Pendidikan

BANDUNG – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat tidak menggunakan sistem zonasi. Calon peserta didik bisa mendaftarkan diri sesuai dengan minat dan kompetensinya.

“Pada prinsipnya, kalau PPDB SMK tidak ada zonasi. Mendaftar ke SMK itu bukan semata memilih sekolah, tapi memilih peminatan. Jadi silakan mendaftar sesuai minatnya,” kata Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dodin Rusmin Nuryadin kepada media, Senin 6 Mei 2019.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 menyebutkan, seleksi peserta didik baru kelas 10 SMK dengan mempertimbangkan nilai Ujian Nasional (UN) dan hasil tes bakat dan minat. Prestasi di luar bidang akademik juga bisa menjadi pertimbangan.

Pemrov Jabar telah menetapkan empat jalur PPDB SMK. Pertama, jalur prestasi UN dengan kuota 70 persen. Calon peserta bisa memilih tiga peminatan pada satu atau dua SMK. Jika ada nilai akhir yang sama, jarak antara rumah calon peserta didik dengan sekolah menjadi pertimbangan.

Kedua, jalur prestasi non UN dengan kuota 5 persen. Calon siswa bisa memilih tiga peminatan pada satu SMK.

Dodin mengatakan, prestasi yang dimaksud ialah non akademik, seperti olah raga dan seni. Prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat itu nantinya akan diperhitungkan sesuai tingkat kejuaraan yang diikuti. Prestasi harus dibuktikan pula di tes kemampuan. Jika ada nilai akhir sama, jarak rumah dengan sekolah menjadi pertimbangan.

Jalur ketiga, khusus untuk keluaga ekonomi tidak mampu dengan kuota 20 persen. Calon peserta bisa memilih tiga peminatan pada satu SMK.

Jalur ini mempertimbangkan jarak rumah ke sekolah. Jika ada nilai akhir yang sama, seleksi melalui usia tertinggi.

Jalur keempat, perpindahan tugas orangtua dengan kuota 5 persen. Calon siswa bisa memilih tiga peminatan pada satu SMK. Seleksi menggunakan pertimbangan jarak rumah ke sekolah. Jika ada nilai akhir yang sama, nilai UN dan usia tertinggi menjadi pertimbangan.

Dodin mengatakan, mengingat adanya tes minat dan bakat yang diselenggarakan sekolah, ia menduga kecil kemungkinan adanya nilai akhir yang sama.

Pendaftaran dibuka mulai 17 Juni sampai 22 Juni 2019. Calon peserta didik mendaftar dan menyerahkan berkas di sekolah pilihan pertama. Calon siswa yang diterima akan diumumkan pada 29 Juni 2019. Daftar ulang dilakukan pada 1-2 Juli 2019.(*/Hen)

SERANG – Pemerintah Kabupaten Serang sangat masif melakukan perbaikan ruang kelas rusak. Setiap tahun, perbaikan ruang kelas selalu bertambah.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menargetkan hingga akhir 2020, Kabupaten Serang tidak ada lagi sekolah rusak.

Berdasarkan catatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang, total ruang kelas SD di Kabupaten Serang sebanyak 4.635 ruang kelas. Tercatat sejak 2016, terdapat 1.386 ruang kelas rusak.

Setiap tahun sejak 2016, jumlah ruang kelas yang diperbaiki selalu meningkat. Pada 2016 sudah diperbaiki 128 ruang kelas dan dibangun 40 kelas baru, 2017 diperbaiki 217 raung kelas dan 29 ruang kelas baru, 2018 diperbaiki 317 ruang kelas dan 108 ruang kelas baru, serta pada 2019 akan diperbaiki 454 ruang kelas dan 106 ruang kelas baru.

Selanjutnya untuk perbaikan tingkat SMP pada 2018 sudah diperbaiki 122 ruang kelas dan 50 ruang kelas baru, pada 2019 akan diperbaiki 206 ruang kelas dan 3 ruang kelas baru. Target pada 2020, sebanyak 1.206 ruang kelas SMP dalam kondisi baik.

Kepala Dindikbud Kabupaten Serang, Asep Nugrahaya, sesuai Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tahun 2020 ditargetkan seluruh ruang kelas rusak SD dan SMP selesai diperbaiki.

“Saat ini memang masih ada sekolah rusak, tetapi setiap tahun berkurang. Dan kebijakan Ibu Bupati, proses perbaikan sekolah rusak menjadi prioritas dan masif dilakukan Pemkab Serang,” kata Kepala Dindikbud Kabupaten Serang Asep Nugrahajaya, kepada poskotanews.com, Sabtu (4/5/2019) malam.

Kata Asep, Dindikbud Kabupaten Serang sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang setiap tahun meningkatkan bantuan perbaikan ruang kelas ke Kabupaten Serang. Tidak hanya perbaikan ruang kelas, Pemkab Serang juga konsen terhadap pemenuhan sanitasi dan perpustakaan sekolah.

Perbaikan ruang kelas, kata Asep, dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang. “Perbaikan ruang kelas bersinergi dari APBD Kabupaten Serang, APBD Banten, APBN, dan bantuan sosial sejumlah perusahaan. Semakin banyak yang membantu, tentu perbaikan sekolah rusak cepat tuntas,” ujar Asep. (*/Dul)

SERANG – Guru tidak akan pernah tergantikan oleh apa pun, alasanya guru itu ruang kerjanya alam pikiran dan hati nurani manusia. Sudah jelas hati dan pikiran tidak bisa digantikan oleh apa pun. Dengan situasi saat ini yakni di era revolusi industri 4.0 tersebut, guru harus mengubah pola pembelajarannya dalam penyampaian materi.

Angota Tim Pengembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan (Kemendikbud) Zulfikri Anas mengatakan, yang perlu dilakkan guru, yakni lebih mendorong anak untuk berpikir lebih strategis, sehingga dapat memahami persoalan-persoalan yang dihadapinya.

Serta memotivasi anak untuk menemukan potensi diri, karena setiap manusia itu memilki keunikan.

Selain itu, lanjut Anas, dalam proses pembejalaran menggunakan media digital silakan saja, tapi jika di dalam kelas menggunakan telefon genggam untuk kepentingan diri sendiri itu tidak boleh.

“Guru harus menempatkan posisinya di dalam kelas, jangan sampai berada di dalam kelas tapi malah sibuk dengan telefon genggamnya itu yang tidak boleh. Kalau sebagai media pembelajaran silakan,” ujarnya kepada wartawan .

Anas mengingatkan, Banten itu terkenal dengan pendidikannya yang menggabungkan ilmu dan agama. Ke depan guru-guru di Banten bisa lebih mengutamakan kearifan lokalnya yakni agamanya kuat, ilmunya kuat, kemaslahatanya kuat.

“Sehingga memunculkan generasi-generasi Banten yang agamis,” katanya.(*/Dul)

NGAMPRAH – Beberapa sekolah di Kabupaten Bandung Barat masih menumpang di area kantor desa, sehingga menimbulkan kesan negatif. Oleh karena itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna berencana menggabungkan sekolah yang ada di lingkungan kantor desa dengan sekolah lain.

“Adanya dua lembaga di satu lokasi memberikan kesan gaduh dan tak ada kenyamanan, sehingga satu dengan yang lainnya bisa merasa terganggu,” kata Umbara.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan infrastruktur sekolah dasar, dia pun berencana untuk memisahkan area sekolah dengan kantor desa. Sekolah yang dipisahkan itu selanjutnya bakal digabung dengan sekolah lain yang lokasinya tidak cukup jauh.

“Masih ada beberapa sekolah yang satu lokasi dengan kantor desa, seperti di Ngamprah ada dua sekolah yakni di Desa Cilame dan Desa Cimanggu. Sekolah yang seperti itu ke depan harus dipisahkan,” katanya.

Menurut dia, rencana peningkatan mutu dan kualitas sekolah di Ngamprah menjadi prioritas pemerintah daerah. Ini karena, Kecamatan Ngamprah yang jadi ibukota Bandung Barat menjadi pilot project untuk penanganan masalah pendidikan.

Dengan menggabungkan sekolah-sekolah yang lokasinya relatif berdekatan, maka proses belajar siswa diharapkan bisa lebih nyaman. Dikhawatirkan, siswa yang bersekolah di lingkungan kantor desa terganggu oleh aktivitas warga yang ke kantor desa.

Selanjutnya, terang Umbara, Dinas Pendidikan akan membahas keberadaan sekolah-sekolah yang berada satu lokasi dengan balai desa. Pilihan untuk merger sekolah atau pindah mencari tempat baru kemudian ditindaklanjuti dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Cilame Asel Jabar mengatakan bahwa sudah cukup lama bangunan SD Cilame dan Kantor Desa Cilame berada di satu kompleks. Wacana pemisahan SD pun sudah mengemuka sejak lama, tapi sampai sekadang masih belum terealisasi.

Kondisi tersebut, diakuinya, membuat aktivitas di sekolah maupun di desa seringkali terganggu, terutama sewaktu sedang ada kegiatan. “Rencananya nanti sekolah yang dipindah, desa tetep di sini. Lahannya sudah ada, tidak jauh dari sini (kantor desa). Jadi, biar belajar siswa juga nyaman,” katanya.(*/Hend)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini memfokuskan pada dua program, yakni memperkuat implementasi pendidikan karakter, dan peningkatan kapasitas keterampilan siswa.

Pembangunan karakter akan diterapkan sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sedangkan peningkatan keterampilan siswa diimplementasikan melalui penguatan sistem pendidikan vokasi.

Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, dua program tersebut sejalan dengan program pemerintah yang mulai mengalihkan fokus pembangunan dari infrastruktur ke bidang sumber daya manusia. Menurut dia, semua perangkat hukum untuk mengimplementasikan dua program tersebut pun sudah diperbaiki.

“Payung hukum penguatan pendidikan karakter ada Perpres Nomor 87 tahun 2017 tentang PPK. Untuk vokasi ini juga sudah ada payung hukumnya, yaitu Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Untuk ke depan, bukan hanya SMK yang akan kami beri bekal, tetapi juga SMA dan lembaga kursus yang berada di bawah Ditjen PAUD Dikmas,” kata Muhadjir usai membuka peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat 26 April 2019.

Ia mengatakan, implementasi dua program bidang pendidikan tersebut akan berjalan lancar jika bersinergi dengan pemerintah daerah. Menurut dia, dalam dua tahun terakhir, sinergi antara program pusat dan daerah terus membaik. Hal tersebut di antaranya terlihat dari tingginya serapan anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah.

“Alhamdulilah hasilnya kan sudah bagus. Pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang sebagian besar anggarannya sudah ada di provinsi dan kabupaten/kota. Begitu juga beban tanggung jawabnya sudah harus dibagi antara pusat dan daerah. Tugas dari pusat agar memastikan bagaimana anggaran dan berbagai macam kegiatan yang sudah diatur betul-betul dilaksanakan di daerah,” katanya.

Sektretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menambahkan, kesesuaian kualifikasi lulusan SMK menjadi salah satu fokus penguatan dalam bidang pendidikan vokasi. Pasalnya, saat ini, kompetensi dan kualifikasi lulusan SMK masih menjadi kendala dalam penyerapan tenaga kerja.

“Tenaga kerja di Indonesia 50% persen masih diisi oleh lulusan SMP ke bawah, kemudian sekitar 30% diisi lulusan sekolah menengah, sedangkan yang lulusan sarjana masih sekitar 10%. Jadi tenaga kerja kita sebagian besar masih diisi oleh lulusan SMP ke bawah. Ini tidak menguntungkan kalau kita tidak segera meningkatkan tingkat kualifikasi pendidikan angkatan kerja kita,” kata Didik

Ia menuturkan, satuan pendidikan SMK harus dapat menyeleksi jurusan yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha. Dengan demikian, SMK akan semakin mendapat tempat di dunia pendidikan nasional.

“Persoalan sekarang ada di kualitas, tuntutan dan dunia yang semakin mengglobal menuntut pendidikan kita harus selalu ditingkatkan. Kita perlu menyiapkan anak-anak Indonesia untuk bisa berkompetisi dengan sehat, berkualitas tinggi sehingga mereka bisa mengisi pembangunan di Indonesia. Dan pembangunan di Indonesia tidak diisi oleh orang lain tetapi diisi oleh orang Indonesia sendiri,” ungkapnya.(*/Nia)

BANDUNG – Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar memperketat sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Langkah tersebut untuk mengantisipasi kecurangan, khususnya syarat administrasi.

Kadisdik Jabar Dewi Sartika mengaku sudah berkomitmen dengan SMA di Jabar tidak melakukan praktik kecurangan dalam pelaksanaan PPDB tahun ini. Pihak sekolah harus lebih teliti dalam syarat-syarat PPDB.

“Sertifikasi misal, mereka yang mengikuti jalur prestasi yang non-akademik ini kita melakukan uji kompetensi lagi. Misalnya dia Hafiz Alquran ini di tes kembali, basket juga,” kata Dewi kepada wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/4/2019).

Selain itu, pihaknya juga mengantisipasi kecurangan dalam sistem zonasi. Pihaknya menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan verifikasi di lapangan.

“Disdukcapil ini melihat ada satu dan beberapa yang alamat di Bandung KK-nya (kartu keluarganya) sampai bertumpuk di sana, maka besok akan mulai ke lapangan,” jelas dia.

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan lebih memperketat persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Nantinya ada yang melakukan pengecekan di lapangan mengenai kebenaran status keluarga siswa tersebut.

“SKTM juga menjadi perhatian kita setiap tahunnya,” ucap dia.

Sebelumnya, PPDB tahun ini mengacu Permendikbud No 51 tahun 2018. PPDB harus menerapkan 90 persen zonasi, 5 persen prestasi dan 5 persen perpindahan.

“Ada 774 ribu lulusan SMP yang akan mengikuti PPDB. Tapi kuota kita 34 persen (SMA negeri), sisanya ke swasta,” ujar Dewi.(*/Hend)

BOGOR – Ujian Nasional Berbasis Komputerisasi (UNBK) tingkat SMP dimulai hari ini, Senin (22/04). Kadis Pendidikan Kota Bogor Fachrudin berharap semua siswa mendapat nilai bagus.

Nantinya ada empat mata pelajaran yang akan diujikan, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA/IPS.

Kepal Dinas Pendidikan Kota Bogor, Fachrudin mengungkapkan ada 14.735 siswa/siswi yang mengikuti ujian nasional berbasis komputerisasi (UNBK).

“Ada tiga shit, shif pertama dimulia dari jam 7.30-9.30, shift kedua kedua 10.30-12.30, dan yang terkahir 13.30-15.30,” katanya kepada Pojokbogor.com.

Fachrudin mengharapakan dalam UNBK tahun ini para siswa-siswi bisa mendapatkan nilai yang bagus.

Tak hanya itu, Fachrudin mengharapkan juga agar para siswa-siswi agar mempersiapkan diri untuk melanjutkan sekolah yg lebih tinggi. Jangan ada yg tidak melanjutkan sekolah

“Untuk semua siswa selamat mengikuti UNBK, semoga belajarnya bagus dan nilainya juga bagus,”tandasnya.(*/DP Alam)

DEPOK – Sekitar 27.320 siswa kelas IX Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, swasta dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) se Kota Depok siap mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mulai tanggal 22, 23 dan 24 April 2019.

“Jumlah total 27.320 siswa terdiri dari 26 SMP Negeri dan 185 SMP swasta sebanyak 21.543 siswa dan 5.777siswa berasal dari 73 MTs, ” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok M. Thamrin, Minggu (21/4).

Mata pelajaran yang akan di uji yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Ada beberapa sekolah yang terpaksa harus menumpang ke sekolah lain karena sarana dan prasarana komputer belum mencukupi, ” ujarnya.

Kesiapan juga dilakukan untuk Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) tingkat sekolah dasar (SD) yang mencapai sekitar 28.108 orang siswa dari jumlah SD Negeri 262 unit dan 165 SD Swasta.

“Termasuk sekitar 6.040 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang mencapai 139 unit sekolah MI di Kota Depok, ” imbuh M. Thamrin yang berharap kegiatan dapat berjalan lancar tanpa hambatan karena pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk mengantisipasi terjadinya padamnya aliran listrik saat pelaksanaan UNBK dan UNBS. (*/Indr)

BOGOR – SMAN 1 Ciampea Kabupaten Bogor mengadakan lomba paskibraka atau lomba baris-berbaris tinggkat SMP-SMA se-Jabodetabek. Ada 36 sekolah yang mengikuti perlombaan itu.

Kepala Sekolah SMAN 1 Ciampea, Suryana mengatakan perlombaan ini untuk mempromosikan SMAN 1 Ciampea dalam rangka penerimaan siswa baru yang akan dimulai dalam waktu dekat ini.

Selain itu tujuan dari perlombaan ini adalah untuk merayakan pekan kreativitas siswa. Dimana pada kemarin itu telah berlangsung dari mulai pentas seni, kemudian edufair yang dikuti oleh perguruan tinggi yang ada di Bogor.

“Untuk awal pelaksanaannya kita sudah mulai dari bulan Februari hingga akhir april ini,” ucapnya. Suryana mengungkapkan kegiatan ini bukan yang terakhir ada beberapa kegiatan lainnya.

“Untuk kegiatan terakhir kita adakan pertandingan basket rencananya pertandingan tersebut akan dimulai pada minggu-minggu ini,” ucapnya.

Sementara itu, Ranto Sinaga Suvervisior Bintang Toedjoe mengatakan Kehadiran Komix diacara ini sebagai sponsor utama untuk mendukung lomba paskibra tingkat SMP-SMA se-jabodetabek yang berlangsung di SMAN 1 Ciampea Bogor.

“Karena acara paskibra ini sangat positif karena bisa membangun kreativitas anak-anak muda, anak-anak sekolah,” ungkapnya. Dalam kegiatan paskibra, Ranto mengatakan, pihaknya juga menyediakan produk drink melainkan berupa tablet.

“Tujuannya untuk membantu rencana pemerintah mengurangi sampah plastik,” tandasnya.(*/Nia)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta segera membentuk satuan tugas khusus mencegah adanya kekerasan di sekolah. Satgas tersebut dibentuk di tiap sekolah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, satuan tugas terdiri dari unsur siswa, orang tua, tokoh pendidikan atau masyarakat, guru, dan pemerintah.

“Gugus itu berperan mendeteksi kekerasan di kalangan anak-anak sebelum memuncak menjadi peristiwa yang besar. Sehingga masalah kekerasan di sekolah itu diselesaikan sebagai masalah pendidikan,” kata Anies, Kamis (11/4).

Anies mengatakan, pihaknya tengah menyusun aturan tentang pembentukan satuan tugas tersebut. “Pergub tentang pembentukan gugus pencegahan kekerasan di sekolah sedang disusun,” katanya.

Anies menjelaskan, saat menjadi menteri pendidikan, pihaknya sudah membuat aturan tersebut. “Sebetulnya sudah ada peraturan menteri yang terkait dengan itu. Kalau tidak salah Peraturan Menteri Nomor 82 tahun 2015,” katanya.

Peraturan menteri tersebut mengatur bahwa setiap sekolah harus memiliki gugus pencegahan kekerasan. Gugus pencegahan kekerasan ini juga harus dimiliki setiap kota/kabupaten.

“Jadi setiap kota harus punya, ada peraturannya. Kemudian di tingkat sekolah juga ada. Anda bisa lihat, saya yang tanda tangan kok saya yang bikin aturannya,” kata Anies

Dengan adanya gugus itu, dapat mencegah masalah kekerasan anak-anak diabaikan atau justru dibawa ke ranah kepolisian sebagai tindak pidana.

Gugus pencegahan kekerasan di tingkat kota melakukan kontrol ke sekolah-sekolah terkait kekerasan yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi.

“Di tingkat kota, mereka harus mengontrol tiap enam bulan sekali semua sekolah, sehingga bisa dicegah sebelum ada peristiwa.”(*/Joh)