Politik dan Keamanan

JAKARTA – Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin hadir di lokasi acara debat pilpres perdana dengan didampingi pasangan masing-masing, (17/1/2019).

Keduanya tiba di lokasi pada pukul 19.30 WIB. Tampak Jokowi mengenakan setelan kemeja putih dan celana panjang serta kopiah hitam, sedangkan Maruf mengenakan baju muslim putih, serban di leher, kopiah hitam dan sarung berwarna gelap.

Mereka sempat menyapa wartawan yang mengerubunginya di pelataran hotel sebelum masuk ke ruangan debat. Jokowi terlihat didampingi Iriana, sedangkan Maruf bersama istrinya, Wury Estu Handayani.

Iriana juga terlihat mengenakan setelan putih sedangkan Wuri mengenakan baju muslim dan kerudung putih. Sejurus kemudian, petugas pengamanan, langsung mengarahkan mereka masuk ke ruangan debat.

Diberitakan sebelumnya, pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno datang terlebih dahulu ke lokasi debat pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Keduanya tiba pada pukul 18.55 WIB. Mereka menumpangi mobil hitam dan dikawal petugas keamanan yang menumpangi mobil Lexus hitam.(*/Ag)

JAKARTA – Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan maka Polres Jakarta Selatan bakal menerjunkan 1.600 personil gabungan unsur TNI dan Polri maupun Pemprov DKI Jakarta untuk pengamanan debat Pemilihan Presiden 2019 pertama yang bakal diselenggarakan Kamis (17/1/2019) di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan.

Kapolres Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar menerangkan, bahwa pihaknya menerjunkan 1.600 personil gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI.

“Kami bagi tiga ring ring satu kegiatan acara mengawasi kegiatan luar gedung mengantisipasi pengamanan Pilpres. Jika dilihat Animonya yang hadir akan banyak kami koordinasi dengan KPU yang kita siapkan,” ungkap kapolres ,Selasa (15/1).

Ia juga menambahkan di acara debat Pilpres Pertama, hanya berkapasitas 500 orang. “Jadi sudah ditentukan kapasitasnya hanya 500 orang. Jika memang ada pendukung banyak menonton di luar nanti disiapkan oleh panitia layar lebar seperti nobar,” ungkap Kapolres.

Dirinya bakal melakukan pengamanan ketat agar tidak terjadi hal yang diinginkan. “Kami dari selaku wilayah siap untuk melakukan pengamanan debat Pilpres,” tuntasnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Jika mendapat kepercayaan memimpin Indonesia, Prabowo Subianto bersama pasangannya, Sandiaga Uno akan fokus melakukan lima hal utama. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kebangsaan ‘Indonesia Menang’ di Jakarta Convention Center, Senin (14/1/2019) malam.

Salah satu fokus utama itu adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Jika terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Prabowo-Sandi berjanji akan memberantas kemiskinan.

“Kami akan perangi kemiskinan sampai ke akar-akarnya,” tegas Prabowo dalam pidatonya, didampingi Sandiaga Uno.

Ia juga berjanji akan meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Terutama akan memperhatikan nasib para guru honorer.

“Pekerja di bidang kesehatan dan pendidikan harus diperhatikan. Guru honorer akan jadi perhatian. Harus perbaiki kemampuan profesional dan kualitas hidupnya. Termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil,” kata Prabowo.

Selain menyampaikan visi misi yang diberi nama ‘Indonesia Menang’, Prabowo juga banyak mengulas kondisi negara Indonesia saat ini yang dinilai sebagai kegagalan rezim pemerintahan Jokowi.

Seperti utang negara yang terus bertambah, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merugi dan lainnya.

“Negara ini mengutang untuk membayar gaji pegawai. Pertamina, PLN, Krakatau Steel, dulu kebanggaan dan panutan negara-negara berkembang, tapi sekarang merugi,” kata Prabowo di hadapan ribuan pendukungnya yang memadati JCC.

“Baru-baru ini puluhan anak-anak suku Asmat mati kelaparan. Ini keadaan dan kondisi yang saya sebut kejanggalan. Negara kaya, tapi rakyatnya terlantar dan miskin.”Ia juga mengklaim pasangan Prabowo-Sandi didukung para pejuang, ulama, emmak-emmak (IRT), perawat dan guru honor.
“Kami maju menawarkan diri berbakti. Karena kami yakin hal ini (kondisi negara) tidak boleh terjadi di negara yang begitu kaya,” tandasnya.(*/Adyt)

“Kalau ada rakyat kelaparan, gantung diri karena putus asa, ini adalah penghinaan bagi pendiri negara ini.”

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyindir pernyataan Presdien Joko Widodo yang kerap membuat pernyataan bahwa harus optimis dan tidak boleh pesimis dengan negara ini.

“Katanya Indonesia bisa bertahan 1.000 tahun lagi. Apakah negara yang cadangan bahan bakarnya hanya bisa bertahan 20 hari, cadangan beras hanya tiga minggu bisa bertahan 1.000 tahun. Apa ini negara kuat, apa bisa langgeng?” sindir Prabowo lagi.

BOGOR – Saat ini begitu banyak para pemimpin Wanita yang sukses baik di swasta maupun Pemimpin daerah baik itu di Ekskutif maupun di Legeslatif . Hal ini banyak menginspirasi untuk para kaula muda ksususnya Rizky Akbar yang ingin menjadi nahkoda DPD KNPI Kabupaten Bogor.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai salah satu entitas penting para pemuda, aktualisasi sosial politik para pemuda, harus mulai menempatkan perempuan pada posisi yang sejajar dalam hak politik.

Khusus di Kabupaten Bogor, KNPI dinilai belum optimal memberikan ruang dan peran kepada kaum perempuan. Padahal saat ini, Bupati Bogor dijabat oleh kader KNPI.

Lantaran hal itu, Ketua Ikatan Putra-Putri Pegawai Republik Indonesia (IKAPRI) Rizky Akbar, merasa tergugah untuk ikut berperan dalam agenda Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Bogor yang dijadwalkan digelar dalam waktu dekat ini. Rizky yang juga aktif di KONI, menilai selama ini DPD KNPI belum memberikan peran yang signifikan kepada kaum perempuan.

“Padahal cukup banyak aktivis perempuan di OKP-OKP yang bernaung di bawah KNPI. Namun tidak dioptimalkan perannya. Karena itu, saya berkeyakinan untuk ikut maju dalam pemilihan ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor. Saya ingin menjadikan kader perempuan pro aktif di KNPI, bukan cuma penggembira,” kata Rizky dalam perbincangan khusus dengan wartawan di Cibinong, Minggu (13/01/19).

Rizky jebolan Universitas Djuanda ini, mengaku akan membawa misi meningkatkan kuantitas perempuan di kepengurusan, mendorong peran aktif perempuan di bidang sosial politik dan menguatkan peran perempuan kader organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

“Saya terinspirasi oleh Ibu Ade Yasin, kader KNPI yang sukses di bidang politik, mulai dari DPRD, memimpin parpol Kabupaten Bogor lalu tingkat Jabar. Dan kini Ibu Ade Yasin menjabat Bupati Bogor. Beliau adalah teladan dan contoh bagi kaum perempuan, beliau mengajarkan bahwa perempuan mampu menghadapi tantangan dan mencapai sukses karir organisasi juga politik,” paparnya.

Terkait dengan kiprah pemuda di Kabupaten Bogor, Rizky menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam pembangunan. Bukan saja karena pemuda sebagai lapisan masyarakat paling besar, namun yang paling penting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda. Karenanya, kedepan potensi pemuda harus dioptimalkan.

Menurutnya lagi, dengan semangat dan peran serta pemuda dalam membangun daerah, daerah akan senantiasa maju dan berkembang. “Pemuda sebagai penerus tongkat estafet pembangunan, harus dirangkul dan diberdayakan untuk kemajuan daerah,” tandasnya.(*/Ade)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belakangan ini semakin getol mendorong Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat segera disahkan. Namun, keinginan itu dinilai beberapa pihak harus berbanding lurus meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat di DOB itu.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwoni Joga menilai, pemekaran daerah jangan sampai membebani keuangan negara. Terutama daerah induk, yakni Kabupaten Bogor.

“Salah satu tujuannya kan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program kegiatan pembangunan yang terencana dan matang,” kata Joga saat dihubungi, (11/01/2019)

Pemkab Bogor sudah mulai kesulitan membagi program dan anggaran lantaran jumlah penduduk dan luas wilayah terlalu besar. Joga mengatakan, rencana pemekaran Kabupaten Bogor Barat harus dijelaskan dulu bagaimana visi misi kabupaten tersebut.

Visi misi dapat dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rancangan APBD, serta didukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten, sebagai indikator keberhasilannya.

“Itu dulu yang harus disiapkan matang. Masalah pembiayaan dari APBD Kabupaten Bogor (induk) harus jelas, agar kabupaten baru dapat segera berjalan,” katanya.

Namun, Joga justru melihat kondisi Kabupaten Bogor sekarang belum terlalu mendesak untuk mekar. Hal itu dapat terlihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk yang dianggapnya masih tidak terlalu padat.

“Syarat pemekaran yang mendesak tingkat kepadatan penduduk sudah tinggi, di atas 5.000 jiwa per kilometer persegi, serta potensi sumber daya alam atau ekonomi yang memadai sehingga siap mandiri,” tegasnya.

Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor tahun 2017, luas wilayah Kabupaten Bogor 2.663,81 kilometer persegi dengan total 434 desa dan kelurahan, 40 kecamatan. Sementara total penduduknya mencapai 5.715.009 jiwa.

Bupati Bogor, Ade Yasin menuturkan, untuk pemekaran wilayah Bogor Barat, Pemkab sudah menyelesaikan semua syarat. Hanya saja, terbentur moratorium.

Dia pun mengakui jika wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bogor terlalu besar, tetapi anggaran yang dimiliki hanya sedikit sehingga menghambat percepatan pembangunan wilayah.

“Kajian sudah semua, kita mendorong juga sudah. Sudah selesai, tinggal ketuk palu saja (menunggu moratorium dicabut),” katanya.

Dengan luas wilayah hampir 300 ribu hektare dan jumlah penduduk 5,8 juta jiwa, Pemkab Bogor kesulitan mendistribusikan anggaran dan program. DOB Bogor Barat pun dianggap sebagai solusi.

“Terlebih tahun ini ada penurunan APBD dari Rp7,6 triliun menjadi Rp6,2 triliun,” tandasnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku bersyukur mendegar kabar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bogor menghentikan kasus pose dua jarinya. Keputusan tersebut dinilai membawa kontestasi pilpres kepada hal yang substansi.

Dia berharap ke depannya Bawaslu tidak perlu menanggapi setiap laporan di luar konteks proses pemilu. Dia juga berharap, tidak ada lagi yang mengalami nasib serupa dengan dirinya.

“Saya sih alhamdulillah meskipun saya kemarin fokus pada Jakarta. Saya berharap Bawaslu dan proses pemilu, pilpres, kampanye bisa lebih fokus pada hal substansial,” kata Anies di kawasan Ancol, Jakarta Utara,(11/1/2019).

Menurutnya, pose dua jari yang dipersoalkan telah menimbulkan kegaduhan publik. Seharusnya, persoalan tersebut tidak perlu terjadi.

“Ada banyak hal yang bisa dilaporkan, tapi kalau kita merespons pada setiap laporan tanpa memikirkan tentang substansinya, nanti proses kampanye kita menjadi proses kampanye yang fokus pada hal remeh temeh,” ucapnya.

Dia mengaku tidak kapok untuk menghadiri acara Partai Gerindra meskipun akan dilaporkan lagi ke Bawaslu.
“Bukan, bukan soal kapok dan tidak karena memang persoalannya lebih pada kalau ada laporan.

Kalau ada laporan penting untuk dilakukan verifikasi, penting dilakukan untuk melihat kelayakan kepatutan sebelum kemudian setiap laporan dianggap sebagai sesuatu yang serius,” katanya.

Kasus Anies berawal dari adanya laporan terkait dirinya menghadiri Konferensi Nasional Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12018). Pada saat itu Anies turut mendoakan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa meraih kemenangan di Pilpres 2019 seperti yang dia raih saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Kehadiran Anies dan pose dua jarinya kemudian dipertanyakan.(*/Adyt)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap tak ada lagi hoax yang menggegerkan publik, menyusul adanya isu tujuh kontainer surat suara telah dicoblos beberapa waktu lalu.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik pun mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang telah menangkap pelaku penyebar hoax bernama Bagus Bawana Putra (BBP).

“Tentu kami apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian yang sudah menindaklanjuti dan merespons dengan sangat cepat,” ujar Evi, Rabu (9/1/2019).

Sambungnya, pihaknya menunggu hasil penyidikan lebih lanjut dari kepolisian soal peluang perkara ini bisa dilanjutkan ke pidana pemilu.

“Kita tunggu apa hasil penyelidikan polisi. Tentu akan diberitahukan ke KPU. Ini juga bagian daripada tindak lanjutnya nanti di Bawaslu juga kalau soal pidana pemilu,” katanya.

Evi mengharapkan hukuman pidana dapat memberikan efek jera kepada pelaku penyebar hoax, terlebih isu yang disebarkannya sudah membuat kegaduhan di masyarakat.

“Apalagi khususnya, yang berkaitan dengan hoax pemilu. Ini sangat berbahaya bagi kita kalau dibiarkan dan tidak ditemukan yang bertanggung jawab terhadap hoax ini,” pungkasnya. (*/Ag)

BOGOR – Terkait isu yang beredar jika Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), yang bakal melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap ketua DPRD Kabupaten Bogor, yakni Ilham Permana, lantaran dianggap tak patsun atau patuh oleh partai berlambang pohon beringin tersebut, kini hal itu telah terbantahkan.

Menurut ketua Fraksi Golkar, Tohawi menegaskan, bila isu yang menyebar tersebut di anggap tak benar.

“Di fraksi ada perombakan atau PAW Ketua DPRD, isu dari mana itu enggak bener itu,” kata Tohawi saat dihubungi wartawan, Selasa (08/1).

Dia menjelaskan, kalaupun beredar di kalangan masyarakat dan rekan-rekan media di lapangan, bila isu itu tidak benar dan di fraksi serta DPD Golkar Kabupaten Bogor tidak pernah sama sekali membahas perihal tersebut.

“Di pleno DPD Golkar juga tidak pernah membahas begitu, jadi saya luruslan itu tidak benar sama sekali infonya. Dan kami di fraksi maupun DPD tetap solid,” tandasnya. (*/DP Alam)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu diminta untuk menjelaskan kepada rakyat tentang standar etika dan aturan main kepala daerah dalam mendukung capres-cawapres. Sebab, ada gubernur/kepala daerah diperiksa, ada pula yang tidak, terkait acungan jari.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat dihubungi wartawan di Jakarta, (8/1/2019), menanggapi posisi kepala daerah di Pilpres 2019 ini. Sebagai contoh, Gubernur Anies Baswedan sudah diperiksa, sementara ada sejumlah kepala daerah dengan acungan jempol tidak diperiksa.

Sekarang ini, Fahri melihat terlalu kentara bahwa kalau kepala daerah yang mendukung, dan mengacungkan (satu jari) untuk carpes petahana itu aman. Tapi begitu kelihatan kepala daerah mendukung capres penantang, dipersoalkan.

“Seperti Gubernur DKI Aneis Baswedan. Padahal, dia dikenal gubernur yang tidak memberikan dukungan resmi kepada capres malah itu dipersoalkan,” kata politisi dari PKS itu.

Jadi, lanjut Fahri, rasa ketidakadilan ini harus dijawab oleh KPU dan Bawaslu agar tidak terjadi keresahan publik berkepanjangan.

“KPU dan Bawaslu harus menjawab ini, jangan sampai menjadi polemik dan meresakan publik,” tegas Anggota DPR dari Dapil NTB itu.

Sebelumnya pada Senin (7/1/2019) kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa Bawaslu Jakarta terkait jari telunjuk dan jempol yang diacungkannya di acara Konferensi Nasional (Konfernas) Gerindra di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 17 Desember 2018 lalu.

Saat menjalani pemeriksaan Bawaslu, Anies mengaku dicecar 27 pertanyaan seputar laporan yang dilayangkan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR).

Kepada penyidik, Anies mengatakan bahwa dalam acara itu ia menyampaikan sambutan yang sesuai dengan video yang dilaporkan ke Bawaslu. (*/Adyt)

BOGOR – Bawaslu Bogor akan meneliti keterangan Anies Baswedan yang diperiksa terkait laporan pose dua jari. Bawaslu Bogor nantinya akan menentukan ada tidaknya pelanggaran terkait laporan yang diterima.

“Kami memfasilitasi tempat karena kesibukan beliau (Anies Baswedan), bisanya memberikan keterangan di sini. Tapi pelaksana klarifikasinya itu karena sudah kami limpahkan, dilakukan oleh Bawaslu Bogor,” ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Pemanggilan Anies memang dilakukan oleh Bawaslu Bogor. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan laporan, yaitu terkait pose dua jari yang dilakukan Anies pada saat kegiatan rakernas Gerindra.

Nantinya, kesimpulan atau hasil laporan akan diberikan setelah Bawaslu Bogor selesai melakukan pemeriksaan.

“Sesuai laporan, perbuatan yang dilaporkan karena dianggap menguntungkan/merugikan salah satu paslon karena mengacungkan 2 jari pada kegiatan rakernas. Jadi itu harus dibuktikan karena pasal 281 membolehkan melibatkan gubernur, bupati, dengan 2 syarat, cuti diluar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara,” kata Ratna.

“Apakah pelanggaran apa bukan sedang dalam proses pemeriksaan. Kesimpulannya nanti setelah proses pemeriksaan dilakukan,” sambungnya.

Anies usai memberikan keterangan, mengatakan Bawaslu Bogor memberikan 27 pertanyaan kepadanya dalam pemeriksaan. Dia juga mengatakan diperlihatkan potongan satu menit video saat dia menghadiri Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Bogor, Senin (17/12/2018). Anies membenarkan cuplikan video yang disodorkan oleh Bawaslu.

“Ada 27 pertanyaan yang tadi diberikan. Prosesnya mulai pukul 13.00 WIB, selesai jam 14.15 WIB. Sesudah itu lebih banyak mengecek penulisan berita acara klarifikasi, jadi tadi disebutnya adalah permintaan klarifikasi,” kata Anies di kantor Bawaslu.

“Saya sampaikan bahwa tidak lebih dan tidak kurang sehingga tidak perlu saya menambahkan. Karena apa yang terucap di situ jelas kalimatnya bisa di-review dan Bawaslu bisa menilainya. Itu saja, sih,” terang Anies.(*/DP Alam)