KPK TANGKAP 6 ORANG TERMASUK BUPATI CIANJUR

CIANJUR - Aliansi Masyarakat untuk Penegakan Hukum (Ampuh) menanggapi positif kasus OTT terhadap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Ketua Presidium Ampuh Yana Nurzaman mengatakan, OTT tersebut membuktikan bahwa KPK tidak tinggal diam dengan isu korupsi di Cianjur.

“Akhirnya ketidakpercayaan masyarakat Cianjur terhadap KPK dalam mengusut tuntas dugaan praktek korupsi di bumi tatar santri, dibayar lunas oleh tim senyap KPK,” Yana Nurzaman, Rabu 12 Desember 2018.

Pimpinan aliansi masyarakat yang kerap mengkritisi pemerintahan Irvan Rivano Muchtar itu mengatakan, bahwa selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk membebaskan Cianjur dari tindakan-tindakan korupsi. Ia pun menganggap OTT KPK terhadap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai hadiah menjelang pergantian tahun anggaran.

Yana berterima kasih dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan tim KPK. Diharapkan, pengungkapan kasus itu akan menambah semangat pegiat anti korupsi di Cianjur, untuk semakin memerangi tindakan menyimpang tersebut.

Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar memang sejak lama mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Bahkan, Irvan Rivano Muchtar beberapa kali diminta untuk mundur dari jabatannya karena dianggap melakukan penyimpangan.

Salah satunya, Koalisi Ulama dan Ummat (Komat) yang menilai Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar melakukan pelanggaran serta penyimpangan kekuasaan. Komat mengendus hal itu, ketika dipindahkannya pusat pemerintahan ke Campaka, Cianjur selatan.

Disebutkan, ada indikasi korupsi maupun pelabrakan aturan pada mega proyek di wilayah tersebut. Koordinator Komat Ridwan Mubarok mengatakan, kondisi itu terus berlarut-larut tanpa ada klarifikasi langsung dari Bupati Irvan Rivano Muchtar.

Maka dari itu, wacana pemakzulan pun muncul. Diberitakan sebelumnya, KPK mengamankan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar bersama lima orang lainnya dalam kegiatan OTT di Kabupaten Cianjur.

"Enam orang yang diamankan itu terdiri dari kepala daerah, kepala dinas dan kepala bidang, dari unsur musyawarah kerja kepala sekolah, dan pihak lain," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta .

Syarif mengatakan, sejak Rabu subuh tim Penindakan KPK ditugaskan ke Cianjur. KPK pun mengamankan enam orang dan kemudian dibawa ke gedung KPK untuk proses lebih lanjut.

"Hal itu dilakukan setelah didapatkan bukti awal dugaan telah terjadi transaksi suap terhadap penyelenggara negara," ucapnya.
Sebelumnya, kata dia, KPK mendapat informasi akan ada penyerahan uang terkait dengan anggaran pendidikan di Cianjur.

"Setelah kami lakukan pengecekan di lapangan, terdapat bukti awal adanya dugaan pemberian suap untuk kepala daerah," katanya.KPK menduga uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah untuk kemudian disetor ke bupati.(*/Yan)