Newsflash

JAKARTA – Lebih dari satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, yang merupakan sama-sama orang sipil, ternyata tak membuat publik melupakan sosok militer. Bahkan, ternyata publik masih merindukan sosok militer dalam Pilpres 2019 mendatang.

Mayoritas publik, atau sekitar 40,5 persen, menghendaki presiden RI 2019-2024 kembali dipegang dengan latar belakang TNI. Sementara itu, 21,4 persen publik menghendaki capres berlatarbelakang sipil dan 27,3 persen tidak lagi mempersoalkan sipil maupun militer. Sedangkan 10,8 persen menjawab tidak tahu.

Setelah data di atas diperoleh, Segitiga Institute pun mencoba memberikan pertanyaan tertutup dengan menawarkan empat nama. Nama ini dipilih karena berada di puncak tertinggi TNI. Yaitu mantan Panglima TNI Djoko Suyanto, mantan Panglima TNI Agus Suhartono, mantan Panglima TNI Moeldoko dan Panglima TNI saat ini Gatot Nurmantyo.

Dari data yang diperoleh, ternyata pilihan tertinggi jatuh pada Gatot Nurmantyo. Tingkat elektabilitas Gatot mencapai 35, 9 persen. Disusul oleh Djoko Suyanto (27, 4 persen), Moeldoko (22, 6 persen) dan Agus Suhartono (14,1 persen).

Menarik bila nama Pramono Edhi Wibowo dimasukkan ke dalam pertanyaan survei. Posisi Pramono berhasil mengungguli posisi Agus Suhartono. Rincian lengkap dengan lima nama adalah Gatot (34,7 persen), Djoko Suyanto (25,2 persen), Moeldoko (19,3 persen), Pramono Edhi (18,6 persen) dan Agus Suhartono 2,2 persen.

Berdasarkan survei ini, ditemukan bahwa publik menentukan capres berdasarkan beberapa alasan. Misalnya, sekitar 40,5 persen memilih capres militer karena dinilai bisa memecahkan persoalan bangsa; sekitar 15,2 persen karena menilai karena kepribadian capres itu sendiri; sekitar 12,4 persen karena program kerja yang ditawarkan capres; sekitar 8,3 persen karena rekam jejak capres; dan sekitar 4,8 persen karena latar belakang agama. Sisanya, di bawah 2 persen karena faktor lainnya seperti alasan ekonomi, asal suku capres, dan partai yang mengusung capres.

Faktor lain yang membuat elektabilitas Gatot melejit karena masih menjabat sebagai Panglima TNI dan dinilai memiliki pengaruh yang kuat di kalangan militer. Temuan lain, ketika nama Gatot dipertanyakan secara head to head dengan Jokowi. Jokowi tetap unggul dengan posisi 59,3 persen. Sementara Gatot berada di posisi 38,5 persen.

Sementara yang belum mau menjawab 2,2 persen. Meski cukup terpaut jauh, namun angka ini sangat mengacam Jokowi. Dengan jangka waktu masih lama atau sekitar 3 tahun lagi menjelang Pilprres 2019, Gatot menjadi ancaman sangat nyata bagi Jokowi.

Survei ini digelar pada tanggal 4 Januari sampai dengan 15 Januari 2016 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi survei ini adalah seluruh calon pemilih dalam Pemilu 2019 atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan/atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah.

Sementara itu, jumlah sampel dalam survei ini sebanyak 1225 responden, yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara berjenjang atau multistage random sampling. Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen, dengan margin of error plus minus 2,8 persen.

Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan responden dengan pedoman kuesioner. Untuk diketahui, Segitiga Institut merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan konsen dengan isu-isu publik, terutama konsolidasi demokrasi. (PR/Sam)

JAKARTA – Indonesia bahkan dunia, diperkirakan akan mengalami kelangkaan pangan. Perkiraan tersebut semakin dirasakan Indonesia, mengingat ketersediaan pangan lokal yang tidak memadai.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar, mengatakan ancaman kelangkaan pangan di Indonesia telah menyebabkan Indonesia terus mengalami impor. Hingga Agustus 2013, impor beras Indonesia telah mencapai 35.818 ton, atau setara dengan 19,132 juta dolar AS. Beras tersebut dipasok dari beberapa negara yakni Vietnam, Thailand, Pakistan, India, dan Myanmar.

“Perkiraan ancaman kelangkaan pangan tersebut semakin terasa, terutama bagi Indonesia sebagai Negara agraris yang perlahan menjadi Negara industri,” ujar Marwan dalam Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Persatuan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI), di Jakarta, (30/1/2016).

Menurutnya, potensi kelangkaan pangan tersebut telah menjadi ancaman yang serius. Maka ia pun berupaya untuk membantu mengatasi hal tersebut, dengan membangun dan mengembangkan potensi pertanian di desa-desa. Pertanian adalah watak Indonesia yang harus terus dikembangkan.

“Meskipun Indonesia akan menjadi poros maritime dunia, pertanian tidak boleh kita lupakan. Kita bisa memanfaatkan dana desa untuk membangun dan mengembangkan pertanian desa. Karena pertanian dan perkebunan ini kan sumbernya dari desa. Nah, kita bisa memanfaatkan dana desa untuk ini,” tegasnya.

Menurut Menteri Marwan, dana desa dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sektor pertanian desa. Sehingga pertanian masyarakat desa tidak lagi terhambat oleh minimnya ketersediaan fasilitas pertanian. “Dana desa ini dapat dimanfaatkan untuk membangun irigasi misalnya, atau infrastruktur lain yang dapat menunjang pertanian,” ujarnya.

Marwan juga mengatakan akan melakukan MoU dengan Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, untuk berkolaborasi dalam membangun dan mengembangkan pertanian desa. “Kita bisa saling berkolaborasi, bahkan saya harap kontribusi para sarjana pertanian ini dapat memberikan inovasi dan kreatifitas baru untuk pertanian Indonesia, khususnya di desa,” ujarnya.

Dia berharap semakin banyak sarjana dan ahli bidang pertanian untuk kembali ke desa. Ia meyakini, sinergi antara sarjana, industri, pemerintah, dan masyarakat akan dapat menghadapi ancaman langka pangan. “Ini juga merupakan lompatan yang luar biasa, untuk memperkuat desa secara ekonomi,” ujarnya.

Terdapat dua kunci pokok yang akan dilakukan Kementerian Desa, PDTT dalam menghadapi kelangkaan pangan. Pertama, adalah dengan membangun dan mengembangkan pertanian desa. Selanjutnya, dengan memperkuat kelembagaan pertanian di desa.

“Selain menjadikan potensi pertanian di desa menjadi lebih maju, hasil pertanian dapat diberdayakan melalui BUMdes (Badan Usaha Milik Desa),” tandasnya.(*Adyt)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Barat 2016 melalui Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1322-Bangsos/2015 tertanggal 20 November 2015 tentang UMK di Jawa Barat tahun 2016. Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Kota di Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp 11,5 persen sesuai dengan aturan dalam PP Pengupahan.

Berdasarkan rekomendasi dari kabupaten kota dan Dewan Pengupahan Jawa Barat Gubernur menetapkan UMK di Jawa Barat dengan kenaikan rata-rata 11,5 persen sesuai aturan dalam PP 78/2015 tentang pengupahan.

Berdasarkan UMK yang ditetapkan, Kabupaten Pangandaran menjadi daerah dengan UMK terendah Rp 1.324.620, sementara upah tertinggi Kabupaten Karawang Rp 3.330.505.

Selisih UMK tertinggi dan terendah di Jawa Barat adalah Rp 2.005.885. Rata-rata UMK di Jawa Barat Rp 2.147.395,34. Sementara UMK rata-rata per wilayah di Jawa Barat adalah, wilayah Priangan Timur Rp 1.451.861,52, wilayah Ciayumajakuning Rp 1.528.219, wilayah Bandung Raya Rp 2.346.852, wilayah Bogor Raya Rp 2.482.733,33, wilayah Bekasi Raya Rp 2.999.350. (*Asp)

Kota Banjar Rp 1.327.965
Kabupaten Cianjur Rp 1.837.520
Kabupaten Cirebon Rp 1.592.220
Kota Cirebon Rp 1.608.945
Kota Sukabumi Rp 1.834.175
Kota Tasikmalaya Rp 1.641.280
Kabupaten Bekasi Rp 3.261.375
Kabupaten Kuningan Rp 1.364.760
Kabupaten Garut Rp 1.421.625
Kabupaten Majalengka Rp 1.409.360
Kota bandung Rp 2.626.940
Kabupaten Bogor Rp 2.960.325
Kabupaten Tasikmalaya Rp 1.632.360
Kabupaten Ciamis Rp 1.363.319
Kabupaten Pangandaran Rp 1.324.620
Kabupaten Indramayu Rp 1.665.810
Kabupaten Bandung Rp 2.275.715
Kabupaten Bandung Barat Rp 2.280.175
Kabupaten Sumedang Rp 2.275.715
Kota Cimahi Rp 2.275.715
Kota Depok Rp 3.046.180
Kota Bogor Rp 3.022.765
Kabupaten Sukabumi Rp 2.195.435
Kota Bekasi Rp 3.327.160
Kabupaten Karawang Rp 3.330.505
Kabupaten Purwakarta Rp 2.927.990
Kabupaten Subang Rp 2.149.720

JAKARTA – Kegaduhan kembali muncul setelah Menteri ESDM, Sudirman Said, melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan ini terkait adanya dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi untuk meminta saham Freeport oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), Setya Novanto.

Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi para menteri yang membuat kegaduhan. hal ini demi terjaganya kondusifitas pemerintahan.

“Semua menteri yang tidak berprestasi dan juga bikin gaduh harus diganti. Presiden memerlukan kabinet yang bisa membangun produktivitas dan kondusivitas,” kata Ketua DPP Golkar, Tantowi Yahya,(22/11).

Tantowi menjelaskan ekonomi Indonesia bisa tumbuh apabila suasana politik kondusif. Namun terkait reshuffle, ia menyerahkan semua kepada Presiden Jokowi.

“Kami persilakan Presiden untuk melakukan reshuffle jilid 2 bahkan jilid-jilid berikutnya jika Presiden menganggap para pembantunya tidak selaras baik dalam pemikiran maupun langkah dengan beliau,” ucap Tantowi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menambahkan bila Presiden Jokowi ingin melakukan reshuffle sebaiknya mengambil sosok yang benar-benar mempunyai kapasitas di bidangnya.

“Kabinet beliau harus berisi orang-orang yang ahli di bidangnya. Jangan yang baru belajar. Kita sudah tidak punya waktu lagi,” tandasnya.(*Adyt)

DENPASAR – Dunia pendidikan digegerkan dengan kata-kata kurang pantas dalam buku cetak tulis mata pelajaran Budi Pekerti Tematik di tingkat Sekolah Dasar untuk kelas 4 dan 5. Sejumlah pihak bereaksi keras atas temuan di Lembar Kerja Siswa (LKS) di Malang, Jawa Timur tersebut.

Salah satunya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan. Anies mengaku akan memberikan sanksi tegas kepada oknum maupun sekelompok guru dan percetakan yang terbukti melanggar tersebut.

“Jelas akan kami berikan sanksi tegas dan meminta Dinas Pendidikan Kota Malang untuk menindak tegas hal tersebut,” tutur Anies di Denpasar, Sabtu 14 November 2015.

Anies menginstruksikan agar LKS tersebut segera dilakukan revisi materi. Selain itu, ia juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Malang untuk segera melakukan penarikan dari peredaran agar tak makin meluas.

“Sudah kami tekankan kepada dinas setempat agar segera merevisi buku tersebut. Jangan sampai tersebar, bisa mencoreng dunia pendidikan Indonesia, ” kata Anies. (*Gio)

SURABAYA – Anak-anak kelahiran Indonesia yang usianya mulai 0-17 tahun bakal memiliki kartu tanda penduduk (KTP) sebagai identitas sekaligus bentuk pemenuhan hak anak.

“Ke depan anak-anak yang baru lahir memiliki akta kelahiran dan KTP,” jelas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh ditemui di sela pembukaan Rakernas Pencatatan Sipil 2015 di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, (6/10) .

Menurut dia, kepemilikan KTP untuk anak ini juga sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mengurus sejumlah keperluan sendiri, seperti pengurusan daftar sekolah, menabung di bank, mendaftar Puskesmas dan lainnya.

“Sekarang ini anak masih harus memperlihatkan kartu keluarga untuk mengurus semuanya, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mengurus ke Puskesmas dan sejumlah contoh lain,” ucapnya.

Di Tanah Air, KTP anak akan mulai diberlakukan pada 2016 untuk kabupaten/kota yang saat ini capaian akta kelahiran anak sudah mencapai di atas 75 persen.

Berikutnya, lanjut dia, pada 2017 akan menjadi bagian dari program nasional sehingga seluruh anak berkerwarganegaraan Indonesia yang baru lahir memiliki KTP.

Beberapa daerah yang mulai tahun depan sudah diberlakukan KTP anak yakni Kabupaten Blora (capaian kepemilikan akta kelahiran anak sebesar 90,09 persen), Kabupaten Temanggung (87,95 persen), Kota Magelang (86,64 persen), Kabupaten Bantul (76,53 persen).

Sedangkan khusus Jatim, yakni Kota Kediri (80,07 persen), Kota Pasuruan (78,93 persen), Kota Mojokerto (78,67 persen) serta Kota Blitar (76,83 persen).

Sedangkan terkait teknis, di kartu KTP anak akan tertera nama, alamat, nama orang tua, nomor kartu penduduk, dan sejumlah identitas diri lainnya.

“Bentuk KTP-nya masih biasa, belum KTP elektronik. Nanti setelah usia 18 tahun ke atas, baru wajib perekaman,” katanya.

Dengan diberlakukannya KTP anak, kata dia, diharapkan juga bisa membantu aparat keamanan jika diperlukan untuk apa-apa, termasuk proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak.(*Gio)

JAKARTA – Fraksi PKS maju di garis depan yang menolak revisi UU KPK. PKS beralasan, masih ada agenda penting lainnya yang mesti dibahas. Mulai dari urusan pangan sampai asap. Juga soal ekonomi.

“DPR dan Pemerintah harus berempati dengan kondisi rakyat. Kita tidak boleh berpolemik di tengah rakyat sedang menderita,” jelas Ketua DPP PKS Bidang Polhukam, Almuzzammil Yusuf, (7/10).

Menurut Muzzamil, memasukan RUU KPK tiba-tiba di tengah jalan, seakan-akan darurat akan menimbulkan perdebatan yang kontraproduktif.
DPR dan Pemerintah harus berempati dengan kondisi rakyat. Kita tidak boleh berpolemik di tengah rakyat sedang menderita.

“Selama korupsi merajalela kita sangat membutuhkan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan yang bersinergi memberantas korupsi,” terang dia.

Misalnya, kita harus sepakati bersama masih sangat membutuhkan KPK untuk memberantas korupsi dengan kewenangan pencegahan, penindakan, dan penuntutan. Tidak boleh dikurangi supaya tidak ompong. Malah harus kita perkuat dengan Komite Etik yang permanen supaya jika ada penyelewengan oknum KPK bisa langsung ditindak,” paparnya.

Karena itu, PKS menolak usulan perubahan UU KPK. “Saya melihat perbedaan antar fraksi terlalu tajam dan bisa menjadi bola liar,” tandasnya.
(*Ars)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum PPP, Fernita Darwis menyayangkan sikap kritis beberapa orang yang mengaku pakar, pengamat atau aktivis ternyata hanya untuk mengejar jabatan. Sikap kritis mereka pun seketika hilang ketika mendapatkan jabatan baik di pemerintahan maupun di BUMN.

“Selama ini banyak yang mengaku aktivis anti korupsi, aktivis pro demokrasi, pakar atau pengamat, yang seolah pro rakyat, ternyata hanya untuk mengejar jabatan.Sikap kritis itupun seketika langsung hilang ketika jabatan telah mereka raih,” ujar Fernita ketika dalam rilis yang disampaikannya, (23/9).

Menurut dia, tidak ada lagi pembelaan terhadap rakyat yang semakin susah, tidak ada lagi kepedulian tentang kesengsaraan yang dialami rakyat saat ini.

”Murah sekali ternyata membeli mereka.Ilmu yang mereka kejar ternyata dijual murah, tanpa sedikitpun ada penyesalan. Tidak ada idealisme,” tegasnya.

Fernita pun sangat menyesalkan karena kritik-kritik mereka terhadap partai politik maupun politisi, ternyata kini justru mereka lakukan sendiri.

”Mereka selalu mengkritik, partai politik tidak demokratis, partai politk korup, partai politik serakah. Sekarang rakyat bisa melihat sendiri, yang mereka kritik sekarang justru yang mereka lakukan,” tegasnya.

Fernita pun mengkritik cara-cara mereka mendapatkan jabatan dengan menjelek-jelekkan partai politik dan memutarbalikkan fakta.

”Dengan ilmunya mereka dapat popularitas seolah mereka pejuang gerakan anti korupsi dan pro demokrasi. Lihat saja nanti mereka mengelolanya,” katanya.

Fernita pun mencontohkan bagaimana Andrinof Chaniago yang kerap menyuarakan tentang good governance, tapi ternyata setelah menjadi mentri, justru tidak bisa berbuat apa-apa.

”Mereka kerap mengkritik politisi tidak bisa kerja, memangnya mereka bisa? Pengalaman tidak ada, ujug-ujung jadi komisaris utama BUMN. Hancur semua nanti,” paparnya.

Seperti diketahui nama-nama pakar, pengamat, dan aktivis banyak dijadikan menteri di kabinet dan juga komisaris BUMN.

Sebut saja nama Andrinof Chaniago, Refly Harun, Fadjroel Rahman dan banyak elemen pendukung Jokowi masuk jadi komisaris BUMN. “Waktu akan membuktikan bagaimana mereka nanti,” pungkasnya. (* Ars)

JAKARTA – Rencana kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pejabat lembaga negara lainnya terus mendapat penolakan. Anggota Komisi XI DPR RI, Donny Priambodo, menilai tunjangan cenderung tak menunjang kinerja.

‎‎“Kita tidak usah berbicara mengenai kenaikan berapa persen. Kinerja yang sudah terukur saja belum maksimal, sekarang mau naik gaji atau tunjangan. Yang benar saja,” kata Anggota Fraksi Nasional Demokrat tersebut, di Jakarta,(24/9).

Dia mencontohkan direktorat pajak yang telah disetujui kenaikan tunjangannya. Kinerja dirjen pajak tidak menunjukkan peningkatan. “Target tidak tercapai,” kata Anggota Badan Anggaran DPR itu.

Hal yang sama juga terjadi di tubuh badan usaha milik negara. Saat seorang anggota DPR mengajukan usulan gaji Presiden dinaikkan, yang menjadi pembanding adalah gaji direktur utama BUMN. Donny pun mengatakan BUMN seharusnya termasuk salah satu aset negara yang perlu direformasi.

“Dari sekian banyak BUMN, hanya segelintir yang menyumbangkan devisa negara. Sekitar 80 persen pemasukan negara dari badan-badan usahanya, hanya disumbang oleh 10 BUMN, sisanya patut dipertanyakan kinerjanya,” kata dia.

Sebagai badan usaha milik pemerintah dengan kemudahan yang lebih dibanding swasta, BUMN‎ berkinerja tidak lebih bagus daripada swasta. Kondisi di Indonesia itu berbeda dengan negara-negara tetangga. Penerimaan negara tetangga, justru digenjot oleh BUMN. “Jadi berbicara soal tunjangan ini, berapa banyak sudah yang dinaikkan tunjangannya, tetapi kinerjanya tetap sama saja,” kata dia.

‎Donny menambahkan di tengah kondisi ekonomi yang sedang melambat seperti sekarang, beban APBN secara otomatis semakin berat. Sementara target-target penerimaan belum terpenuhi. Belum lagi masalah government spending yang belum mencapai 50 persen.

Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan bangsa ini sebaiknya berkonsentrasi memaksimalkan penerimaan negara sehingga dapat menutup APBN.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Dimyati Natakusumah, mengatakan kenaikan tunjangan akan berlaku Oktober ini. “Sudah disepakati, sudah diketok palu. Sudah masuk dalam program APBNP 2015,” kata dia.

Sebagai pihak yang menyetujui kenaikan itu, Wakil Ketua Umum PPP kubu Muktamar Jakarta itu, ‎bahkan meminta sebaiknya kenaikan itu ditambah. Alasannya, sebagai wakil rakyat, anggota dewan punya banyak konstituen sehingga memiliki banyak kebutuhan. “Tidak besar kenaikan cuma lima juta. Pimpinan minta bekerja lebih bagus,” pungkasnya. (*Sam)

CIBINONG – Polemik tentang dugaan pelanggaran Peraturan Presiden (Perpers) No.4 tahun 2015 dalam penentuan pemenang lelang tender proyek peningkatan kapasitas Stadion Pakansari, Cibinong-Kabupaten Bogor, terus bergulir. Sejumlah aktivis anti korupsi berniat membawa masalah lelang proyek senilai Rp 196 miliar ini ke KPK dan Bareskrim Polri.

Menurut Koordinator Aksi Forum Mahasiswa Anti Korupsi Lintas Kampus, Farid Abdul Mu’min, pihaknya terus mempersoalkan soal lelang tender mega proyek ini lantaran ada sejumlah kejanggalan. Misalnya, pemenang lelang bukan penawar terendah pertama (PT.Wika- Rp.179 Miliar) dan kedua (PT.Nindya Karya – Rp.181 Miliar), melainkan penawar harga terendah ketiga, yakni PT.Prambanan dengan pengajuan Rp.188 miliar.

Kejanggalan kian terlihat ketika muncul informasi bahwa penentuan pemenang diputuskan oleh Kepala Dispora, bukannya oleh KLPBJ. Hal itu menguat tatkala Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Yusuf Sadeli dan pihak Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) menegaskan pernyataan yang berbeda saat dikonfirmasi wartawan belum lama ini.

“Kepala Dispora kepada wartawan menyebut pihak KLPBJ yang memutus pemenang lelang. Namun Kepala KLPBJ Hendrik Suherman dan panitia lelang, Joko Pitono, menegaskan bahwa pihak Dispora yang memutus pemenang lelang. Hal ini tentu bisa dijadikan satu petunjuk penting bagi penegak hukum untuk membuktikan siapa yang melanggar Perpres,” jelasnya.

‎Farid menegaskan bahwa dengan dua kejanggalan seperti urutan penawaran harga ketiga yang dimenangkan dan campur tangan Dispora, maka pelaksanaan proyek yang sudah dijalankan PT.Prambanan saat ini, harus dihentikan sementara karena ada indikasi kecurangan dan intervensi dalam proses lelangnya.

“Perpres nomor 4 menyebutkan bahwa proses lelang tender proyek pemerintah sampai akhir (ada pemenang) dilakukan secara mandiri oleh KLPBJ, jangan ada intervensi Pemerintah Daerah. Nah, statement-statement pihak KLPBJ di media itu yang saya kira mendekati kebenaran, yaitu Dispora yang memutuskan pemenang lelang. Karena itu, patut diduga Dispora melanggar Perpres,” ujar Farid.

Menyikapi dugaan pelanggaran Perpres 4 / 2015 ini, tegas Farid, dia bersama sejumlah aktivis anti korupsi lintas kampus akan membuat aduan ke KPK dan Bareskrim Polri. “Kedua institusi ini saya pikir akan tertarik untuk merespon aduan dari masyarakat terkait mega proyek ini. Surat aduan dan datanya segera kami kumpulkan untuk dikirim ke KPK dan Bareskrim,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Komite Pemantau Pembangunan, Coky Pasaribu, mendesak Bupati Bogor Nurhayanti untuk memerintahkan Kepala Dispora Yusuf Sadelidan Kepala KLPBJ Hendrik Suherman memberika‎n penjelasan atau klarifikasi soal mekanisme lelang secara terbuka kepada publik melalui media massa agar polemik dugaan penyimpangan dalam lelang proyek stadion ini tidak berlarut-larut.

‎”Kita ingin ada transparansi dalam persoalan proyek stadion ini. Bupati harus memerintahkan kepada dua pihak terkait lelang proyek stadion ini bersikap transparan. Jika tidak, maka Bupati pun patut diduga menutup-nutupi perilaku menyimpang anak buahnya. Kami pun juga akan menginformasikan kepada KPK, Kejagung dan Bareskrim agar menindaklanjuti masalah ini dengan melakukan penyelidikan,” tandas Coky.(Har)