Newsflash

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, rumah sakit bisa membuat perawatan pasien menjadi lebih lama demi mengakali sistem klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

JK menduga hal itu dilakukan agar fasilitas kesehatan bisa mendapat pembayaran yang lebih tinggi, karena pembayaran mendasar sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu dianggap rendah. Sehingga untung yang didapatkan bisa lebih besar.

“Dalam perjalanannya, rupanya mereka (fasilitas kesehatan) sudah tahu jalan. Jalan yang melikung-likung, macam-macam, sehingga pasien yang mestinya (dirawat) dua hari, dijadikan empat hari,” ujar JK dalam diskusi jaminan kesehatan di CSIS, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

JK menyampaikan hal tersebut sekaligus merupakan bentuk kompromi para pengelola fasilitas kesehatan supaya tetap menjalankan kewajiban dari pemerintah untuk tergabung dalam program BPJS.

“Karena kalau kita ingat, mula-mula masyarakat enggan, apalagi health care provider, rumah sakit, itu pada ragu dengan hal tersebut (BPJS Kesehatan) karena tarif yang rendah,” ujar JK.

JK mengaku tahu cara curang ini dari obrolan dengan para pengusaha yang berkecimpung di bidang kesehatan. Cara tersebut ditengarai menjadi salah satu penyumbang defisit BPJS Kesehatan.

“Isu dari para teman-teman yang berada di bisnis itu seperti itu. Maka akibatnya, semua dasar perhitungan (tentang biaya penjaminan) secara teoritis jadi kabur,” tandasnya.(*/Wel)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Lima anggota DPRD Kabupaten itu dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi untuk tersangka NHY terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis 17 Januari 2019.

Lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu masing-masing Abdul Rosid Sargan, Sarim Saepudin, Haryanto, Suganda Abdul Malik, dan Nyumarno. Dalam penyidikan kasus Meikarta, KPK menerima kembali pengembalian uang dari salah seorang unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi sebesar Rp 70 juta.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Bekasi juga telah mengembalikan uang sebesar Rp 110 juta ke KPK, sehingga total pengembalian dari unsur DPRD adalah Rp 180 juta. KPK menduga masih ada sejumlah anggota DPRD Bekasi lain yang pernah menerima uang atau fasilitas liburan dengan keluarga terkait perizinan Meikarta tersebut.

“Kami hargai pengembalian tersebut dan KPK kembali mengingatkan agar pihak-pihak lain yang telah menerima untuk kooperatif menginformasikan, dan mengembalikan segera uang atau fasilitas lainnya yang telah diterima terkait perizinan proyek Meikarta ini,” ucap Febri, seperti dilaporkan Kantor Berita Antara.

Sebelumnya, KPK juga telah menerima pengembalian uang dari Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dengan total sekitar Rp 11 miliar sampai dengan saat ini. KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.(*/Adyt)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi daftar nama Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang plesiran ke ke luar negeri terkait izin proyek pembangunan Meikarta.

Hal itu didapat setelah KPK mendalami sejumlah kejanggalan dalam aturan terkait izin proyek Meikarta yang berujung rasuah tersebut.

“KPK telah memegang daftar nama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi atau pihak lain yang pernah menerima uang atau fasilitas jalan-jalan ke Thailand,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, (14/1/2019).

Febri meminta kepada anggota DPRD Bekasi agar koperatif mengembalikan ke KPK bila mendapatkan fasilitas atau uang dari proyek suap Meikarta.

“Agar koperatif dan mengembalikan uang yang pernah diterima terkait perkara ini,” tuturnya.

Diketahui, KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus suap proyek Meikarta. Mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Para terdakwa itu adalah Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang. (*/Adyt)

MOJOKERTO – Anggota Satnarkoba Polres Mojokerto Kota menggrebek home industri kosmestik ilegal dari sebuah rumah di Lingkungan Panggreman, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Bahaya yang ditimbulkan jika dipakai adalah kulit merah, panas dan gatal.

Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Sigit Dany Setiono mengatakan, salah satu produk dari tersangka, Rahajeng Ratnasari (29) jika dioleskan di kulit maka efeknya merah, panas dan gatal.

“Produksi kosmestik tanpa izin edar milik tersangka R ini sudah dijalankan selama dua tahun,” katanya, Senin (14/1/2019).

Masih kata Kapolresta, sebanyak 19 jenis kosmestik dihasilkan dari home industri milik tersangka. Diantaranya, pemutih, lotion, pembersih wajah dan sabun dengan merk R Glow. Untuk mengetahui bahaya yang ditimbulkan, menunggu hasil dari BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.

“Bahaya secara umum, ada dampak negatif terhadap kulit. Secara speciafik, kita masih menunggu hasil laboratorium dari BPOM dan Dinas Kesehatan. Untuk korban belum ada yang melapor tapi pengungkapan ini dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti,” katanya.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dari pemeriksaan tersangka, tegas Kapolresta, tersangka memiliki pengalaman sedikit terkait kosmestik. Modus tersangka untuk mendapatkan keuntungan.

Kasat Narkoba Polres Mojokerto Kota, AKP Hendro Susanto menambahkan, produk tersebut berbahaya. “Seperti produk sabun merk Pepaya dikasih air, satu sabun jadi tiga kemasan dan dijual dengan harga Rp20 ribu. Tersangka mengemas sendiri produknya,” tambahnya.

Bahannya berbahaya karena tidak menyantumkan komposisi, masa kadaluarsa dan register Departemen Kesehatan (Depkes). Masih kata Kasat, pihaknya masih menunggu hasil laboratorium BPOM dan Dinas Kesehatan untuk mengetahui bahaya yang ditimbulkan. (*/Gio)

KUDUS – Bea Cukai Kudus mengawali 2019 dengan melakukan penindakan terhadap sebuah bangunan yang diduga sebagai tempat penimbunan atau pengemasan rokok ilegal ilegal pada pekan lalu.

Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Iman Prayitno mengungkapkan kronologi penindakan yang telah dilakukan oleh petugas Bea Cukai Kudus.

“Setelah mendapat informasi dari masyarakat petugas Bea Cukai Kudus bergerak ke tempat yang menjadi target operasi. Pada Sebuah bangunan sederhana di wilayah Desa Brantak Sekarjati, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara kedapatan menimbun rokok ilegal dalam bentuk bale/slop yang sudah siap edar di mana sebagian sudah dilekati pita cukai palsu,” ungkap Iman.

Dari penindakan ini petugas berhasil mengamankan rokkok ilegal sebanyak 902.600 batang dan pita cukai palsu sebanyak 2.984 keping.

“Nilai barang hasil penindakan kami perkirakan mencapai lebih dari Rp645 juta, dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp454 juta,” ujar Iman.

Sebagai tindak lanjut atas penindakan tersebut barang bukti diamankan di Kantor Bea Cukai Kudus, juga dilakukan pendalaman informasi mengenai pemilik bangunan dan pemilik rokok ilegal karena saat penindakan tidak ditemui adanya orang yang menghuni bangunan tersebut.(*/D Tom)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memastikan perangkat desa di seluruh Indonesia akan segera menikmati perbaikan kesejahteraan.

Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan gaji perangkat desa.

“Yang paling penting, sudah kita putuskan penghasilan tetap perangkat desa disetarakan dengan (PNS) golongan IIA,” kata Jokowi disambut sorak sorai para perangkat desa yang hadir di Istora Senayan, Jakarta, (14/1/2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, gaji PNS golongan IIA adalah Rp 1.926.000.

Selain gaji, menurut Jokowi, perangkat desa kedepannya juga akan mendapatkan layanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut dia, perbaikan kesejahteraan para perangkat desa itu akan dilakukan lewat revisi peraturan pemerintah PP 47 Tahun 2015 tentang desa.

“Akan direvisi paling lama dua minggu,” kata Kepala Negara.

Jokowi pun meminta para perangkat desa yang memenuhi Istora Senayan untuk mengurungkan niat mereka melakukan aksi unjuk rasa di Istana.

Sebab, tuntutan mereka terkait kesejahteraan sudah didengarkan dan akan segera dipenuhi oleh pemerintah.

“Jadi setelah kita kumpul disini, Bapak Ibu enggak usah berkumpul di Istana lagi. Mari lah kita kembali ke daerah masing masing. Dan kita selamat sampai tempat tujuan,” kata Jokowi.(*/Ag)

BOGOR – Siroturohim dan saling mengunjungi lebih -lebih di undang salah satu bentuk dari saling asah saling asih saling asuh .
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri Maulid Akbar yang digelar Majelis Habib Usman bin Yahya Daarul Fhadhiilah di Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, (13/1/2019).

Dalam acara tersebut, Airlangga terlihat akrab dengan habaib dan ulama, serta masyarakat yang hadir.

Airlangga, tampak ikut berzikir serta larut dalam suasana khusyuk dan khidmat.

Airlangga mengaku kedatangannya dalam majelis tersebut selain mendapat undangan untuk zikir dan doa bersama, juga untuk bersilaturahmi bersama para ulama dan habaib dan juga Ketua Umum Golkar tersebut di dampingi Ketua DPRD Kabupaten Bogor ILham Permana , Gubernur Jabar Barat Ridwan Kamil juga Wakil Bupati Kabupaten Bogor Iwan Setiawan .

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga memohon doa kepada kalangan kiai, habib, ulama, dan umaro untuk ikut menyuarakan ajakan kesejukan jelang pesta demokrasi 17 April mendatang.

“Saya memohon kepada seluruh jemaah Maulid Majelis Bin Yahya mengambil peran untuk menciptakan dan menjaga suasana pesta demokrasi menjadi pesta rakyat yang menggembirakan sehingga negara Indonesia kelak memiliki pemimpin negara yang amanah.” kata Airlangga, (13/1/2019).

Dia pun meminta doa agar penyelenggaraan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) pada April 2019 mendatang dapat berjalan lancar, tanpa ada kegaduhan yang meresahkan di masyarakat.

Selain dihadiri ribuan jemaah Majelis bin Yahya, acara juga dihadiri sejumlah politikus dari berbagai partai politik di Jawa Barat. (*/Doeng)

JAKARTA – Ikatan Dai Aceh (IDA) berencana menyambangi kantor Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kunjungan itu dalam rangka menagih respons kedua paslon atas undangan resmi tes baca Alquran di Bumi Serambi Mekkah.

“Kami baru tiba dari Aceh tadi siang dan khusus datang ke Jakarta untuk silaturahmi sekaligus meminta respons langsung dari timses masing-masing paslon terkait undangan kami untuk tes baca Alquran,” kata Ketua IDA, Tgk Marsyuddin Ishak, dalam keterangan tertulis, Minggu (13/1/2019).

Marsyuddin mengklaim, kunjungan untuk menagih respons Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga itu dilakukan atas desakan masyarakat Aceh terkait kepastian pelaksanaan tes baca Alquran di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Rencananya dia akan berkunjung ke kantor pemenangan Jokowi-Ma’ruf besok, Senin, 14 Januari pukul 10.00 WIB. Sedangkan ke posko pemenangan Prabowo-Sandiaga pukul 15.00 WIB.

“Setiap bertemu masyarakat di Aceh, kami selalu ditagih soal kepastian tes baca Alquran capres-cawapres. Mereka tanya jadi atau tidak. Kalau tidak jadi sekalipun, kami harus memberikan alasan kepada masyarakat Aceh. Karenanya kami ingin meminta respons langsung dari masing-masing timses,” katanya.

Undangan tes baca Alquran kepada Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga itu sebelumnya disampaikan IDA pada 29 Desember 2018 lalu. Rencananya tes membaca Alquran akan dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada 15 Januari mendatang.

“Kami sudah kirim undangan resmi via email dan pos ke masing-masing timses, namun kami baru mendengar kesanggupan dari TKN Jokowi-KH Ma’ruf. Itu pun baru lewat media. Sementara, BPN Prabowo-Sandi kami hubungi belum merespons. Karena itu kami mau datangi langsung,” ujarnya.

Marsyuddin mengatakan tes baca Alquran untuk capres-cawapres sangat penting bagi masyarakat Aceh sebagai salah satu tolak ukur kepantasan menjadi pemimpin.

“Apalagi tes ini sudah didukung oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dan partai pengusung masing-masing calon di Aceh,” pungkasnya.(*/Wel)

CIAMIS – Sedikitnya 1.850 perangkat desa dari 258 Desa di Kabupaten Ciamis berangkat ke Jakarta. Mereka akan bergabung dengan perangkat desa se-Indonesia dalam Silaturahmi Nasional pada Senin (14/1/2019) di Jakarta.

Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Ciamis ini akan menuntut janji Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) perihal mengangkat perangkat desa jadi pegawai negeri sipil (PNS).

Rombongan perangkat desa ini diangkut 35 bus dan sejumlah mini bus. Mereka diberangkatkan oleh Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana di Halaman Parkir Gedung Islamic Center Ciamis Minggu sore (13/1/2019).

Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis Akhmad Himawan menuturkan dalam silaturahmi nasional ini sebuah upaya pihaknya untuk mengingatkan janji Nawacita Presiden Jokowi. Salah satunya mengangkat perangkat desa menjadi PNS secara bertahap.

“Kita cuma mengingatkan, menagih janji pak Presiden, Janji adalah hutang kalau tidak ditagih takut dosa, masalah realisasi tidaknya tergantung kebijakan beliau. Cuma kita ingatkan bahwa perangkat desa punya peran penting dalam Pilpres dan Pileg, jangan sampai kita nekat,” jelas Akhmad Himawan yang biasa disapa Mas Ahim.

Meskipun tidak diangkat menjadi PNS secara bertahap, perangkat desa ini menuntut kesejahteraan. Minimal setara dengan PNS golongan 2A ditambah dengan tunjangannya, karena saat ini penghasilan tetap perangkat desa di Ciamis masih dibawah upah minimum.

Ahim menegaskan perangkat desa yang berangkat hanya perwakilan dari masing-masing desa. Sementara masih ada perangkat desa lainnya yang berada di Ciamis ikut mendoakan agar perjuangan ke Jakarta mendapatkan hasil.

Sementara itu, Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana menyampaikan dukungannya kepada perangkat desa yang akan memperjuangkan kesejahteraannya.

“Menurut kabar itu sudah dipertimbangkan dan mudah-mudahan dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia. Kesana silaturahmi, mendengar langsung dari pengambil kebijakan. Semoga apa yang diperjuangkan akan menjadi kebijakan Pemerintah,” ujar Nanang. (*/Dang)

JAKARTA – Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya pengalaman di pemerintahan untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Menurut dia, calon presiden tidak boleh menjadikan kontestasi pilpres sebagai ajang coba-coba.

“Jangan coba-coba, karena itu butuh pemimpin berpengalaman,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara Deklarasi Alumni Universitas Indonesia untuk Jokowi-Amin di Gelora Bung Karno, (12/1/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, untuk menjadi pemimpin seseorang harus memiliki pengalaman di pemerintahan. Dia kemudian mengisahkan saat masih berada di Solo, Jawa Tengah. Ketika itu, Jokowi sebagai pengusaha mebel hijrah ke dunia politik untuk maju menjadi Wali Kota Solo.

“Saya ingin cerita sedikit soal pengalaman karena yang namanya memimpin harus punya pengalaman. Saya terkaget-kaget di awal, mulai masuk dari dunia usaha ke pemerintahan. Setelah itu saya belajar, karena itu butuh pengalaman,” ucap Jokowi.

BACA JUGA: Hadiri Deklarasi Dukungan Alumni UI di GBK, Jokowi Naik Sepeda Bambu

Menurut dia, dunia usaha dan pemerintahan memiliki perbedaan yang sangat nyata. Jadi, pengalaman di pemerintahan sangat dibutuhkan oleh calon pemimpin negeri ini.

“Manajemen birokrasi dan pemerintah itu sangat beda sekali,” ucap dia.

Jokowi mengakui saat pertama kali menjadi Wali Kota Solo sangat sulit beradaptasi. Dia menyebut butuh waktu 1,5 tahun untuk memahami birokrasi di pemerintah.

Setelah itu, dia mulai terbiasa. Masuk ke periode kedua, Jokowi sudah menemukan ritme kerja. Pengalaman berikutnya digunakan Jokowi untuk maju Pilgub DKI 2012. Dia menang dan menjabat gubernur sebelum kemudian maju Pilpres 2014.

“Hampir satu setengah tahun prosesnya saya belajar. Belajar terus pagi, siang malam karena memang beda sekali,” pungkasnya.(*/Adyt)