Pendidikan

JAKARTA – Jumlah Tunjangan Profesi Guru (TPG) 2016 mendatang meningkat sebanyak Rp 3 Triliun. Dari TPG 2015 sebesar Rp 77 trilun, meningkat menjadi Rp 80 triliun.

Jumlah Rp 80 triliun tersebut terdiri dari Rp 73,6 triliun TPG yang berada di dana transfer daerah, sedangkan sisanya TPG yang berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk guru non-PNS.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menjelaskan, peningkatan tersebut dikarenakan akan meningkatnya jumlah guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik.
“Tahun ini sekitar 77 triliun. Di tahun 2016 mendatang kami sudah kalkulasikan peningkatan jumlah guru, sehingga anggaran untuk TPG meningkat menjadi Rp 80 triliun,” katanya ketika ditemui seusai penandatanganan nota kesepahaman penyediaan dan pengunaan jasa perbankan untuk penyaluran tunjangan profesi guru, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, (30/9).

Diketahui dari total lebih 3 juta guru terdapat 1.747.037 guru yang sertifikasinya diprioritaskan Kemendikbud rampung pada 2015 ini. Dari Dari 1.747.037 guru tersebut, sebanyak 1.580.267 guru telah lulus sertifikasi sepanjang tahhun 2007 hingga 2014. Sisanya sebanyak 166,770 yang tengah didorong untuk bisa memenuhi sertifikasi di akhir tahun nanti.

Tambahan Rp 3 triliun pada anggaran TPG 2016 mendatang, menurut Pranata, disiapkan untuk memfasilitasi 166,770 guru tersebut yang diperkirakan sudah tersertifikasi pada tahun depan. (*Ind)

JAKARTA – Jumlah guru honorer yang mendapatkan tunjangan ditambah dua kali lipat. Dari jumlah 46.000 guru honorer, ditingkatkan menjadi 92.000 guru honorer yang mendapatkan tunjangan.

Jumlah ini disepakati untuk masuk dalam anggaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2016 mendatang. Peningkatan jumlah guru honorer penerima tunjangan tersebut disepakati dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud di Gedung DPR RI, Jakarta,(22/9).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam mengatakan, pihaknya menyepakati target jumlah guru honorer yang mendapatkan tunjangan ditingkatkan 100 persen. Dari jumlah 46.000 guru honorer, ditingkatkan menjadi 92.000 guru honorer yang mendapatkan tunjangan.

Dalam rapat tersebut, Komisi X juga mendorong Kemendikbud untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan yang selama lima tahun terakhir tidak terserap sejumlah Rp 10 triliun.

DAK pendidikan tersebut harus diprioritaskan penggunaannya dengan komposisi 60 persen fisik, dan 40 persen mutu. Mulai dari rehab ruang kelas, penyediaan fasilitas olahraga dan seni, ruang ibadah, ruang multi guna, dan sarana lainnya. (* Ind)

DEPOK – DPRD Kota Depok mendesak pemerintah segera mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi guru honorer pada tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah. Karena, hingga kini sekolah swasta masih menunggu pencairan dana BOS untuk guru honorer.

Ketua Komisi D DPRD Depok Lahmudin mengungkapkan, dana BOS guru honorer swasta belum cair sejak Januari 2015. Artinya sudah hampir sembilan bulan guru honorer belum terima gaji.

“Kan bantuan BOS nya belum turun nih dari bulan Januari. Akhirnya kan swasta selama ini banyak menggunakan dana BOS di antaranya untuk gaji guru-guru honor. Dengan tidak turunnya itu, maka mereka belum terima honor,” ungkaap Lahmudin di Depok, (11/9).

Lahmudin menambahkan, setiap sekolah akhirnya mencari pinjaman ke sana ke mari untuk membayar honor para guru honorer swasta. “Banyak hampir di sekolah madrasah yang ada. Depok enggak tahu persis saya jumlahnya,” kata dia.

Kendalanya, kata Lahmudin, masih dilakukan validasi terhadap sekolah. Pihak Kementerian Agama Kota Depok, kata dia, masih menunggu turunnya dana dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat.

“Kasihan mereka danai guru honor dengan pinjam sana sini, kenapa sih? Ini kan dari Kemenag. Tapi pemerintah kota harus sama pedulinya untuk mendesak. Karena sekolah swasta kan banyak menunjang pendidikan di Depok. Saya sudah tanya ke Kemenag katanya dari pusat belum turun provinsi juga belum turun alasan masih divalidasi,” tandasnya.(*Ind)

JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan Rp7,9 triliun untuk Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun di RAPBN 2016. Hal ini yang menyebabkan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalami penurunan.

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, total anggaran fungsi pendidikan 2016 ada Rp424,25 triliun. Namun Kemendikbud hanya menerima Rp49,2 triliun atau turun dari Rp53,2 triliun yang diterima 2015 lalu.

Menurut Anies, penurunan ini bukan karena penyerapan yang rendah melainkan banyak dana pusat yang ditransfer ke daerah. Salah satunya untuk Wajar 12 Tahun sebanyak Rp7,9 triliun. “Memang kesannya turun. Tapi itu karena ada sebagian anggaran kita yang dimasukkan ke kotak daerah,” kata Anies ketika ditemui di kantor Kemendikbud, (14/8) kemarin.

Mantan Rektor Universitas Paramadina menuturkan, Rp7,9 triliun digelontorkan untuk Wajar 12 Tahun karena sudah amanat Presiden.
Kemudian Presiden juga mengamanatkan jika sebisa mungkin anggaran ditransfer ke daerah sehingga daerah turut berkontribusi membangun.

Oleh karena itu pula, kata dia, dana Wajar 12 Tahun itu diprioritaskan untuk membangun ruang kelas atau sekolah baru. Lalu sisanya untuk para guru melalui pelatihan dan pendampingan.

Anies menjelaskan, proyeksi pembangunan infrastruktur untuk Wajar 12 Tahun pun sudah dibuat. Yakni diperlukan 108.000 ruang kelas baru untuk lima tahun ke depan. Selanjutnya sebanyak 30.000 perpustakaan, 30.000 laboratorium baru dan 5.000 unit sekolah baru.

Nanti anggaran itu akan langsung ditransfer ke daerah dengan melihat dulu usulan kebutuhan yang dibuat pemerintah daerah.(*Adyt)

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta momentum HUT RI ke-70 dapat menjadikan anak-anak Indonesia merdeka dari budaya senioritas di dunia pendidikan. Kekerasan dalam dunia pendidikan di Indonesia harus hilang dari muka bumi.

Komisioner KPAI Sutanto meminta agar anak Indonesia juga harus merdeka sama seperti kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 70 tahun. Salah satu yang harus merdeka ialah anak terbebas dari budaya senioritas yang seringkali mengatasnamakan pendidikan.

“Kemudian anak dapat mengembangkan bakat, minat dan potensi,” ujar Susanto , Senin (17/8).
Susanto berharap, kebijakan sekolah yang ramah anak seharusnya diperhatikan dan pastikan anak terbebas dari hukuman dengan kekerasan dan tidak edukatif.

Terakhir, Susanto menyoroti mengenai anak di Indonesia bisa terbebas dari hal-hal atau ajaran yang bermuatan pornografi, rasial, ekstrimisme keagamaan dan kekerasan.(*Nur)

TANGERANG – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menegaskan agar seluruh sekolah di Indonesia menghentikan tradisi tahunan yang kerap diterapkan pada Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB). Tradisi tahunan yang dimaksud adalah pemberian tugas kepada siswa baru untuk mengenakan atribut aneh ataupun membawa sejumlah barang selama masa MOPDB.

Dalam inspeksi mendadak pada Rabu (29/7/2015) ke tiga sekolah di Tangerang, Anies menemukan tradisi tahunan tersebut masih diterapkan. Ketiga sekolah yang didatangi adalah SMA Negeri 2 Kota Tangerang, SMK Negeri 4 Tangerang, dan SMK Yeppantek Tangerang.

di kedua SMK tersebut, siswa diharuskan menggunakan tas berbahan karung, memakai kaus kaki berbeda warna antara kaki kanan dan kiri, hingga sabuk dari tali rapia.

“Segala bentuk perbuatan yang tidak mendidik, tidak sesuai aturan, dan hanya diberikan pada siswa baru, dengan sifat merendahkan itu adalah perpeloncoan. Tradisi seperti ini harus dihentikan,” katanya seusai sidak.

Ia menuturkan, dalam sidak tersebut ia tidak menemukan alasan rasional mengapa siswa baru harus menggunakan atribut yang tidak pantas. Menurut dia, hal tersebut tidak lebih sebagai tradisi yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, dan dilanjutkan di tahun ini oleh generasi selanjutnya.

“Indonesia tidak akan maju jika ini terus dilakukan. Karena itu mulai hari ini tradisi ini harus dihentikan. Dari Tangerang kita suarakan agar tidak ada lagi tradisi seperti ini dalam MOPDB,” tandasnya. (@Elk)

JAKARTA – Puasa memberikan manfaat untuk calon ibu dan janin di dalam kandungan. dr. Amelia Wahyuni, Sp.OG, mengatakan, ibadah puasa tidak memiliki dampak yang merugikan bagi kesehatan calon mama maupun janin.

Manfaat puasa bagi ibu hamil, dari segi kesehatan ibu, sebenarnya ibadah puasa memberikan waktu istirahat bagi pencernaan dan juga dapat mencegah penyakit yang dapat timbul akibat pola makan yang berlebihan yang dapat mengakibatkan kegemukan dan penyakit degeneratif pada calon mama dan janin.

“Puasa merupakan terapi detoksifikasi karena dengan berpuasa asupan kalori yang masuk akan terbatasi sehingga akan menghasilkan enzim antioksidan yang dapat membersihkan zat zat yang bersifat racun dari dalam tubuh,” kata dr Amelia.

Namun demikian, memang ada rambu-rambu yang harus dipenuhi. Apabila pada saat awal hamil kenaikan berat badan tidak mencapai 3,5-4 kg atau di masa akhir kehamilan kenaikannya masih di bawah 12,5-14 kg, disarankan untuk tidak berpuasa karena dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan janin.(*Nia)

JAKARTA – Untuk mengatur permasalahan guru di Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membentuk sebuah komite. Komite tersebut bernama Komite Nasional Reformasi Guru (Komnas Reformasi Guru).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, komite ini akan diisi lintas kementerian.

“Karena permasalahan guru itu berhubungan dengan lima kementerian, tidak bisa Kemendikbud sendiri yang mengatur, jadi dibuatlah komite ini,” kata Anies di Kantor Kemendikbud, Kamis (25/6), kemarin.

Adapun kelima kementerian tersebut di antaranya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama.

Anies mengatakan Kemendikbud sudah mengadakan rapat dengan kementerian terkait komite tersebut. Ia menjelaskan, komite ini dibuat karena pemerintah melihat surat keputusan bersama (SKB) lima menteri tentang distribusi guru yang dibentuk 2011 lalu menuai sejumlah masalah di lapangan.

Menurutnya, perekrutan guru selama ini sangat longgar. Karenanya, pembinaan dan pengawasan guru menjadi hal yang merepotkan pemerintah saat ini.

“Dengan komite ini, ke depan, kalau ada formasi kita harus isi dengan guru yang hasil uji kompetensi guru-nya baik agar pembinaan mudah,” jelasnya.

Ia menjelaskan, SKB akan ditiadakan, tetapi peraturan penggantinya masih dirumuskan. Adapun komite ini, nantinya akan mengatur seluruh aspek seperti kinerja, kompetensi, sertifikasi, gaji, dan lain-lain. Misalnya, mengenai sertifikasi guru yang ditransfer ke daerah yang disinergikan dengan Kemenkeu.

Rencananya, komite ini akan dipimpin oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Tetapi, seluruh anggotanya berasal dari berbagai pihak. “(Komite ini) sudah digagas dari dulu, tetapi nunggu orang yang mimpin dari Kemendikbud. Karenanya dibentuknya Ditjen GTK akan memudahkan komite ini,” pungkasnya. (*Ism)

BOGOR – Angka katarak di Indonesia masih tertinggi di Asia Tenggara setiap tahun penderita katarak di Indonesia mencapai 210 ribu jiwa atau 0,1 persen dari populasi penduduk di tanah air yang mencapai 250 juta. Untuk mengentaskan angka kebutaan akibat katarak pemerintah masih bergantung pada bantuan mitra dalam kegiatan bakti sosial.

“Angka katarak di Indonesia masih tertinggi di Asia Tenggara. Sejauh ini, pemerintah belum memprioritaskan pengentasan katarak. Karena itu kita masih membutuhkan dukungan swasta dan mitra dalam kegiatan bakti sosial,” kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dalam peresmian Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebutaan di Kota Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Menteri mengatakan, penyebab utama kebutaan adalah katarak. Setiap tahunnya, jumlah operasi katarak yang dijalankan mencapai 80 ribu jiwa. Sedangkan jumlah tenaga medis ahli mata (aphthalmologist) di Indonesia baru mencapai 2.325 dokter.

Oleh karena itu, Menteri mengapresiasi perusahaan yang peduli dan menjadi mitra pemerintah dalam penyembuhan penyakit katarak dalam bentuk bakti sosial. Selain, itu, peran persatuan dokter spesialis mata Indonesia (PERDAMI), Indonesia Society of Cataract and Refractive Surgery (INASCRS) yang terus melakukan pelatihan kepada dokter-dokter ahli mata.(*Nia)

JAKARTA – Kemampuan sains siswa-siswa sekolah dasar (SD) di Indonesia kini tidak lagi didominasi mereka yang berasal dari pusat pembangunan Ibu Kota dan sekitarnya atau Jabodetabek.

Sebaliknya, kemampuan mereka saat ini lebih merata antara satu daerah dan daerah lainnya.

“Terbukti ajang Olimpiade Sains Kuark (OSK) 2015 menghadirkan banyak pemenang di luar Jabodetabek. Ini menunjukkan daerah luar kota telah bangkit dan ada pemerataan mutu pendidikan di Indonesia,” ujar penggagas OSK Yohanes Surya di sela seremoni penyerahan medali pemenang

OSK 2015 di Jakarta, kemarin.

Pada ajang tahunan yang didukung harian Media Indonesia itu, terdapat lima kategori pemenang yang dianugerahi medali, yaitu absolute winner (1 pemenang), gold medal (5 pemenang), silver medal (12 pemenang), bronze medal (13 pemenang), dan honorable mention (17 pemenang).

“Dari 48 peraih medali, hanya tujuh anak yang dari daerah Jabodetabek. Bahkan, kategori absolute winner diraih Jonathan Kevin, siswa dari Medan, Sumatra Utara. Ada kerja keras yang mereka lakukan sehingga banyak siswa luar Jabodetabek mampu mengukir prestasi,” kata Yohanes.

Itu sebabnya, lanjut Yohanes, kemauan daerah untuk berkembang mestinya terus difasilitasi melalui ajang kejuaraan sains dan olimpiade sejenis OSK.

Ia optimistis dengan sering latihan melalui berbagai ajang lomba atau olimpiade, otak anak-anak SD akan terus terasah dan bisa mengukir prestasi.

Yohanes juga mengimbau pada orangtua untuk berperan dalam perkembangan kecerdasan anak mereka.

Pasalnya, anak-anak bertambah cerdas biasanya karena terus-menerus dibimbing orangtua mereka.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sependapat kompetisi sains penting untuk perkembangan kecerdasan anak-anak Indonesia.

Melalui proses olimpiade, dapat dilihat anak Indonesia sebenarnya sangat berbakat, bahkan tidak kalah dengan negara lain.

“Itu bisa dilihat dengan banyaknya siswa Indonesia yang meraih medali pada olimpiade berstandar internasional,” ucap Djarot.

Selain orangtua, Djarot menyoroti peran guru yang sangat penting dalam proses perkembangan kemampuan sains siswa.

“Kalau dulu, persoalannya ialah sains menakutkan, tapi dengan guru yang tepat, sains bisa ditanamkan menjadi sesuatu yang menyenangkan dalam benak anak-anak,” tegas Djarot.

Peserta terbanyak
Dalam Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ke-23 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition, Tangerang, Banten, pada 9-13 Juni, Provinsi DKI Jakarta menyabet juara umum dengan mengumpulkan 25 juara.

“DKI Jakarta berhasil keluar sebagai pemenang dengan meraih 9 piala juara satu, 10 piala juara dua, serta 6 piala juara tiga,” ungkap Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikmen Kemendikbud Mustaghfirin Amin kepada pers di Jakarta, kemarin.

Dia mengaku senang lantaran tahun ini LKS diikuti peserta dengan jumlah terbanyak, melibatkan setidaknya 2.000 orang dari sekitar 150 SMK seluruh daerah.

“Apalagi, sejumlah kalangan industri ikut meninjau para peserta yang meraih juara untuk diberi kesempatan menjadi karyawan perusahaan mereka.” (MI/Ind)