya terbaik, dikarenakan adanya potensi gelombang PHK akan mencapai puncak pada Juni 2020 mendatang, dengan pekerja di sektor pariwisata dan jasa yang paling terdampak, apabila tidak ada upaya antisipasi dan pencegahan yang efektif yang dilakukan sejak saat ini,” ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa sampai saat ini tidak ada penolakan terhadap pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh daerah-daerah di Indonesia. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menepis anggapan bahwa pemerintah menolak pengajuan PSBB sejumlah daerah, terutama wilayah Indonesia timur.

Terkait adanya beberapa daerah yang pengajuan PSBB-nya belum diluluskan, Doni menekankan bahwa hal itu bukan sebuah penolakan. namun daerah tersebut diminta untuk melengkapi persyaratan untuk memenuhi kriteria yang diminta Kementerian Kesehatan. Beberapa kabupaten dan kota yang pengajuan PSBB-nya tak diluluskan pemerintah pusat, antara lain berada di NTT, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah.

“Belum ada penolakan tetapi kita meminta untuk melengkapi persyaratan karena beberapa daerah persyaratannya itu sangat minimal. Ada yang mengusulkan untuk PSBB tetapi anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan PSBB ini tidak sesuai,” ujar Doni usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (13/4/2020).

Dalam menjalankan PSBB, ujar Doni, pemda harus menghitung dan menyiapkan biaya operasional dalam pelaksanaannya. Poin anggaran inilah yang kerap kali menjadi PR tambahan bagi pemda yang mengajukan status PSBB.

“Penambahan beberapa poin terutama menyangkut masalah anggaran dan kesiapan daerah tersebut,” katanya.

Sampai saat ini, beberapa daerah yang pengajuan PSBB-nya sudah disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto adalah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten-Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, serta Kota Pekanbaru di Provinsi Riau.

PSBB di suatu wilayah sudah bisa diterapkan setelah Menteri Kesehatan memberikan persetujuan dan berlaku sejak surat Keputusan Menteri Kesehatan terkait diterbitkan. Masa penerapan PSBB adalah sepanjang masa inkubasi COVID-19 atau 14 hari dan bisa diperpanjang jika masih terdapat penyebaran kasus.

Keputusan Menteri Kesehatan mengenai PSBB untuk satu wilayah harus diikuti oleh penerbitan peraturan gubernur atau surat keputusan gubernur terkait PSBB di wilayahnya sebagai petunjuk teknis pelaksanaan PSBB secara lebih detil.(*/Ag)

JAKARTA – Fraksi Gerindra menyoroti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19 yang mulai diterapkan di Jakarta. Namun, Gerindra menilai kebijakan tersebut tak akan efektif jika kebutuhan masyarakatnya tak terpenuhi.

“Kebijakan physical distancing ini tidak akan bisa efektif kalau tidak ada kepastian bahwa dapur setiap keluarga bisa ngebul,” kata Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani pada Jumat dua hari yang lalu (10/4/2020).

Menurut Muzani, bila kebutuhan tak terpenuhi, maka masyarakat akan tetap keluar rumah agar dapurnya bisa ‘ngebul’. Maka itu, ia mengatakan Fraksi Gerindra ingin agar kepastian itu bisa didapatkan melalui berbagai macam anggaran yang sedang dibicarakan dengan pemerintah.

“Karena itu yang paling kita utamakan dalam situasi sulit adalah dua, bagi mereka saudara-saudara kita yang terkena Covid-19, bagaimana negara mengurus pelayanan kesehatan ini dengan bagus dan prima,” kata Muzani.

Lewat sejumlah langkah yang kini tengah diperjuangkan, Ahmad Muzani berharap DPR RI lewat kekuatan yang dimiliki bisa meringankan beban masyarakat yang kini sudah terasa berat. Terlebih, sebentar lagi masyarakat menghadapi bulan Ramadhan serta disusul dengan Idul Fitri atau Lebaran 1441 Hijriah.

“Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kebijakan tetap di rumah, membatasi kontak satu orang dengan orang yang lain lewat physical distancing atau social distancing bisa lebih efektif,” jelas Ahmad Muzani.

Muzani menambahkan, bersamaan dengan upaya yang dilakukan, Fraksi Gerindra melakukan penggalangan dana. Dana tersebut menurut dia diperoleh dari seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

“Tentu saja jumlahnya itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk membantu atau menangani Covid-19,” ungkap Muzani.

Muzani menyebut, dana sumbangan tersebut katanya dibelanjakan alat pelindung diri (APD) sebanyak 5.000 potong dan masker sebanyak 150 ribu buah. Di samping itu, ia juga mewajibkan anggota Fraksi Partai Gerindra untuk dapat membantu masyarakat di daerah pemilihan (dapil) yang diwakili dan konstituennya.

“Kami berharap semua pihak dapat bahu membahu bersama pemerintah membantu penyelesaian pendemi, sehingga tenaga medis dapat bekerja dan masyarakat kecil juga terjaga dapurnya,” tegasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19).

“Sudah (disetujui),” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto saat dikonfirmasi, Sabtu (11/4/2020).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengajukan PSBB untuk Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi (Bodebek), Rabu 8 April 2020.

Menurut dia, wilayah Bodebek harus satu klaster dengan DKI Jakarta. Sebab, data menunjukkan secara nasional 70 persen Covid-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek.

“Ini mengindikasikan kita ingin satu frekuensi kebijakan dengan DKI Jakarta karena data menunjukkan secara nasional 70 persen COVID-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek,” jelas Kang Emil.

Oleh karena itu, masih kata dia, apapun kebijakan DKI Jakarta harus diikuti oleh Bodebek. Selain itu Bodebek juga nantinya bisa memberi masukan yang bisa dipertimbangkan oleh DKI Jakarta.

“Apapun yang DKI Jakarta putuskan kita akan mengikuti atau sebaliknya ada masukan dari kami yang DKI Jakarta bisa pertimbangkan,” jelasnya.

Dia menjelaskan, dari sisi kesiapan, wilayah Bodebek sudah mempersiapkan bila PSBB nya disetujui. Pihak kepolisian pun, kata Kang Emil, sudah melakukan berbagai simulasi. “Semuanya sudah melakukan persiapan dari sisi keamanan misalnya, kepolisian sudah melakukan simulasi-simulasi,”jelasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan menyatakan, tak setuju bila dana haji yang berasal dari para jamaah dialihkan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Menurut dia, uang itu tidak boleh diutak-atik, selain untuk kepergian warga Indonesia menuju ke Tanah Suci.

“Kami sampaikan bahwa soal dana haji lebih baik tidak dipergunakan untuk selain kepentingan haji, termasuk untuk Covid-19. Apalagi kalau dana haji itu yang berasal dari para calon jamaah haji. Tidak boleh sama sekali diutak-utik untuk kepentingan yang lain, termasuk untuk kepentingan Covid-19,” kata Ace kepada wartawan, Sabtu (11/4/2020).

Saat ini, lanjut dia, Komisi VIII belum ada pembicaraan terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2020. Pihaknya akan membahas khusus tentang penyelenggaraan haji pada pekan depan dengan Menteri Agama Fachrul Razi dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Memang ada dana yang bersumber dari APBN yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Ibadah haji, terutama untuk kepentingan petugas haji. Soal penggunaan dana yang berasal dari APBN untuk penyelenggaraan ibadah haji yang akan dialihkan untuk penanganan Covid 19, sebaiknya diputuskan setelah ada keputusan apakah penyelenggaraan ditunda atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengaku akan mempertimbangkan usulan pengalihan dana haji dari jamaah untuk penanganan Covid-19. Hal itu menanggapi pernyataan dari Anggota Komisi VIII Fraksi Partai Demokrat, Nanang Samodra saat rapat dengan Menag, Rabu 8 April 2020 lalu.(*/Tub)