Pendidikan

DEPOK – Penambahan sarana dan prasarana gedung Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kota Depok sangat diperlukan untuk menampung jumlah siswa lulusan SMP yang tiap tahun meningkat. Sejauh ini di Depok ada 13 SMAN,dan empat SMKN, namun yang memiliki gedung sendiri hanya 11 SMAN dan dua SMKN. SMAN 11 dan SMAN 12 masing menumpang.

“Dengan jumlah 11 SMAN dan dua SMKN yang punya gedung sendiri, jelas masih sangat perlu adanya penambahan pembangunan gedung baru tersebut, ” ujar anggota DPRD Propinsi Jawa Barat Hasbullah, Minggu (20/1), sambil menambahkan SMAN 11 dan SMAN 12 masing menumpang, dan dua SMKN juga menumpang.

Kalau perlu setiap tahun diusulkan setiap kecamatan ada pembangunan gedung SMA dan SMK Negeri sebagai salah satu upaya memenuhi kouta jumlah lulusan pelajar SMP Negeri di 11 kecamatan Kota Depok yang terus bertambah.

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut tentunya perlu dukungan seluruh masyarakat Kota Depok khususnya Pemkot Depok untuk mengusulkan ke Propinsi Jawa Barat.

Menurut dia, sebagai salah satu putera atau warga Depok di DPRD Jabar tentunya usulan hampir setiap tahun dilakukan namun karena anggaran terbatas sehingga kerap ditunda.

“Tahun depan saya harap setiap tahun di Depok dibangun sekolah-sekolah SMK Negeri baru ya SMS SMA SMK STM STM baru agar kedepan proses penerimaan PPDB Depok ini tidak lagi dihantui dengan tanda kutip dengan biaya tinggi atau pungli terhadap masyarakat Kota Depok, ” ujarnya.

Diakuinya, tahun 2018 ada dua lahan yang telah dibeli untuk membangun SMKN 3 dan SMA N 4 tinggal mengajukan kegiatan pembangunannya ini sebagai salah satu upaya serta langkah mengatasi banyaknya keluhan warga atau masyarakat setiap tahun saat memasuki tahun ajaran baru karena kekurangan gedung sekolah negeri.

Jumlah lulusan SMP tidak sebanding dengan jumlah kurai atau bangku di SMA maupun SMK Negeri yang ada di Depok. Dari data yang ada tahub 2018 junlah lulusan SMP mencalai 27 ribu siswa lebih dan untuk daya tampubg di SMA maupun SMK Negeri hanya sekitar 9 ribu saja.

Hal senada dikatakan Walikota Depok Muhammad Idris, yang mengaku untuk lulusan SMP setiap tahun di Kota Depok memang jumlahnya sangat luar biasa namun jumlah gedung SMA dan SMK Negeri hanya beberapa unit saja.

Kewenangan masalah gedung dan lainnya tingkat SMA dan SMK kini sudah diambil alih Propinsi Jabar jadi. Pihaknya hanya bersifat menerina laporan serta memantau maupun mengusulkn saja untuk diterima atau tidak semua urusannya ada di propinsi Jabar, tandasnya. (*/Idr)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta bersama toko bangunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Kesepakatan Kerjasama (MoU) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru, Pendidik Lainnya dan Tenaga Pendidik. Kesepakatan kerjasama ini meliputi peningkatan mutu dan kompetensi para kepala sekolah di Jakarta.

Pada kesempatan ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengatakan kepala sekolah memegang peran penting dalam membangun ekosistem belajar mengajar yang baik di sekolah.

“Peran dan kepemimpinan kepala sekolah sangat vital dalam membangun ekosistem sekolah yang baik, dan hadirnya MoU ini kami sangat apresiasi karena dampaknya akan sangat besar kepada para siswa di Jakarta,” kata Anies, di Balai Kota DKI, Kamis (17/1/2019).

Menurut Anies, peningkatan mutu para kepala sekolah sangat tepat terlebih kepala sekolah harus menyiapkan para gurunya karena peserta didik pada masa sekarang berhadapan dengan perubahan zaman yang cepat sehingga mereka memerlukan bekal lebih agar siap menyambut masa depan.

“Kita berharap kepala sekolah dan guru dapat membekali anak kita dengan kompetensi untuk masa depan, kita harus gerak cepat, dan kita harus berikan fokus pada konten pendidikannya,” terangnya.

Anies menambahkan Pemprov DKI Jakarta ke depan akan merangkul para profesional agar memberikan sumbangsi terhadap peningkatan kompetensi dan kepemimpinan para kepala sekolah di Jakarta.

“Jakarta punya konsentrasi putra putri terbaik di indonesia, kita perlu undang para profesional dan direksi dari institusi yang berhasil untuk menjadi mentor bagi kepala sekolah di Jakarta,” tambahnya.

Anies juga berpesan agar kerjasama ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta.

“Kami berharap seluruh jajaran Pemprov DKI memanfaatkan MoU dengan sebaik-baiknya dan ini adalah langkah yang akan membuka kesepakatan kerjasama (dengan Kemendikbud) lainnya,” tandasnya.(*Nia)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal membangun Ruang Kelas Baru (RKB) pada 173 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 32 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) tahun 2019 ini. Total anggaran yang digelontorkam mencapai sekitar Rp101 miliar lewat Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Khusus untuk Sekolahusan Dasar Negeri (SDN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menganggarkan Rp85 miliar.

Sementara Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Rp16 miliar. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) menjadi prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan.

Selain membangun Ruang Kelas Baru (RKB), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga akan merehabilitasi 287 bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan dana Rp142,3 miliar dan 249 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dengan alokasi anggaran Rp7,7 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam mengungkapkan, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehabilitasi sekolah rusak ini bisa bertambah. Karena belum termasuk yang akan dikerjakan oleh pemerintah pusat lewat APBN atau yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Yang kita petakan itu baru dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD). Kemungkinan bisa bertambah. Karena pemerintah pusat juga punya data soal sekolah rusak jadi bisa turun langsung dan dipastikan tidak akan bentrok dengan pemda,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam, (11/01/2019).

Bupati Bogor Ade Yasin pun berjanji lebih mementingkan infrastruktur yang bisa dinikmati langsung masyarakat, seperti jalan, jembatan dan sekolah.

“Kami akan fokus pada infrastruktur yang bisa dinikmati langsung masyarakat, seperti sekolah, jalan dan jembatan. Jangan ada kenikmatan berlebihan kepada aparatur pemerintah, tapi berikan kepada masyarakat,” kata Bupati Bogor Ade Yasin.

Seperti diketahui, Ade Yasin pernah menyampaikan bahwa program-program Hadist seperti telah didesign dalam Pancakarsa akan dilaksanakan ketika memimpin. Program pancakarsa tentunya disesuaikan dengan program-program dalam RPJP.

“Karena tidak boleh keluar dari situ, jadi kita bisa sesuaikan dan program yang lama juga kami lanjutkan,” lanjutnya, Sabtu (7/7/2018)..

Ade Yasin pun menegaskan adanya program 100 hari kerja sejak awal dirinya ditetapkan. Dan memanfaatkan waktu tersisa sebelum dilantik, Ade Yasin dan Iwan Setiawan bersama tim akan merancang proker dalam program seratus hari kerja.

“Yang jelas sasaran kami adalah warga miskin dan masyarakat yang membutuhkan ,”tandasnya.(*/Ade)

LAMPUNG – Kapolres Lampung Utara, AKBP. Budiman Sulaksono dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Suwandi, MoU pendidikan lalulitas masuk dalam mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan (PKn) di seluruh SD, SMP, SMA/SMK di Kabupaten Lampung Utara Tahun ajaran 2019, di Gedung Korpri Lampung Utara,(4/12).

“Tujuannya, agar generasi muda sadar dan mampu mengimplementasikan sistem nilai etika dan budaya berlalulintas yang aman, santun tertib dan lancar,”kata Budiman Sulaksono.

Menurut Budiman Sulaksono, untuk membuat pengendara patuh terhadap aturan lalulintas dan mewujudkan kemanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas, seseorang tidak hanya cakap dalam berkendara.

Tetapi harus mengerti bagaimana cara berlalulintas yang aman, santun, tertib dan lancar.

“Oleh sebab itu, perlu pelajaran teoritis tentang berlalulintas, untuk membuat generasi muda kita mengerti dan bisa mewujudkan Kamseltibcarlantas,”terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara, Suwandi mengungkapkan, akan memasukan pelajaran mengenai lalulintas.

“Bersama Tim, Dinas Pendidikan Lampung Utara, akan melakukan analisa mengenai pokok tertib lalulintas yang masuk dalam pelajaran PKn,”tandasnya.(*/Kris)

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia bertemu dengan para pimpinan KPK untuk membahas efektivitas penggunaan dana pendidikan.

“Bekerja sama supaya dana pendidikan yang cukup besar 20% dari APBN kita itu, dengan kerja sama yang lebih efektif, akan bisa lebih baik dampaknya pada dunia pendidikan kita,” ucap Ketua KPK, Agus Rahardjo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019).

Senada dengan Agus, Muhadjir menyebut jika kedatangannya untuk membahas kerja sama terkait pengawasan anggaran pendidikan tahun 2019. Salah satu caranya melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh KPK.

“Sehingga untuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan anggaran termasuk juga pencegahan dan penindakannya Nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Muhadjir mengakui jika dana pendidikan yang cukup besar tersebut, rentan penyimpangan. Ia juga ingin pengawasan dilakukan hingga ke tingkat daerah.
Karena itu, Kemendikbud menggandeng KPK untuk membantu pengawasan tersebut.

Apalagi, KPK sendiri sudah terbukti dengan mengungkap beberapa kasus korupsi di sektor pendidikan.

“Kedatangan saya untuk memberikan apresiasi kepada KPK yang tahun 2018 telah menorehkan kesan tersendiri bagi Kemendikbud karena banyak kasus korupsi di sektor pendidikan yang bisa diselesaikan,” pungkasnya. (*/Nia)

GARUT – Kekerasan terhadap pelajar kembali terjadi di Garut. Kepala sekolah salah satu SMP swasta diduga jadi pelakunya. Bupati Garut Rudy Gunawan minta Dinas Pendidikan turun tangan selesaikan kasus ini.

“Dari sisi pendidikan itu jelas tidak dibenarkan. Masih ada cara lain untuk mendidik, tidak usah pakai kekerasan,” kata Rudy di kantornya, Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (7/1/2019).

Rudy menganggap kekerasan tak seharusnya dilakukan untuk mendidik pelajar. Pendidik seharusnya harus lebih bijak dalam menangani pelajar yang tak taat aturan.

Untuk menyelesaikan kasus ini, Rudy meminta jajaran Disdik Garut tidak diam diri. “Disdik sudah ke sekolah untuk memantau langsung kasus ini,” ujar Rudy.

Seorang siswa SMP mengaku jadi korban kekerasan yang dilakukan kepala sekolahnya. Kejadian tersebut terjadi Jumat (4/1), saat siswa lelaki itu ikut kegiatan salat duha.

Menurut keterangan orang tuanya, Pipit Anggraeni (46), sang anak dianiaya dengan cara dibenturkan kepalanya dengan kepala salah seorang temannya. Akibatnya anak tersebut mengalami luka di pelipis.

Pihak keluarga akan melaporkan kasus ini ke polisi.

Kepala sekolah SMP, inisial SF, mengaku sudah meminta maaf dan mengklaim kejadian itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan.(*/Dang)

JAKARTA – Belum penuhi syarat akreditasi, sejumlah rumah sakit putus kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan per tanggal 1 Januari 2019.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, pihaknya (BPJS Kesehatan), sebelumnya sudah memberikan peringatan bahwa kontrak kerja sama akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

“Kita sudah beri warning (peringatan). Contohnya salah satu rumah sakit di Bekasi, tapi nggak patuh. Akreditasinya belum rampung hingga akhir Desember,” kata M. Iqbal, (4/1/2018)

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan sepenuhnya kepada setiap rumah sakit untuk perpanjangan kontrak dengan melakukan akreditasi.

“BPJS Kesehatan tidak memaksa, jika rumah sakit tidak ingin memperpanjang kontraknya. Kami memberikan batas waktu jika rumah sakit terseut ingin perpanjang kontak, karena butuh waktu untuk melakukan akreditasi,” tuturnya.

Pelaksanaan akreditasi, waktunya terserah rumah sakit yang bersangkutan, Kami (BPJS Kesehatan) akan melakukan survey, kunjungan dan lain-lain, untuk memastikan RS tersebut memenuhi syarat sebagai mitra yang memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat,” tegas M. Iqbal.

Pelaksanaan akreditasi ini sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Juga diatur dalam Permenkes No 99 Tahun 2015, dimana seluruh rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS harus memenuhi sertifikasi akreditasi dalam jangka waktu 5 tahun.(*/Nia)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta membantu pembangunan 16 gedung sekolah yang roboh akibat bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dana untuk pembangunan sudah diberikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Jumat (4/1).

Sekolah yang dibangun mulai dari tingkat Taman Kanak Kanak hingga SMP. Total dana bantuan yang diberikan Rp33,6 miliar. Selain untuk bangun sekolah dana bantuan juga untuk membangun sanitasi lingkungan yang rusak akibat bencana tersebut.

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan, bantuan keuangan itu bersumber dari APBD DKI Jakarta dan sumbangan PNS DKI.

Bantuan keuangan dari APBD DKI Jakarta sebanyak Rp 29,2 miliar.

“Bantuan keuangan antara lain untuk Lombok Utara Rp 19,2 miliar, untuk bangun 16 sekolah dari jenjang TK sampai SMP. Untuk Lombok Timur Rp 10 miliar, untuk bangun sanitasi lingkungan, rehab pendidikan, dan normalisasi jaringan air,” kata Mawardi.

Mawardi mengatakan selain itu, dana sekitar Rp4,4 miliar untuk Lombok Utara. Juga direncanakan untuk bangun sekolah.(*/Nia)

SLEMAN – Akademi Angkatan Udara (AAU) dipastikan akan menerepakan dua kurikulum pendidikan (kurdik) yaitu kurdik 2013 dan kurdik 2018.

Kepastian ini setelah taruna-taruni AAU W-2018 mulai Februari 2019 mendatang akan masuk AAU, selesai mengikuti pendidikan dasar di Akademi Militer (Akmil) Magelang .

Direktur pendidikan (Dirdik) AAU Kol Pnb Arif Widianto mengatakan, dengan masuknya taruna-taruni W-2018, secara otomatis AAU akan menerapkan dua kurdik, yaitu kurdik 2013 bagi taruna-taruni AAU tingkat II, III dan IV serta kurdik 2018 bagi tingkat I.

“Hanya saja setelah taruni-taruni AAU W-2017 menyesuaikan pendidikan tahun 2021 mendatang hanya akan ada satu Kurdik 2018,” kata Arif saat memberikan pengarahan kepada dosen AAU soal penerapan dua kurikulum tersebut, Rabu (2/1/2019).

Untuk itu, agar sesuai dengan satuan acara pembelajaran (SAP) dan rencana pembelajaran semester (RPS), maka dosen AAU harus segera mempersiapkan materi ajarnya. Termasuk membantu pengasuh memberikan pembinaan kepribadian taruna-taruni selama mengikuti pendidikan.

Yaitu dengan memberikan reward bagi taruna-taruni yang aktif di kelas serta punishmen bagi yang melanggar. “Namun punishmen tetap harus bersifat mendidik dan membina dan berkoordinasi dengan kepengasuhan,” tandasnya.

Arif dalam kesempatan itu juga mengatakan, Program Pendidikan AAU 2018-2019 untuk tingkat IV yang akan melaksanakan Latsitarda di Jawa Timur 1-5 April 2019 dan rencana Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir semester tingkat I,II, III dn IV serta ujian Tugas Akhir (Skripsi) untuk tingkat IV.(*/Gio)

BOGOR – Konferensi Mahasiswa Nasional meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat peraturan soal biaya pendidikan di Indonesia.

Jokowi diminta menerapkan wajib belajar 16 tahun.

“Meminta presiden menerbitkan Perpres mengenai pembiayaan pendidikan dari pendidikan dasar sampai menengah untuk diterapkan setiap provinsi dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan setiap daerah untuk menerapkan wajib belajar 16 tahun pada tahun 2024,” kata Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Nabil Bintang, seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, (7/12/2018).

Selain itu, ada 11 poin lain yang disampaikan oleh para mahasiswa kepada Jokowi. Antara lain soal kesejahteraan guru, keadilan sosial hingga masalah HAM.

“Ada 11 poin, pembangunan manusia, proses pendidikan, kesejahteraan guru, keadilan sosial, masalah HAM,” ujarnya.

Jokowi sendiri mengatakan dirinya telah menerima rekomendasi itu. Nantinya, semua poin yang disampaikan bakal dikaji oleh pemerintah.

“Tadi sudah disampaikan oleh Nabil mengenai rekomendasi konferensi mahasiswa nasional. Akan saya lihat lebih detail lagi agar bisa menjawab apa yang disampaikan,”tandasnya.(*/DP Alam)