Politik dan Keamanan

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta Menteri ESDM Sudirman Said tidak mengalihkan isu Freeport ke ranah politik. Isu energi yang sedang dihadapi bangsa ini lebih terkait kepada persoalan kedaulatan sumber daya alam yang terabaikan.

Demikian disampaikan Iskan menanggapi pernyataan Sudirman bahwa ada politikus yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham Freeport, di Jakarta, (14/11)
“Tindakan melempar isu pencatutan ini memang terkesan sedang mengalihkan isu freeport ke ranah politik.

Padahal yang terpenting diperhatikan adalah bagaimana membuat hak rakyat pada kedaulatan sumber daya alam tidak terabaikan,” kata Politikus PKS tersebut.

Iskan menegaskan sesuai standard internasional, kontraktor yang telah habis masa kontraknya sudah seharusnya menyerahkan pengelolaannya kepada

“Tidak logis jika negara sebagai pemilik kekayaan alam, untuk mendapatkan bagian harus membayar tanah dan kandungannya,”tuturnya.

Dengan tidak mengalihkan isu ke ranah politik, Iskan berharap Sudirman tidak menciptakan kegaduhan baru, seperti halnya saat menuding Presiden SBY berada di balik mafia migas.

“Apalagi sekarang dia menuding seseorang tanpa nama. Kalau memang memiliki bukti kuat sebaiknya sebut saja namanya,” kata Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu. (*Sam)

JAKARTA – Kepolisian RI telah mengeluarkan surat edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech).
Menurut anggota Komisi III DPR RI, Desmond Mahesa, surat ini hanya semacam panduan bagi anggota Kepolisian. Namun demikian, surat tersebut tidak bisa dijadikan dasar mempidanakan seseorang.

“Kan surat edaran ini sebetulnya bukan hukum. Polisi itu sebenarnya, dia tidak bisa menuntut berdasarkan surat edaran ini. Itu kan ibaratnya surat itu panduan bagi Kepolisian, jadi bukan hukum,” kata Desmond, 2/11 .

Menurut politisi Partai Gerindra ini, untuk memidanakan seseorang, polisi harus memiliki landasan hukum. Jika polisi seperti membuat suatu landasan hukum, maka hal itu menyalahi aturan.

“Jadi kalau polisi menganggap ini sebagai norma, ya ‎polisi membuat Undang-Undang, itu nggak benar. Kalau polisi membuat Undang-Undang, ini kan membuat aturan menjadi norma. Ini kan sudah nggak jelas institusi Kepolisian,” terang Desmond.
Desmond mengatakan surat itu tidak bisa menjadi pengekang kebebasan berekspresi masyarakat sipil. Jika hal itu dilakukan maka menurutnya telah melanggar konstitusi yang berlaku.

“Kalau surat edaran itu menjadi pengekangan masyarakat sipil, saya pikir ini sudah melanggar konstitusi kita,” tandasnya. (*Ris)

LOMBOK – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz mempersilakan saja kalau kubu Romahurmuziy dan Menkumham Yasonna Laoly untuk melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan kubunya.

Namun, sesuai aturan hukum putusan kasasi itu harus dilaksanakan dulu.

“Laksanakan dulu putusan kasasi MA itu. Putusannya kan MA mengakui PPP Djan Faridz, maka Menkumham harus memberi pengesahan kubu kami dulu, laksanakan dulu itu, baru bisa mengajukan PK,” kata Dimyati Natakusuma selaku Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz, di Lombok, (1/11).
Menurutnya, tanpa adanya pelaksanaan putusan itu, maka tidak bisa dilakukan PK. Sebab, adanya PK harus ada kondisi hukum dilaksanakannya putusan kasasi yqng memenangkan pihaknya.

“Kalau belum dilaksanakan, apa yang akan di-PK,” jelasnya.

Di bagian lain, ia melihat, putusan MA ini memberikan penegasan, mana kader PPP yang benar-benar teguh pendirian, dan mana yang tidak. Namun, puhaknya tetap ingin semua kader kembali ke Rumah Besar PPP demi untuk kemajuan partai.

Sebelumnya, pada 20 Oktober lalu, MA mengabulkan permohonan kasasi PPP Djan Faridz yang merupakan hasil Munas Jakarta.
(*Bag)

YOGYAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman menegaskan PKS di bawah kepemimpinannya menargetkan menjadi partai papan atas. PKS naik kelas dari partai papan tengah menjadi partai papan atas dengan target perolehan suara menjadi dua digit.

“Kita berharap muswil ke depan kepengurusan lebih baik lagi. Munas kemarin kita menargetkan PKS naik kelas dari papan tengah dengan perolehan suara 7 persen, naik ke papan atas dengan perolahn 2 digit,” kata Sohibul Iman dalam acara pembukaan Musyawarah Wilayah (muswil) 4, DPW PKS DIY di Balai Budaya Gambiran (BBG) di Jl Gambiran, Yogyakarta, Sabtu (10/10/2015) malam.

Dia berkeyakinan PKS DIY bisa memberikan kontribusi tinggi untuk mencapai target-target nasional tersebut. Bila PKS DIY dalam pemilu 2014 lalu bisa meraih 11 persen suara, pada pemilu tahun 2019 nanti suara akan lebih besar lagi.

“Nanti teman-teman yang merumuskannya dalam sidang besok pagi. Apa 15 atau 20 persen, nanti dibicarakan dalam sidang. PKS mudah-mudahan jadi partai papan atas bersama parta-partai lain,” kata Sohibul.

Dia menambahkan muswil ini merupakan rangkaian dari munas PKS yang dilaksanakan bulan lalu. Dalam muswil tersebut kegiatan utama adalah proses regenerasi atau pergantian kepemimpinan wilayah di DIY, baik DPW, MPW dan Dewan Syariah Wilayah.

“Selain itu dalam muswil ini juga dibahas kegiatan mengenai perencanaan ke depan PKS di DIY. Arah ke depan juga merupakan turunan dari yang telah dirumuskan munas,” kata Sohibul didampingi Ketua Bidang Wilayah Dakwah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta (Jatijaya), Sigit Sosiantomo dan ketua DPW PKS DIY 2010-2015, Sukamta.

Menurutnya muswil merupakan bentuk pengejawantahan dari konsolidasi-konsilidasi partai itu sendiri. Setiap pergantian kepemimpinan akan diikuti konsolidasi. Muswil dan musda selesai akhir bulan Oktober ini sebab pada awal November yakni pada tanggal 3-6 ada mukernas.

“Mukernas yang hadir nangti adalah pengruus baru dan ini merupakan konsolidasi tingkat nasional,” tandasnya.(*Ism)

JAKARTA – Kebakaran yang terjadi di daerah menimbukan dampak pada masyarakat .Pemerintah tidak cukup menyelesaikan kabut asap dalam kebakaran hutan yang masih berlangsung saat ini, melainkan harus juga bertanggung jawab terhadap dampak jangka panjang dari kasus kebakaran tersebut.

Seperti berbagai jenis penyakit yang ditimbulkan, baik Ispa, diare, muntah-muntah dan kemungkinan beberapa bulan dan tahun kemudian penyakit itu timbul.

“Jadi, negara tidak cukup hadir di lokasi kebakaran hutan dan berusaha memadamkannya. Apalagi, kalau sebentar lagi hujan turun dan sudah padam. Itu belum selesai. Mengapa? Pemerintah harus memikirkan dampak jangka menengah dan panjangnya dari kebakaran hutan itu sendiri bagi masyarakat, yaitu timbulnya berbagai jenis penyakit,” tegas Anggota DPR RI dari FPDIP H. Rahmat N Hamka di Gedung DPR RI, (6/10).

Rahmat Hamka anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW), menggantikan Willy Yosef, yang mencalonkan diri sebagai gubernur Kalimantan Tengah menggantikan Teras Narang, yang sudah dua periode menjabat gubernur Kalteng tersebut.

Dampak kesehatan lingkungan tersebut kata Rahmat Hamka, bukan saja terjadi di lokasi kebakaran melainkan di daerah sekitarnya. Hal yang sama terjadi di Sumatera Selatan, Jambi, Pekanbaru Riau dan lain-lain.

Karena itu, kalau terbukti ada perusahaan yang membakar hutan, maka asetnya harus dikembalikan dan dikelola oleh negara, karena mereka terbukti gagal menjaga kelestarian hutan.

“Sekarang saja setiap harinya di Kalimatan Tengah, akibat asap yang sudah tiga bulan belum padam, sebanyak 1.000 orang termasuk anak-anak yang harus masuk Rumah Sakit (RS), maka dalam proses pemulihan nanti kalau bisa pemerintah meningkatkan tiga lipat anggaran untuk daerah terkena dampak kebakaran hutan itu,” ujarnya.

Selanjutnya Rahmat Hamka menyampaikan terima kasih kepada TNI, yang telah membantu dan turun langsung ke lokasi kebakaran, sehingga kebakaran terus diminimalisir bersama masyarakat dan berbagai pihak pemegang kepentingan.

“Kami sampaikan dirgahayu TNI ke – 70, atas nama rakyat Kalteng kami berterimakasih atas bantuan TNI dalam memadamkan kebakaran hutan selama ini,” tuturnya.

Menyinggung pihak-pihak yang diuntungkan dari kebakaran hutan tersebut menurut Rahmat, pasti ada yang diuntungkan, seperti perusahaan atau korporasi yang memanfaatkan lahan selama ini.

Apalagi kebakaran ini terjadi setiap tahun karena pembakaran lahan/hutan tersebut biayanya jauh lebih murah dibanding dengan cara kerja pemerintah. “Jadi, membakar itu lebih murah,” kata Rahmat.

Rahmat mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi yang berat bagi korporasi pelaku pembakaran, dan kalau kebakaran ini terulang di tahun 2016 mendatang, berarti pemerintah telah gagal.

“Kalau kebakaran itu terjadi lagi pada tahun 2016, berarti pemerintah telah melindungi lingkungan sebagai aset negara,”tandasnya. (*Adyt)

JAKARTA – Kebakaran yang terjadi di daerah menimbukan dampak pada masyarakat .Pemerintah tidak cukup menyelesaikan kabut asap dalam kebakaran hutan yang masih berlangsung saat ini, melainkan harus juga bertanggung jawab terhadap dampak jangka panjang dari kasus kebakaran tersebut.

Seperti berbagai jenis penyakit yang ditimbulkan, baik Ispa, diare, muntah-muntah dan kemungkinan beberapa bulan dan tahun kemudian penyakit itu timbul.

“Jadi, negara tidak cukup hadir di lokasi kebakaran hutan dan berusaha memadamkannya. Apalagi, kalau sebentar lagi hujan turun dan sudah padam. Itu belum selesai. Mengapa? Pemerintah harus memikirkan dampak jangka menengah dan panjangnya dari kebakaran hutan itu sendiri bagi masyarakat, yaitu timbulnya berbagai jenis penyakit,” tegas Anggota DPR RI dari FPDIP H. Rahmat N Hamka di Gedung DPR RI, (6/10).

Rahmat Hamka anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW), menggantikan Willy Yosef, yang mencalonkan diri sebagai gubernur Kalimantan Tengah menggantikan Teras Narang, yang sudah dua periode menjabat gubernur Kalteng tersebut.

Dampak kesehatan lingkungan tersebut kata Rahmat Hamka, bukan saja terjadi di lokasi kebakaran melainkan di daerah sekitarnya. Hal yang sama terjadi di Sumatera Selatan, Jambi, Pekanbaru Riau dan lain-lain.

Karena itu, kalau terbukti ada perusahaan yang membakar hutan, maka asetnya harus dikembalikan dan dikelola oleh negara, karena mereka terbukti gagal menjaga kelestarian hutan.

“Sekarang saja setiap harinya di Kalimatan Tengah, akibat asap yang sudah tiga bulan belum padam, sebanyak 1.000 orang termasuk anak-anak yang harus masuk Rumah Sakit (RS), maka dalam proses pemulihan nanti kalau bisa pemerintah meningkatkan tiga lipat anggaran untuk daerah terkena dampak kebakaran hutan itu,” ujarnya.

Selanjutnya Rahmat Hamka menyampaikan terima kasih kepada TNI, yang telah membantu dan turun langsung ke lokasi kebakaran, sehingga kebakaran terus diminimalisir bersama masyarakat dan berbagai pihak pemegang kepentingan.

“Kami sampaikan dirgahayu TNI ke – 70, atas nama rakyat Kalteng kami berterimakasih atas bantuan TNI dalam memadamkan kebakaran hutan selama ini,” tuturnya.

Menyinggung pihak-pihak yang diuntungkan dari kebakaran hutan tersebut menurut Rahmat, pasti ada yang diuntungkan, seperti perusahaan atau korporasi yang memanfaatkan lahan selama ini.

Apalagi kebakaran ini terjadi setiap tahun karena pembakaran lahan/hutan tersebut biayanya jauh lebih murah dibanding dengan cara kerja pemerintah. “Jadi, membakar itu lebih murah,” kata Rahmat.

Rahmat mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi yang berat bagi korporasi pelaku pembakaran, dan kalau kebakaran ini terulang di tahun 2016 mendatang, berarti pemerintah telah gagal.

“Kalau kebakaran itu terjadi lagi pada tahun 2016, berarti pemerintah telah melindungi lingkungan sebagai aset negara,”tandasnya. (*Adyt)

Jakarta – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault menerima dukungan untuknya agar maju sebagai bakal calon Gubernur di Pilkada DKI 2017. Dia mengatakan sudah punya gambaran program untuk memimpin Ibukota.

“Programnya saya akan keluarkan 9 manifesto kesejahteraan rakyat Jakarta. Ini nanti setelah saya deklarasikan diri. Kalau sekarang kan saya baru dapat deklarasi dukungan,” ujar Adhyaksa di Wedangan 200, Jl Fatmawati, Jakarta Selatan, (25/9).

Dia menjelakan 9 manifesto politik ini berasal dari tiga pemikiran awal. Pertama, berpikir dalam kekurangan yang ada di Jakarta. Kemudian, memikirkan tentang peristiwa yang terjadi di Ibukota.

“Terus besar tapi solutif. Jadi hubungan Jakarta tidak menang saja tapi apa yang kita lakukan kalau Jakarta jadi. Jangan sampai pemilihan terkotak kotak, musuhan satu sama lain,” katanya.

Lanjutnya, Adhyaksa tidak suka dengan penilaian bila dirinya melawan Ahok di Pilkada 2017. Ia mengatakan bila terpilih sebagai DKI 1, maka akan menyempurnakan kebijakan yang sudah dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Dia tak sungkan mengatakan akan melanjutkan yang sudah dilakukan Ahok secara positif.

“Bukan cari kekuasan tapi memperbaiki keadaan yang sudah ada. Saya tidak melawan Pak Ahok tapi kita menyempurnakan. Yang baik dari Ahok saya ambil, good governance ingin kita ciptakan. Jangan menjelek-jelekan yang lain,” sebut Ketua Kwarnas Pramuka itu.

Dia pun menyebut upaya yang dilakukan Ahok dalam memimpin Jakarta sudah baik. Namun, masih ada kekurangan yaitu masalah komunikasi.

“Menang dengan baik, kalah dengan baik. Saya bersahabat dengan baik. Jadi Ahok sudah maksimal tapi manusia ada kekurangan. Kekurangan beliau dalam hal komunikasi akan disempurnakan. terobosan Ahok harus kita hargai,” tuturnya.

Lantas, bagaimana cara menggenjot elektabilitas agar bisa mengimbangi Ahok di Pilkada DKI 2017?

“Saya kira tidak pernah menggenjot-genjot. Kalau saya memang rendah untuk apa dipaksakan. Saya kira orang Jakarta yang menilai,” tandasnya.
(* Adyt)

JAKARTA – Jika melihat keadaan ekonomi Indonesia saat ini. Anggota DPR dari Fraksi Partai Persaatuan Pembangunan (F-PPP) Arsul Sani mengatakan, kenaikan tunjangan anggota dewan tidak tepat dan tidak sensitif.

“Harga bahan pokok sedang tinggi. Kalau saya sendiri, termasuk di Fraksi PPP, bahwa kenaikan ini menurut saya, tidak memerhatikan sensitivitas,” katanya Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Apa lagi lanjut Anggota Komisi III DPR itu, kinerja Anggota DPR juga belum maksimal. Maka menurutnya, tidak sepatutnya anggota dewan menyetujui kenaikan tunjangan tersebut.

“Kinerja DPR sendiri khususnya di bidang legislasi sampai saat ini masih rendah,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Partai Golkar DKI Jakarta memunculkan tiga kader partainya yang digadang-gadang akan maju dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017 mendatang.

Salah satu nama yang dimunculkan ialah Tantowi Yahya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Zainuddin mengatakan, jika melihat persyaratan pada pilgub mendatang, Partai Golkar memang harus berkoalisasi dengan partai lain. Mengingat kursi partai berlambang pohon beringin ini tak mencukupi untuk mengusung langsung calonnya.

“Kita (Golkar) sudah mulai pembicaraan dengan beberapa partai politik,” kata Zainuddin saat dihubungi wartawan, (10/9) kemarin. Namun, Zainudin belum berani menjelaskan secara detail mengenai komunikasi politik dengan sejumlah partai politik tersebut.

Meski demikian, Zainuddin mengungkapkan, ada tiga nama yang berpotensi untuk diusung dalma Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Ketiga nama tersebut yakni, Tantowi Yahya, Azis Syamsuddin, dan Idrus Marham.

“Kalau ditanya kenapa karena saya pikir ketiganya pantas. Mereka generasi muda, cerdas, track record-nya juga bagus,” pungkasnya.(*Adyt)

JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan calon kepala daerah.

Dari keseluruhan yang lolos verifikasi, KPU menetapkan
tiga daerah yang gagal menjadi peserta pilkada pada Desember mendatang.

“Tiga daerah pilkada ditunda tahun 2017, yakni Kabupaten Blitar, Tasikmalaya dan Timor Tengah Utara,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Tiga daerah yang gagal mengikuti pilkada serentak tahun 2015 karena kurang memenuhi syarat, yakni hanya diikuti oleh satu pasangan calon ketika dibuka pendaftaran kembali.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan KPU yang diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 ditunda pada tahun 2017.

Sementara itu penetapan calon kepala daerah di tiga daerah seperti Kota Surabaya, Kota Samarinda, dan Kabupaten Pacitan akan dilaksanakan pada 30 Agustus 2015.

Adapun dua daerah yang akan membuka pendaftaran kembali calon kepala daerah, yakni Kota Mataram dan Kabupaten Fak Fak.

“Empat daerah yakni Kabupaten Karo, Nabire, Supiori dan Selayar sampai pukul 20.00 WIB masih melakukan rapat pleno penetapan,” katanya.

Adapun untuk daerah seperti Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Denpasar dan Minahasa Selatan yang ternyata baru diketahui kurang dari dua pasangan salon per hari ini akan dibuka pendaftaran lagi selama tiga hari, yakni mulai tanggal 28-30 Agustus 2015.

Sementara bagi daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memenuhi syarat karena telah diikuti lebih dua pasangan calon, akan mengikuti kegiatan pengundian nomor urut pada 27 Agustus 2015.

Masa kampanye akan digelar pada tiga hari setelah pengundian nomor urut.

“Kegiatan kampanye ini akan berlangsung sampai dengan sebelum masa tenang,” jelasnya.(*Fad)

JAKARTA – Warga negara Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri mendasari lahirnya Partai Priboemi.

Ketua Harian Partai Priboemi Bambang Smith menyampaikan warga priboemi harus bangkit demi membangun bangsa lebih baik.

“Kita berharap agar kami diterima di negeri ini,” kata Bambang , (21/8).

Namun, ditegaskan olehnya, Partai Priboemi tidak anti terhadap orang asing. Bahkan, dirinya mempersilakan warga bukan pribumi untuk hidup berdampingan mencari kesejahteraan di negeri ini tetap mengikuti budaya dan peradaban Indonesia. Menurutnya, membangun bangsa ini membutuhkan komitmen dan kebersamaan

Sementara itu mengenai nama Hutomo Mandala Putra atau biasa disapa Tommy Soeharto di balik pendirian Partai Priboemi, dia membantahnya. “Tidak ada hubungannya dengan Tommy,” tandasnya.(*Har)