Newsflash

JAKARTA – Sejak pagi hari sekitar pukul 07. 00 WIB puluhan ribu buruh mulai memenuhi kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Puluhan ribu buruh itu mulai meringsek masuk ke kawasan Bundaran HI sejak sekitar 10.00 WIB.

Mereka memenuhi kawasan Bundaran HI untuk meneriakan semua tuntutannya itu agar nasib para buruh dapat berubah lebih baik lagi.

Para buruh itu berdatangan dari segala sudut jalan yang menuju ke Bundaran HI. Mereka pun berasal dari berbagai macam daerah, baik yang ada di kawasan Jakarta maupun dari luar kota Jakarta, seperti dari Pulogadung, Bekasi, dan Cikarang.

Puluhan ribu buruh itu kini sedang melakukan orasi di kawasan Bunderan HI. Mereka meneriakan semua tuntutannya menggunakan pengeras suara yang memang telah disiapkannya itu oleh masing-masing persatuan buruh.(*Fad)

LAMPUNG – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, makin gencar melakukan blusukan.

Kali ini, mantan Danjen Kopassus tersebut melakukan pertemuan dengan 1.607 Kepala Desa (Kades) se-Provinsi Lampung.

Di acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) itu, dia menyampaikan, korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

“Saya pernah bersama seorang mantan Wagub Jawa Tengah mengikuti suatu mata anggaran.

Anggaran pembangunan desa yang dialokasikan Pemerintah Pusat Rp75 juta, ternyata yang sampai di desa hanya Rp5 juta saja,” kata Prabowo di Aula Universitas Malahayati, Lampung, (28/12).

Di sana, dia pun mengusulkan agar adanya dana pembangunan desa yang dikirimkan langsung dari pusat ke kepala desa.

Hal itu, menurutnya, untuk mengatasi korupsi yang sudah merajalela di Pemerintah Pusat dan daerah, serta meningkatkan infrastruktur desa.

“Penggunaan dana ini nanti ditentukan oleh kepala desa bersama warganya. Jadi tidak bisa dipotong dari pusat,” papar Prabowo disambut tepuk tangan riuh seluruh kepala desa yang hadir.

Berbeda dengan argumen yang selama ini disampaikan oleh pemerintah dan beberapa pimpinan DPR, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa kepala desa tidak akan berani korupsi.

“Jika kepala desa beli mobil, beli televisi, renovasi rumah dari uang infrastruktur desa, rakyatnya pasti tahu karena jalanan tetap bolong, listrik tetap mati, air bersih tetap tidak ada.

Apakah rakyat desa akan tinggal diam?” tandasnya.(And)

JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung pasrah saat adik Ratu Atut, Ratu Tatu Chasanah, terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Banten.

Namun, Akbar menyatakan akan terus mengawasi adik Ratu Atut Chosiyah itu.

“Saya sebagai Ketua Wantim akan terus mencermati kiprahnya supaya betul-betul memperlihatkan apa yang menjadi semangat perjuangan Partai Golkar.

Supaya jangan nampak ada konflik-konflik kepentingan dalam posisi jabatan politik Golkar,” ucap Akbar di Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, (28/12).

Akbar berbicara di sela acara ‘Refleksi 100 Tahun HM Yunan Nasution’. Akbar menyatakan Golkar memperjuangkan kepentingan rakyat.

Namun di sisi lain, Keluarga Atut dikenal publik membangun dinasti politik yang dinilai pengamat dan politisi tak peduli dengan keadaan masyarakat Banten.

“Kalau sudah terpilih ya harus kita dukung. Walaupun saya pribadi menghendaki sebaiknya pimpinan Golkar di sana adalah orang-orang yang juga mendapatkan dukungan dari masyarakat dan diterima masyarakat,” kata Akbar.

Dengan terpilihnya Tatu, Dinasti Atut nampak bertahan di Banten. Padahal, elektabilitas Golkar di Banten menjadi disorot karena citra buruk Dinasti Atut yang tersandung kasus korupsi.

Akbar mengakui hal ini sebagai tantangan bagi Partai.

“Memang ini tantangan tersendiri bagi Golkar. Tentu warna dari keluarga Atut menjadi masih tampak di Golkar,” tukasnya.(*Har)

JAKARTA  – Diera keterbukaan begitu pentingnya media sebab itu semua pihak sangat berkepentingan dengan media apapun .

Partai Gerinda mendirikan media center di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) jalan Haryono, Ragunan, Jakarta Selatan. Pendirian ini bertujuan guna membuka diri kepada masyarakat luas.

Ketua Dewan Pimpinan Gerindra, Letjen (purn) TNI Prabowo Subianto mengaku, pendirian ini juga bertujuan agar membangun demokrasi bangsa bersama media massa.

“Kami berniat membuka diri kita kepada media bahwa kita ingin bersama-sama mewujudkan dan membuat demokrasi bangsa ini berhasil,” kata Prabowo saat jumpa pers di DPP Gerindra, Jakarta, (23/12).

Menurutnya, media merupakan bagian dari pilar demokrasi.

Oleh sebab itu, pihaknya mengajak agar pers mempunyai peran yang lebih aktif.

“Media sebagai kebebasan pers harus dijamin sebagai pilar bagi demokrasi. Saya harap media itu dinamis, aktif,” terangnya kepada para wartawan

Bahkan, calon presiden (Capres) tunggal partai Gerinda ini berharap, media menjadi suara rakyat. “Media bisa menyuarakan kepentingan rakyat,” tandasnya.(Md/Adyt)

SEMARANG – Diduga terlibat kasus korupsi proyek perumahan Grya Lawu Asri senilai rp 18 ,4 miliar menjadi kasus hukum yang membelit mantan Bupati Karanganyar .

Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng.

Pagi tadi, sekira pukul 10.00 WIB, Rina datang ke kejati, di Jalan Pahlawan Kota Semarang.

Memakai batik warna cokelat hitam dan kerudung hitam, Rina terlihat buru-buru memasuki gedung kejati. Awak media yang mencoba menghadangnya di pintu masuk lift, tidak berhasil mendapatkan statemennya, karena dia mendapat pengawalan ketat.

Rina hanya sesekali melempar senyum kepada wartawan saat dipanggil. Tak ada sepatah kata pun yang terucap darinya.

“Nanti saja yah, setelah selesai penyidikan kita akan layani,” kata seorang laki-laki yang mengawalnya, (23/11).

Seperti diketahui, kedatangan Rina pagi ini merupakan panggilan kedua dari pihak penyidik Kejati.

Sebelumnya, dia tidak hadir dalam pemanggilan pertama dari penyidik Kejati Jateng, pada Selasa 17 Desember 2013 pekan lalu.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jateng Eko Suwarni membenarkan bahwa Rina telah hadir di kejati.

“Setelah dia (Rina) tidak hadir pada pemanggilan pertama, hari ini pihaknya sudah hadir.

Saat ini masih menjalani proses penyidikan,” ujarnya.

Hingga saat ini, Rina masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh pihak Kejati. Dia diperiksa terkait kasus korupsi proyek perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar senilai Rp18,4 miliar.(*A Rus)

JAKARTA – Kasus krupsi yang sudah menjalar kemana mana harus dengan keberanian untuk menegakkan hukum agar ada efek jera bagi koruptor .

Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto menegaskan, Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang sering terjadi saat ini, tidak berbeda jauh dengan tindak pidana lain. Seperti tindak pidana terorisme, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana lainnya.

“Makanya pemberantasannya harus ditangani secara luar biasa,” kata Andhi dalam pidatonya, di workshop dengan tema ‘Peran Keluarga Dalam Pencegahan Korupsi’, di Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, (23/12).

Andhi menambahkan, bahwa efek dari tindak pidana korupsi lebih banyak merugikan masyarakat luas, jika dibandingkan dengan tindak pidana lain.

Oleh karena itu, Andhi menegaskan bahwa semua instansi hukum harus tegas dalam menindak seseorang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

“Karena kami di dalam pemberantasan korupsi, juga harus menganut asas legalitas. Kami harus menegakkan hukum, tapi tidak boleh dengan melanggar hukum,” tegas Andhi.

Selain itu, menurut Andhi para koruptor harus dimiskinkan secara menyeluruh. Baik penyitaan harta kekayaan, perampasan aset dan mencegah koruptor tersebut untuk melarikan diri ke luar negeri.

“Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera, dan juga supaya yang lain yang akan melakukan tindak pidana korupsi akan berfikir seribu kali,” tuntasnya.(*Har)

SOLO  – Sistem politik yang dikembangkan saat ini dituding sebagai penyebab maraknya korupsi di Indonesia. Termasuk kasus-kasus korupsi yang menjerat kepala daerah saat ini, merupakan akibat dari sistem politik nasional yang multi partai dan sistem rekrutmen politik berbiaya tinggi.

Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin seusai membuka sekolah SD Alam Muhammadiyah Surya Mentari di Solo, Jawa Tengah, (22/12).

“Kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sangat memprihatinkan. Fakta yang juga saya ketahui, 70 persen kepala daerah terjerat kasus korupsi, bahkan di Jawa Tengah ada 50 persen,” katanya.

Din mencontohkan, untuk menjadi legislator, gubernur, wali kota atau bupati, para calon harus mengeluarkan biaya sangat besar.

Akibatnya, para calon harus membayar dengan kuitansi.

Di situlah awal terjadinya korupsi dan kolusi.

“Saat Pilpres 2009 misalnya, bayangkan saja pasangan SBY-Boediono harus mengeluarkan dana hingga Rp 20 miliar. Itu untuk satu putaran,” ungkapnya.

Menurut Din, komitmen moral yang selama ini dijanjikan juga sangat lemah. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya kasus korupsi yang menjerat kalangan eksekutif, legislatif bahkan yudikatif.

“Harus ada ledakan dahsyat dari atas terkait pemberantasan korupsi. Selain itu juga sudah saatnya menerapkan Undang-Undang (UU) Antikorupsi yang bersifat pembuktian terbalik.

Dengan menggunakan pembuktian terbalik, akan membuat koruptor memiliki rasa takut,” jelasnya.

Dengan pembuktian terbalik, lanjut Din, para koruptor yang tidak punya rasa takut ini akan lebih takut. Penegakan hukum juga harus kuat, tidak seperti saat ini, koruptor yang kaya bisa membeli hukum dan di tingkat pidana mereka bebas.

Lebih lanjut, Din mengatakan untuk memperkuat karakter moral bangsa, Muhammadiyah akan melakukan konsensus nasional yang akan digelar awal Februari 2014.

“Ada 3 hal yang akan dibahas, yakni konsolidasi demokrasi untuk meluruskan demokrasi yang berkembang saat ini tidak ke arah otoriterisme. Perubahan pada UUD 45 yang mengukuhkan kembali peran golongan dan utusan daerah, serta penguatan karakter bangsa,” tandasnya.(Md/A Rus)

JAKARTA – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai bahwa negara telah mengalami kerugian sebesar Rp600 triliun dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Angka tersebut lebih dari separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

“Diperkirakan kerugian BLBI ini sekitar Rp600 triliun,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Jakarta, (22/12).

Untuk itu, Fitra menegaskan kepada seluruh institusi penegak hukum baik Mabes Polri, Kejaksaan Agung, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membuka kembali kasus BLBI yang telah merugikan negara sebesar Rp600 triliun dan membongkar aktor intelektual yang ada dibelakang perkara tersebut.

“Itu tugasnya aparat hukum, untuk membongkar siapa-siapa aktor intelektual dibalik guyuran anggaran sebesar Rp600 triliun. Penegak hukum seolah-olah hanya bisa menutup mata, dan enggan membuka atau mengejar kasus BLBI ini,” tegas Uchok.

Fitra berharap dengan dikabulkannya ekstradisi salah satu terpidana perkara dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terkait Bank Surya, Adrian Kiki Iriawan, semua instansi hukum dapat membongkar kasus tersebut dan menemukan tokoh intelektual dalam kasus korupsi BLBI.

“Saya kira, untuk membuka ini, bisa dimulai dari pengusaha yang menerima BLBI ini,” pungkas Uchok.

Untuk diketahui, setiap tahunnya, Indonesia melalui APBN mengalokasikan anggaran sekira Rp60 triliun untuk membayar bunga obligasi rekap sejak tahun 2003 hingga 2013. Hal tersebut dilakukan sejak zaman Menteri Keuangan, Boediono, Sri Mulyani, Agus Matrowardojo hingga Chatib Basri.

Pasalnya, bunga obligasi rekap belakangan diketahui untuk membayar hutang obligator pengemplang uang BLBI yang totalnya mencapai Rp640 triliun.(Sind/Ris)

JAKARTA  – Pada saat sesi tanya jawab di diskusi serial bertajuk ‘Indonesia Menjawab Tantangan: Kepemimpinan Menjadi Bangsa Pemenang’ di Kampus Universitas Indonesia (UI), seorang perwakilan mahasiswa ‘semprot’ Aburizal Bakrie (Ical) dan Soekarwo soal penanganan Lumpur Lapindo di Sidoarjo.

“Bagaimana tanggung jawab bapak (Ical) menanggapi korban Lapindo di Sidoarjo? Ini penting mendapat perhatian agar pencalonan bapak sebagai presiden bisa kami mengerti,” celetuk perwakilan Mahasiswa UI, di Aula FKUI, Salemba, Jakarta, (20/12).

Tidak cuma Ical, Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur pun tak luput dari serangan Mahasiswa UI itu.

Melanjutkan dia, Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo juga diminta pendapat soal penanganan Lumpur Lapindo.

Sebab, Lapindo menjadi areal kewilayahan gubernur yang diusung dari Partai Demokrat ini.

“Masalah Lapindo juga tidak lepas cara Bapak (Soekarwo) menangani para korban di sana, ini bagaimana menyikapinya?” tanya mahasiswa yang diketahui sebagai mahasiswa berprestasi UI itu.

Bukan hanya dua orang itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun tak lepas dari kritikan.

Diungkapkan dia, Ganjar Pranowo diminta untuk memberikan memberikan pendidikan politik terutama soal pemberantasan korupsi.

Kata mahasiswa yang bernama Danial, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) ini, Ganjar wajib mengetahui kasus korupsi yang dilakukan mahasiswa di salah satu kampus di Semarang.

“Waktu itu memang gubernur yang sekarang belum menjabat. Tapi kasusnya di universitas 17 agustus 45 sampe Rp100 juta.

Dia kan tadi di sana aktif memberikan pendidikan ke mahasiswa,” tegas Danial.(*Iwn)

JAKARTA  – Penahanan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah membuat wakil gubernur Rano Karno makin dekat untuk segera menduduki kursi Banten 1.

Meski Rano sempat diragukan kemampuannya oleh Ketua DPD PDIP Banten Ribka Tjiptaning, namun Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto punya penilaian lain.

“Pengalaman Rano banyak malang melintang di tugas kepartaian, saya percaya Rano mampu (pimpin Banten-red).

Saya yakin Rano adalah tipe orang yang merakyat,” kata Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto , J(20/12).

Hasto mengatakan, soal kuatnya dominasi Partai Golkar di wilayah Banten, dianggap tidak akan menjadi masalah berarti bagi Rano. ‘Si Doel’ dianggap mampu menata sistem pemerintahan Banten menjadi pro rakyat.

Meski Rano terlebih dahulu harus menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Atut, sebelum menjabat Gubernur.

“Tugas pemimpin adalah untuk membuat keputusan yang diambil. Menjadi pemimpin bukan semata-mata tergantung orang per orang, tapi memimpin jajaran pemerintahan dan seluruh kepala dinas agar berpihak kepada rakyat,” ucap Hasto optimis.

Hasto juga menyatakan PDIP tak akan mengambil manfaat politis dari kasus yang memprihatinkan ini. Hasto prihatin lantaran saat ini banyak kepala daerah yang ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi.

“Saya pikir skala prioritas kami bukan dalam konteks melawan dominasi Golkar, ttapi menyelenggarakan pelayanan publik,” tandas Hasto.

Sebelumnya, Ribka pernah menilai Rano abai kepada rakyat Banten. Rano tak mewakili ideologi politik PDIP untuk dekat dengan rakyat.

Namun kritik ini menurut Ribka, merupakan tanda sayang kepada Rano yang diwujudkannya dalam bentuk kritik.(*Ris)