Politik dan Keamanan

SEMARANG – Pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak tinggal empat hari lagi. Para Kapolres di Jawa Tengah yang wilayahnya menggelar Pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 dilarang meninggalkan lokasi tugasnya .

Penegasan tersebut disampaikan Wakapolda Jateng , Brigjen Pol Musyafak sehubungan semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada serentak. Menurut dia, seluruh pimpinan satuan wilayah harus siaga penuh menghadapi Pilkada serentak. ” Tidak boleh ada yang izin, sebelum sampai waktu coblosan, tandasnya. “Perintah ini termasuk untuk para Kapolres yang wilayahnya tidak menggelar pemilihan kepala daerah, lanjut Musyafak.

“Polres yang daerahnya tidak menggelar pilkada tetap siaga untuk mendukung pengamanan,” katanya. Hingga kurang dari sepekan menjelang pilkada, kata dia, situasi keamanan Jawa Tengah masih cukup kondusif.

Seluruh pejabat Polda Jawa Tengah, lanjut dia, telah ditugaskan untuk memantau situasi daerah menjelang pilkada.Sebanyak 21 kabupaten/kota dijadwalkan menggelar pilkada serentak pada Desember 2015.

Ke-21 daerah tersebut adalah Kota Semarang, Surakarta, Magelang, Salatiga, Pekalongan , kabupaten Semarang, Rembang, Kebumen, Purbalingga, Boyolali, Pekalongan, Blora, Kendal, Sukoharjo, Wonogiri, Wonosobo, Purworejo, Klaten, Demak, Gorbogan dan Pemalang.

Sementara itu suasana kampanye pasangan calon (paslon) walikota Semarang mulai terlihat memanas . Selain menebar janji-janji manisnya , para paslon walikota Semarang juga mulai ancang-ancang membentuk satgas anti politik uang .

Tidak hanya paslon nomor urut 2 Hendrar Prihadi alias Hendi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita yang membentuk Satgas Anti Money Politic. Paslon nomor urut 3 Sigit Ibnugroho Sarasprono bersama Agus Sutyoso (Sibagus) juga berkomitmen untuk memerangi praktik politik uang (money politic). Bahkan tidak tanggung-tanggung, Tim Sibagus akan memberikan reward atau hadiah bagi siapapun yang berhasil menangkap tangan praktik politik uang tersebut.

“Apabila ada relawan kami yang bisa menangkap pelaku tindakan yang tidak mendidik dalam pesta demokrasi itu, kami siapkan hadiah Rp 10 juta, jika terbukti. Itu untuk yang menangkap, memberi maupun yang menerima,” tegas Ketua Tim Pemenangan Sibagus Joko Santoso.

Ia juga mengatakan hadiah Rp 10 juta bagi yang berhasil menangkap pelaku politik uang tersebut tidak hanya berlaku bagi para relawan Sibagus tapi juga bagi warga kota Semarang. Untuk itu, pihaknya sudah memberikan bimbingan teknis pada para relawan baik yang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun yang di luar TPS mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara.(*A Rus)

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan untuk mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta yang memenangkan Djan Faridz sebagai ketua umum dan Dimyati Nataksumah Sekjen. PPP Djan berharap Menkum HAM Yassona Laoly segera menerbitkan SK atas putusan MA itu.

“Putusan itu bersifat pengesahan bukan pengangkatan. Jadi Menkum HAM wajib mengesahkan paling lama 7 hari, jika tidak maka Menkum HAM telah melakukan abuse of power,” kata Sekjen PPP Dimyati Natakusumah kepada wartawan (22/11).

Dimyati mengatakan pihaknya telah mengajukan persyaratan susunan kepengurusan PPP untuk kedua kalinya kepada Menkum HAM pada Rabu (18/11) lalu, sehingga Menkum HAM ada waktu 7 hari untuk menerbitkan SK sejak pengajuan itu.

“Kami harapkan Menkum HAM sahkan paling telat sampai Rabu depan. Ini sudah inkrah, kalau tidak dilakukan maka yang bersangkutan melakukan pelanggaran,” ujar doktor hukum tata negara itu.

Dimyati juga mengingatkan, jika SK kepengurusan PPP Djan Faridz yang sudah disahkan MA tidak diterbitkan, maka pihaknya akan mengajukan gugatan pidana atas Menkum HAM Yassona Laoly. Pasalnya, putusan MA tidak bisa diajukan Peninjauan Kembali (PK).

“Jika minggu depan Menkum HAM tak menerbitkan SK pengesahan, maka kami akan bawa ke ranah hukum.

Saya berharap sahabat saya tidak bermain-main, tidak menyalahgunakan jabatan dengan sewenang-wenang,” tegas mantan bupati Pandeglang itu.(*Ars)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical membenarkan pertemuan dengan pemimpin partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di Hambalang, Jakarta kemarin malam. Pertemuan itu membahas laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD soal transkrip perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

“Itu membahas dan mendengarkan penjelasan dari Pak Novanto tentang perjanjian permasalahan itu (perpanjangan kontrak PT Freeport). Bahwa kita seluruh KMP merasa bahwa dia (Ketua DPR) tidak bersalah,” katanya saat menghadiri Perayaan Deepavalu Nasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, (21/11).

Dalam pertemuan para petinggi KMP di Hambalang tersebut, Ketua DPR RI menceritakan kronologi masalah rekaman yang menyerang dirinya sebagai pencatut nama Presiden Jokowi- Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah banyak editan.

Saat ditanya mengenai dukungan yang diberikan kepada Ketua DPR RI Setya Novanto, Bakrie alias Ical menyerahkan semua kepada MKD.

“Bagaimanapun juga kita harus melihat hasil dari MKD. Kita tetap hormati MKD itu dan kita serahkan kepada MKD,” jelasnya.

Sebagai informasi Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan adanya pihak yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK ke MKD terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Namun, laporan Sudirman Said masih dipertanyakan keabsahannya.(okz/Adyt)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, mengaku akan terus mengupayakan proses perdamaian dengan kubu Rommahurmuziy, agar PPP kembali utuh.

Djan mengatakan, ia akan bersikap terbuka dan mendengar apa permintaan dari kubu Romy. Djan pun bahkan, menawarkan posisi apapun di PPP termasuk jabatan ketua umum.

“Dia maunya apa saya kasih, yang dia mau saya kasih, terserah dia. Ya terserah dia maunya apa nanti kita rundingkan. Kalau dia mau jadi ketua umum, kan ada pengurus di sini, nanti dibawa ke pengurus. Ini ada permintaan jadi ketua umum boleh nggak,” katanya.

Djan menegaskan tidak akan memberikan sanksi kepada kader-kader di kubu Romy bila ingin bergabung dengan kubunya.

“Enggak ada, Pak Romy saja saya ajak balik. Kita partai Islam enggak pernah berpikir pecat,” katanya.

Untuk itu, dirinya meminta pada kubu Romy untuk segera bergabung dengan kubunya, dan bersama-sama segera mengurus PPP.

“Gabunglah sama-sama mengurus PPP. Saya dari PPP muktamar Jakarta membuka diri untuk semua saudara-saudara saya yang selama ini berlawanan dengan muktamar Jakarta, ayo kita bersama-sama mulai hari ini bekerja bersama-sama untuk kepentingan umat, bangsa, dan republik Indonesia,” tutupnya.(Ris)

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta Menteri ESDM Sudirman Said tidak mengalihkan isu Freeport ke ranah politik. Isu energi yang sedang dihadapi bangsa ini lebih terkait kepada persoalan kedaulatan sumber daya alam yang terabaikan.

Demikian disampaikan Iskan menanggapi pernyataan Sudirman bahwa ada politikus yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham Freeport, di Jakarta, (14/11)
“Tindakan melempar isu pencatutan ini memang terkesan sedang mengalihkan isu freeport ke ranah politik.

Padahal yang terpenting diperhatikan adalah bagaimana membuat hak rakyat pada kedaulatan sumber daya alam tidak terabaikan,” kata Politikus PKS tersebut.

Iskan menegaskan sesuai standard internasional, kontraktor yang telah habis masa kontraknya sudah seharusnya menyerahkan pengelolaannya kepada

“Tidak logis jika negara sebagai pemilik kekayaan alam, untuk mendapatkan bagian harus membayar tanah dan kandungannya,”tuturnya.

Dengan tidak mengalihkan isu ke ranah politik, Iskan berharap Sudirman tidak menciptakan kegaduhan baru, seperti halnya saat menuding Presiden SBY berada di balik mafia migas.

“Apalagi sekarang dia menuding seseorang tanpa nama. Kalau memang memiliki bukti kuat sebaiknya sebut saja namanya,” kata Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu. (*Sam)

JAKARTA – Kepolisian RI telah mengeluarkan surat edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech).
Menurut anggota Komisi III DPR RI, Desmond Mahesa, surat ini hanya semacam panduan bagi anggota Kepolisian. Namun demikian, surat tersebut tidak bisa dijadikan dasar mempidanakan seseorang.

“Kan surat edaran ini sebetulnya bukan hukum. Polisi itu sebenarnya, dia tidak bisa menuntut berdasarkan surat edaran ini. Itu kan ibaratnya surat itu panduan bagi Kepolisian, jadi bukan hukum,” kata Desmond, 2/11 .

Menurut politisi Partai Gerindra ini, untuk memidanakan seseorang, polisi harus memiliki landasan hukum. Jika polisi seperti membuat suatu landasan hukum, maka hal itu menyalahi aturan.

“Jadi kalau polisi menganggap ini sebagai norma, ya ‎polisi membuat Undang-Undang, itu nggak benar. Kalau polisi membuat Undang-Undang, ini kan membuat aturan menjadi norma. Ini kan sudah nggak jelas institusi Kepolisian,” terang Desmond.
Desmond mengatakan surat itu tidak bisa menjadi pengekang kebebasan berekspresi masyarakat sipil. Jika hal itu dilakukan maka menurutnya telah melanggar konstitusi yang berlaku.

“Kalau surat edaran itu menjadi pengekangan masyarakat sipil, saya pikir ini sudah melanggar konstitusi kita,” tandasnya. (*Ris)

LOMBOK – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz mempersilakan saja kalau kubu Romahurmuziy dan Menkumham Yasonna Laoly untuk melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan kubunya.

Namun, sesuai aturan hukum putusan kasasi itu harus dilaksanakan dulu.

“Laksanakan dulu putusan kasasi MA itu. Putusannya kan MA mengakui PPP Djan Faridz, maka Menkumham harus memberi pengesahan kubu kami dulu, laksanakan dulu itu, baru bisa mengajukan PK,” kata Dimyati Natakusuma selaku Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz, di Lombok, (1/11).
Menurutnya, tanpa adanya pelaksanaan putusan itu, maka tidak bisa dilakukan PK. Sebab, adanya PK harus ada kondisi hukum dilaksanakannya putusan kasasi yqng memenangkan pihaknya.

“Kalau belum dilaksanakan, apa yang akan di-PK,” jelasnya.

Di bagian lain, ia melihat, putusan MA ini memberikan penegasan, mana kader PPP yang benar-benar teguh pendirian, dan mana yang tidak. Namun, puhaknya tetap ingin semua kader kembali ke Rumah Besar PPP demi untuk kemajuan partai.

Sebelumnya, pada 20 Oktober lalu, MA mengabulkan permohonan kasasi PPP Djan Faridz yang merupakan hasil Munas Jakarta.
(*Bag)

YOGYAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman menegaskan PKS di bawah kepemimpinannya menargetkan menjadi partai papan atas. PKS naik kelas dari partai papan tengah menjadi partai papan atas dengan target perolehan suara menjadi dua digit.

“Kita berharap muswil ke depan kepengurusan lebih baik lagi. Munas kemarin kita menargetkan PKS naik kelas dari papan tengah dengan perolehan suara 7 persen, naik ke papan atas dengan perolahn 2 digit,” kata Sohibul Iman dalam acara pembukaan Musyawarah Wilayah (muswil) 4, DPW PKS DIY di Balai Budaya Gambiran (BBG) di Jl Gambiran, Yogyakarta, Sabtu (10/10/2015) malam.

Dia berkeyakinan PKS DIY bisa memberikan kontribusi tinggi untuk mencapai target-target nasional tersebut. Bila PKS DIY dalam pemilu 2014 lalu bisa meraih 11 persen suara, pada pemilu tahun 2019 nanti suara akan lebih besar lagi.

“Nanti teman-teman yang merumuskannya dalam sidang besok pagi. Apa 15 atau 20 persen, nanti dibicarakan dalam sidang. PKS mudah-mudahan jadi partai papan atas bersama parta-partai lain,” kata Sohibul.

Dia menambahkan muswil ini merupakan rangkaian dari munas PKS yang dilaksanakan bulan lalu. Dalam muswil tersebut kegiatan utama adalah proses regenerasi atau pergantian kepemimpinan wilayah di DIY, baik DPW, MPW dan Dewan Syariah Wilayah.

“Selain itu dalam muswil ini juga dibahas kegiatan mengenai perencanaan ke depan PKS di DIY. Arah ke depan juga merupakan turunan dari yang telah dirumuskan munas,” kata Sohibul didampingi Ketua Bidang Wilayah Dakwah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta (Jatijaya), Sigit Sosiantomo dan ketua DPW PKS DIY 2010-2015, Sukamta.

Menurutnya muswil merupakan bentuk pengejawantahan dari konsolidasi-konsilidasi partai itu sendiri. Setiap pergantian kepemimpinan akan diikuti konsolidasi. Muswil dan musda selesai akhir bulan Oktober ini sebab pada awal November yakni pada tanggal 3-6 ada mukernas.

“Mukernas yang hadir nangti adalah pengruus baru dan ini merupakan konsolidasi tingkat nasional,” tandasnya.(*Ism)

JAKARTA – Kebakaran yang terjadi di daerah menimbukan dampak pada masyarakat .Pemerintah tidak cukup menyelesaikan kabut asap dalam kebakaran hutan yang masih berlangsung saat ini, melainkan harus juga bertanggung jawab terhadap dampak jangka panjang dari kasus kebakaran tersebut.

Seperti berbagai jenis penyakit yang ditimbulkan, baik Ispa, diare, muntah-muntah dan kemungkinan beberapa bulan dan tahun kemudian penyakit itu timbul.

“Jadi, negara tidak cukup hadir di lokasi kebakaran hutan dan berusaha memadamkannya. Apalagi, kalau sebentar lagi hujan turun dan sudah padam. Itu belum selesai. Mengapa? Pemerintah harus memikirkan dampak jangka menengah dan panjangnya dari kebakaran hutan itu sendiri bagi masyarakat, yaitu timbulnya berbagai jenis penyakit,” tegas Anggota DPR RI dari FPDIP H. Rahmat N Hamka di Gedung DPR RI, (6/10).

Rahmat Hamka anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW), menggantikan Willy Yosef, yang mencalonkan diri sebagai gubernur Kalimantan Tengah menggantikan Teras Narang, yang sudah dua periode menjabat gubernur Kalteng tersebut.

Dampak kesehatan lingkungan tersebut kata Rahmat Hamka, bukan saja terjadi di lokasi kebakaran melainkan di daerah sekitarnya. Hal yang sama terjadi di Sumatera Selatan, Jambi, Pekanbaru Riau dan lain-lain.

Karena itu, kalau terbukti ada perusahaan yang membakar hutan, maka asetnya harus dikembalikan dan dikelola oleh negara, karena mereka terbukti gagal menjaga kelestarian hutan.

“Sekarang saja setiap harinya di Kalimatan Tengah, akibat asap yang sudah tiga bulan belum padam, sebanyak 1.000 orang termasuk anak-anak yang harus masuk Rumah Sakit (RS), maka dalam proses pemulihan nanti kalau bisa pemerintah meningkatkan tiga lipat anggaran untuk daerah terkena dampak kebakaran hutan itu,” ujarnya.

Selanjutnya Rahmat Hamka menyampaikan terima kasih kepada TNI, yang telah membantu dan turun langsung ke lokasi kebakaran, sehingga kebakaran terus diminimalisir bersama masyarakat dan berbagai pihak pemegang kepentingan.

“Kami sampaikan dirgahayu TNI ke – 70, atas nama rakyat Kalteng kami berterimakasih atas bantuan TNI dalam memadamkan kebakaran hutan selama ini,” tuturnya.

Menyinggung pihak-pihak yang diuntungkan dari kebakaran hutan tersebut menurut Rahmat, pasti ada yang diuntungkan, seperti perusahaan atau korporasi yang memanfaatkan lahan selama ini.

Apalagi kebakaran ini terjadi setiap tahun karena pembakaran lahan/hutan tersebut biayanya jauh lebih murah dibanding dengan cara kerja pemerintah. “Jadi, membakar itu lebih murah,” kata Rahmat.

Rahmat mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi yang berat bagi korporasi pelaku pembakaran, dan kalau kebakaran ini terulang di tahun 2016 mendatang, berarti pemerintah telah gagal.

“Kalau kebakaran itu terjadi lagi pada tahun 2016, berarti pemerintah telah melindungi lingkungan sebagai aset negara,”tandasnya. (*Adyt)

JAKARTA – Kebakaran yang terjadi di daerah menimbukan dampak pada masyarakat .Pemerintah tidak cukup menyelesaikan kabut asap dalam kebakaran hutan yang masih berlangsung saat ini, melainkan harus juga bertanggung jawab terhadap dampak jangka panjang dari kasus kebakaran tersebut.

Seperti berbagai jenis penyakit yang ditimbulkan, baik Ispa, diare, muntah-muntah dan kemungkinan beberapa bulan dan tahun kemudian penyakit itu timbul.

“Jadi, negara tidak cukup hadir di lokasi kebakaran hutan dan berusaha memadamkannya. Apalagi, kalau sebentar lagi hujan turun dan sudah padam. Itu belum selesai. Mengapa? Pemerintah harus memikirkan dampak jangka menengah dan panjangnya dari kebakaran hutan itu sendiri bagi masyarakat, yaitu timbulnya berbagai jenis penyakit,” tegas Anggota DPR RI dari FPDIP H. Rahmat N Hamka di Gedung DPR RI, (6/10).

Rahmat Hamka anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW), menggantikan Willy Yosef, yang mencalonkan diri sebagai gubernur Kalimantan Tengah menggantikan Teras Narang, yang sudah dua periode menjabat gubernur Kalteng tersebut.

Dampak kesehatan lingkungan tersebut kata Rahmat Hamka, bukan saja terjadi di lokasi kebakaran melainkan di daerah sekitarnya. Hal yang sama terjadi di Sumatera Selatan, Jambi, Pekanbaru Riau dan lain-lain.

Karena itu, kalau terbukti ada perusahaan yang membakar hutan, maka asetnya harus dikembalikan dan dikelola oleh negara, karena mereka terbukti gagal menjaga kelestarian hutan.

“Sekarang saja setiap harinya di Kalimatan Tengah, akibat asap yang sudah tiga bulan belum padam, sebanyak 1.000 orang termasuk anak-anak yang harus masuk Rumah Sakit (RS), maka dalam proses pemulihan nanti kalau bisa pemerintah meningkatkan tiga lipat anggaran untuk daerah terkena dampak kebakaran hutan itu,” ujarnya.

Selanjutnya Rahmat Hamka menyampaikan terima kasih kepada TNI, yang telah membantu dan turun langsung ke lokasi kebakaran, sehingga kebakaran terus diminimalisir bersama masyarakat dan berbagai pihak pemegang kepentingan.

“Kami sampaikan dirgahayu TNI ke – 70, atas nama rakyat Kalteng kami berterimakasih atas bantuan TNI dalam memadamkan kebakaran hutan selama ini,” tuturnya.

Menyinggung pihak-pihak yang diuntungkan dari kebakaran hutan tersebut menurut Rahmat, pasti ada yang diuntungkan, seperti perusahaan atau korporasi yang memanfaatkan lahan selama ini.

Apalagi kebakaran ini terjadi setiap tahun karena pembakaran lahan/hutan tersebut biayanya jauh lebih murah dibanding dengan cara kerja pemerintah. “Jadi, membakar itu lebih murah,” kata Rahmat.

Rahmat mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi yang berat bagi korporasi pelaku pembakaran, dan kalau kebakaran ini terulang di tahun 2016 mendatang, berarti pemerintah telah gagal.

“Kalau kebakaran itu terjadi lagi pada tahun 2016, berarti pemerintah telah melindungi lingkungan sebagai aset negara,”tandasnya. (*Adyt)

Jakarta – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault menerima dukungan untuknya agar maju sebagai bakal calon Gubernur di Pilkada DKI 2017. Dia mengatakan sudah punya gambaran program untuk memimpin Ibukota.

“Programnya saya akan keluarkan 9 manifesto kesejahteraan rakyat Jakarta. Ini nanti setelah saya deklarasikan diri. Kalau sekarang kan saya baru dapat deklarasi dukungan,” ujar Adhyaksa di Wedangan 200, Jl Fatmawati, Jakarta Selatan, (25/9).

Dia menjelakan 9 manifesto politik ini berasal dari tiga pemikiran awal. Pertama, berpikir dalam kekurangan yang ada di Jakarta. Kemudian, memikirkan tentang peristiwa yang terjadi di Ibukota.

“Terus besar tapi solutif. Jadi hubungan Jakarta tidak menang saja tapi apa yang kita lakukan kalau Jakarta jadi. Jangan sampai pemilihan terkotak kotak, musuhan satu sama lain,” katanya.

Lanjutnya, Adhyaksa tidak suka dengan penilaian bila dirinya melawan Ahok di Pilkada 2017. Ia mengatakan bila terpilih sebagai DKI 1, maka akan menyempurnakan kebijakan yang sudah dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Dia tak sungkan mengatakan akan melanjutkan yang sudah dilakukan Ahok secara positif.

“Bukan cari kekuasan tapi memperbaiki keadaan yang sudah ada. Saya tidak melawan Pak Ahok tapi kita menyempurnakan. Yang baik dari Ahok saya ambil, good governance ingin kita ciptakan. Jangan menjelek-jelekan yang lain,” sebut Ketua Kwarnas Pramuka itu.

Dia pun menyebut upaya yang dilakukan Ahok dalam memimpin Jakarta sudah baik. Namun, masih ada kekurangan yaitu masalah komunikasi.

“Menang dengan baik, kalah dengan baik. Saya bersahabat dengan baik. Jadi Ahok sudah maksimal tapi manusia ada kekurangan. Kekurangan beliau dalam hal komunikasi akan disempurnakan. terobosan Ahok harus kita hargai,” tuturnya.

Lantas, bagaimana cara menggenjot elektabilitas agar bisa mengimbangi Ahok di Pilkada DKI 2017?

“Saya kira tidak pernah menggenjot-genjot. Kalau saya memang rendah untuk apa dipaksakan. Saya kira orang Jakarta yang menilai,” tandasnya.
(* Adyt)