Politik dan Keamanan

JAKARTA – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan kotak suara berbahan kardus atau karton kedap air pada Pemilu 2019 menuai polemik di tengah publik.

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan kotak suara berbahan kardus itu tetap aman digunakan dan bahkan sudah empat kali digunakan pada pemilu sebelumnya.

“Jadi, kotak suara berbahan karton kedap air bukan hal baru, melainkan sudah dilakukan pada Pemilu 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017, dan pada tahun 2018. Sebenarnya relatif tidak ada laporan pemilu terganggu karena gunakan karton kedap air,” jelas Arief , (16/12/2018).

Dia pun menjelaskan alasan lain penggunaan kotak suara karton pada pemilu mendatang. Menurut Airef, jika menggunakan kotak suara berbahan alumunium, KPU daerah akan terbebani anggaran penyewaan gudang.

“Ini juga memikirkan internal KPU daerah yang harus menyewa gedung. Dengan karton kedap air ini bisa habis pakai maka kita enggak perlu menyimpannya, kalau pakai aluminium kita harus bayar orang merakit, dan beli baut baru, kemudian pasang lagi,” kata dia.

Dia mengatakan, KPU sudah benar-benar mempertimbangkan penggunaan kotak suara berbahan karton tersebut.

“Kami hitung betul bagaimana semuanya. Begitu banyak aspek kami pertimbangkan, termasuk kekuatan kotak suara. Kami enggak hanya ukur beratnya, tapi ukur volumenya juga, gimana menampung 300 lembar surat suara, bagaiman kalau diisi surat suara lalu kita timbang. Sampai hal detail kami menghitungnya,” tandasnya.(*/Adyt)

JAKARTA – PDI Perjuangan angkat bicara atas tudingan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas perusakan bendera dan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tidak memiliki kepentingan merusak atribut Partai Demokrat.

“PDI Perjuangan tidak pernah main sembunyi-sembunyi. Kami selalu di ruang terbuka. Tidak ada untungnya bagi kami merusak atribut partai lain. Apalagi Demokrat. Sebab kami tidak punya ilmu merusak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, (15/12/2018).

Dia memastikan kadernya tidak terlibat dalam perusakan tersebut. Menurutnya kader yang terbukti melakukan tindakan curang akan menerima sanksi berupa pemecatan. Mantan anggota DPR RI itu juga mengingatkan hal serupa yang pernah terjadi pada PDIP tahun 1996.

“Ketika kantor PDI Perjuangan diserang tanggal 27 Juli 1996, kami tidak melodramatik dan tidak latah menuduh Pak SBY. Kami menempuh jalur hukum dan yang kami tuduh adalah pemerintahan yang antidemokrasi-otoriter, meskipun saat itu Pak SBY mungkin mengetahui hal ikhwal serangan itu,” ungkapnya.

“Apalagi kejadiannya di Riau. Kami tidak sekuat di daerah lain. Ketika Bus Kampanye Demokrat yang eksklusif, lux dan mahal melintas di wilayah yang menjadi basis PDI Perjuangan pun semua aman-aman saja. Apalagi di Riau. Jadi mari perangi bersama, penyusup yang mencoba mengadu domba Partai tersebut,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hasto menambahkan partainya tidak akan memiliki tujuan elektoral saat berhadapan dengan Demokrat. Dia menilai partai yang memiliki keterkaitan perihal suara adalah Partai Gerindra.

” Secara survey, terbukti tidak ada irisan pemilih antara Demokrat dan PDI Perjuangan. Sebab jika elektoral Demokrat turun, larinya ke Gerindra, bukan ke PDI Perjuangan,” pungkas Hasto.

Sebelumnya Wasekjen Demokrat Andi Arief menyebut perusakan diduga dilakukan atas perintah oknum pengurus PDIP. Melalui akun Twitternya, pihaknya akan mendalami temuan tersebut.

“Keterangan pelaku perusakan yang ditangkap DPC Demokrat malam tadi menyebut dia disuruh Pengurus PDIP. Info awal itu terlalu gegabah jika dipercaya begitu saja. Selama ini hubungan kami baik. Tugas polisi menyimpulkannya. Tidak ada alasan, pelakunya ada. Beda dengan kasus lain,” tulisnya. (*/Ag)

JAKARTA – Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 225/10770/SJ Tahun 2018 tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan di Lingkungan Kemendagri dan BNPP belum lama terbit sudah dicabut.

Instruksi tersebut diteken Mendagri Tjahjo Kumolo pada 4 Desember 2018.

Pencabutan Imendagri tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (14/12).

“Tujuannya biar ada keseragaman dan Bapak Menteri merespon adanya masukan secara positif hari ini dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi agar tidak timbul persepsi yang berbeda,” ujar Hadi.

Dalam Imendagri itu memuat salah satu aturan untuk ASN perempuan berjilbab, jilbabnya harus dimasukkan ke dalam kerah pakaian. Ketentuan ini mendapat sorotan keras warganet di media sosial.

Hadi menjelaskan, Imendagri Nomor 225/10770/SJ Tahun 2018 diterbitkan semata-mata bertujuan membuat rapih para ASN saat bekerja melayani masyarakat dan juga saat upacara.

“Peraturan khusus karyawan ASN Kemendagri dan upacara-upacara khusus untuk perempuan bagi yang berjilbab agar dimasukkan jilbabnya ke kerah pakaian agar rapi dan Kemendagri bukan melarang karena ada kata agar itu sunah atau himbauan,” terang Hadi. (*/Nia)

JAKARTA – Ketua umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyebut sosok calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin tidak diproyeksikan untuk mendongkrak elektabilitas dari pasangannya Joko Widodo atau Jokowi.

Hal itu diungkapkan Rommy sapaan akrabnya saat menanggapi efektivitas Ma’ruf Amin yang saat ini mendampingi Jokowi dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

“Kiai Ma’ruf itu positioning-nya bukan untuk di-push lebih banyak turun. Dia lebih merupakan tokoh yang secara simbolik melambangkan bahwa Jokowi tidak seperti yang mereka tuduhkan, sebagai presiden atau pemerintahan yang anti-Islam karena satu-satunya capres yang didampingi kiai,” katanya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, (13/12/2018).

Oleh karena itu, dia melihat, meski dalam kondisi sakit, mantan Rais A’aam PBNU itu juga masih bisa tetap melakukan aktivitasnya untuk bisa berperan dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Salah satunya, dengan cara melakukan silaturahmi di kediamannya.

“Itu tidak harus berupa kunjungan fisik. Bisa jadi penyampaian gagasan, konsep, silaturahmi, karena saat ini beliau memang sedang dalam kondisi sakit sehingga dokter baru perbolehkan pada akhir Desember untuk kembali berjalan,” katanya.

Sementara, Rommy memgaku persoalan usia Ma’ruf Amin bukan menjadi kekhawatiran karena tidak akan bisa beraktivitas banyak. Sebab, dalam pencalonannya, partai politik koalisi juga sudah mempertimbangkan hal tersebut.

“Tidak, karena dari awal kita sudah menakar usia beliau, tidak mungkin bisa dipaksa banyak titik dalam sehari. Sejauh ini sebenarnya kampanye dia sudah maksimal dalam sehari bisa ada 7-8 titik. Kalau kita paksa lagi di atas itu, Prabowo saja yang tentara tidak bisa,” tandasnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris karena tindakan mereka sudah membunuh secara brutal dan meneror warga sipil tidak berdosa.

“Kalau kita mau, kita bisa mendesak PBB memasukan OPM sebagai organisasi teroris sebagaimana definisi PBB itu sendiri. Mereka telah membunuh secara brutal dan meneror warga sipil tidak berdosa,” kata Bambang dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis,( 13 /12/2018) .

Hal itu dikatakannya terkait kasus tewasnya 31 pekerja di daerah Nduga, Papua beberapa waktu lalu.

Bambang menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa penembakan karyawan PT Istaka Karya di Papua yang dilakukan OPM.

Ia menilai tindakan penembakan itu sudah bertindak di luar batas dan seharusnya sudah bisa dikategorikan sebagai tindakan teroris.

“DPR mengutuk keras kelompok pembantai bersenjata di Papua yang telah melakukan tindakan keji terhadap warga tidak berdosa,” ujarnya.

Bambang mengatakan, DPR juga berharap pemerintah dapat mengambil tindakan tegas dan keras terhadap pelaku dan memulihkan kondisi keamanan di Papua.

Anggota Komisi I DPR Sukamta dalam interupsinya di Rapat Paripurna DPR, menegaskan, Pemerintah Indonesia harus mencari solusi yang cerdas dalam menyejahterakan masyarakat Papua namun juga menghormati adat istiadat warga Papua.

“Hal itu harus dilakukan agar mereka merasa nyaman bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.

Sukamta mengatakan, kasus pembunuhan terhadap 31 pekerja tersebut tidak boleh berlalu begitu saja sehingga harus dituntaskan dengan menangkap para pelakunya.

Menurut dia, gerombolan bersenjata di Papua jangan hanya disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) padahal mereka merupakan organisasi militer yang memiliki senjata.

“Kami harapkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP) agar digunakan untuk mengatasi persoalan terorisme di Papua,” ujarnya.

Ia mengatakan, PP terkait OMSP itu merupakan tindak lanjut dari UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut dia, aturan tersebut diperlukan agar kasus di Papua dapat diselesaikan segera sehingga masyarakat Papua merasa aman dan nyaman bergabung dengan NKRI.(*/Adyt)

JAKARTA – Partai Gerindra menyoroti ucapan La Nyalla Mahmud Mattalitti yang akan memotong leher apabila Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di Madura pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

“La Nyalla itu janji potong leher kalau Jokowi kalah di Madura, ya kita lihat aja. Semua orang suka janji dan suka berita-berita yang kontroversi,” tutur Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Sebelumnya, La Nyalla Mattalitti menegaskan akan sekuat tenaga memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 untuk daerah Jawa Timur, khususnya di Madura, Jawa Timur. Bahkan, La Nyalla berani menyatakan potong leher jika Prabowo menang di Madura.

Riza juga mengomentari aksi Ruhut Sitompul yang pernah sesumbar akanmemotong telinga jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kalah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Dia mengatakan, janji Ruhut Sitompul itu hingga kini belum ditepati. “Ruhut janji kalau Ahok kalah kuping dipotong, beberapa kali saya ketemu Ruhut kupingnya masih ada dua, enggak dipotong,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR ini bergurau.

Riza menyarankan siapa pun tidak membuat pernyataan berlebihan dan kontroversi yang bisa membuat malu diri sendiri.

“Kalau kami enggak pernah tuntut-tuntut supaya Ruhut potong kuping, kalau janji beliau ya buktikan sendiri saja dengan ucapannya,” kata anggota tim sukses Prabowo-Sandi.(*/Adyt)

JAKARTA – Dari perspektif politik ditemukannya ada KTP elektronik (KTP-el) yang tercecer adalah mencurigakan.

“Ada apa gerangan?” kata peneliti senior LIPI, Siti Zuhro dalam diskusi bertajuk “Pilpres Jujur dan Adil, Ilusi atau Harapan?” di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 93, Menteng, Jakarta Pusat, (11/12/18).

Pembicara lain, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh; Wakil Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati; Wakil Direktur Data dan Informasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nur Iman Santoso; dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta.

Terakhir, KTP-el ditemukan tercecer di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jumlahnya mencapai ribuan helai.

“Dengan tercecernya KTP yang tidak cukup sekali dua kali menimbulkan pertanyaan,” ungkap Siti Zuhro.

Menurutnya, kejadian ini mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah khususnya Kemendagri.

“Ini harus dijelaskan. Mengapa ini? Jangan sampai Pilpres kita tidak jujur, tidak adil, hanya karena DPT,” sebutnya.

“Kita ini bangsa yang cerdas. Kalau DPT masih jadi masalah kita, berulang kali kita menumbuk pada tiang yang sama. Saya dorong Dukcapil untuk terus turun gunung,” tandas Siti Zuhro .(*Ag)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan terdapat indikasi motif politik dibalik tercecernya KTP elektronik di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur.

“Ya kalau saya melihat indikasinya ada unsur disana (kepentingan politik) walau itu e-KTP sudah kedaluwarsa,” kata Tjahjo seusai menghadiri Rakornas Bawaslu di Ancol, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018, seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Meskipun menduga ada indikasi tersebut, Tjahjo menyatakan masih menunggu hasil penyidikan tuntas aparat kepolisian. Dia menekankan dari sejumlah peristiwa terkait KTP elektronik belakangan ini, mulai dari penjualan blanko hingga KTP elektronik kedaluwarsa yang tercecer, hanya penjualan blanko yang menjadi masalah prinsip.

Namun dari seluruh peristiwa itu, menurut dia, tidak sampai mengganggu sistem. “Sistem dipastikan aman,” jelas dia.

Dia mengatakan, karena tidak sampai mengganggu sistem, kemungkinan besar peristiwa tercecernya KTP-elektronik hanya untuk membuat gaduh suasana di tahun politik. Secara ketentuan, kata Tjahjo, setiap KTP elektronik yang rusak atau kedaluwarsa wajib digunting.

“Harusnya digunting. Ini kok belum digunting dicecer, terus ‘nyecernya’ kok di sawah. Yang menarik itu aja,” kata dia.

Tjahjo menduga, oknum yang membuat KTP elektronik tercecer merupakan orang dalam. Sebab menurut dia, mustahil pencuri bisa memperoleh KTP elektronik dalam jumlah banyak.

Kemendagri akan memberikan sanksi tegas bagi petugas yang lalai atau sengaja membuat KTP elektronik tersebut tercecer. “Sanksi tegas jelas kalau tertangkap, kemarin ada yang kami turunkan pangkatnya. Kalau terjadi lagi akan kami pecat. Karena ini data e-KTP walau tidak mengganggu sistem ya, tapi kan bisa menimbulkan suasana pertanyaan-pertanyaan,” ucapnya.

Sebelumnya, sebuah karung berisi KTP elektronik, ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain bola di area persawahan Jl Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit. Temuan ini dilaporkan petugas RW setempat ke polisi sekitar pukul 13.30 WIB.

Saat diperiksa warga setempat, KTP itu ditemukan dalam kondisi tidak terpotong-potong dan terisi dengan data pribadi warga. Meski demikian, sebagian KTP ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak terbaca tulisannya.(*/Nia)

BEKASI – Di peringatan hari antikorupsi, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan salah satu persoalan korupsi yang paling marak adalah berawal dari politik balas budi. Ini yang membuat sejumlah Kepala Daerah terseret arus hitam korupsi.

“Saat ini rata-rata gaji seorang kepala daerah berkisar Rp5,1 juta hingga Rp5,8 juta per bulan,” katanya di Gelanggang Olahraga Kota Bekasi, (9/12/2018).

Sambungnya, potensi korupsi memang besar apalagi diketahui biaya politik untuk menjadi pimpinan daerah itu sangat tinggi.

“Saat jadi kepala daerah, biaya (yang dikeluarkan) sangat mahal. Apakah dana pinjaman itu mau dihibahkan atau dikembalikan? Cara memilih pun supaya tidak timbulkan biaya tinggi harus diperbaikim,” ungkapnya.

Ia mengatakan, alokasi pendanaan partai politik berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2018 yang bersumber dari APBN sebesar Rp1.000,00 per suara sangat jauh dari keperluan partai politik. Menurutnya kondisi seperti ini membuka peluang pendanaan pihak ketiga untuk kebutuhan dana pencalonan kontestan.

“Kita pikirkan secara dalam, apa saja peluangnya. Sistem harus terus diperbaiki agar pada akhirnya sistem penggajian kepala daerah bisa segera diperbaiki,” katanya.

Ia mengatakan, KPK telah mengusulkan kepada pemerintah agar pendanaan kontestasi Pemilu bagi para pesertanya didanai secara penuh keuangan pemerintah.

“KPK sudah usulkan itu berdasarkan kajian di banyak negara. Salah satunya adalah Jerman yang secara penuh membiayai kegiatan pemilu dari pemerintahnya. Secara bertahap jangan terlalu lama perlu disesuaikan,” katanya.

Sisi positif dari pendanaan secara penuh melalui keuangan pemerintah, akan memudahkan Badan Pengawas Keuangan mengawasi pemanfaatan dana oleh kontestan. “Kalau masuk dari uang negara, audit BPK bisa jauh lebih dalam pada tata kelola dana partai,” tandasnya.(*/Al)

JAKARTA – Partai Demokrat mengutuk keras pembantaian yang dilakukan oleh kelompok pengacau keamanan Papua pimpinan Egianus Kogoya. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini berharap para pelakunya segera ditemukan.

“Ingat, ya. Ini pembantaian. Bukan tindak kekerasan atau kriminal biasa,” kata Deputi Kogasma Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan resminya, (7/12/2018).

Herzaky menilai, pembunuhan 31 pekerja di proyek pembangunan jembatan Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua, merupakan perbuatan yang sangat keji.

Karena itu, lanjut Herzaky, Partak Demokrat mendukung penuh TNI dan Polri untuk terus menangani tindak kekerasan di Papua dan segera membebaskan para sandera.

“Kami mendukung penuh TNI-Polri mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kekejaman ini. Aparat tidak perlu ragu-ragu dalam bertindak. Tegakkan saja hukum yang berlaku di Indonesia dalam penanganan kasus pembantaian ini,” kata Herzaky.

Apalagi, Herzaky menambahkan, jika ditemukan adanya keterkaitan kekejaman ini dengan gerakan separatisme. Aksi ini bisa dikategorikan merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aksi ini bentuk teror nyata terhadap pemerintah RI, terhadap aparat TNI-Polri, serta teror terhadap publik.

“Negara harus super tegas dengan yang begini-begini. Jangan sampai mereka merasa aparat terkesan lembek menghadapi mereka. Bisa-bisa, mereka lebih kejam lagi ke depannya, dan meningkatkan ekskalasi terornya,” ucap Herzaky.(*Adyt)