JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini memfokuskan pada dua program, yakni memperkuat implementasi pendidikan karakter, dan peningkatan kapasitas keterampilan siswa.
Pembangunan karakter akan diterapkan sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sedangkan peningkatan keterampilan siswa diimplementasikan melalui penguatan sistem pendidikan vokasi.
Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, dua program tersebut sejalan dengan program pemerintah yang mulai mengalihkan fokus pembangunan dari infrastruktur ke bidang sumber daya manusia. Menurut dia, semua perangkat hukum untuk mengimplementasikan dua program tersebut pun sudah diperbaiki.
“Payung hukum penguatan pendidikan karakter ada Perpres Nomor 87 tahun 2017 tentang PPK. Untuk vokasi ini juga sudah ada payung hukumnya, yaitu Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Untuk ke depan, bukan hanya SMK yang akan kami beri bekal, tetapi juga SMA dan lembaga kursus yang berada di bawah Ditjen PAUD Dikmas,” kata Muhadjir usai membuka peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat 26 April 2019.
Ia mengatakan, implementasi dua program bidang pendidikan tersebut akan berjalan lancar jika bersinergi dengan pemerintah daerah. Menurut dia, dalam dua tahun terakhir, sinergi antara program pusat dan daerah terus membaik. Hal tersebut di antaranya terlihat dari tingginya serapan anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah.
“Alhamdulilah hasilnya kan sudah bagus. Pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang sebagian besar anggarannya sudah ada di provinsi dan kabupaten/kota. Begitu juga beban tanggung jawabnya sudah harus dibagi antara pusat dan daerah. Tugas dari pusat agar memastikan bagaimana anggaran dan berbagai macam kegiatan yang sudah diatur betul-betul dilaksanakan di daerah,” katanya.
Sektretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menambahkan, kesesuaian kualifikasi lulusan SMK menjadi salah satu fokus penguatan dalam bidang pendidikan vokasi. Pasalnya, saat ini, kompetensi dan kualifikasi lulusan SMK masih menjadi kendala dalam penyerapan tenaga kerja.
“Tenaga kerja di Indonesia 50% persen masih diisi oleh lulusan SMP ke bawah, kemudian sekitar 30% diisi lulusan sekolah menengah, sedangkan yang lulusan sarjana masih sekitar 10%. Jadi tenaga kerja kita sebagian besar masih diisi oleh lulusan SMP ke bawah. Ini tidak menguntungkan kalau kita tidak segera meningkatkan tingkat kualifikasi pendidikan angkatan kerja kita,” kata Didik
Ia menuturkan, satuan pendidikan SMK harus dapat menyeleksi jurusan yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha. Dengan demikian, SMK akan semakin mendapat tempat di dunia pendidikan nasional.
“Persoalan sekarang ada di kualitas, tuntutan dan dunia yang semakin mengglobal menuntut pendidikan kita harus selalu ditingkatkan. Kita perlu menyiapkan anak-anak Indonesia untuk bisa berkompetisi dengan sehat, berkualitas tinggi sehingga mereka bisa mengisi pembangunan di Indonesia. Dan pembangunan di Indonesia tidak diisi oleh orang lain tetapi diisi oleh orang Indonesia sendiri,” ungkapnya.(*/Nia)
BANDUNG – Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar memperketat sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Langkah tersebut untuk mengantisipasi kecurangan, khususnya syarat administrasi.
Kadisdik Jabar Dewi Sartika mengaku sudah berkomitmen dengan SMA di Jabar tidak melakukan praktik kecurangan dalam pelaksanaan PPDB tahun ini. Pihak sekolah harus lebih teliti dalam syarat-syarat PPDB.
“Sertifikasi misal, mereka yang mengikuti jalur prestasi yang non-akademik ini kita melakukan uji kompetensi lagi. Misalnya dia Hafiz Alquran ini di tes kembali, basket juga,” kata Dewi kepada wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/4/2019).
Selain itu, pihaknya juga mengantisipasi kecurangan dalam sistem zonasi. Pihaknya menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan verifikasi di lapangan.
“Disdukcapil ini melihat ada satu dan beberapa yang alamat di Bandung KK-nya (kartu keluarganya) sampai bertumpuk di sana, maka besok akan mulai ke lapangan,” jelas dia.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan lebih memperketat persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Nantinya ada yang melakukan pengecekan di lapangan mengenai kebenaran status keluarga siswa tersebut.
“SKTM juga menjadi perhatian kita setiap tahunnya,” ucap dia.
Sebelumnya, PPDB tahun ini mengacu Permendikbud No 51 tahun 2018. PPDB harus menerapkan 90 persen zonasi, 5 persen prestasi dan 5 persen perpindahan.
“Ada 774 ribu lulusan SMP yang akan mengikuti PPDB. Tapi kuota kita 34 persen (SMA negeri), sisanya ke swasta,” ujar Dewi.(*/Hend)
BOGOR – Ujian Nasional Berbasis Komputerisasi (UNBK) tingkat SMP dimulai hari ini, Senin (22/04). Kadis Pendidikan Kota Bogor Fachrudin berharap semua siswa mendapat nilai bagus.
Nantinya ada empat mata pelajaran yang akan diujikan, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA/IPS.
Kepal Dinas Pendidikan Kota Bogor, Fachrudin mengungkapkan ada 14.735 siswa/siswi yang mengikuti ujian nasional berbasis komputerisasi (UNBK).
“Ada tiga shit, shif pertama dimulia dari jam 7.30-9.30, shift kedua kedua 10.30-12.30, dan yang terkahir 13.30-15.30,” katanya kepada Pojokbogor.com.
Fachrudin mengharapakan dalam UNBK tahun ini para siswa-siswi bisa mendapatkan nilai yang bagus.
Tak hanya itu, Fachrudin mengharapkan juga agar para siswa-siswi agar mempersiapkan diri untuk melanjutkan sekolah yg lebih tinggi. Jangan ada yg tidak melanjutkan sekolah
“Untuk semua siswa selamat mengikuti UNBK, semoga belajarnya bagus dan nilainya juga bagus,”tandasnya.(*/DP Alam)
DEPOK – Sekitar 27.320 siswa kelas IX Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, swasta dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) se Kota Depok siap mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mulai tanggal 22, 23 dan 24 April 2019.
“Jumlah total 27.320 siswa terdiri dari 26 SMP Negeri dan 185 SMP swasta sebanyak 21.543 siswa dan 5.777siswa berasal dari 73 MTs, ” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok M. Thamrin, Minggu (21/4).
Mata pelajaran yang akan di uji yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Ada beberapa sekolah yang terpaksa harus menumpang ke sekolah lain karena sarana dan prasarana komputer belum mencukupi, ” ujarnya.
Kesiapan juga dilakukan untuk Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) tingkat sekolah dasar (SD) yang mencapai sekitar 28.108 orang siswa dari jumlah SD Negeri 262 unit dan 165 SD Swasta.
“Termasuk sekitar 6.040 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang mencapai 139 unit sekolah MI di Kota Depok, ” imbuh M. Thamrin yang berharap kegiatan dapat berjalan lancar tanpa hambatan karena pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk mengantisipasi terjadinya padamnya aliran listrik saat pelaksanaan UNBK dan UNBS. (*/Indr)
BOGOR – SMAN 1 Ciampea Kabupaten Bogor mengadakan lomba paskibraka atau lomba baris-berbaris tinggkat SMP-SMA se-Jabodetabek. Ada 36 sekolah yang mengikuti perlombaan itu.
Kepala Sekolah SMAN 1 Ciampea, Suryana mengatakan perlombaan ini untuk mempromosikan SMAN 1 Ciampea dalam rangka penerimaan siswa baru yang akan dimulai dalam waktu dekat ini.
Selain itu tujuan dari perlombaan ini adalah untuk merayakan pekan kreativitas siswa. Dimana pada kemarin itu telah berlangsung dari mulai pentas seni, kemudian edufair yang dikuti oleh perguruan tinggi yang ada di Bogor.
“Untuk awal pelaksanaannya kita sudah mulai dari bulan Februari hingga akhir april ini,” ucapnya. Suryana mengungkapkan kegiatan ini bukan yang terakhir ada beberapa kegiatan lainnya.
“Untuk kegiatan terakhir kita adakan pertandingan basket rencananya pertandingan tersebut akan dimulai pada minggu-minggu ini,” ucapnya.
Sementara itu, Ranto Sinaga Suvervisior Bintang Toedjoe mengatakan Kehadiran Komix diacara ini sebagai sponsor utama untuk mendukung lomba paskibra tingkat SMP-SMA se-jabodetabek yang berlangsung di SMAN 1 Ciampea Bogor.
“Karena acara paskibra ini sangat positif karena bisa membangun kreativitas anak-anak muda, anak-anak sekolah,” ungkapnya. Dalam kegiatan paskibra, Ranto mengatakan, pihaknya juga menyediakan produk drink melainkan berupa tablet.
“Tujuannya untuk membantu rencana pemerintah mengurangi sampah plastik,” tandasnya.(*/Nia)
JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta segera membentuk satuan tugas khusus mencegah adanya kekerasan di sekolah. Satgas tersebut dibentuk di tiap sekolah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, satuan tugas terdiri dari unsur siswa, orang tua, tokoh pendidikan atau masyarakat, guru, dan pemerintah.
“Gugus itu berperan mendeteksi kekerasan di kalangan anak-anak sebelum memuncak menjadi peristiwa yang besar. Sehingga masalah kekerasan di sekolah itu diselesaikan sebagai masalah pendidikan,” kata Anies, Kamis (11/4).
Anies mengatakan, pihaknya tengah menyusun aturan tentang pembentukan satuan tugas tersebut. “Pergub tentang pembentukan gugus pencegahan kekerasan di sekolah sedang disusun,” katanya.
Anies menjelaskan, saat menjadi menteri pendidikan, pihaknya sudah membuat aturan tersebut. “Sebetulnya sudah ada peraturan menteri yang terkait dengan itu. Kalau tidak salah Peraturan Menteri Nomor 82 tahun 2015,” katanya.
Peraturan menteri tersebut mengatur bahwa setiap sekolah harus memiliki gugus pencegahan kekerasan. Gugus pencegahan kekerasan ini juga harus dimiliki setiap kota/kabupaten.
“Jadi setiap kota harus punya, ada peraturannya. Kemudian di tingkat sekolah juga ada. Anda bisa lihat, saya yang tanda tangan kok saya yang bikin aturannya,” kata Anies
Dengan adanya gugus itu, dapat mencegah masalah kekerasan anak-anak diabaikan atau justru dibawa ke ranah kepolisian sebagai tindak pidana.
Gugus pencegahan kekerasan di tingkat kota melakukan kontrol ke sekolah-sekolah terkait kekerasan yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi.
“Di tingkat kota, mereka harus mengontrol tiap enam bulan sekali semua sekolah, sehingga bisa dicegah sebelum ada peristiwa.”(*/Joh)
DEPOK – Ratusan pelajar SMP Negeri dan swasta di Kota Depok, Jawa Barat yang mengikuti Ujian Sekolah Berbasis Komputer (UNBK) sempat panik saat karena saat login komputer ternyata soal yang ditunggu tidak muncul di layar monitor selama satu jam akibat server ngadat.
“Mereka memang sempat gelisah dan panik karena harus menunggu sekitar satu jam untuk memperbaiki server yang ngadat atau rusak, ” kata Kepala Sekolah SMPN 26 Depok Antoni, (10/4/2019).
Akibat server ngadat terpaksa kegiatan UNBK mundur dari waktu yang ditentukan mulai pukul 08:30, dan terpaksa UNBK sesi kedua juga molor 1,5 jam dari djawal yang telah ditentukan.
Molornya UNBK karena server yang menggunakan soal ujian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 tidak muncul dalam layar monitor untuk enam SMP N dan 15 SMP swasta, tuturnya sedangkan untuk SMPN dan swasta yang menggunakan soal ujian KTSP 2013 sama sekali tidak ada masalah dan berjalan normal.
Dalam soal ujian di KTSP 2006 ada dua paket ujian yaitu paket A dan B namun yang muncul di layar monitor hanya paket A saja. Tetapi semua kemudian berjalan normal setelah diperbaiki selama satu jam.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok M. Thamrin, mengakui sempat terjadi masalah dalam server utama . Meski demikian UNBK tetap berlangsung.
Keenam SMP Negeri di Depok yang menggunakan soal ujian KTSP 2006 antara lain SMP N 14, SMPN 21, SMPN 22, SMPN 23, SMPN 24, SMPN 25 dan SMPN 26.
Untuk mengindari kejadian serupa terulang lagi, tambah dia, pihaknya meminta dan mengingatkan agar seluruh kepala sekolah di Depok melaporkan ke operator utama yang nantinya ditangani serta dilanjutkan ke operator di Bandung. “Petugas operator utama di Depok harus terus dan setiap saat memantau ke server UNBK ke pusat di Bandung, ” tandasnya. (*/Indr)
PURWAKARTA – Begutu banyak situs yang belum diperhatikan oleh Pemerintah dan juga pemerhati sejarah .Baru -baru ini Situs bersejarah diyakini peninggalan Sangkuriang ditemukan di Kampung Ciputat, Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat .
Situs yang ditemukan tepat di seberang Waduk Jatiluhur itu, berbentuk benteng keraton.
Kades Kutamanah Maman Surahman menjelaskan, situs berupa bebatuan berundak itu ditemukan oleh masyarakat tahun 2018.
Saat itu masyarakat akan membuka lahan di sekitar ditemukannya situs tersebut untuk dijadikan pertanian. Namun saat membabat leuweung masyarakat terkejut menemukan bebatuan tertumpuk memanjang. “Bebatuan itu menyerupai benteng pertahanan,” ungkapnya, Selasa (9/4/2019).
Pada sebulan terakhir ini, sebut dia, lahan tersebut kembali digali oleh aparat desa setempat bersama warga. Hasilnya cukup mengejutkan. Benteng itu cukup panjang.
Maman meyakini situs yang ditemukan di wilayahnya peninggalan sejarah. “Cerita leluhur di sini dulu legenda Sangkuriang-Dayung Sumbi,” ungkap.
Namun untuk memastikan hal itu perlu dipenelitian ahli. “Sayangnya sampai saat ini belum ada tim peneliti dari arkeolog atau pemkab setempat turun memeriksa situs ini,” tuntasnya. (*/End)
CIKARANG – Revitalisasi SMPN 01 Muaragembong tak kunjung terealisasi. Padahal, sekolah yang sejumlah kelasnya hancur itu dijanjikan akan mulai diperbaiki pada Maret 2019 lalu.
“Ya memang belum juga diperbaiki, enggak tahu penyebabnya apa. Tapi dicek mah sudah,” kata Bagian Sarana Prasana SMPN 01 Muara Gembong, Juju, Minggu 7 April 2019.
SMPN 01 Muaragembong sempat ditinjau secara mendadak oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungannya ke Muaragembong, Rabu, 30 Januari 2019 lalu. Sekolah ditinjau setelah para guru nekat memberhentikan pasukan pengaman presiden serta sekretariat kepresidenan agar sekolah mereka turut dikunjungi.
Saat meninjau, Jokowi mengaku prihatin dengan kondisi sekolah, kemudian memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljo untuk segera memperbaiki sekolah. Pada kesempatan tersebut, Basuki mengatakan sekolah harus direvitalisasi secara keseluruhan dan akan dimulai pada Maret 2019. Namun sampai, memasuki April, revitalisasi sekolah tak kunjung terealisasi.
ATAP serta pilar penyangga ruang kelas Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Muaragembong tampak rusak parah, Kamis 4 April 2019. Sekolah ini sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo dan dijanjikan mulai direvitalisasi Maret. Namun hingga kini, rencana tersebut tak kunjung terealisasi.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sedikitnya terdapat sepuluh ruang kelas yang hancur dan tidak bisa lagi digunakan. Bahkan ruang kelas yang sempat dimasuki Jokowi kini telah rubuh.
”Ya memang kondisi ruang kelas sebagai sarana prasana proses kegiatan belajar-mengajar sudah kurang layak. Sebab sudah lama juga pembangunannya, sehingga dimakan usia dan perlu ada perbaikan. Kelas yang waktu didatangi Pak Presiden itu awalnya masih berdiri bangunannya, sekarang sudah ambruk jadi enggak bisa dipakai,” kata Juju.
ATAP serta pilar penyangga ruang kelas Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Muaragembong tampak rusak parah, Kamis 4 April 2019. Sekolah ini sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo dan dijanjikan mulai direvitalisasi Maret. Namun hingga kini, rencana tersebut tak kunjung terealisasi.
Kepala SMPN 01 Muaragembong, Imbar Jumena Kemal Pasha menjelaskan, sekolah sebenarnya memiliki cukup peminat. Terbukti ada 657 siswa yang bersekolah, terdiri dari kelas VII sampai IX. Setiap kelas terdiri atas enam rombongan belajar. Hanya, karena keterbatasan ruang kelas, tiap rombel terpaksa berbagi ruangan.
“Jumlah ruang kelas di sekolah sebenarnya ada 19. Namun lantaran ada 10 ruang kelas yang rusak dan tak bisa dimanfaatkan, maka pihak sekolah membagi waktu belajar,” kata dia. Diketahui pula bahwa sejak 2010 tidak ada lagi program perbaikan untuk sekolah ini. Padahal permohonan sudah diajukan setiap tahun.(*/Eln)
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menanggapi, kritikan dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. Emil, sapaan Ridwan, dikritik karena masuk ke dalam ruang ujian nasional (UN) saat memantau pelaksanaan UN dibeberapa sekolah.
Menurut Ridwan Kamil, tidak ada sedikitpun niat dirinya untuk tidak mematuhi standar aturan penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2018/2019. Khususnya terkait Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional (POS UN) Tahun Pelajaran 2018/2019.
Pada salah satu POS UN disebutkan, pada Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) yang dapat masuk ruang ujian hanya peserta ujian dan pengawas. Begitu pun untuk UNBK yang hanya dapat masuk ruang ujian hanya peserta ujian, pengawas, proktor, dan/atau teknisi.
Ridwan Kamil pun menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan pada kunjungan monitoring UNBK ke sekolah tersebut. Ia menjelaskan, kunjungan monitoring UNBK ke SMKN 3 Bandung dan SLB Wiyata Guna (27/3/19 dan 2/4/19) bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanakan ujian nasional berjalan baik. Termasuk melihat kesiapan kelengkapan sarana dan prasarananya.
“Kehadiran saya di sana ingin memberikan support dan motivasi pada peserta didik, yang sedang melaksanakan UN dan saya sebelumnya telah mendapat ijin untuk masuk dan melihat lebih dekat peserta ujian,” ujar Emil di Bandung, Kamis (4/4).
Emil juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta didik dan guru di SLB karena telah mengganggu pelaksanaan ujian. Di sisi lain, ia pun mengapresiasi Ombudsman Jawa Barat yang telah melakukan peran dan fungsinya dalam melakukan monitoring pelaksanaan UNBK di Jawa Barat.
Sebulumnya, Ombudsman Menemukan Pengawas Ujian Nasional (UN) menggunakan handphone (HP) dalam ruang ujian pada pelaksanaan hari kedua Ujian Nasional tingkat SMA, Selasa (2/4). Menurut Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Jabar, Fitry Agustine, pihaknya menemukan Pengawas Ujian Nasional di salah satu SMA bermain HP, dan proktor yang bermain game di laptop pada saat ujian sedang berlangsung.
Padahal, menurut Fitry, dalam Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional (POS UN) Tahun Pelajaran 2018/2019 penggunaan alat komunikasi (HP) tersebut termasuk dalam jenis pelanggaran berat. “Pelanggaran sedang dan berat yang dilakukan oleh pengawas ruang bisa terkena sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian dan diberi sanksi,” ujar Fitry kepada wartawan, Rabu (3/4).
Sanksi, kata Fitry, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diberikan oleh ketua Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya kepada pengawas yang melanggar. Pada saat Tim Ombudsman menemukan kejadian tersebut, kata dia, pihaknya langsung menyampaikan kepada Ketua Panitia Penyelenggara UN di Sekolah tersebut untuk menegur Pengawas yang sedang bermain HP.
Ombudsman berharap, agar pengawas, proktor, teknisi Ujian Nasional benar-benar memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional (POS UN) Tahun Pelajaran 2018/2019. Agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dikemudian hari.
“Kami juga melihat di media sosial instagram milik Gubernur Jawa Barat pada Selasa (2/4), melakukan pemantauan terhadap jalannya Ujian Nasional di SLB Wiyata Guna, namun yang menjadi keanehan adalah Gubernur masuk kedalam ruang ujian nasional,” katanya.
Begitu juga, kata dia, saat pemantauan UNBK di SMKN 3 Bandung (27/3) Gubernur masuk kedalam ruang ujian. Padahal, menurut POS UN bahwa untuk Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) yang dapat masuk ruang ujian hanya peserta ujian dan pengawas. Begitu juga, untuk UNBK yang hanya dapat masuk ruang ujian hanya peserta ujian, pengawas, proktor, dan/atau teknisi.
Maka, kata dia, merujuk pada POS UN, dengan tegas tanpa kecuali pada saat berlangsung ujian siapa pun dilarang masuk kedalam ruangan ujian agar tidak mengganggu siswa. “Kami mengajak kepada semua pihak agar mematuhi pada aturan yang sudah ditetapkan.(*/Hend)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro