Politik dan Keamanan

BANDUNG – Walikota Bogor dan Wakil Walikota Bogor terpilih, Bima Arya Sugiarto dan Dedie A Rachim Sabtu (20/4/2019) resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Pelantikan pucuk pimpinan kota hujan berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat.

Usai pelantikan, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan akan fokus pembangunan wilayah serta meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat.

Ia bertekad di masa kepemimpinan yang kedua ini, ingin menjadikan Kota Bogor ramah bagi keluarga.

“Insya Allah kami akan fokus kepada pengembangan wilayah, semua harus merasakan perubahan di Kota Bogor bukan hanya di pusat kota,” katanya dari keterangan yang diterima wartawan.

Tak hanya itu, Bima Arya Sugiarto juga menyampaikan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Bogor perlu keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam memperhatikan lingkungan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

“Jadi rumahnya yang layak, kesehatannya yang layak dan pendidikannya juga harus layak. Memang di periode pertama kita memfokuskan pada infrastruktur dan pembenahan tata ruang, akan tetapi di periode kedua ini lebih kepada kualitas hidup manusia,” kata Bima.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan tugas dan amanah yang diberikan saat ini. Nantinya Ia juga akan lebih fokus untuk membantu tugas wali kota.

“Saya siap menyongsong tanggung jawab, saya harus siap menjalankan semua tugas,” ungkapnya. (*/Ade)

JAKARTA – Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada para relawan dan masyarakat yang berbondong-bondong hadir ke acara Syukuran Kemenangan dan Doa Bersama yang digelar di halaman kediamannya di Jl. Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019).

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahuwata’ala, agar perjuangan yang selama ini dilakukan oleh dirinya dan Sandiaga Uno serta rakyat Indonesia yang mendukungnya selalu dijaga dan diberikan kehendak untuk memimpin bangsa demi menciptakan kehidupan yang adil dan makmur.

“Agar seluruh ikhtiar kita membuahkan hasil dan mendapatkan berkah Allah SWT, maka saya mengajak seluruh elemen pendukung Prabowo-Sandi dan seluruh pendukung untuk terus mengetuk pintu langit dan berdoa kepada Allah Subhanahuwata’ala, supaya Allah Subhanahuwata’ala, mengijabah ikhtiar kita,” katanya.

Lebih jauh Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya dan Sandiaga Salahuddin Uno bersama seluruh pendukungnya adalah warga negara Indonesia yang selalu memegang teguh Pancasila dan UUD 1945 serta selalu mengedepankan kedamaian. Karena itu, ia meminta kepada seluruh pendukungnya untuk tidak terpancing provokasi dari pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia.

“Saya, kita pendukung Prabowo-Sandi adalah warga negara yang cinta tanah air, cinta UUD 1945, warga negara yang selalu mengutamakan perdamaian dan kedamaian, jangan mau kita di provokasi. Mereka ingin menggambarkan bahwa kita punya niat-niat yang aneh-aneh. Tidak ada yang aneh-aneh, kita mau menegakkan keadilan, kita ingin kejujuran, kita hormati kejujuran dan keadilan,” tuturnya.

Prabowo juga meminta para pendukungya untuk mengawal penghitungan surat suara. Seperti yang dikemukakannya, berdasarkan hasil real count dari internal, Prabowo-Sandi unggul 62% dari pasangan Jokowi-Maruf.

“Saya minta saudara-saudara melakukan menjaga formulir C1 dan C1 plano yang ada di dalam kotak suara yang ada di tps atau ppk-ppk, harus dijaga, karena ada yang berusaha ingin menghilangkan kotak suara. Pastikan jangan sampai ada angka yang diubah, pastikan angka yang diinput seauai dengan yang tercantum di formulir C1. Jangan sampai suara rakyat kita dicurangi terus,” tandas Prabowo.(*/Ag)

JAKARTA – Capres 02 Prabowo Subianto menepis anggapan dan isu yang menyebutkan dirinya akan melakukan langkah-langkah diluar konstitusi terkait Pemilu 2019. Prabowo pun meminta pendukungnya tidak terprovokasi.

“Saya minta pendukung Prabowo-Sandi warga negara yg cinta tanah air, yg cinta UUD, yang selalu utamakan perdamaian dan keadamaian, jangan kita diprovokasi. Mereka ingin menggambarkan bahwa kita mungkin punya niat-niat yang aneh-aneh. Tidak ada yang aneh-aneh, kita ingin tegakkan kebenaran dan keadilan.

Kita ingin kejujuran dan kita hormati kejujuran dan keadilan,” kata Prabowo di hadapan pendukungnya, Jl. Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019).

Prabowo mengingatkan agar tidak ada kecurangan apapun dalam Pemilu 2019. Prabowo mengaku, ia tidak akan menerima cara curang dalam pesta demokrasi ini.

“Manakala penyimpangan keadilan dan kejujuran, ada upaya terang-terangan merobek-robek hak rakyat Indonesia kami tidak akan terima,” tegas Prabowo.

Prabowo pun menegaskan bahwa ia akan mematuhi peraturan pesta demokrasi ini sesuai dengan Undang-undang yang ada.

“Kami selalu akan melakukan hal-hal sesuai konstitusi. Berkumpul di jamin oleh konstitusi kita. Menyatakan pendapat dijamin oleh konstitusi kita. Berjalan bersama-sama di jalan raya dijamin konstitusi. Kalaupun nanti jutaan turun, kita akan Damai. Kita tidak akan biarkan ada satu plastikpun yang tertinggal,” tuntasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan proses pemungutan suara pada 17 April 2019 berjalan aman dan damai. Hadi tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh stakeholder holder terkait yang membantu jalannya pesta demokrasi ini.

“Saya TNI dan polri mengucapkan terima kasih serta semua pihak dan masyarakat Indonesia sehingga pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 dapat berjalan aman, damai dan lancar,” kata Hadi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Hadi mengtakaan TNI-Polri selanjutnya siap untuk mengawal jalannya proses penghitungan suara secara manual dari KPU dari tingkat TPS sampai ke tingkat nasional.

“Selanjutnya kami TNI-Polri siap untuk menjaga stabilitas keamanan di tahapan-tahapan selanjutnya,” ucap Hadi.

Hadi juga menegaskan TNI-Polri menolak adanya upaya-upaya provokasi yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban nasional. Hadi mengingatkan bahwa jika ada pihak yang mengganggu NKRI akan berhadap dengan TNI-Polri.

“Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak NKRI,” tegas Hadi.

Proses pencoblosan Pemilu 2019 telah dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada Rabu (17/4) kemarin. Masyarakat memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, serta DPD.(*/Adyt)

PONOROGO – Bawaslu Ponorogo menemukan indikasi pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan pada Rabu (17/4/2019) kemarin.

Kordinator divisi hukum, data dan informasi Bawaslu Ponorogo Sulung Munarimbawan mengungkapkan indikasi pelanggaran tersebut bisa berpotensi untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) maupun ancaman pidana.

“Indikasi pelanggaran ini dilatarbelakangi oleh adanya daftar pemilih khusus (DPK) dari luar Kabupaten Ponorogo sebanyak 4 orang,” katanya saat ditemui di kantor Bawaslu Ponorogo, Kamis (18/4/2019).

Sulung menceritakan kronologi awal, pihaknya mendapat laporan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bahwa di TPS 06 Desa Bancangan Kecamatan Sambit melayani 4 warga dengan menggunakan e-KTP sebagai pemilih dari DPK. Padahal alamat sesuai dengan e-KTP nya, 3 orang dari Situbondo dan 1 orang dari Kalimantan Timur (Kaltim).

“Selain itu mereka juga tidak masuk dalam DPTb dan juga tidak membawa formulir A5,” katanya.

Petugas Bawaslu yang di sana, lanjut Sulung sebenarnya sudah mencegah mereka untuk tidak memilih di TPS tersebut. Namun fakta di lapangan, KPPSnya tetap memberikan kertas suara untuk mereka.

“Meski tidak memenuhi syarat dan sudah diperingatkan, oleh petugas KPPS mereka malah diarahkan ke bilik suara untuk mencoblos,” katanya.

Nah dengan kejadian itu, Bawaslu Ponorogo menilai ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS di TPS 06 Desa Bancangan Kecamatan Sambit.

Tidak sampai di situ, Sulung juga mengungkapkan jika mereka diberlakukan DPTb, KPPS juga melakukan kesalahan teknis lagi. Dia menyebut jika 3 orang dari Situbondo ini diberlakukan DPTb, harusnya KPPS memberikan surat suara pasangan capres cawapres dan surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun yang diberikan surat suara pasangan capres cawapres dan surat suara DPR RI.

“Lha ini apa ada unsur kesengajaan atau yang lainnya, perlu pembuktian untuk tahapan selanjutnya,” katanya.

Sulung menambahkan Bawaslu sebenarnya kemarin sudah berkordinasi dengan KPU Ponorogo. Namun hingga saat ini belum ada titik temu finalnya.

“Langkah Bawaslu hari ini akan melakukan rapat guna untuk mengkaji, apakah ini ke PSU atau arahnya ke pidana,” pungkasnya. (*/Gio)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta semua pihak bersabar menunggu hasil resmi Pemilu 2019. Terkait hasil quick count yang sudah dirilis, Arief menyarankan agar quick count tidak dijadikan patokan.

“Kalau ada quick count, ada yang bikin exit poll, jadikan itu sebuah referensi. Jadikan itu sebagai sebuah informasi,” kata Arief Budiman di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat,(17/4/2019).

Dia menambahkan, apa pun hasil yang ditetapkan KPU nantinya, ia mengajak semua pihak untuk legowo, meski undang-undang mengatur tentang sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

“Hasil resminya kapan, berapa hasil resminya, ya nanti nunggu ketika KPU menetapkan hasilnya,”paparnya.

Untuk diketahui, berdasarkan undang-undang Pemilu, KPU mempunyai waktu 35 hari untuk menyelesaikan penghitungan suara sejak dilakukan pencoblosan. Berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei, pasangan Jokowi-Maruf unggul diatas 50%. Sementara itu, dalam jumpa persnya Rabu (17/4) malam, Prabowo menyatakan bahwa dari 40% data TPS yang masuk dari laporan para saksi, dirinya bersama Sandi sudah unggul diatas petahana sebanyak 62%. (*/Ag)

JAKARTA – Polri mengatakan pasca pencoblosan Pemilu 2019 yang digelar pada Rabu (17/4/2019) kemarin, konten-konten bernada provokatif marak beredar di media sosial. Polri mencatat sekitar 40 persen kenaikan konten-konten bernada provokatif.

“Dari hasil patroli siber semalam setelah saya dapat berbagai macam info dari teman-teman media, patroli siber tadi malam jam 9 langsumg melaksanakan kegiatan patroli secara masif di media sosial sampai dengan tadi jam 8 pagi,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Catatan itu, kata Dedi meningkat tajam sampai pagi tadi. Dedi menyebut konten-konten bernada provokatif itu berupa postingan narasi, foto maupun video.

“Memang ada tren peningkatan, kalau biasanya dari hasil patroli siber itu 10-15 akun yang sebarkan konten-konten provokatif, sampai jam jam 9 pagi ini ada peningkatan sekitar hampir 40 persen. Banyak sekali memang akun-akun tersebut menyebarkan konten-konten baik itu narasi, kemudian foto, video, voice yang bersifar provokatif, mengajak masyarakat berbuat onar, melakukan aksi, mengajak masyarakat untuk melakukan kerusuhan,” terang Dedi.

Oleh karena itu, Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Kemenkominfo melakukan profailing terhadap akun-akun yang memposting konten bernada provokatif. Jika akun tersebut masih terus memposting akun bernada provokatif, maka polisi akan menindak secara hukum.

“Terhadap akun-akun yang menyebarkan konten tersebut dari mulai jam 9 tadi malam sampai jam 8 tadi pagi, Ditsiber Bareskrim Polri melakukan langkah preemtif berkoordinasi langsung dengan BSSN dan Kominfo untuk meminta akun tersebut di take down dan blokir,” jelas Dedi.

“Kedua, sebelum lakukan gakkum (penegakkan hukum), kita melakukan profiling dan identifikasi terhadap akun-akun tersebut. Apabila akun-akun tersebut sudah berhasil di identifikasi, gakkum adalah langkah terakhir dalam rangka untuk memitigasi terhadaop akun-akun yang terus menyebarkan konten provokarif,” sambung Dedi.

Akun-akun bernada provokatif, kata Dedi muncul pasca hasil penghitungan cepat atau Quick Count keluar. Akun-akun itu menyebarkan kebencian dan menyerukan adanya kerusuhan. Akun-akun bernada provokatif itu di-posting di media sosial seperti Instagram, Facebook, Facebook maupun YouTube.

“Ya narasinya provokatif mengajak masyarakat melakukan aksi sebagai reaksi dari hasil QC. Memang kita melihat trennya setelah ada hasil QC. Itu langsung trennya meningkat sampai pagi ini banyak sekali video yang viral baik di youtube, Instagram, Facebook maupun di tersebar di WhatsApp Group. Itu sedang kita monitor,” tandasnya.(*?Ag)

BOGOR – Kapolres Bogor AKBP Andy Muhammad Dicky Pastika telah menyebar personelnya di beberapa titik untuk mengantisipasi adanya serangan fajar jelang hari pencoblosan.

“Selain mengantisipasi potensi kericuhan kami juga mengantisipasi potensi serangan fajar,” ungkapnya.

Menurut dia, antisipasi serangan fajar ditujukan kepada para tim sukses capres-cawapres serta calon legislatif menjelang Pemilu 2019 yang digelar pada Rabu (17/4/2019) besok.

Pihaknya bekerja sama dengan jajaran TNI serta Linmas dari seluruh TPS untuk melakukan patroli ke pelosok-pelosok desa. Adapun jumlah aparat gabungan TNI-Polri sebanyak 5.000 personel serta didampingi 30 ribu Linmas.

“Kami lakukan patroli siang malam dan operasi intelijen untuk mengantisipasi potensi serangan fajar tersebut. Kami ingin pemilihan umum ini berlangsung jujur dan adil,” tandasnya. (*/DP Alam)

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan, pihaknya akan menerjunkan sekira 6.000 aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk mengawal saat pemungutan suara Pemilu (17/4/2019) besok.

Menurutnya sejak satu bulan belakangan pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan menggelar patroli gabungan di tingkat Polda, Kodam, Polres, dan Kodim.

“Bahkan kita dibantu juga dari Satpol PP itu melaksanakan kegiatan ini,” katanya di Mapolda Metro Jaya Senin (15/4/2019).

Gatot melanjutkan, sasaran dari patroli gabungan ini yaitu di lokasi yang dianggap rawan. Namun, Gatot tidak menyebutkan di mana saja lokasi yang dianggap rawa dari aksi orang tak bertanggungjawab tersebut.

“Sasaran kita sudah jelas yaitu tempat tempat yang memiliki potensi kerawanan, hal ini ditujukan untuk memberikan rasa aman nyaman kepada masyarakat datang ke TPS menggunakan hak pilih nya Secara bebas agar tidak ada perasaan khawatir, terintimidasi, ini tujuan kita melakukan kegiatan ini,” tandasnya.(*/We)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan kekisruhan pemungutan suara di Sydney, tidak mencerminkan jalannya pemilihan di Australia. Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan selain Sydney, pemilihan juga dilakukan di kota Perth dan Melbourne.

“PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) tidak base by negara, dia base-nya by kota. Jadi Australia gak bisa kami analisir, jadi cuma di Sydney, ada Perth, Malbourne,” ujarnya di KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Terkait persoalan di Sydney, KPU masih menunggu laporan lengkap PPLN. Diketahui pada pemungutan suara di KJRI dan Town Hall Sydney, 13 April 2019, lau dikabarkan ratusan warga negara Indonesia di Sydney tak bisa menggunakan hak pilihnya.

“Soal Sydney kami masih menunggu laporan resmi dari PPLN sana bagaimana kejadian yang sebenarnya. Karena sekarang seakan-akan semua salah PPLN, kami akan minta informasi resmi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ilham menerangkan pemungutan suara ulang bisa dilakukan KPU di Sydney. Pemungutan suara ulang, imbuhnya, harus dilakukan atas rekomendasi Bawaslu. Diketahui usai kisruh pemungutan suara di Sydney, muncul petisi via change.org agar pemungutan suara di Sydney diulang.

“Terkait permintaan pemungutan suara susulan, kami harus menunggu rekomendasi resmi dari Bawaslu. Penyelenggara di Sydney itu kan ada PPLN, Panwas sana. Kalau Panwas sana menganggap bahwa memang ada pelanggaran atau ada hal yang memang harus direkomendasi untuk pemungutan suara susulan, maka kami harus menjalankan,” tandasnya. (*/Ag)