PEMERINTAH HARUS BERI SANKSI BERAT BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN

JAKARTA - Kebakaran yang terjadi di daerah menimbukan dampak pada masyarakat .Pemerintah tidak cukup menyelesaikan kabut asap dalam kebakaran hutan yang masih berlangsung saat ini, melainkan harus juga bertanggung jawab terhadap dampak jangka panjang dari kasus kebakaran tersebut.

Seperti berbagai jenis penyakit yang ditimbulkan, baik Ispa, diare, muntah-muntah dan kemungkinan beberapa bulan dan tahun kemudian penyakit itu timbul.

“Jadi, negara tidak cukup hadir di lokasi kebakaran hutan dan berusaha memadamkannya. Apalagi, kalau sebentar lagi hujan turun dan sudah padam. Itu belum selesai. Mengapa? Pemerintah harus memikirkan dampak jangka menengah dan panjangnya dari kebakaran hutan itu sendiri bagi masyarakat, yaitu timbulnya berbagai jenis penyakit,” tegas Anggota DPR RI dari FPDIP H. Rahmat N Hamka di Gedung DPR RI, (6/10).

Rahmat Hamka anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW), menggantikan Willy Yosef, yang mencalonkan diri sebagai gubernur Kalimantan Tengah menggantikan Teras Narang, yang sudah dua periode menjabat gubernur Kalteng tersebut.

Dampak kesehatan lingkungan tersebut kata Rahmat Hamka, bukan saja terjadi di lokasi kebakaran melainkan di daerah sekitarnya. Hal yang sama terjadi di Sumatera Selatan, Jambi, Pekanbaru Riau dan lain-lain.

Karena itu, kalau terbukti ada perusahaan yang membakar hutan, maka asetnya harus dikembalikan dan dikelola oleh negara, karena mereka terbukti gagal menjaga kelestarian hutan.

“Sekarang saja setiap harinya di Kalimatan Tengah, akibat asap yang sudah tiga bulan belum padam, sebanyak 1.000 orang termasuk anak-anak yang harus masuk Rumah Sakit (RS), maka dalam proses pemulihan nanti kalau bisa pemerintah meningkatkan tiga lipat anggaran untuk daerah terkena dampak kebakaran hutan itu,” ujarnya.

Selanjutnya Rahmat Hamka menyampaikan terima kasih kepada TNI, yang telah membantu dan turun langsung ke lokasi kebakaran, sehingga kebakaran terus diminimalisir bersama masyarakat dan berbagai pihak pemegang kepentingan.

“Kami sampaikan dirgahayu TNI ke – 70, atas nama rakyat Kalteng kami berterimakasih atas bantuan TNI dalam memadamkan kebakaran hutan selama ini,” tuturnya.

Menyinggung pihak-pihak yang diuntungkan dari kebakaran hutan tersebut menurut Rahmat, pasti ada yang diuntungkan, seperti perusahaan atau korporasi yang memanfaatkan lahan selama ini.

Apalagi kebakaran ini terjadi setiap tahun karena pembakaran lahan/hutan tersebut biayanya jauh lebih murah dibanding dengan cara kerja pemerintah. “Jadi, membakar itu lebih murah,” kata Rahmat.

Rahmat mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi yang berat bagi korporasi pelaku pembakaran, dan kalau kebakaran ini terulang di tahun 2016 mendatang, berarti pemerintah telah gagal.

"Kalau kebakaran itu terjadi lagi pada tahun 2016, berarti pemerintah telah melindungi lingkungan sebagai aset negara,”tandasnya. (*Adyt)

JAKARTA - Kebakaran yang terjadi di daerah menimbukan dampak pada masyarakat .Pemerintah tidak cukup menyelesaikan kabut asap dalam kebakaran hutan yang masih berlangsung saat ini, melainkan harus juga bertanggung jawab terhadap dampak jangka panjang dari kasus kebakaran tersebut.

Seperti berbagai jenis penyakit yang ditimbulkan, baik Ispa, diare, muntah-muntah dan kemungkinan beberapa bulan dan tahun kemudian penyakit itu timbul.

“Jadi, negara tidak cukup hadir di lokasi kebakaran hutan dan berusaha memadamkannya. Apalagi, kalau sebentar lagi hujan turun dan sudah padam. Itu belum selesai. Mengapa? Pemerintah harus memikirkan dampak jangka menengah dan panjangnya dari kebakaran hutan itu sendiri bagi masyarakat, yaitu timbulnya berbagai jenis penyakit,” tegas Anggota DPR RI dari FPDIP H. Rahmat N Hamka di Gedung DPR RI, (6/10).

Rahmat Hamka anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW), menggantikan Willy Yosef, yang mencalonkan diri sebagai gubernur Kalimantan Tengah menggantikan Teras Narang, yang sudah dua periode menjabat gubernur Kalteng tersebut.

Dampak kesehatan lingkungan tersebut kata Rahmat Hamka, bukan saja terjadi di lokasi kebakaran melainkan di daerah sekitarnya. Hal yang sama terjadi di Sumatera Selatan, Jambi, Pekanbaru Riau dan lain-lain.

Karena itu, kalau terbukti ada perusahaan yang membakar hutan, maka asetnya harus dikembalikan dan dikelola oleh negara, karena mereka terbukti gagal menjaga kelestarian hutan.

“Sekarang saja setiap harinya di Kalimatan Tengah, akibat asap yang sudah tiga bulan belum padam, sebanyak 1.000 orang termasuk anak-anak yang harus masuk Rumah Sakit (RS), maka dalam proses pemulihan nanti kalau bisa pemerintah meningkatkan tiga lipat anggaran untuk daerah terkena dampak kebakaran hutan itu,” ujarnya.

Selanjutnya Rahmat Hamka menyampaikan terima kasih kepada TNI, yang telah membantu dan turun langsung ke lokasi kebakaran, sehingga kebakaran terus diminimalisir bersama masyarakat dan berbagai pihak pemegang kepentingan.

“Kami sampaikan dirgahayu TNI ke – 70, atas nama rakyat Kalteng kami berterimakasih atas bantuan TNI dalam memadamkan kebakaran hutan selama ini,” tuturnya.

Menyinggung pihak-pihak yang diuntungkan dari kebakaran hutan tersebut menurut Rahmat, pasti ada yang diuntungkan, seperti perusahaan atau korporasi yang memanfaatkan lahan selama ini.

Apalagi kebakaran ini terjadi setiap tahun karena pembakaran lahan/hutan tersebut biayanya jauh lebih murah dibanding dengan cara kerja pemerintah. “Jadi, membakar itu lebih murah,” kata Rahmat.

Rahmat mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi yang berat bagi korporasi pelaku pembakaran, dan kalau kebakaran ini terulang di tahun 2016 mendatang, berarti pemerintah telah gagal.

"Kalau kebakaran itu terjadi lagi pada tahun 2016, berarti pemerintah telah melindungi lingkungan sebagai aset negara,”tandasnya. (*Adyt)