Pendidikan

BOGOR- Zahra Fadilla (15), warga Kampung Pabuaran Bedahan, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, ditemukan tewas di pelataran sekolahnya di SMP Eka Wijaya, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, (18/2) .

Bocah yang duduk di bangku kelas IX tersebut tewas diduga bunuh diri dengan terjun dari lantai 4 sekolahnya karena mengalami putus cinta dengan kekasihnya.

Kapolsek Cibinong, Kompol Hida Tjahjono mengatakan, tubuh Zahra pertama kali ditemukan oleh salah seorang murid yang menemukan Zahra tergeletak bersimbah darah di pelataran kelas di samping sekolah sekira pukul 13.00 WIB.

Guru sekolah yang mengetahui kejadian tersebut membawa Zahra ke Rumah Sakit Husada Cibinong untuk mendapat pertolongan.

Sesampainya di rumah sakit, Zahra pun akhirnya meninggal dunia karena mengalami luka parah di bagian kepala dan kakinya. Jenazah Zahara kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan keluarganya.

“Korban sempat dibawa ke rumah sakit oleh gurunya. Namun saat berada di runah sakit nyawa korban tidak bisa tertolong karena mengalami luka parah. Sekarang sudah dimakamkan keluarganya,” katanya, (19/02/16).

Sementara itu, dari hasil olah TKP dan pemeriksaan sementara saksi, diduga korban murni bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 4 sekolahnya akibat putus cinta dengan kekasihnya.

“Dari keterangan kakak korban dan sahabatnya, sebelumnya korban pernah mengancam akan melakukan bunuh diri karena putus sama pacarnya. Tapi mereka tidak menghiraukan kata-kata korban karena dianggap bercanda,” jelasnya.

Kini, polisi telah memanggil mantan pacar korban dan kepala sekolah untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait peristiwa yang menimpa Zahra. “Kita sudah panggil mantan pacarnya sama saksi-saksi lainnya untuk diperiksa. Kita tadi juga panggil paksa pihak sekolah karena tidak terbuka dengan polisi,” tandasnya .(Adi)

CIANJUR – Pelajar SMP di Kab. Cianjur sudah banyak yang melakukan hubungan seksual pra nikah. Mereka melakukan hubungan terlarang itu karena hubungan berpacaran yang kebablasan. Demikian ditegaskan Kepala Bidang Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Cianjur, Lidya Indayani Umar menanggapi fenomena pergaulan bebas anak sekolah di Cianjur.

Bukan tanpa alasan, pendapatnya itu dikuatkan dengan sejumlah kasus pelajar SMP yang masuk ke pihaknya. “Fenomenanya memang seperti itu, banyak pelajar SMP baik laki atau perempuan di Cianjur yang sudah melakukan hubungan seksual. Itu baru SMP, kalau setingkat SMA bagaimana? Jawabnya sudah pada tahu,” kata Lidya, (18/2).

Pergaulan bebas yang terjadi di kalangan pelajar SMP di Kab. Cianjur tidak terlepas akibat pengaruh westernisasi. Selain itu lemahnya pengawasan dari orang tua juga menjadi salah satu penyebabnya.

“Ini anak tidak pulang ke rumah selepas jam sekolah dibiarkan saja.Yang terpenting pulang ke rumah. Kalau orang tua seperti itu semua, tunggu saja kehancurannya. Yang tidak pulang dengan alasan saja masih banyak yang bermasalah, apalagi tidak ada alasan,” katanya.

Selain lemahnya pengawasan orang tua tua, lemahnya pendidikan agama juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus ke pergaulan bebas. “Anak harus dibekali dengan pengetahuan agama yang cukup dan orang tua harus tahu lingkungan pergaulannya. Karena itu menentukan. Jangan sampai dibohongi anak, pamitnya belajar kelompok, tapi ternyata malah lain,” tegasnya.

Pihaknya merasa miris banyaknya pelajar SMP yang sudah terjerumus pada pergaulan bebas. Semuanya ternyata tidak terlepas dengan faktor keluarga. “Yang masalah ekonomi memang ada, tapi keluarga ternyata yang kebanyakan. Kuncinya peningkatan pengawasan dan ketahanan keluarga yang harus dilakukan untuk mencegah anak terjerumus ke pergaulan bebas,” papar Lidya.

Keprihatinan fenomena pergaulan bebas juga dirasakan oleh Hasilah (37) seorang ibu rumah tangga. Ia merasa kawatir melihat kondisi pergaulan anak pelajar SMP di Cianjur. “Jelas selaku orang tua yang mempunyai anak gadis sangat khawatir melihat kondisi yang terjadi saat ini. Sebagai orang tua, kami hanya berupaya anak menjadi yang terbaik tidak terjerumus ke pergaulan bebas,” kata Hasilah.

Pendidikan agama secara dini dan lingkungan pergaulan yang sehat salah satu kuncinya untuk menangkis dampak dari pergaulan bebas. “Sebagai orang tua harus tegas saja dan tahu anak bergaul dengan siapa saja. Ini harus dilakukan, karena kalau tidak tidak menutup kemungkinan hal kurang baik bisa menimpa anak. Dalam pengawasan saja kadang anak masih suka nekad, kuncinya anak juga harus jujur,” tandasnya .(PR/Yan)

MUKOMUKO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Bengkulu mengizinkan siswi hamil karena korban kekerasan seksual untuk mengikuti ujian nasional (UN) 2016. Karena, beberapa kali UN pada tahun sebelumnya, ada saja ditemukan siswa yang masuk daftar nominasi tetap (DNT) peserta UN yang hamil.

“Kami beri dispensasi dengan pertimbangan secara kemanusiaan,” kata Ketua UN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Suryono di Mukomuko, Sabtu (6/2/2016).

Dia berharap, pada UN tahun ini tidak ada lagi kasus siswa di daerah itu yang hamil di luar nikah yang menjadi peserta UN. Menurutnya, pemberian dispensasi itu harus dilihat latar lakang masalahnya dulu. Dispensasi tidak berlaku bagi siswa yang dengan sengaja berpacaran lalu hamil kemudian menikah. Karena, perbuatan siswa seperti itu memang disengaja bukan karena menjadi korban kekerasan seksual.

“Kalau siswa sendiri yang berbuat sampai hamil silahkan mereka mengikuti ujian paket saja,” jelasnya.

Sementara jumlah siswa tingkat SD, SMP, dan SMA yang masuk dalam DNT peserta UN tahun ini, katanya, belum dapat dipastikan karena data yang ada di instansi itu singkronisasi dengan data di Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.(okz/And)

JAKARTA – Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Eko Prasetyo mengatakan, tahun ini menargetkan bisa menjaring 5.000 penerima (awardee) beasiswa. Target jumlah awardee ini naik dari tahun lalu yang ditetapkan sebesar 4.500 orang yang diseleksi antara bulan Februari, Mei, Agustus, dan November.

“Tahun ini kita target bisa salurkan ke 5.000 awardee. Prinsipnya karena kita setiap tahun harus bertambah jumlah penerima beasiswanya,” kata Eko Prasetyo pada acara Welcoming Alumni LPDP 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (31/1).

Tahun ini lanjutnya, Kemenkeu mengalokasikan Rp 5 triliun sebagai tambahan untuk dana abadi yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU) LPDP. Sementara sejak berdiri tahun 2012, dana abadi LPDP saat ini sudah mencapai Rp 15,6 triliun.

“Spending (alokasi) untuk target 5.000 awardee tahun 2016 adalah Rp 1,3 triliun, itu diambil dari dana abadi dan return hasil investasi yang tahun ini sudah Rp 20,6 triliun,” terangnya.

Ia juga mengatakan, hingga akhir tahun anggaran untuk penerima beasiswa bisa ditambah maksimal hingga Rp 1,7 triliun jika ada penambahan jumlah penerimanya.

“Dari dana itu sebesar Rp 1,3 triliun akan kami alokasikan, tapi itu kan alokasi awal. Tapi target kami tahun ini bisa sampai Rp 1,7 triliun. Kalau yang daftar dengan kualifikasinya di atas yang kita harapkan yakni 5.000 orang, bisa kita tambah sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Beasiswa diberikan baik untuk melanjutkan studi di dalam maupun luar negeri. Sebagai informasi, per Januari 2016, LPDP saat ini memiliki alumni sebanyak 538 orang, 104 orang telah menyelesaikan studi pada tahun 2014, dan sebanyak 434 orang berhasil merampungkan studi pada tahun 2015. Alumni tersebut tersebar dari universitas baik dalam maupun luar negeri.(*Did)

JEMBER – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan akan mewajibkan sekolah memberi waktu kepada siswa untuk membaca, 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini dilakukan untuk membiasakan siswa gemar membaca.

“Membaca itu harus dilakukan sebagai sesuatu yang rutin. Karena itu, mulai tahun ajaran baru ini, mengharuskan setiap pagi, sebelum pelajaran dimulai, anak – anak harus membaca, 15 menit,” kata Anies Baswedan kepada wartawan usai membuka pencanangan “Jember Membaca untuk Gerakan Indonesia Membaca” di Gedung Serbaguna, Kecamatan Kaliwates, Jember, (19/12).

Anies menyerahkan materi bacaan kepada siswa. “Bacanya apa saja selama itu bersifat mendidik. Bisa pinjam di perpustakaan, bisa bawa bacaan dari rumah,” ujarnya.

Anies menegaskan, ketika anak sudah terbiasa membaca, maka aktivitas itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dengan begitu kebiasaan nantinya menjadi sebuah kebudayaan. “Jadi kebudayaan membaca itu dibangunnya lewat pembiasaan,” imbuh dia.

Salah satu strategi membiasakan anak membaca adalah membiarkan mereka untuk memilih bacaan yang disukai. “Apa yang dibaca, biarkan anak-anak kita yang memilih. Banyak gambarnya boleh, banyak kata-katanya dan tidak ada gambarnya pun boleh. Izinkan mereka membaca yang mereka sukai. Itu strategi yang wajib kita lakukan,” terang Anies.

Selain itu, anak-anak sambung Anies juga harus diberi banyak pilihan buku bacaan. “Program untuk buku-buku perpustakaan akan kita dorong terus, dan perpustakaan juga akan diperbaharui,” imbuh dia.

Anies juga mengingatkan orang tua agar ikut berperan aktif agar anak-anak menjadi gemar membaca. “Kalau ada waktu, ajak anak-anak ke toko buku atau taman bacaan. Biasakan mereka untuk selalu akrab dengan buku dan bacaan-bacaan yang mereka minati. Sekali lagi tentunya harus bacaan yang mendidik,” tandasnya.
(*Bag)

PURWAKARTA – Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengakui kabupaten yang dipimpinnya kekurangan guru. Untuk itu, Dedi pada tahun depan akan mengadakan seleksi guru honorer untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di Purwakarta.

“Kita akan seleksi guru-guru honorer berdasarkan kebutuhan pendidikan purwakarta, nanti guru honorer yang terpilih akan digaji selayaknya standar upah minimum di Purwakarta,” kata Dedi di sela-sela peringatan HUT PGRI, di Kantornya, Jl Jend Ahmad Yani, Purwakarta, (12/12).

Dedi menjelaskan pihaknya butuh 5.500 guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di Purwakarta. Sedangkan saat ini, Dedi mengatakan, Purwakarta baru mempunyai 4.500 guru baik guru PNS atau pun guru honorer.

“Jadi akan kita seleksi 1.500 guru, dengan upah layak kita minimal Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta per bulannya,” tegasnya.

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh warga untuk mengambil kesempatan ini. Dia juga berjanji akan terus memperjuangkan nasib guru supaya bisa sejahtera di masa mendatang.

“Semoga kita bisa mendapat yang terbaik dari hasil seleksi ini dan mampu memajukan pendidikan terutama di Purwakarta,”tandasnya.(*Asp)

JAKARTA – Pendidikan karakter minim mendapatkan perhatian dari calon-calon kepala daerah. Mayoritas pasangan calon kepala daerah yang akan terjun dalam Pilkada serentak 2015 tidak memiliki janji kampanye yang jelas tentang pendidikan karakter. Padahal, masalah pendidikan karakter merupakan perhatian utama yang diharapkan masyarakat luas saat ini.

Pemerhati pendidikan dan juga pengembang pendidikan karakter di Indonesia Doni Koesoema menuturkan, dari hasil analisis yang dilakukan platform Kawal Pendidikan, harapan mengenai perbaikan budi pekerti dan pendidikan karakter menjadi hal yang sangat menonjol. “Namun tak satupun dari 24 pasangan calon dari 10 dapil Pilkada serentak 2015 memiliki janji kampanye yang jelas tentang pendidikan karakter,” ujarnya di Gedung Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, (3/12).

Analisis dilakukan di 10 dapil Pilkada yakni Kabupaten Bandung, Kota Depok, Medan, Semarang, Balikpapan, Surabaya, Surakarta, Tangerang Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. Tahap awal analisis dilakukan dengan mentabulasi janji kampanye kepala daerah masing-masing yang terkaitpendidikan. Kemudian, melalui platform Kawal Pendidikan, harapan masyarakat dikumpulkan hingga mencapai 334 harapan dan 3377 dukungan.

Menurut Doni, terdapat beberapa kategori harapan mencakup guru, akses, tata kelola, kualitas, politisasi, pembelajaran, pendidikan non formal, visi. Namun yang paling menonjol adalah masalah pendidikan karakter yang diharapkan bisa dikembangkan oleh lembaga pendidikan.

Minimnya perhatian yang diberikan calon-calon kepala daerah tersebut sangat disayangkan. Apalagi jika mengingat pendidikan karakter juga merupakan salah satu fokus utama pemerintah pusat untuk dikembangkan.

Seharusnya, menurut Doni, calon-calon kepala daerah mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang akan mendukung pengembangan pendidikan karakter tersebut. Karena bagaimanapun, pemerintah daerah juga bertanggung jawab besar terhadap dana pendidikan yang mayoritas dialokasikan melalui dana transfer daerah.

Seperti diketahui, total pagu anggaran fungsi pendidikan tahun 2016 adalah sebesar Rp 424,25 triliun yang tersebar di beberapa kementrian. Kemendikbud memperoleh sebesar 49,23 triliun, Kementrian Agama Rp 46,84 triliun, Kemenristek Dikti Rp 37,02 triliun, dan kementrian lainnya Rp 10,72. Sisanya yakni pagu anggaran pendidikan terbesar dialokasikan dalam dana transfer daerah. (*Ind)

JAKARTA – Acara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) yang akan diperingati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 24 November 2015. Kemendikbud menggelar apresiasi bagi guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi.

Acara ini dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di Hotel Sahid, Rabu (16/11). Kemudian, pada Sabtu (21/11), Mendikbud ikut menyaksikan serta memberikan penghargaan dan apresiasi kepada guru-guru dari seluruh Indonesia tersebut.

Anies mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kerja keras guru berprestasi yang telah mendidik generasi.

“Apa yang bapak ibu kerjakan tidak bisa dirupiahkan, memang untuk sejahtera kita butuh rupiahm tetapi jangan melihat kiprah kita dari nilai rupiah,” katanya dihadapan para guru.

Ia mengibaratkan, orang yang bekerja membantu lingkungan tidak dihitung dengan nilai rupiah bukan karena tidak bernilai, tetapi kata Anies, karena pekerjaannya tidak ternilai.

“Saya berharap, berapapun nilainya dilihat sebagai amanat untuk terus membanggakan. Kalau diberi rupiah artinya diberi kepercayaan. Karena, butuh kerja keras untuk dapat uang tersebut, tetapi diperlukan adab untuk menggunakan uang dengan sebaik-baiknya,” terangnya.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata mengatakan pelaksanaan pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi ini merupakan wahana untuk menuangkan ide, gagasan dan mencari pemecahan isu atau permasalahan strategi tentang pendidikan dengan melibatkan 901 orang peserta.

“Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai bulan April dari tingkat sekolah, kecamatan, kebupaten/kota, dan provinsi. Setelah itu, bulan November proses seleksi masuk pada jenjang nasional,” katanya.

Ada beberapa kategori yang dilombakan dalam ajang ini, di antaranya adalah guru TK, kepala sekolah TK, guru SD, pengawas SD. Tutor paket A, inovasi pembelajaran tingkat SD, lomba kreatifitas guru SD, guru SMP, kepala SMP, pengawas SMP, tutor paket B, inovasi pembelajaran tingkat SM, kreatifitas guru SMP, satyalancana pendidikan, guru SDLB dan SMPLB, pengawas PLB, dan guru daerah khusus.

Sedangkan pada jenjang SMA, terdiri dari guru SMA, kepala SMA, pengawas SMA, tutor paket C, guru SMK, kepala SMK, pengawas SMK, guru SMA LB, kepala SMALB, dan guru dikmen berdedikasi.(*Ind)

DEPOK – Koleksi buku Perpustakaan Kota Depok masih belum memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional. Berdasarkan standar kepustakaan kabupaten/kota, judul koleksi perpustakaan sekurang-kurangnya 0,025% per kapita dikalikan jumlah penduduk di wilayah bersangkutan.

Kepala Kantor Arsip Dan Perpustakaan Kota Depok Siti Chaerijah Aurijah menyebutkan, jumlah koleksi buku di perpustakaan Kota Depok ada 50.000 buku. Hal itu berdasarkan penghitungan rasio dengan jumlah penduduk Kota Depok saat ini yang berada di angka 2 juta penduduk.

Akan tetapi, saat ini Perpustakaan Kota Depok baru memiliki 22.000 eksemplar buku, dengan 19.000 judul. “Jumlahnya masih belum maksimal kalau berdasarkan standar perpustakaan yang ada,” katanya di sela-sela bazaar buku di Balai Kota Depok, (14/11).

Dia mengatakan, masih akan melihat rancangan penganggaran pada tahun 2016 untuk memperhitungkan penambahan buku perpustakaan. Menurut dia, anggaran pengadaan buku saat ini sebagian besarnya dari APBD. “Ada juga bantuan pengadaan buku dari pemerintah pusat atau provinsi,” tuturnya.

Terkait bantuan dari pemerintah provinsi, dia mengatakan, pada tahun depan rencananya akan datang bantuan dari sebesar Rp 1,5 miliar. Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk penambahan buku, pengadaan mobil perpustakaan keliling, dan alat peraga edukatif untuk anak-anak.

“Kami terus berusaha untuk menambah jumlah buku di sini, karena idealnya Kota Depok yang memiliki jumlah penduduk 2 juta lebih ini harus memiliki 50.000 buku yang tersedia di perpustakaan,” pungkasnya.(*Idr)

JAKARTA – Jumlah Tunjangan Profesi Guru (TPG) 2016 mendatang meningkat sebanyak Rp 3 Triliun. Dari TPG 2015 sebesar Rp 77 trilun, meningkat menjadi Rp 80 triliun.

Jumlah Rp 80 triliun tersebut terdiri dari Rp 73,6 triliun TPG yang berada di dana transfer daerah, sedangkan sisanya TPG yang berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk guru non-PNS.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menjelaskan, peningkatan tersebut dikarenakan akan meningkatnya jumlah guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik.
“Tahun ini sekitar 77 triliun. Di tahun 2016 mendatang kami sudah kalkulasikan peningkatan jumlah guru, sehingga anggaran untuk TPG meningkat menjadi Rp 80 triliun,” katanya ketika ditemui seusai penandatanganan nota kesepahaman penyediaan dan pengunaan jasa perbankan untuk penyaluran tunjangan profesi guru, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, (30/9).

Diketahui dari total lebih 3 juta guru terdapat 1.747.037 guru yang sertifikasinya diprioritaskan Kemendikbud rampung pada 2015 ini. Dari Dari 1.747.037 guru tersebut, sebanyak 1.580.267 guru telah lulus sertifikasi sepanjang tahhun 2007 hingga 2014. Sisanya sebanyak 166,770 yang tengah didorong untuk bisa memenuhi sertifikasi di akhir tahun nanti.

Tambahan Rp 3 triliun pada anggaran TPG 2016 mendatang, menurut Pranata, disiapkan untuk memfasilitasi 166,770 guru tersebut yang diperkirakan sudah tersertifikasi pada tahun depan. (*Ind)