News

JAKARTA – Tahun depan, Pemerintah Arab Saudi tidak menaikkan kuota haji Indonesia. Karenanya, Ketua Dewan Pembina Pengawas Umrah dan Haji (PPUH), Mahfudz Djaelani, mendesak Presiden Jokowi harus membicarakan dengan Raja Salman.

“Tidak bisa setingkat menteri. Masalah penambahan kuota haji harus dibicarakan dua kepala pemerintahan, Presiden Jokowi bersama Raja Salman,” katanya, (14/12).

Seperti diketahui, sepulang dari Arab Saudi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku tidak mengajukan permohonan tambahan kuota haji Indonesia saat bertemu Kementerian Haji Arab Saudi.

“Saya juga tidak tahu alasan menteri agama tidak mengajukan permohonan tambahan kuota haji kepada menteri urusan haji Arab Saudi,” kata Mahfudz.

Ia menambahkan permohonan kuota haji seharusnya menjadi perhatian khusus, karena antrean panjang antara 20 sampai 30 tahun bagi warga Indonesia akan yang berangkat haji.

Sebab negara lain seperti Pakistan mendapatkan tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Namun, mengapa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji tersebut.

“Indonesia masih ada kesempatan untuk mendapatkan kuota haji tersebut dengan syarat Presiden Jokowi agar menelepon Raja Salman, ‘ pungkasnya.(*/Ina)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara terkait banyaknya cacian yang ditujukan kepadanya selama ini. Dia juga mengaku heran dengan banyaknya kata kasar yang muncul di publik.

Kata-kata kasar tersebut, menurut dia, jauh dari etika masyarakat Indonesia. Kata-kata kasar yang dialamatkan kepadanya, dia menambahkan, bukan bagian tata krama sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia.

Bahkan, Jokowi secara spesifik menyebutkan kata-kata binatang yang ia ketahui dialamatkan kepada dirinya.

“Masa mengatakan kepada Presidennya, maaf, plonga-plongo. Itu bukan sopan santun Indonesia. Sekali lagi itu bukan tata krama Indonesia,” katanya dalam peluncuran buku ‘Jokowi Menuju Cahaya’ di Hotel Mulia, Jakarta,(13/12/2018).

Jokowi mengatakan, setiap kebijakan pemerintah tak akan mungkin membahagiakan semua orang sehingga terdapat pihak yang tak senang dengan kebijakan pemerintah.

Dia juga menyesalkan sering kali penolakan itu disampaikan dengan kata-kata yang tidak baik. Presiden mengaku sering menerima umpatan tak baik tersebut selama menjadi pejabat negara.

“Enggak senang itu bisa mencela, bisa mencaci. Jadi gubernur juga sama, jadi Presiden juga sama,” tutur Jokowi.

Dia mengungkapkan, kerap bersedih dengan kata-kata kasar, hinaan, hingga makian yang dialamatkan kepada dirinya. Meski begitu, ia mengajak masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik.

“Itulah yang saya sampaikan bagaimana ubah pola pikir dari konsumsi ke produksi, dari negative thinking ke positive thinking.
Perlu membangun SDM yang selalu berpikiran ke depan dan positive thinking,” tandasnya.(*Dav)

BEKASI – Kotak dan bilik suara di Pemilu 2019 akan berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Bila selama ini berbahan dasar alumunium, pada pemilu mendatang menggunakan kardus tebal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin kekuatan kotak suara dari kardus sama dengan alumunium.

Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, kotak dan bilik suara dicetak di tiga tempat, yakni Bekasi, Surabaya, dan Serang. Khusus Serang akan mencetak dalam jumlah relatif sedikit dibandingkan dua tempat lainnya.

“Sekarang karena di undang-undang menggunakan kotak suara transparan maka kita sudah pilih seperti ini bentuknya transparan dan sudah disetujui,” jelas Komisioner KPU Ilham Saputra menunjukkan contoh kotak suara untuk Pemilu 2019 di di PT Karya Indah Multiguna, Bekasi, (30/9/2018).

Kotak tersebut warna putih dari kardus tebal. Bagian transparan dihasilkan dari plastik mika di bagian depan. “(Mika transparan) untuk dapat dilihat, bahwa suratnya masuk di kotak yang bersangkutan. Sekali lagi saya sampaikan, dengan (pengadaan) menggunakan e-katalog ini kita bisa berhemat sampai 30 persen anggaran,” ujar Ilham.

Dia menjelaskan, estimasi biaya produksi satu kotak Rp57.500 sampai Rp62.500 termasuk untuk distribusi. Mengenai kekuatan kotak suara ini, dia menegaskan bahwa bahan kardus tebal sama baiknya dengan alumunium.

Ilham meminta kekuatan itu tak perlu diragukan karena dirinya telah membuktikan dengan menduduki kotak suara tersebut. Menurut dia, kotak suara akan mampu menerima beban sampai 16 kilogram (kg).

“Karena surat suara itu kalau kita hitung, misalnya presiden satu TPS itu 300 kertas, belum lagi jika nanti dimasukan item-item formulir, ketika hari H, mungkin bisa sampai 10 kg sampai 15 kg,” ujarnya.

Selain memiliki kekuatan sepadan dengan kotak alumunium, kotak suara juga punya kelebihan lain, yakni tidak butuh gudang atau tempat penyimpanan luas dan tidak perlu pemeliharaan khusus.

Mengenai tingkat keamanan kotak, dia menerangkan bahwa kotak suara bisa menggunakan kunci, gembok, maupun kabel. Namun soal ini belum diputuskan karena masih harus dibicarakan lebih lanjut di KPY.

“Nanti kita liat peraturannya, nanti akan disempurnakan apakah gembok atau kabel tis, tapi pengalamana kita, kalau menggunakak gembok ada saja yang hilang, tertukar atau sebagainya,” kata dia.

Untuk diketahui, pencetakan kotak dan bilik suara Pemilu 2019 dilakukan oleh empat perusahaan pemenangan tender, yaitu PT Karya Indah Multiguna di Kota Bekasi, PT Cipta Multi Buana Perkasa di Tangerang, PT Asada Mitra Packindo Serang Banten, dan PT Intan Ustrix di Surabaya.(*/Al)

JAKARTA – Peningkatan curah hujan yang terjadi pada musim hujan, berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi di sebagian besar wilayah Indonesia.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, selama pertengahan Desember 2018 telah terjadi rentetan bencana antara lain bencana longsor, kejadian puting beliung, dan banjir di beberapa lokasi.

“Bulan November lalu, tercatat 72 kejadian banjir, 74 bencana longsor, dan 77 kejadian puting beliung,” demikian rilis Humas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, (13/12/18).

Deputi Bidang Klimatologi, Herizal mengutarakan bahwa curah hujan tertinggi yang tercatat November sebesar 400 mm yang turun dalam sehari di Karang Nunggal, Tasikmalaya.

Sementara pada bulan November, lanjut Herizal, akumulasi tertinggi curah hujan mencapai 1.325 mm juga di lokasi yang sama.

Berdasarkan pemutakhiran data BMKG tanggal 13 Desember 2018, sebanyak 62% wilayah Indonesia dinyatakan sudah memasuki musim hujan, relevan dengan prakiraan musim hujan yang sudah diinformasikan sebelumnya.

“Terdapat beberapa wilayah mendapatkan curah hujan tinggi ( > 150 mm/dasarian) yang terjadi di Sumbar, Riau bagian Tengah, Jambi bagian barat, Muko-muko, Pekanbaru, Kampar, Kerinci, Belitung, Cilacap, Semarang, Kapuas Hulu, Samarinda, Flores, Sorong, Nabire, dan Mimika,” imbuh Herizal.

Sementara itu, lanjutnya untuk curah hujan kategori rendah (0-50 mm/dasarian) masih dialami Sumut bagian tengah, pesisir utara Jabar, DKI, Situbondo, Banyuwangi, sebagian besar Sulteng, Bombana, Kolaka, Ambon, Kairatu, dan Merauke.

Herizal mengutarakan curah hujan untuk 10 hari ke depan, akumulasi curah hujan sangat tinggi (>150 mm/dasarian) terjadi di bagian barat Sumatra/Pesisir barat mulai Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi bagian barat, Sumsel bagian barat sampai Bengkulu, Bangka bagian utara, Belitung, Kalimantan Barat bagian barat, Sulawesi Selatan bagian selatan, sebagian Papua sekitar Pegunungan Jayawijaya.

Untuk itu, Ia mengimbau masyarakat mewaspadai daerah-daerah yang diprediksi berpotensi curah hujan tinggi, khususnya di daerah yang rawan banjir di sebagian besar Sumatra, Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Kalimantan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan sebagian kecil Papua.

Peta potensi banjir 10-harian yang lebih detail kini sudah disiapkan BMKG bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Dirjen Sumber Daya Air (DJSDA-PU).

Hingga akhir Desember 2018, pada umumnya terjadi sirkulasi monsoon angin Baratan di Indonesia Sedangkan, daerah lainnya didominasi angin timuran mulai dari Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, sementara Di selatan ekuator didominasi angin dari selatan.

Herizal menambahkan Pola siklonik terbentuk di perairan Sumatra bagian Barat dan perairan bagian barat Kalimantan Barat dan Wilayah pertemuan massa udara yang terdapat di perairan Kalimantan bag. Selatan, Sulawesi tenggara, Maluku, dan bagian utara Papua berpotensi dalam pembentukan awan-awan hujan.

Umumnya daerah bagian barat Indonesia akan mendapatkan penambahan supply uap air karena aktifnya MJO (Madden-Julian Oscillation)/massa udara basah sehingga awan-awan hujan lebih mudah terjadi.

Terkait fenomena global El Nino, sambungnya Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menyatakan bahwa kondisi El Nino telah terpenuhi dari sisi menghangatnya lautan Pasifik, namun interaksi antara lautan dengan atmosfer belum terjadi di antara keduanya.

“Pergerakan atmosfer belum menunjukkan situasi yang biasa terjadi pada kondisi El Nino,” katanya.

Menurut Herizal, berdasarkan pantauan BMKG, penghangatan suhu permukaan laut di Pasifik tengah dan timur telah mengindikasikan El Nino Lemah yaitu >0,5 – 1,0℃.

Sementara itu, tambah Herizal, Samudra Hindia pada bulan akhir November 2018 menunjukkan kondisi dipole mode positif yang tidak berkontribusi dalam penambahan uap air di wilayah Indonesia bagian Barat.

“Sementara suhu Perairan Indonesia dalam kondisi Normal, dengan pendinginan atau penghangatan suhu permukaan laut antara 0.5 s/d 1°C dari rata-rata normalnya,” ujarnya.

Sementara Suhu muka laut mendingin, tambah Herizal, terjadi di sekitar selatan Bali sampai Nusa Tenggara Barat, dan selat Makasar.

Wilayah dengan suhu permukaan laut lebih hangat, sambung Herizal, terdapat di perairan barat sekitar Sumatra bagian utara, Laut Timor, Laut Seram, dan Laut Maluku.

Herizal mengimbau bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, BMKG membuka layanan informasi cuaca 24 jam, yaitu melalui call center 021-6546315/18;- http://www.bmkg.go.id; serta melalui media sosial twitter, Instagram, dan facebook @infobmkg.

Masyarakat pun dapat men-download aplikasi android infobmkg di playstore dan appstore atau menghubungi kantor BMKG terdekat. (*/Ag)

SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 8.112.477 pemilih. 1.380 pemilih diantaranya penyandang tuna grahita atau orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ).

Berdasarkan data, jumlahnya sebanyak 1.380 pemilih tuna grahita tersebar di 8 daerah di Banten, di Kota Cilegon sebanyak 89 jiwa, Kota Serang 48 jiwa, Kota Tangerang 207 jiwa dan Kota Tangerang Selatan 58 jiwa.

Kemudian, Kabupaten Lebak 216 jiwa, Kabupaten Pandeglang 175 jiwa, Kabupaten Serang 471 jiwa dan Kabupaten Tangerang 116 jiwa.

“Kita juga melakukan pendataan ODGJ berdasarkan surat edaran, rekomendasi Bawaslu dan undang-undang tentunya,” kata Komisioner KPU Banten Agus Sutisna. (13/12/2018).

Dia menjelakan, pendataan dilakukan dengn cata mendatangi rumah warga, panti rehbilitasi dan yayasan yang mengobati penderita gangguan kejiwaan.

“Yang jelas saat datang ke TPS harus membawa surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan dan kemudian akan didampingi saat masuk ke bilik suara,” ujar Agus.

Secara keseluruhan, jumlah penyandang disabilitas yang masuk dalam DPT sebanyak 7.351 pemilih yang nantinya akan diperlakukan khusus di TPS.(*/Al)

JAKARTA – Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi II DPR mulai muncul terkait kasus tercecernya Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), yang tercecer di beberapa wilayah.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menilai, hal itu baru wacana individu saja. Komisinya tidak akan membentuk pansus untuk menyelesaikan kasus tercecernya e-KTP. Persoalan itu terlebih dulu diupayakan melalui rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Zainudin menilai, belum perlu ada pembentukan pansus untuk menuntaskan silang sengkarut kasus e-KTP. Dia cenderung menyerahkan hal tersebut kepada aparat kepolisian.

“Jangan sedikit-sedikit pansus. Kalau masih bisa diselesaikan dengan mekanisme pengawasan yang lain jangan didorong-dorong ke arah pansus,” kata Zainudin Amali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,(13/12/2018).

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi II dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi, yang menyatakan usulan pembentukan pansus baru datang dari pribadi anggota.

“Walaupun ada, itu pribadi. Usulan bentuk panja belum pernah dibahas di Komisi II. Kami lihat masalahnya. Kalau selesai dan clear di tingkat raker, ya tidak perlu pansus,” ucapnya di Gedung DPR.

Menurutnya, penyelidikan terhadap kasus itu bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti pemanggilan pihak terkait melalui rapat dengar pendapat dan tidak serta merta harus menggunakan instrumen pansus.

“Karena kita tahu bersama persoalan e-KTP persoalan sensitif, bisa dipelesetkan bisa digoreng-goreng kemana isu-isunya. Meskipun sebenarnya tidak secara langsung tupoksi dari Kemendagri,” paparnya.

Temuan sejumlah e-KTP yang tercecer, sambungnya, merupakan ranah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di bawah pemerintah daerah. Pilihan penyelesaian kasus ini dapat dengan menggelar rapat dengar pendapat atau rapat kerja, termasuk membentuk panitia kerja di tingkat komisi.

Kata Dia, hal ini bisa mengurangi potensi kegaduhan baru dalam politik nasional. “Kalau itu sudah selesai di tingkat raker, RDP ngapain harus panja. Kalau sudah di tingkat panja, ngapain bentuk pansus kan gitu,” ujar Baidowi.

Sebeumnya Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menyatakan mempertimbangkan usulan pembentukan pansus untuk mengusut kasus e-KTP yang tercecer. Usulan itu sebelumnya datang dari Ketua DPR Bambang Soesatyo yang kemudian disambut baik Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Di internal DPR juga kami akan bahas secara khusus. Memang belum kami rapatkan di Komisi II atau di Bamus belum pernah dibahas, tapi saya kira ide pansus dari Ketua DPR dan disambut oleh Wapres saya kira perlu kami pertimbangkan dengan baik,” tandasnya.(*/Ag)

BOGOR – Permasalahan belum juga terselesaikan sebab itu jalan Regional Ring Road (R3) di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor terancam ditutup, Jumat, 14 Desember 2018. Hal itu terjadi jika Pemerintah Kota Bogor tidak segera membayarkan ganti rugi lahan seluas 1.987 meter persegi milik Siti Khatijah.

Penutupan Jalan R3 sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor perkara 64/Pdt.G/2018/PN Bogor yang tertuang dalam akta perjanjian damai tertanggal 19 September 2018.

Kuasa pemilik lahan Salim Abdullah mengatakan, dalam akta perjanjian damai pasal 12 huruf c disebutkan bahwa para tergugat, Wali Kota Bogor Bima Arya, Sekretaris Daerah Ade Sarip Hidayat, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Chusnul Rozaqi harus menutup Jalan R3 yang berada di tanah milik penggugat apabila tidak dapat melaksanakan pembayaran sama sekali hingga 14 Desember 2018.

“Itu sudah sesuai dengan putusan pengadilan dan perjanjian antara pemilik tanah dan Pemkot Bogor. Ini keputusan inkrah yang harus dilaksanakan, enggak ada tawar menawar. Ini jadi cerminan bagi Pemkot Bogor, kalau tidak dilaksanakan akan menjadi keburukan dalam peradilan, karena jika tidak dilaksanakan sama saja tidak menghargai lembaga hukum,” ujar Salim Abdullah di Kota Bogor.

Salim Abdullah mengatakan, jika putusan pengadilan tidak dilaksanakan, pihak pemilik lahan akan segera melayangkan somasi kepada Pemkot Bogor dan Pengadilan Negeri Bogor. Selain penutupan jalan, poin krusial dalam putusan PN Bogor yang harus dilaksanakan adalah pembayaran ganti rugi.

“Jadi kalau dalam kurun satu tahun, atau paling lambat 14 Desember 2018 Pemkot Bogor tidak membayar ganti rugi, ya jalannya harus ditutup,” kata Abdullah.

Menurut Salim, sejauh ini pemilik lahan sudah memberikan toleransi kepada Pemerintah Kota Bogor dengan merelakan lahan mereka digunakan sementara sejak 2014. Namun demikian, hingga 2018 tidak ada itikad baik dari Pemkot Bogor untuk membayarkan ganti rugi.

Bahkan, pihak pemilik lahan menurut Salim sempat mendapatkan aksi kriminalisasi dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Lalu Lintas terkait penutupan jalan.

“Ini sebenarnya prosesnya sudah dari 2011. Tanah kami masuk dalam DED, tetapi tidak ada pelaksanakan pembayaran dari Pemkot Bogor. Pada 2014 saat pembangunan juga tidak masuk anggaran. Kita sempat ada kesepakatan dengan sekda dan kadis, untuk mengeluarkan surat keterangan tukar menukar lokasi, tetapi tidak ada progres sampai sekarang,” ucap Abdullah.

Menurut Abdullah, pihak pemilik lahan meminta agar Pemkot Bogor melakukan pengukuran ulang oleh tim appraisal. Namun sampai saat ini belum ada tim appraisal yang melakukan pengukuran tersebut.

Jika merujuk pada harga tanah saat ini, Abdullah memprediksi Pemkot Bogor harus menyediakan kurang lebih Rp 15 miliar untuk membayar ganti rugi lahan keluarganya.

“Kami minta harganya disesuaikan dengan harga saat ini. Kalau sekarang ini harga tanah di sini sudah Rp 7 sampai 9 jutaan, belum termasuk kompensasi dari penggunaan lahan. Bukannya kami menghambat pembangunan, tetapi ini hak kami. Komunikasi sudah sering dilakukan, tetapi hanya PHP belaka,” tandasnya.(*/P Alam )

CIANJUR – Aliansi Masyarakat untuk Penegakan Hukum (Ampuh) menanggapi positif kasus OTT terhadap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Ketua Presidium Ampuh Yana Nurzaman mengatakan, OTT tersebut membuktikan bahwa KPK tidak tinggal diam dengan isu korupsi di Cianjur.

“Akhirnya ketidakpercayaan masyarakat Cianjur terhadap KPK dalam mengusut tuntas dugaan praktek korupsi di bumi tatar santri, dibayar lunas oleh tim senyap KPK,” Yana Nurzaman, Rabu 12 Desember 2018.

Pimpinan aliansi masyarakat yang kerap mengkritisi pemerintahan Irvan Rivano Muchtar itu mengatakan, bahwa selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk membebaskan Cianjur dari tindakan-tindakan korupsi. Ia pun menganggap OTT KPK terhadap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai hadiah menjelang pergantian tahun anggaran.

Yana berterima kasih dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan tim KPK. Diharapkan, pengungkapan kasus itu akan menambah semangat pegiat anti korupsi di Cianjur, untuk semakin memerangi tindakan menyimpang tersebut.

Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar memang sejak lama mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Bahkan, Irvan Rivano Muchtar beberapa kali diminta untuk mundur dari jabatannya karena dianggap melakukan penyimpangan.

Salah satunya, Koalisi Ulama dan Ummat (Komat) yang menilai Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar melakukan pelanggaran serta penyimpangan kekuasaan. Komat mengendus hal itu, ketika dipindahkannya pusat pemerintahan ke Campaka, Cianjur selatan.

Disebutkan, ada indikasi korupsi maupun pelabrakan aturan pada mega proyek di wilayah tersebut. Koordinator Komat Ridwan Mubarok mengatakan, kondisi itu terus berlarut-larut tanpa ada klarifikasi langsung dari Bupati Irvan Rivano Muchtar.

Maka dari itu, wacana pemakzulan pun muncul. Diberitakan sebelumnya, KPK mengamankan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar bersama lima orang lainnya dalam kegiatan OTT di Kabupaten Cianjur.

“Enam orang yang diamankan itu terdiri dari kepala daerah, kepala dinas dan kepala bidang, dari unsur musyawarah kerja kepala sekolah, dan pihak lain,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta .

Syarif mengatakan, sejak Rabu subuh tim Penindakan KPK ditugaskan ke Cianjur. KPK pun mengamankan enam orang dan kemudian dibawa ke gedung KPK untuk proses lebih lanjut.

“Hal itu dilakukan setelah didapatkan bukti awal dugaan telah terjadi transaksi suap terhadap penyelenggara negara,” ucapnya.
Sebelumnya, kata dia, KPK mendapat informasi akan ada penyerahan uang terkait dengan anggaran pendidikan di Cianjur.

“Setelah kami lakukan pengecekan di lapangan, terdapat bukti awal adanya dugaan pemberian suap untuk kepala daerah,” katanya.KPK menduga uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah untuk kemudian disetor ke bupati.(*/Yan)

BANDUNG – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank BJB yang digelar di Bandung, Selasa (11 Desember 2018) memutuskan penggantian direksi, dalam hal ini Ahmad Irfan dicopot dari posisinya sebagai direktur utama untuk diganti dengan pejabat baru.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai wakil pemegang saham mengatakan sejauh ini Bank Jabar sudah bagus, namun dia ingin lebih memberi tantangan, terutama untuk memperbesar porsi kredit mikro (UMKM).

Oleh karena itu, kami membutuhkan sosok baru yang bisa menjawab tantangan ini. Maka keputusannya adalah memberhentikan Direktur Utama,” katanya.

Meski dicopot, lanjut Kamil, Ahmad Irfan masih boleh ikut seleksi lagi, yakni mengikuti fit and proper test untuk membuktikan diri. RIdwan Kamil membantah bahwa ada alasan lain sehingga Ahmad Irfan dicopot.

“Ini tantangan baru, kami butuh orientasi baru. Direksi sekarang kami persilakan ikut test lagi, jadi bukan alasan-alasan lain,” ujarnya.

Emil melanjutkan, sosok Dirut baru nanti akan mengikuti tahap seleksi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk. Bila tidak ada halangan hasil fit and proper ini akan diumumkan pada saat RUPS tahunan di Maret 2019 mendatang.

“Intinya fit and proper ini Maret saat RUPS (diumumkan). Sekarang kita masih nunggu dulu aprove OJK dulu menganggar RUPLB ini sesuai prosedur,” katanya.

Selain itu, tambah dia, karena OJK melarang adanya kekosongan jabatan di jajaran direksi bank, maka dalam beberapa bulan ke depan akan ada ada jajaran direksi yang merangkap jabatan.

“Direktur Kepatutan akan merangkap menjadi Dirut terus Direktur Komersil merangkap Direktur Retail sehingga sampai Maret tidak ada kekosongan jabatan,” ucapnya.

Menurut Ridwan Kamil, pelepasan saham pemerintah provinsi Banten di Bank BJB, juga menjadi bagian dari agenda RUPSLB. Saham tersebut di Bank BJB yang akan diambil oleh Pemprov Jawa Barat. Pemprov Banten memiliki kurang dari 5% saham Bank BJB.

“Agenda dua adalah Pemprov Banten akan melepas sahamnya dan mengusulkan namanya tidak ada lagi Banten (dalam nama Bank BJB). Jadi tidak ada lagi Bank Jabar Banten. Kalaupun iya, saya minta namanya tetap BJB saja, Bank Jawa Barat,” kata Ridwan Kamil.

Sejauh ini Pemprov Banten kini sudah punya bank daerah sendiri yang diberi nama Bank Banten. Ini merupakan lanjutan aksi para 2016, perusahaan investasi milik Pemprov Banten bernama Banten Global Development mengakuisisi Bank Pundi dari Recapital Advisor. Kemudian jadi Bank Banten. (*/Hend)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi untuk dimintai keterangan terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta.

“Penyidik sudah melayangkan pemanggilan untuk beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi terkait suap perizinan Meikarta,” jelas Jurubicara KPK, Febri Diansyah, (11/12/18).

Adapun pimpinan yang dipanggil adalah Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar; Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi; Mustakim dan Daris.

Selain itu, penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Henry Lincoln.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka yang terdiri dari unsur pejabat dan PNS di Bekasi, serta pihak swasta.

Mereka adalah Bupati Bekasi, Neneng Hasanah; Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor; Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi.

Adapun dari pihak swasta adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen. (*/Al)