Hukum dan Kriminal

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan ulang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (8/5/2019). Penjadwalan ulang pemeriksaan dilakukan setelah sebelumnya politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu absen.

Sedianya Lukman akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) untuk tersangka mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi), Rabu (24/4/2019). KPK lalu mengirimkan surat panggilan pemeriksaan pada 30 April 2019.

“Ya, KPK sudah mengirimkan surat panggilan penjadwalan ulang ke Kantor Menteri Agama RI untuk memanggil Lukman Hakim sebagai saksi untuk tersangka RMY (Romi). Surat sudah dikirim 30 April 2019 kemarin ke kantor untuk jadwal pemeriksaan Rabu, 8 Mei 2019 ini,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2019).

KPK, kata Febri, ingin Lukman kooperatif datang memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya, dan memberikan keterangan secara jujur. “Kami harap yang bersangkutan datang memenuhi panggilan penyidik, karena pada panggilan pertama tidak datang dengan alasan ada kegiatan lain di Bandung,” imbuhnya.

Pada panggilan pertamanya, Lukman tidak bisa hadir dengan alasan sedang ada kegiatan pembinaan haji di Jawa Barat dan meminta dijadwalkan ulang.

Sebelumnya, terkait kasus dugaan suap yang menyeret Romi, KPK telah menggeledah sejumlah ruangan di Kemenag. Termasuk ruang kerja Lukman, yang dari sana disita uang sebesar Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS serta beberapa dokumen.

Romi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima uang dengan total Rp300 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi. Kedua pejabat Kemenag itu pun telah ditetapkan tersangka oleh KPK.

Adapun uang tersebut diduga sebagai komitmen kepada Romi untuk membantu kedua pejabat Kemenag itu lolos seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur. Romi dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak di Kemenag. (*/Ag)

JAKARTA – Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi langsung menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/5/2019) siang. Semalam ia baru saja kembali ditahan di Rutan KPK setelah dibantarkan selama sebulan di RS Polri.

Mengenakan rompi khas tahanan KPK berwarna oranye, wajah Romi terlihat lesu. Ia pun berjalan tertatih-tatih menuju ruang pemeriksaan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Saat dihampiri awak media massa dan ditanya mengenai kondisi kesehatannya, Romi tak banyak menjawab. “Iya,” ucapnya, singkat seraya menganggukkan kepala.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkap KPK telah mencabut pembantaran terhadap Romi. “Setelah dokter atau pihak rumah sakit simpulkan, per tadi malam tidak perlu rawat inap lagi, pembantaran dicabut. KPK kemudian bawa RMY (Romi) kembali ke Rutan,” kata Febri melalui pesan singkat, Jumat (3/5/2019) pagi.

KPK membantarkan penahanan Romi di RS Polri sejak 2 April 2019, atau selama sebulan penuh. Namun, hingga kini, KPK tidak mengungkapkan secara pasti penyakit yang diderita Romi hingga harus dirawat di RS Polri. Saat itu, Febri hanya menyebut Romi menderita gangguan saluran pencernaan.

Romi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima uang dengan total Rp300 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi. Kedua pejabat Kemenag itu pun telah ditetapkan tersangka oleh KPK.

Adapun uang tersebut diduga sebagai komitmen kepada Romi untuk membantu kedua pejabat Kemenag itu lolos seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur. Romi dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak di Kemenag. (*/Ag)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah menggeledah kediaman pribadi Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita pada Selasa (30/4/201). Maksud penggeledahan tersebut untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan gratifikasi yang menyeret tersangka anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

“Iya, ada penggeledahan di rumah Mendag pada Selasa sore kemarin. Penyidik bergerak ke beberapa tempat dalam beberapa hari kemarin untuk menelusuri bukti dan informasi yang relevan,” ucap Febri, Kamis (2/5/2019).

Febri melanjutkan, penyidik KPK saat ini memang tengah mencari orang yang diduga menjadi sumber dana gratifikasi yang diterima oleh Bowo Sidik.

“Ini merupakan bagian dari proses verifikasi beberapa info yang berkembang di penyidikan, terutama terkait dengan apakah benar atau tidak info tentang sumber dana gratifikasi yang diduga diterima BSP (Bowo Sidik Pangarso),” katanya.

Meski begitu, Febri menyebut jika penyidik KPK tidak menyita barang bukti apapun dalam penggeledahan di kediaman Enggartiasto.

“Tidak ada yang disita dari lokasi penggeledahan rumah Mendag tersebut. Kami tidak melakukan penyitaan karena barang atau benda yang ada di rumah tersebut tidak terkait dengan pokok perkara sejauh ini sehingga secara fair penyidik tidak melakukan penyitaan,” tandas Febri.

Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah kantor Menteri Perdagangan, Enggartiasto pada Senin (20/4/2019). Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen. Dokumen itu sendiri saat ini masih diteliti oleh KPK.

Terkait kasus ini, Bowo diduga menerima suap dari Marketing Manager Humpuss, Asty Winasti, sebesar Rp89,4 juta, Rp221 juta dan 85,130 dolar AS. Suap tersebut diberikan melalui rekan Bowo Pangarso, Indung. Bowo, Asty, dan Indung sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Suap itu diduga agar Bowo Pangarso mempengaruhi PT Pupuk Indonesia Logistik kembali memakai jasa PT Humpuss Transportasi Kimia untuk mendistribusikan pupuk. Pekerjaan itu, sebelumnya sudah pernah dikerjakan PT Humpuss, tapi masa kerja samanya sudah berakhir.

Kesepakatan antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss untuk distribusi pupuk kemudian kembali terjalin. Tepatnya, setelah ada penandatanganan MoU pada 26 Februari 2019.

Pada saat penangkapan Bowo, KPK menemukan uang total Rp8 miliar dalam 400 ribu amplop yang dibungkus 84 kardus. Uang itu terdiri dari pecahan Rp20 ribu, Rp50 ribu, Rp100 ribu. KPK menduga uang itu akan dipakai Bowo Pangarso untuk ‘serangan fajar’ dalam Pemilu 2019. (*/Ag)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap atas dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud.

“Barang dan uang yang diberikan diduga terkait dengan dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo,” jelas Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan di gedung KPK (30/4/2019).

Basaria melanjutkan, nilai proyek revitalisasi dua pasar itu yaitu Rp 2,5 miliar untuk Pasar Lirung dan Rp 6 miliar untuk Pasar Beo.

Kasus ini bermula saat KPK mendapat informasi terkait permintaan fee sebesar 10% dari Sri melalui Benhur Lalenoh yang merupakan timses bupati sekaligus pengusaha kepada kontraktor yang ingin mendapatkan proyek di Talaud.

Kemudian, Benhur menawarkan proyek kepada Bernard Hanafi Kalalo selaku pengusaha. Benhur dan Bernard sendiri saat ini juga berstatus sebagai tersangka.

“Sebagai bagian dari fee 10% tersebut BNL (Benhur) meminta BHK (Bernard) memberikan barang-barang mewah kepada SWM (Sri Wahyumi Maria) Bupati Talaud,” kata Basaria.

Bernard setuju dan pada akhirnya memberikan sejumlah barang-barang mewah sebagai realisasi dari fee tersebut senilai total Rp 513,8 juta. Barang mewah tersebut berupa tas merek Channel senilai Rp 97.360.000, tas merek Balenciaga senilai Rp 32.995.000, jam tangan Rolex senilai Rp 224.500.000, anting berlian Adelle Rp 32.075.000, cincin berlian Adelle Rp 76.925.000 serta uang tunai Rp 50 juta.

“Kode fee dalam perkara ini yang digunakan adalah ‘DP Teknis’,” tandas Basaria. (*/Jun)

JAKARTA – Bekas anggota DPRD Langkat Sumatera Utara yang jadi gembong narkoba lolos dari hukuman mati. Pasalnya hakim di Pengadilan Negeri Kuala Simpang Aceh hanya memvonis Ibrahim Hasan alias Hongkong 20 tahun penjara.

Padahal sebelumnya jaksa penuntut umum meminta hakim memvonis mati pria yang dipanggil Hongkong itu karena memiliki sabu dengan berat bruto 73.505 gram dan0 ribu butir pil ekstasi.

Sayang pada sidang di PN Kuala Simpang, Selasa kemarin, hakim memberikan pertimbangan hukum yang lain dan hanya memvonis gembong narkoba itu jauh daro tuntutan jaksa.

Seperti dalam keterangan tertulisnya Kapuspenkum Kejaksaan Agung Mukri bahawa Selasa, 30 April 2019, Pengadilan Negeri Kuala Simpang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 20 tahun terhadap terdakwa Ibrahim bin Hasan alias Hongkong.

“Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang ini jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dengan menuntut pidana mati terhadap masing-masing terdakwa Ibrahim bin Hasan alias Hongkong, Ibrahim Ahmad, Abdul Rahman, Joko Susilo, Rinaldi Nasution alias Naldi, Ibrahim alias Jampong, Firdaus bin Sulaiman alias Daus, dan Syafwadi, sedangkan untuk terdakwa Amat Atib dengan pidana penjara seumur hidup,” papar Mukri.
Ibrahim dan para terdakwa lainnya menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding.

Begitu juga pihak jaksa penuntut umum.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua KPK Agus Raharjo berharap penempatan narapidana Korupsi ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah bisa terealisasi pada tahun 2019.

Pemindahan tersebut, dirasa perlu sebagai ganjaran bagi para koruptor yang merugikan negara.

“Untuk 2019, kami bisa eksekusi ke sana, mungkin akan memberikan efek jera nantinya,” kata Agus dalam diskusi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, (30/4/2019).

KPK kata Agus, sudah mendatangi dan mengecek situasi di Lapas Nusakambangan dan dirasa pas untuk menempatkan koruptor disana.

“Kami harapkan koruptor lebih memilih mengembalikan uang korupsi daripada menerima hukuman badan selama ini kita kurang berhasil. Banyak yang seharusnya mengembalikan uang negara lebih memilih hukuman badan,” ungkapnya.

Agus pun harapkan dengan napi koruptor berada di lapas Nusakambangan, karena tingkat pengamanan maupun ruang tahanan yang cukup maksimum.

Menurut Agus para koruptor yang berada di Nusakambangan pun dilihat dari tingkatan kasus yang memang cukup merugikan uang negara lebih besar.

“Supaya uang dikembalikan, ditaruh ke situ, kalau sudah dikembalikan diturunkan ke maximum, lalu kalau sudah berkelakuan baik lagi ya ke medium lagi,” ujar Agus

Agus menyebut rencana tersebut sudah di diskusikan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan tinggal menungu hasil rekomendasi tersebut.(*Joh)

JAKARTA – Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sri diduga menerima suap sejumlah barang mewah, salah satunya jam tangan bermerk Rolex.

“Ada kalau tidak salah arloji Rolex,” ucap Ketua KPK, Agus Rahardjo, Selasa (30/4/2019).

Selain jam, Sri juga menerima barang mewah lainnya berupa tas wanita hingga perhiasan berlian sekitar ratusan juta. Meski begitu, Agus enggan membeberkan lebih rinci terkait kasus yang menjerat Sri.

Sebelumnya, KPK menangkap 6 orang dalam OTT yang dilakukan pada Senin (29/4/2019) hingga Selasa (30/4/2019). Keenamnya, termasuk Sri Wahyumi, langsung dibawa ke KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. (*/Ag)

JAKARTA – Eks Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN, Nicke Widyawati tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Nicke yang saat ini menjabat Dirut Pertamina itu meminta dijadwalkan ulang untuk dirinya karena ia tengah tidak enak badan.

“Saksi Nicke akan dijadwal ulang. Tadi PH datang mengirimkan surat pada penyidik. Belum bisa hadir karena sakit,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (29/4/2019).

Ini merupakan pemeriksaan kedua Nicke di KPK. Sebelumnya ia pernah diperiksa pada 17 September 2018 lalu terkait sejumlah pertemuan dengan eks Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Sebelumnya, KPK resmi menatapkan Dirut PLN nonaktif Sofyan Basir sebagai tersangka dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Sofyan diduga membantu anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar nonaktif, Eni Maulani Saragih, dkk menerima hadiah atau janji dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Atas itu, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Terkait perkara ini, mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, pun baru saja divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Bukan cuma itu, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar tersebut juga dikenakan denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tindap Pidan Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan, Idrus terbukti menerima suap bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih.

Eni pun telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurunngan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp5,87 miliar dan 40 ribu dolar Singapura.

Sedangkan Johanes Budisutrisno Kotjo selaku terdakwa pemberi suap diperberat hukumannya oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjadi 4,5 tahun penjara. Bukan cuma itu, Johanes juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan. (*/Adyt)

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Penggeledahan ini merupakan buntut dari kasus dugaan suap yang menyeret anggota Komisi VI DPR dari Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

“KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kantor Kementerian Perdagangan di ruang Menteri Perdagangan RI sejak pagi ini,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (29/4/2019).

Menurut Febri, penggeledahan tersebut dilakukan untuk pengembangan yang dilakukan penyidik dalam kasus dugaan suap tersangka Bowo.

Penggeladahan itu sendiri saat ini masih berlangsung. “Penggeledahan masih berlangsung,” tandas Febri.

Sebelumya, Bowo diduga menerima suap dari Marketing Manager Humpuss, Asty Winasti, sebesar Rp89,4 juta, Rp221 juta dan 85,130 dolar AS. Suap tersebut diberikan melalui rekan Bowo Pangarso, Indung. Bowo, Asty, dan Indung sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Suap itu diduga agar Bowo Pangarso mempengaruhi PT Pupuk Indonesia Logistik agar memberikan pekerjaan distribusi pupuk. Pekerjaan itu, sebelumnya sudah pernah dikerjakan PT Humpuss, tapi masa kerja samanya sudah berakhir.

Kesepakatan antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss untuk distribusi pupuk kemudian kembali terjalin. Tepatnya, setelah ada penandatanganan MoU pada 26 Februari 2019.

Suap diberikan agar Pupuk Indonesia memakai jasa PT Humpuss Transportasi Kimia untuk mendistribusikan pupuk. Pada saat penangkapan Bowo, KPK menemukan uang total Rp8 miliar dalam 400 ribu amplop yang dibungkus 84 kardus. Uang itu terdiri dari pecahan Rp20 ribu, Rp50 ribu, Rp100 ribu. KPK menduga uang itu akan dipakai Bowo Pangarso untuk ‘serangan fajar’ dalam Pemilu 2019. (*/Adyt)

JOMBANG – Polres Jombang berhasil membekuk pelaku penyebaran video hoaks berisi tentang indikasi kecurangan KPU Jombang. Pelaku adalah Rukman (20), warga Kampung Gandayayi, Curahrejo, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Petugas membekuk pelaku di rumah mertuany, Kampung Neglasari, Kelurahan Cibiuk Kaler. Selanjutnya, Rukman digelandang ke Polres Jombang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kami bekerja sama dengan Polsek Cibiuk dan Polres Garut. Pelaku berhasil kami tangkap. Saat ini yang bersangkutan sedangkan menjalani pemeriksaan,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jombang AKP Azi Pratas Gus Pitu, Minggu (28/4/2019).

Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa HP (Handphone) Sony Xperia warna hitam dengan nomor 081386567245 dengan akun Tv explore news lukman956450@gmail.com. Lewat HP tersebut Rukman mengunggah video ke youtube dengan judul “DIDUGA CURANG EMAK EMAK LABRAK KPU JOMBANG JATIM”.

Kepada polisi, Rukman mengaku, mendapatkan video tersebut medsos, kemudian mengedit dengan menambahkan tulisan DIDUGA CURANG EMAK-EMAK LABRAK KPU JOMBANG JATIM.

“Pelaku mengunggah video hoaks tersebut untuk menambah panas situasi politik yang lagi ramai. Pelaku melakukannya sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, sebuah video berisi tentang dugaan kecurangan Pemilu 17 April 2019 di Jombang, beredar secara berantai. Video berdurasi 2 menit 59 detik itu pertama kali muncul di youtube, yakni akun Hijrah Channel dan TV explore news.

Video tersebut berjudul judul Indikasi curang, emak-emak labrak gudang KPU di Jombang, Jatim. Dalam tayangannya, nampak beberapa orang yang sebagian besar kaum hawa melabrak petugas KPU. Mereka mengaku menemukan adanya pemindahan surat suara secara diam-diam ke gudang yang bukan peruntukannya.

Pemindahan itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal seharusnya, sesuai tahapan dan aturan menurut mereka, surat suara tersebut dikirim ke kantor kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi oleh petugas PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

“Ini kami menyaksikan, kok ada banyak kotak suara dibawa masuk gudang ini, ada apa ini, kan enggak boleh, kami lihat lho,” ujar ibu-ibu dalam tayangan video tersebut.

Dikonfirmasi terkait beredarnya video tersebut, Ketua KPU Kabupaten Jombang, Muhaimin Shofi secara tegas membantahnya. Dia juga memastikan bahwa video itu adalah hoaks.(*/Gio)