Politik dan Keamanan

JAKARTA – Komisioner KPU, Wahyu Setiawan meminta kedua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk melaporkan dugaan temuan kecurangan pemilu ke Bawaslu.

Menurut dia, klaim yang dilakukan oleh kubu Joko Widodo-Maruf Amin dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal kecurangan itu harus dibuktikan lewat mekanisme hukum yang berlaku.

“Jadi laporkan kepada Bawaslu. Kami juga menyimak bersama ada dugaan kecurangan, baik yang disampaikan 01 dan 02,” kata Wahyu di Kantor KPU, Kamis (2/5/2019).

Wahyu mengatakan semua kubu harus membuktikan dengan data dan dilaporkan melalui mekanisme hukum yang ada, sehingga tidak bisa hanya main klaim sepihak terhadap dua kubu.

“Tidak bisa kemudian dugaan kecurangan itu hanya klaim sepihak, tanpa melalui proses pembuktian bedasarkan hukum yang berlaku,” ujarnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, enggan mengomentari desakan Ijtima Ulama 3 agar mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai peserta Pilpres 2019.

Anggota Bawaslu RI, M. Afifuddin mengatakan lembaganya bekerja atas temuan dan laporan terkait pelanggaran Pemilu

“Ya dikomentari sendiri aja. Kita jalankan aturan saja. Tidak komentari yang begitu – begitu. Kita bekerja, kalau ada pelanggaran dilaporkan ke kita. Silakan kita tunggu laporan nya,” ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Afif menambahkan hingga hari ini Bawaslu belum menerima laporan terkait tudingan kecurangan yang dilakukan Jokowi – Ma’ruf.

Lebih lanjut dia menegaskan putusan pelanggaran termasuk rekomendasi diskualifikasi peserta Pemilu 2019 harus berdasarkan bukti yang kuat dan meyakinkan.

“Kan harus berdasarkan alasan dan bukti pelanggaran. Nah itunya juga kita belum punya. Buktinya, berdasarkan bukti laporan, temuan. Buktinya meyakinkan atau tidak,” jelasnya.

Sebelumnya Ijtima Ulama 3 mendesak agar Bawaslu mendiskualifikasi Jokowi – Ma’ruf sebagai peserta Pilpres 2019. Paslon 01 itu dituding melakukan kecurangan secara terstruktur, siatematis dan masif. (*/Ag)

JAKARTA – Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan mengatakan pasukan khusus seperti Marinir dan Paskhas disiapkan di kawasan Monumen Nasional untuk berjaga-jaga jika diperlukan dalam mengamankan perayaan Hari Buruh Internasional 2019 di kawasan Monas hingga ke depan Istana Negara.

Ia meminta anggotanya tidak membawa senjata api saat melakukan pengamanan, namun senjata api mereka diminta dititipkan.

“Diminta tak ada penggunaan senjata api dan yang membawa agar dititipkan,” katanya, Rabu (1/5/2019).

Penyekatan dilakukan sehingga massa elemen buruh tak bisa terlalu dekat dengan Istana Negara. Dia mengaku tim gabungan unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberikan pengamanan terbaik.

Dalam apel itu, hadir juga Dandim 0501/JP BS Letkol (Inf) Wahyu Yudhayana beserta jajarannya. Apel melibatkan 2.543 personel gabungan dengan rincian yakni 1.814 personel Polri dan 729 personel TNI.(*/Adiy)

BOGOR – Ijtima Ulama 3 akan mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan merekomendasikan agar pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin didiskualifikasi dari Pilpres 2019. Pemateri bidang hukum Ijtima Ulama 3, Munarman mengatakan, desakan tersebut didasari klaim temuan kecurangan yang terstruktur, siatematis dan masif (TSM).

“Kita sudah dapat data kecurangan yang terjadi di banyak tempat. Bisa disebut masif, sifatnya sistematis, terjadi di seluruh tahapan dan terstruktur. Bawaslu mesti memeriksa dan memutuskan jika kecurangan TSM, maka Bawaslu memutuskan dan kpu mengeksekusi.
Bawaslu menyatakan pasangan diskualifikasi, pembatalan paslon. Itu sanski terberat,” ujarnya di sela pelaksanaan Ijtima Ulama 3 di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019).

Munarman menklaim, dalam Ijtima Ulama 3 disampaikan berbagai temuan kecurangan, bukti pun sudah dikumpulkan. Namun, dia enggan membeberkan bukti ke publik karena bagian dari strateginya.

“Kita punya bukti. Tapi kita belum ungkapan. Itu strategi kita, kita terus akan bekerja mengumpulkan (bukti),” tandasnya.

Munarman menjelaskan rekomendasi desakan ke Bawaslu agar mendiskualifikasi Jokowi – Ma’ruf akan diserahkan ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. (*/Ad)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kemungkinan pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan.

Namun, masih ada tiga opsi yang harus dikaji lagi.

“Bisa di Sumatra, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah, tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah tengah. Kira-kira itu lah,” kata Jokowi di Tangerang, Selasa (30/4/2019).

Menurut dia, ada tiga kandidat untuk memutuskan di mana lokasi ibu kota akan dipindah. Saat ini, pemerintah masih harus mengecek dan mengkaji lagi secara detail.

“Kita belum memutuskan, kita harus cek dong secara detail meskipun tiga tahun ini kita bekerja ke sana bagaimana mengenai daya dukung lingkungan. Air seperti apa, kebencanaan banjir, gempa bumi seperti apa,” ujarnya.

Maka dari itu, Jokowi mengatakan semua pertimbangan harus dikaji secara detail lagi untuk mewujudkan wacana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Provinsi Jakarta.

“Semua kalkulasi harus dirampungkan dulu, nanti disampaikan ke saya, nanti saya putuskan,” pungkasnya.(*/We)

JAKARTA – Polri mengerahkan 107.200 personel untuk pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2019. Para personel ini akan tergabung dalam operasi ketupat.

“Operasi Ketupat sudah dipersiapkan sejak dini. Polda Jawa Barat, Polda Lampung, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, sudah dipersiapkan dengan matang jalur-jalurnya (jalur mudik)” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Selasa (30/4/2019).

Dedi menuturkan Operasi Ketupat akan dimulai sejak 30 Mei sampai 10 Juni 2019 atau selama 11 hari . Sementara itu, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-5, H-4, H+2 dan H+3 Hari Raya Idul Fitri.

“Lonjakan arus diprediksi tanggal 31 Mei, 1 Juni, 8 dan 9 Juni 2019,” ujar Dedi.

Dedi menegaskan konsentrasi Polri tidak akan terpecah meski akan ada tahapan akhir Pemilu pada 22 Mei 2019 atau ketika bulan ramadhan. Dedi menuturkan bahwa para personel yang diterjunkan berbeda antara pengamanan ramadhan, pemilu dan lebaran.

“Untuk pemilu sendiri, untuk Ramadan sendiri, personelnya berbeda,” ucap Dedi.(*/We)

JAKARTA – Tim relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menemukan 9.440 kesalahan input di aplikasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) KPU. Temuan itu diperoleh dari hasil verifikasi manual di Web Situng KPU dalam tiga hari terakhir sejak 27 hingga 29 April 2019.

Koordinator Relawan IT BPN, Mustofa Nahrawardaya, menyampaikan bahwa timnya telah meneliti 172.174 TPS dari 404.290 TPS yang sudah masuk ke Web Situng KPU atau sebanyak 42 persen. Dari total data TPS yang sudah diverifikasi ditemukan error sebanyak 6 persen.

“Dalam setiap hari kami menemukan lebih dari 1.000 kesalahan entry. Kesalahan itu meliputi selisih suara, jumlah pemilih melebihi DPT, dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara,” kata mustofa di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

Mustofa mengungkapkan, temuan kesalahan itu konsisten dalam tiga hari terakhir dan tidak ada perbaikan. Sedangkan kesalahan terbesar berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dijelaskannya, untuk Jabar timnya menemukan kesalahan di sebanyak 764 TPS (8 persen), Jateng 706 TPS (7,4 persen), dan Jatim sebanyak 385 (4 persen), jika dijumlah total kesalahannya mencapai 19,4 persen.

“Kami juga menemukan indikasi ada pola input dari daerah tertentu tinggi yang menguntungkan paslon 01, dan merugikan paslon 02. Polanya sangat baku dan konsisten. Ada yang sangat cepat, tapi ada yang sangat lambat. Ini sangat mencurigakan. Angkanya sangat mirip dan konsisten dengan hasil quick count yang dipublikasikan oleh lembaga survei. Kebetulan ini sangat tidak masuk akal,” ungkap Mustofa.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai kesalahan input yang dilakukan oleh KPU sangat serius. Dia menekankan, kesalahan yang terjadi jangan dianggap wajar dan sepele.

“Melihat besarnya presentase kesalahan input, maka tuntutan untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kejahatan pemilu dengan agenda utama audit forensik Situng KPU sangat mendesak,” ungkapnya . (*/Jun)

JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, ada toga alternatif pemindahan ibu kota negara dari Jakarta yang diusulkan kementerian yang dipimpinnya dan telah dipaparkan dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) siang.

“Pertama, tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran istana dan Monas ini dibuat hanya khusus untuk kantor-kantor pemerintahan kementerian/lembaga,” jelas Bambang usai rapat terbatas itu.

Dengan demikian, jelas Bambang, seluruh kawasan pemerintahan itu berada di satu tempat, dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, lanjut Bambang, pusat pemerintahannya dipindah ke luar Jakarta tetapi masih dalam radius kira-kira 50-70 km dari Jakarta. Ini mencontoh seperti Putra Jaya yang ada di Malaysia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas menjelaskan, arahan Presiden jangan hanya bicara mengenai Jakarta, bicara juga mengenai Pulau Jawa, karena pulau Jawa penduduknya 57% penduduk Indonesia.

Artinya, jelas Bambang, penduduknya itu sekitar 140-150 juta orang. Kemudian kedua, ekonominya menyumbang 58% dengan kepadatan yang tinggi tetapi daya dukungnya juga makin terbatas. Apalagi sudah begitu banyak lahan produktif pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi wilayah perumahan dan properti.

“Jadi intinya rekan-rekan media, kalau kita hanya memindahkan masih di wilayah Pulau Jawa apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban dari Pulau Jawa. dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesiasentris tapi lebih memperkuat Pulau Jawanya,” kata Bambang.

Alternatif ketiga, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, adalah memindahkan ke luar Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan Timur Indonesia. Model seperti ini sudah dilakukan misalkan di Brazil, di Korea dan juga di Kazakhstan, yang artinya pindah kota secara dari satu wilayah ke wilayah lain.

Dalam rapat tadi diputuskan, tegas Bambang, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. “Jadi ini barangkali salah satu keputusan penting yang dilahirkan hari ini dan tentunya akan dilanjutkan Ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri,” terang Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Mengenai biaya, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu,arahan dari Presiden adalah pasti dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, ya. Tetapi sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar karena kita bisa melakukan kerja sama, baik dengam BUMN, dengan swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam KPBU, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha. Baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor maupun juga fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah pemukiman.

“Jadi intinya arahan presiden adalah dibuat skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN tapi melibatkan sebanyak mungkin partisipasi dari pihak ketiga. Tetapi kontrol tetap ada di pemerintah dalam hal ini,” ujar Bambang. (*/Ag)

JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak kejar tayang dan memperhatikan keselamatan para petugas yang membantu berjalannya proses Pemilu 2019.

Pernyataan Sandi ini disampaikan terkait meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akibat kelelahan bekerja karena mengejar waktu untuk perhitungan suara.

“Saya meyakini bahwa jangan kejar tayang karena kalau misalnya di kejar tayang akhirnya korban terus berjatuhan ini sangat sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia,” ucapnya usai menemui Relawan M-16 di Masjid At-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Minggu (28/4/2019).

“Kalau orang disuruh kerja dari jam 8 sampai jam 12 malam, jam 9 sampai jam 12 malam, kelelahan kan hanya untuk mementingkan tenggat waktu atau deadline ini sangat tidak manusiawi menurut saya,” sambungnya.

Menurut Sandi, peristiwa meninggalnya ratusan petugas KPPS ini adalah sebuah bencana yang harus mendapat perhatian khusus dari seluruh elemen bangsa.

“Kalau diteruskan seperti ini korban terus berjatuhan, ini seperti killing field dan jangankan 300 lebih yang saya baca di Jawa Pos kemarin, Yang dilaporkan 326 Kalau tidak salah, tapi ini akan terus berlangsung. proses ini Paling tidak 5-6 hari karena rata-rata baru di angka 50 persen. Secara fundamental ada yang salah. Bukan hanya jujur adil bermartabat, tapi juga sehat,” katanya.

Lantas apakah Sandiaga sepakat bahwa perhitungan suara ini harus dihentikan sementara mengingat banyaknya jatuh korban?

“Saya harus koordinasi dengan para tentunya Ikatan Dokter Indonesia sudah menyampaikan kekhawatirannya. Ini proses yang saya harus ada betul-betul penelahaan secara medis. Kenapa terjadinya korban yang yang terus-menerus berjatuhan seperti ini,” tandasnya.

Hingga saat ini, KPU mencatat jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia sebanyak 272 orang. Sedangkan 1.878 orang lainnya jatuh sakit. Berdasarkan data tersebut, total petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit berjumlah 2.150 orang. Data ini diambil Sabtu (27/4/2019) per pukul 18.00 WIB. (*/Ag)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan partainya tetap komitmen berada dalam barisan koalisi adil dan makmur yakni pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno.

“PAN tetap konsisten di koalisi adil dan makmur,” kata Eddy melalui twitternya yang dikutip Jumat (26/4/2019).

Menurut dia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara kapasitasnya sebagai Ketua MPR RI dalam rangka pelantikan Gubernur Maluku Murad Ismail.

“Pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden di acara kenegaraan adalah hal yang biasa,” ujarnya.

Eddy mengatakan Gubernur Maluku yang dilantik saat itu diusung antara lain oleh PAN, bahkan secara pribadi juga Zulkifli sahabat dengan Murad Ismail.

“Tak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan itu. PAN tetap konsisten di koalisi adil makmur. Jangan percaya rumor!,” pungkasnya.(*/He)