Politik dan Keamanan

JAKARTA – KPU RI menggelar rapat pleno rekapitulasi surat suara Pemilu 2019 daerah pemilihan luar negeri. Untuk mengamankan jalannya penghitungan suara, aparat kepolisian memasang kawat berduri didepan gedung KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

“Dibutuhkan kawat duri ya silakan, dibutuhkan tambahan personel ya silakan. Kan mereka yang tahu betul kalau sudah begini harus ada alat apa, jumlah personelnya berapa, kami percayakan sepenuhnya,”kata Ketua KPU Arief Budiman disela rapat pleno, Sabtu (4/5/2019).

Arief pun membantah pengaman ketat tersebut dilakukan akibat banyaknya tekanan dan tudingan kepada KPU.

“Tidak, itu kan dalam berdemokrasi biasa semuanya memberi pendapat, nggak apa-apa,” ujarnya.

Arief kembali menegaskan, pihaknya menyerahkan kepada aparat terkait pengamanan gedung KPU.

“Kami percayakan sepenuhnya, terkait dengan strategi tindakan atau langkah-langkah tentang pengaman kepada aparat keamanan,” pungkasnya.(*/Joh)

JAKARTA – Pendukung pasangan Prabowo Subianto – Sadiaga Uno yang tergabung dalam Laskar Putri Bungsu dan Relawan #Pasti2019, membentangkan spanduk sepanjang 1 Km di depan kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).

Ketua Laskar Putri Bungsu, Lily Indria, mengatakan spanduk itu sebagai ekspresi pendukung atas klaim kemenangan dalam Pilpres 2019.

“Aksi ini bentuk ucapan selamat dari rakyat semua Indonesia kepada Prabowo dan Sandiaga atas terpilihnya beliau sebagai pemimpin baru,” katanya.

Atas klaim kemenangan Prabowo – Sandi, Lily mengaku memiliki hitungan suara Pilpres 2019. Data didapatkan dengan mengumpulkan foto formulir C1 bersama relawan Prabowo – Sandi. Dari data itu, pasangan capres nomor urut 02 dinyatakan menang Pilpres 2019.

“Memang, masih tanggal 22 Mei 2019 baru resminya. Cuma dari hasil yang kami dapat dari rekapan C1 segala macam, itu cukup membuktikan bahwa Prabowo dan Sandiaga sudah menang,” jelasnya.

Dia menambahkan, dia menerangkan spanduk yang dibentangkan memiliki pesan lain yakni meminta KPU untuk bertugas secara profesional. Lily berharap KPU tidak curang menghitung suara Pilpres 2019.

“Kami berharap KPU RI sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bisa menjalankan tugasnya secara profesional dan cerdas dalam melakukan proses rekapitulasi suara sehingga tidak terjadi potensi kecurangan,” tandasnya. (*/Ag)

BOJONEGORO – Lima Partai Politik (Parpol) di Bojonegoro akan melaporkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena diduga melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Dugaan kecurangan yang dilakukan PKB yakni, ketidaklaziman perolehan suara coblos partai di tiga daerah pemilihan (Dapil), dan temuan indikasi penggunaan surat suara yang tidak terpakai dicoblos PKB dengan menggunakan C1 yang tidak hadir dalam pemungutan suara.

Lima partai yang mengklaim menemukan dugaan kecurangan itu, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Golkar. Kelima anggota parpol tersebut membuat kausul untuk melaporkan PKB yang diduga telah melakukan penggelembungan suara.

Juru Bicara Kausul Parpol Bojonegoro, Anam Warsito menyatakan, dua hal indikasi kecurangan penggelembungan suara itu diperoleh dari pantauan di lapangan. Sedikitnya, lanjut Anam, ada tiga Dapil yang perolehan suara PKB tidak lazim, sebab semua caleg dalam kontestasi Pileg juga mengkampanyekan untuk mencoblos nama calon.

Tiga dapil itu, Dapil 1 dengan perolehan suara sebanyak 3.810 suara, Dapil 4 dengan perolehan suara sebanyak 7.078 suara dan di Dapil 5 perolehan suara PKB sebanyak 6.354 suara.

“Mestinya semakin sedikit coblos partai dan lebih banyak mencoblos nama calon. Lha ditiga dapil ini PKB mendapat suara yang tidak lazim,” ujarnya, Kamis (2/5/2019).

Temuan pelanggaran itu didapat dari penghitungan suara dari TPS ke DAA1 (Perhitungan Desa). Seperti lanjut Anam, di Desa Bareng, Kecamatan Ngasem. Saksi dari Partai Demokrat menemukan indikasi kecurangan menggunakan C1 yang tidak hadir untuk dipakai mencoblos PKB dari surat suara yang tidak terpakai.

“Indikasi ini kemungkinan akan ada di dapil lain juga, karena sekarang masih fokus mengikuti perhitungan suara di KPU, nanti akan kita kumpulkan lagi untuk menyatukan C1 seluruh parpol untuk menambah bukti-bukti,” tegasnya.

Kausul yang dibuat itu, menurut Anam, akan bergerak cepat, karena pelaporan pemilu waktunya dibatasi. Normalnya, kata Wakil Ketua DPC Partai Gerindra itu, era coblos nama di Pileg ini perolehan suara parpol tidak akan lebih dari 4.000 suara.

“Bisa juga ada indikasi dari mengambil C1 dari parpol yang tidak ada saksinya saat DAA1,” ungkapnya.

Sementara, Anna Muawanah dari PKB yang juga Bupati Bojonegoro dikonfirmasi reporter beritajatim.com mengatakan, pihaknya saat ini akan fokus pada tugas sebagai kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan. Salah satunya adalah kesiapan menghadapi Pilkades serentak yang akan dilakukan pada 26 Juni 2018 mendatang.

“Tugas saya sebagai kepala daerah sekarang lagi fokus pelaksanaan Pilkades di 156 desa yang akan dilakukan pada 26 Juni 2019,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, Kausul yang dibuat oleh lima parpol di Bojonegoro untuk melaporkan indikasi temuan kecurangan PKB itu disepakati oleh, Ketua DPC Nasdem, Alham M Ubay, Wakil Sekretaris DPC PPP, Imam Mualim, Wakil Ketua DPC Gerindra, Anam Warsito, Ketua KPP Demokrat, Muhammad Hanafi dan Bapilu DPD Golkar, Supriyanto. (*/Gio)

JAKARTA – Relawan IT BPN Prabowo-Sandi kembali melaporkan hasil verifikasi data aplikasi penghitungan suara (Situng) KPU ke Bawaslu. Mereka mengklaim telah menemukan sebanyak 73.715 kesalahan input data Situng atau sebesar 15.4 persen dari total 477.021 TPS yang telah diinput.

Menurut Koordinator Relawan IT BPN Mustofa Nahrawardaya di Gedung Bawaslu, Jakarta, (3/5/2019), data-data kesalahan tersebut telah di-capture dan barang buktinya dibawa serta diserahkan kepada Bawaslu sebanyak 1 kontainer.

Kesalahan terbesar ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 7.666 TPS, Jawa Timur (5.826), Sumatera Utara 4.327, Sumatera Selatan 3.296, dan Sulawesi Selatan 3.219.

“Ini kesalahannya sangat brutal. Batas toleransi kesalahan dalam sistem IT paling tinggi 0,1. Kami menemukan sampai 15.4 persen,” ujar Mustofa Nahrawardaya.

Mustofa hadir bersama Sekretaris Relawan Dian Islamiati dan sejumlah relawan lain, sebagian besar adalah tenaga ahli di bidang audit IT. Puluhan tenaga auditor ikut terlibat melakukan verifikasi data-data yang telah di entry ke Situng KPU.

Menurut dia, mereka bekerja sejak 27 April-2 Mei sebagai respon atas banyaknya keluhan dari masyarakat atas data Situng KPU. Sebelumnya, Kamis (2/4) mereka juga sudah mendatangi Bawaslu dan melaporkan temuan kesalahan entry data sebanyak 13. 031.

Namun dari lanjutan verifikasi atas data Situng KPU mereka kembali menemukan kesalahan dengan data yang jauh lebih banyak.

Dari berbagai kesalahan input tersebut yang paling banyak adalah tidak ada C1 lembar 1 sebanyak 33.221. Tidak ada C1 lembar 2 (33.199). Tidak ada C1 lembar 1 dan lembar 2 (29.731).

Jumlah total suara dan kehadiran tidak sesuai (12.451). Total perolehan suara paslon 01, paslon 02 plus suara tidak sah (8.279). Total suara sah paslon 01 dan paslon 02 tidak cocok (6.836), Total suara sah dan tidak sah, tidak cocok (5.134), suara paslon 01 melebih kehadiran pemilih (2.394), suara paslon 02 melebih kehadiran (1.124) dan jumlah kehadiran melebihi DPT (1.112).

Dian berharap Bawaslu segera menghentikan Situng KPU dan melakukan audit forensik IT secara independen. “Faktanya sangat mengerikan. Bukti-bukti yang ada menunjukkan KPU bertindak sangat tidak profesional. Sangat menyesatkan publik. Apalagi Situng ini ditayangkan di sejumlah stasiun TV,” ujarnya.

Dian mengingatkan KPU bahwa kesalahan input data dan menghilangkan hak suara pemilih, bisa berujung pidana. “KPU harus segera menghentikan proses Situng dan penanyangannya, tanpa harus menunggu keputusan Bawaslu,” katanya. (*/We)

JAKARTA – Komisioner KPU, Wahyu Setiawan meminta kedua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk melaporkan dugaan temuan kecurangan pemilu ke Bawaslu.

Menurut dia, klaim yang dilakukan oleh kubu Joko Widodo-Maruf Amin dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal kecurangan itu harus dibuktikan lewat mekanisme hukum yang berlaku.

“Jadi laporkan kepada Bawaslu. Kami juga menyimak bersama ada dugaan kecurangan, baik yang disampaikan 01 dan 02,” kata Wahyu di Kantor KPU, Kamis (2/5/2019).

Wahyu mengatakan semua kubu harus membuktikan dengan data dan dilaporkan melalui mekanisme hukum yang ada, sehingga tidak bisa hanya main klaim sepihak terhadap dua kubu.

“Tidak bisa kemudian dugaan kecurangan itu hanya klaim sepihak, tanpa melalui proses pembuktian bedasarkan hukum yang berlaku,” ujarnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, enggan mengomentari desakan Ijtima Ulama 3 agar mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai peserta Pilpres 2019.

Anggota Bawaslu RI, M. Afifuddin mengatakan lembaganya bekerja atas temuan dan laporan terkait pelanggaran Pemilu

“Ya dikomentari sendiri aja. Kita jalankan aturan saja. Tidak komentari yang begitu – begitu. Kita bekerja, kalau ada pelanggaran dilaporkan ke kita. Silakan kita tunggu laporan nya,” ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Afif menambahkan hingga hari ini Bawaslu belum menerima laporan terkait tudingan kecurangan yang dilakukan Jokowi – Ma’ruf.

Lebih lanjut dia menegaskan putusan pelanggaran termasuk rekomendasi diskualifikasi peserta Pemilu 2019 harus berdasarkan bukti yang kuat dan meyakinkan.

“Kan harus berdasarkan alasan dan bukti pelanggaran. Nah itunya juga kita belum punya. Buktinya, berdasarkan bukti laporan, temuan. Buktinya meyakinkan atau tidak,” jelasnya.

Sebelumnya Ijtima Ulama 3 mendesak agar Bawaslu mendiskualifikasi Jokowi – Ma’ruf sebagai peserta Pilpres 2019. Paslon 01 itu dituding melakukan kecurangan secara terstruktur, siatematis dan masif. (*/Ag)

JAKARTA – Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan mengatakan pasukan khusus seperti Marinir dan Paskhas disiapkan di kawasan Monumen Nasional untuk berjaga-jaga jika diperlukan dalam mengamankan perayaan Hari Buruh Internasional 2019 di kawasan Monas hingga ke depan Istana Negara.

Ia meminta anggotanya tidak membawa senjata api saat melakukan pengamanan, namun senjata api mereka diminta dititipkan.

“Diminta tak ada penggunaan senjata api dan yang membawa agar dititipkan,” katanya, Rabu (1/5/2019).

Penyekatan dilakukan sehingga massa elemen buruh tak bisa terlalu dekat dengan Istana Negara. Dia mengaku tim gabungan unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberikan pengamanan terbaik.

Dalam apel itu, hadir juga Dandim 0501/JP BS Letkol (Inf) Wahyu Yudhayana beserta jajarannya. Apel melibatkan 2.543 personel gabungan dengan rincian yakni 1.814 personel Polri dan 729 personel TNI.(*/Adiy)

BOGOR – Ijtima Ulama 3 akan mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan merekomendasikan agar pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin didiskualifikasi dari Pilpres 2019. Pemateri bidang hukum Ijtima Ulama 3, Munarman mengatakan, desakan tersebut didasari klaim temuan kecurangan yang terstruktur, siatematis dan masif (TSM).

“Kita sudah dapat data kecurangan yang terjadi di banyak tempat. Bisa disebut masif, sifatnya sistematis, terjadi di seluruh tahapan dan terstruktur. Bawaslu mesti memeriksa dan memutuskan jika kecurangan TSM, maka Bawaslu memutuskan dan kpu mengeksekusi.
Bawaslu menyatakan pasangan diskualifikasi, pembatalan paslon. Itu sanski terberat,” ujarnya di sela pelaksanaan Ijtima Ulama 3 di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019).

Munarman menklaim, dalam Ijtima Ulama 3 disampaikan berbagai temuan kecurangan, bukti pun sudah dikumpulkan. Namun, dia enggan membeberkan bukti ke publik karena bagian dari strateginya.

“Kita punya bukti. Tapi kita belum ungkapan. Itu strategi kita, kita terus akan bekerja mengumpulkan (bukti),” tandasnya.

Munarman menjelaskan rekomendasi desakan ke Bawaslu agar mendiskualifikasi Jokowi – Ma’ruf akan diserahkan ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. (*/Ad)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kemungkinan pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan.

Namun, masih ada tiga opsi yang harus dikaji lagi.

“Bisa di Sumatra, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah, tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah tengah. Kira-kira itu lah,” kata Jokowi di Tangerang, Selasa (30/4/2019).

Menurut dia, ada tiga kandidat untuk memutuskan di mana lokasi ibu kota akan dipindah. Saat ini, pemerintah masih harus mengecek dan mengkaji lagi secara detail.

“Kita belum memutuskan, kita harus cek dong secara detail meskipun tiga tahun ini kita bekerja ke sana bagaimana mengenai daya dukung lingkungan. Air seperti apa, kebencanaan banjir, gempa bumi seperti apa,” ujarnya.

Maka dari itu, Jokowi mengatakan semua pertimbangan harus dikaji secara detail lagi untuk mewujudkan wacana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Provinsi Jakarta.

“Semua kalkulasi harus dirampungkan dulu, nanti disampaikan ke saya, nanti saya putuskan,” pungkasnya.(*/We)

JAKARTA – Polri mengerahkan 107.200 personel untuk pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2019. Para personel ini akan tergabung dalam operasi ketupat.

“Operasi Ketupat sudah dipersiapkan sejak dini. Polda Jawa Barat, Polda Lampung, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, sudah dipersiapkan dengan matang jalur-jalurnya (jalur mudik)” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Selasa (30/4/2019).

Dedi menuturkan Operasi Ketupat akan dimulai sejak 30 Mei sampai 10 Juni 2019 atau selama 11 hari . Sementara itu, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-5, H-4, H+2 dan H+3 Hari Raya Idul Fitri.

“Lonjakan arus diprediksi tanggal 31 Mei, 1 Juni, 8 dan 9 Juni 2019,” ujar Dedi.

Dedi menegaskan konsentrasi Polri tidak akan terpecah meski akan ada tahapan akhir Pemilu pada 22 Mei 2019 atau ketika bulan ramadhan. Dedi menuturkan bahwa para personel yang diterjunkan berbeda antara pengamanan ramadhan, pemilu dan lebaran.

“Untuk pemilu sendiri, untuk Ramadan sendiri, personelnya berbeda,” ucap Dedi.(*/We)