Politik dan Keamanan

CIBINONG – Geliat para pemuda yang menginginkan perubahan melalui perhelatan (Musyawarah Daerah) Musda KNPI Kabupaten Bogor mendapat perhatian serius dari Abdul Azis Sarnata. Seorang Senior KNPI Kabupaten Bogor yang sekarang menjadi Ketua Pengurus Daerah Mathlaul Anwar Kabupaten Bogor ini mengharapkan Pemuda Kabupaten Bogor dipimpin oleh sosok pemimpin yang Ideal

“Sejatinya pemuda Kabupaten Bogor ini dipimpin oleh sosok yang netral sehingga saat mempimpin nanti akan terbebas dari intervensi dan rongrongan para pembesar yang ada di Kabupaten Bogor ini” ungkap Azis saat diskusi dengan Generasi Muda Mathlaul Anwar, Selasa (18/12/18)

Lebih lanjut dia mengatakan, kalau posisi Kabupaten Bogor yang kaya akan potensi ini tentunya juga memiliki tantangan yang tidak ringan.
“Karena itu ketua KNPI harus mampu menjaga keutuhan potensi pemuda, tidak justru memperlebar permusuhan sehingga terjadi pengkotak-kotakan pemuda,” tegas Azis.

Azis menambahkan, momentum musda KNPI kali ini diharapkan mampu menciptakan persatuan dan kesatuan, juga mampu melahirkan ide dan gagasan baru. “Sehingga menjadi suatu sejarah penting dalam menentukan kepemimpinan kedepan,” imbuhnya.

Terkait Musda KNPI tersebut, Ketua IKAPRI (Ikatan Putra-Putri Pegawai Republik Indonesia) Rizki Akbar, mengatakan Musda KNPI harus bisa menjadi sarana pemersatu pemuda sekaligus forum membangun komitmen segenap organisasi kepemudaan untuk bahu-membahu memberdayakan potensi pemuda dalam upaya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.
“Dalam konteks Musda KNPI, kami di IKAPRI menginginkan ketua dan pengurus mendatang berkomitmen untuk memberdayakan pemuda di level kecamatan, desa dan bahkan sampai ke pelosok. Mereka harus diberikan ruang beraktifitas dan forum komunikasi yang intens agar terjadi dialog dua arah dan terwujud kebersamaan untuk hadapi tantangan di depan,” ujar Rizki.
Sebagai informasi, menjelang digelarnya Musda dalam waktu dekat ini, nama Rizki Akbar mulai menyeruak ke permukaan. Tokoh muda yang memimpin IKAPRI ini dinilai sejumlah pihak sangat ideal karena selama ini Rizki tidak menjadi partisan parpol, partisan kubu calon kepala daerah di Pilkada 2018 dan juga tidak berada di pusaran politik lokal.(Dav)

CIBINONG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Muhammad Romli mengatakan, sebelumnya pihaknya mengucapkan banyak terima kasih atas pengertian dari semua fraksi terkait surat yang dilayangkan oleh pasangan Ade Ruhandi-Inggrid Kansil (Jadi) yang mayoritas fraksi ini tidak dilanjutkan karena ini menjadi ranah hukum dan sudah selesai.

“Sehingga kegiatan pelantikan Bupati Bogor terpilih pasang Ade Yasin-Iwan Setiawan (Hadist) tetap terus berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan ,” kata Romli yang diamini oleh Yuyud Wahyudi saat ditemui wartawan di gedung Dewan, Senin (17/12/18).

Sambung Romli , apalagi soal pelantikan Bupati Ade Munawaroh dan Wakil Bupati Iwan Setiawan nanti itu adalah ranahnya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Sehingga sesuai dengan yang diinginkan bersama adalah kegiatan pelantikan itu akan berjalan terus dan tidak terpengaruh oleh gugatan yang sudah dilayangkan agar Roda Pemerintahan Bumi Tegar Beriman ini bisa terus berjalan dengan baik tentunya.

“Pada intinya kami secara tegas angkat bicara Pelantikan pasangan Hadist jalan terus supaya masyarakat Kabupaten Bogor bisa menikmati apa yang sudah dicanangkan oleh pasangan HADIST ,” tandasnya.(P Alam)

JAKARTA– Dalam rangka tertib administrasi dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, serta untuk menghindari penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang rusak atau invalid, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. Hadi Prabowo, pada 13 Desember 2018 telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid.

Dalam SE yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Indonesia diatur mengenai pencatatan dan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid dalam proses pelayanan di wilayah masing – masing.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menjelaskan, melalui SE tersebut, Mendagri memerintahkan Bupati/Waikota menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mengecek KTP-el rusak atau invalid hasil pencetakan massal tahun 2011 sampai dengan 2013 yang ada di kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.

“Apabila masih ditemukan KTP-el rusak atau invalid, dilakukan pencatatan dan segera dimusnahkan dengan cara dibakar,” tegas Bahtiar.

Untuk itu, lanjut Kapuspen Kemendagri itu, bupati/wali kota agar menugaskan jajaran seluruh aparat Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) setempat, camat, dan Satpol PP bergerak serentak di seluruh daerah melakukan pemusnahan KTP-el invalid atau rusak dengan cara dibakar.

Menurut Bahtiar, standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru ini merupakan pengganti SOP sebelumnya yang hanya melakukan pengguntingan terhadap KTP-el invalid atau rusak.

Kemendagri mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, jajaran Dukcapil, camat, lurah dan kepala desa, Satpol PP dan juga aparat kepolisian serta aparat lainnya yang telah membantu pelaksanaan dari surat edaran ini.

Kebijakan ini, jelas Bahtiar, dibuat semata-mata untuk memberikan kepastian, jaminan dan pencegahan terjadinya penyalahgunaan KTP-el rusak atau invalid serta menimbulkan isu- isu yang kontraproduktif di masyarakat.

“Kita semua berkepentingan agar pelaksanaaan Pemilu Serentak 2019 berjalan Luber dan Jurdil serta aman, damai, tertib dan lancar,” pungkasnya.(*/Adyt)

BOGOR – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto hadir dalam acara Kopdar Ojol Menuju Perubahan 2019 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, (16/12/2018). Kegiatan yang dihadiri ribuan pengemudi ojek online itu diinisiasi oleh Forum Gabungan (Forgab) Roda 02.

Prabowo tiba di Sentul dengan dibonceng oleh salah satu driver ojek online. Di hadapan ribuan pengemudi ojek online yang sudah menunggunya, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, dirinya memiliki hobi mengendarai motor sejak muda.

“Saya tadi sebentar saja naik motor. Waktu muda saya senang naik motor,” kata Prabowo .(16/12/2018).

Sambungnya, selama ini sangat memahami pekerjaan ojek online. Menurut Prabowo, driver ojek online pekerjaan yang berat karena harus menahan panas sinar matahari dan guyuran hujan di jalanan.

“Saya mengerti saudara-saudara bekerja keras mencari nafkah yang halal. Kalian berjuang untuk anak istrimu, dan kalian menghadapi tantangan yang tidak ringan. Terik matahari hujan dan juga argo murah,” tutur dia.

Prabowo pun berjanji apabila terpilih menjadi presiden 2019 akan memperjuangkan nasib pengemudi ojek online bersama Sandiaga Uno.

“Saya terima kasih kalian undang saya, karena saya selalu kalau saya bicara maksud saya baik, tapi selalu ada yang coba melintir-melintir.

Dikatakan bahwa saya tidak menghormati pekerjaan ojek online. Justru saya berjuang untuk kalian semua, hidup saya dari saya remaja disumpah, saya juga ada pesan dari orangtua saya selalu harus setia kepada rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.

Dalam acara itu turut hadir Politikus Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto jajaran Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, seperti Edhy Prabowo, Mayjend TNI (Purn) Musa Bangun, Sugiono, Prasetyo Hadi, Lius Sungkarisma, Kharisma Febriansyah, dan Chusni Mubarok.(*/P Alam)

JAKARTA – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan kotak suara berbahan kardus atau karton kedap air pada Pemilu 2019 menuai polemik di tengah publik.

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan kotak suara berbahan kardus itu tetap aman digunakan dan bahkan sudah empat kali digunakan pada pemilu sebelumnya.

“Jadi, kotak suara berbahan karton kedap air bukan hal baru, melainkan sudah dilakukan pada Pemilu 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017, dan pada tahun 2018. Sebenarnya relatif tidak ada laporan pemilu terganggu karena gunakan karton kedap air,” jelas Arief , (16/12/2018).

Dia pun menjelaskan alasan lain penggunaan kotak suara karton pada pemilu mendatang. Menurut Airef, jika menggunakan kotak suara berbahan alumunium, KPU daerah akan terbebani anggaran penyewaan gudang.

“Ini juga memikirkan internal KPU daerah yang harus menyewa gedung. Dengan karton kedap air ini bisa habis pakai maka kita enggak perlu menyimpannya, kalau pakai aluminium kita harus bayar orang merakit, dan beli baut baru, kemudian pasang lagi,” kata dia.

Dia mengatakan, KPU sudah benar-benar mempertimbangkan penggunaan kotak suara berbahan karton tersebut.

“Kami hitung betul bagaimana semuanya. Begitu banyak aspek kami pertimbangkan, termasuk kekuatan kotak suara. Kami enggak hanya ukur beratnya, tapi ukur volumenya juga, gimana menampung 300 lembar surat suara, bagaiman kalau diisi surat suara lalu kita timbang. Sampai hal detail kami menghitungnya,” tandasnya.(*/Adyt)

JAKARTA – PDI Perjuangan angkat bicara atas tudingan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas perusakan bendera dan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tidak memiliki kepentingan merusak atribut Partai Demokrat.

“PDI Perjuangan tidak pernah main sembunyi-sembunyi. Kami selalu di ruang terbuka. Tidak ada untungnya bagi kami merusak atribut partai lain. Apalagi Demokrat. Sebab kami tidak punya ilmu merusak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, (15/12/2018).

Dia memastikan kadernya tidak terlibat dalam perusakan tersebut. Menurutnya kader yang terbukti melakukan tindakan curang akan menerima sanksi berupa pemecatan. Mantan anggota DPR RI itu juga mengingatkan hal serupa yang pernah terjadi pada PDIP tahun 1996.

“Ketika kantor PDI Perjuangan diserang tanggal 27 Juli 1996, kami tidak melodramatik dan tidak latah menuduh Pak SBY. Kami menempuh jalur hukum dan yang kami tuduh adalah pemerintahan yang antidemokrasi-otoriter, meskipun saat itu Pak SBY mungkin mengetahui hal ikhwal serangan itu,” ungkapnya.

“Apalagi kejadiannya di Riau. Kami tidak sekuat di daerah lain. Ketika Bus Kampanye Demokrat yang eksklusif, lux dan mahal melintas di wilayah yang menjadi basis PDI Perjuangan pun semua aman-aman saja. Apalagi di Riau. Jadi mari perangi bersama, penyusup yang mencoba mengadu domba Partai tersebut,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hasto menambahkan partainya tidak akan memiliki tujuan elektoral saat berhadapan dengan Demokrat. Dia menilai partai yang memiliki keterkaitan perihal suara adalah Partai Gerindra.

” Secara survey, terbukti tidak ada irisan pemilih antara Demokrat dan PDI Perjuangan. Sebab jika elektoral Demokrat turun, larinya ke Gerindra, bukan ke PDI Perjuangan,” pungkas Hasto.

Sebelumnya Wasekjen Demokrat Andi Arief menyebut perusakan diduga dilakukan atas perintah oknum pengurus PDIP. Melalui akun Twitternya, pihaknya akan mendalami temuan tersebut.

“Keterangan pelaku perusakan yang ditangkap DPC Demokrat malam tadi menyebut dia disuruh Pengurus PDIP. Info awal itu terlalu gegabah jika dipercaya begitu saja. Selama ini hubungan kami baik. Tugas polisi menyimpulkannya. Tidak ada alasan, pelakunya ada. Beda dengan kasus lain,” tulisnya. (*/Ag)

JAKARTA – Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 225/10770/SJ Tahun 2018 tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan di Lingkungan Kemendagri dan BNPP belum lama terbit sudah dicabut.

Instruksi tersebut diteken Mendagri Tjahjo Kumolo pada 4 Desember 2018.

Pencabutan Imendagri tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (14/12).

“Tujuannya biar ada keseragaman dan Bapak Menteri merespon adanya masukan secara positif hari ini dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi agar tidak timbul persepsi yang berbeda,” ujar Hadi.

Dalam Imendagri itu memuat salah satu aturan untuk ASN perempuan berjilbab, jilbabnya harus dimasukkan ke dalam kerah pakaian. Ketentuan ini mendapat sorotan keras warganet di media sosial.

Hadi menjelaskan, Imendagri Nomor 225/10770/SJ Tahun 2018 diterbitkan semata-mata bertujuan membuat rapih para ASN saat bekerja melayani masyarakat dan juga saat upacara.

“Peraturan khusus karyawan ASN Kemendagri dan upacara-upacara khusus untuk perempuan bagi yang berjilbab agar dimasukkan jilbabnya ke kerah pakaian agar rapi dan Kemendagri bukan melarang karena ada kata agar itu sunah atau himbauan,” terang Hadi. (*/Nia)

JAKARTA – Ketua umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyebut sosok calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin tidak diproyeksikan untuk mendongkrak elektabilitas dari pasangannya Joko Widodo atau Jokowi.

Hal itu diungkapkan Rommy sapaan akrabnya saat menanggapi efektivitas Ma’ruf Amin yang saat ini mendampingi Jokowi dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

“Kiai Ma’ruf itu positioning-nya bukan untuk di-push lebih banyak turun. Dia lebih merupakan tokoh yang secara simbolik melambangkan bahwa Jokowi tidak seperti yang mereka tuduhkan, sebagai presiden atau pemerintahan yang anti-Islam karena satu-satunya capres yang didampingi kiai,” katanya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, (13/12/2018).

Oleh karena itu, dia melihat, meski dalam kondisi sakit, mantan Rais A’aam PBNU itu juga masih bisa tetap melakukan aktivitasnya untuk bisa berperan dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Salah satunya, dengan cara melakukan silaturahmi di kediamannya.

“Itu tidak harus berupa kunjungan fisik. Bisa jadi penyampaian gagasan, konsep, silaturahmi, karena saat ini beliau memang sedang dalam kondisi sakit sehingga dokter baru perbolehkan pada akhir Desember untuk kembali berjalan,” katanya.

Sementara, Rommy memgaku persoalan usia Ma’ruf Amin bukan menjadi kekhawatiran karena tidak akan bisa beraktivitas banyak. Sebab, dalam pencalonannya, partai politik koalisi juga sudah mempertimbangkan hal tersebut.

“Tidak, karena dari awal kita sudah menakar usia beliau, tidak mungkin bisa dipaksa banyak titik dalam sehari. Sejauh ini sebenarnya kampanye dia sudah maksimal dalam sehari bisa ada 7-8 titik. Kalau kita paksa lagi di atas itu, Prabowo saja yang tentara tidak bisa,” tandasnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris karena tindakan mereka sudah membunuh secara brutal dan meneror warga sipil tidak berdosa.

“Kalau kita mau, kita bisa mendesak PBB memasukan OPM sebagai organisasi teroris sebagaimana definisi PBB itu sendiri. Mereka telah membunuh secara brutal dan meneror warga sipil tidak berdosa,” kata Bambang dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis,( 13 /12/2018) .

Hal itu dikatakannya terkait kasus tewasnya 31 pekerja di daerah Nduga, Papua beberapa waktu lalu.

Bambang menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa penembakan karyawan PT Istaka Karya di Papua yang dilakukan OPM.

Ia menilai tindakan penembakan itu sudah bertindak di luar batas dan seharusnya sudah bisa dikategorikan sebagai tindakan teroris.

“DPR mengutuk keras kelompok pembantai bersenjata di Papua yang telah melakukan tindakan keji terhadap warga tidak berdosa,” ujarnya.

Bambang mengatakan, DPR juga berharap pemerintah dapat mengambil tindakan tegas dan keras terhadap pelaku dan memulihkan kondisi keamanan di Papua.

Anggota Komisi I DPR Sukamta dalam interupsinya di Rapat Paripurna DPR, menegaskan, Pemerintah Indonesia harus mencari solusi yang cerdas dalam menyejahterakan masyarakat Papua namun juga menghormati adat istiadat warga Papua.

“Hal itu harus dilakukan agar mereka merasa nyaman bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.

Sukamta mengatakan, kasus pembunuhan terhadap 31 pekerja tersebut tidak boleh berlalu begitu saja sehingga harus dituntaskan dengan menangkap para pelakunya.

Menurut dia, gerombolan bersenjata di Papua jangan hanya disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) padahal mereka merupakan organisasi militer yang memiliki senjata.

“Kami harapkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP) agar digunakan untuk mengatasi persoalan terorisme di Papua,” ujarnya.

Ia mengatakan, PP terkait OMSP itu merupakan tindak lanjut dari UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut dia, aturan tersebut diperlukan agar kasus di Papua dapat diselesaikan segera sehingga masyarakat Papua merasa aman dan nyaman bergabung dengan NKRI.(*/Adyt)

JAKARTA – Partai Gerindra menyoroti ucapan La Nyalla Mahmud Mattalitti yang akan memotong leher apabila Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di Madura pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

“La Nyalla itu janji potong leher kalau Jokowi kalah di Madura, ya kita lihat aja. Semua orang suka janji dan suka berita-berita yang kontroversi,” tutur Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Sebelumnya, La Nyalla Mattalitti menegaskan akan sekuat tenaga memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 untuk daerah Jawa Timur, khususnya di Madura, Jawa Timur. Bahkan, La Nyalla berani menyatakan potong leher jika Prabowo menang di Madura.

Riza juga mengomentari aksi Ruhut Sitompul yang pernah sesumbar akanmemotong telinga jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kalah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Dia mengatakan, janji Ruhut Sitompul itu hingga kini belum ditepati. “Ruhut janji kalau Ahok kalah kuping dipotong, beberapa kali saya ketemu Ruhut kupingnya masih ada dua, enggak dipotong,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR ini bergurau.

Riza menyarankan siapa pun tidak membuat pernyataan berlebihan dan kontroversi yang bisa membuat malu diri sendiri.

“Kalau kami enggak pernah tuntut-tuntut supaya Ruhut potong kuping, kalau janji beliau ya buktikan sendiri saja dengan ucapannya,” kata anggota tim sukses Prabowo-Sandi.(*/Adyt)