Latest

JAKARTA – Nama calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berulang kali diteriakkan massa aksi reuni 212. Sejumlah massa yang berada di kawasan Monas, menyerukan nama Prabowo sebagai presiden di tahun 2019.

Awalnya beberapa kelompok massa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Koordinator aksi kemudian memekikkan takbir yang diikuti oleh massa yang hadir. Ia lalu menyerukan nama Prabowo.

“Prabowo!” seru koordinator aksi.

“Presiden!” jawab massa dengan suara lantang.

Acara reuni akbar 212 sendiri telah dimulai sejak pukul 03.00 WIB pagi tadi dengan salat tahajud bersama, lalu dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah dan zikir di Monas. Ribuan massa masih terus berdatangan hingga pukul 06.00 WIB pagi. Beberapa di antaranya berjalan kaki dari arah Cikini, bundaran patung kuda, dan Jalan Kebon Sirih.

Jalan menuju arah Monas pun telah ditutup lantaran digunakan untuk parkir kendaraan massa yang mengikuti reuni 212. Sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah pintu masuk Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) juga telah dipenuhi untuk parkir mobil.

Massa mulai berjalan masuk ke area Monas. Mereka datang dengan membawa atribut bertuliskan kalimat tauhid. Adapun sejumlah ruas jalan menuju Monas memang telah ditutup sejak tadi. Di antaranya arus lalu lintas dari arah Cikini yang akan lurus menuju Jalan M Ridwan Rais, dialihkan belok kanan menuju arah Kwitang.

Kemudian lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri atau kanan menuju Jalan Budi Kemuliaan, dialihkan lurus menuju arah Harmoni.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memenuhi undangan sebagai tamu kehormatan Reuni 212. Dia tiba di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, sekitar pukul 07.40 WIB.

Pantauan dilapangan, Prabowo hadir mengenakan baju koko putih dan kacamata hitam. Dia juga memakai kopiah hitam.

Prabowo disambut oleh massa saat berjalan menuju area VIP. Meski pihak keamanan sudah membuat barisan, tetap saja, massa mencoba mengulur tangan kepada Prabowo untuk menyalaminya.

“Prabowo! Allahuakbar!” Pekik massa bersahut-sahutan.

Prabowo nampak berkali kali tersenyum kepada massa yang menyambutnya di sebelah kiri dan kanan. Dia berjalan dengan cepat menuju tenda VIP dituntun oleh ajudannya.

Prabowo tiba di lokasi ditemani Wakil Ketua partai Gerindra Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Mereka berjalan di belakang Prabowo dan juga langsung masuk ke area VIP.

“Prabowo presiden!” Pekik massa. (*Adyt)

BOGOR – Ruas Tol Bogor, Ciawi, Sukabumi (Bocimi) sesi I sepanjang 15,35 km resmi beroperasi. Pembukaan jalan bebas hambatan itu langsung dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di gerbang tol Cigombong, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, (1/12/2018).

“Saya sangat berhabagia,pada siang hari ini bisa meresmikan jalan tol sesi I, Ciawi-Cigombong,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, ada yang berbisik kepadanya normalnya saja dari Bogor ke Sukabumi bisa lima jam, kalau sedang macet bisa sampai 7 jam. Kondisi itu tak bisa diteruskan. Mulai mobilitas orang, barang, mahalnya transportasi harus betul-betul diselesaikan.

“Sehingga kita harapkan bisa berkembang kondisi ekonomi di Sukabumi, terutama sisi wisata yang mempunyai potensi sangat besar. Dengan mengucap Bismillah, saya resmikan jalan tol sesi I Bocimi, Ciawi-Cigombong,” tuturnya.

Sementara itu, sejumlah warga sangat antusias menyambut peresmian Tol Bocimi tersebut. Meski baru sesi I dibuka, mereka berharap persoalan macet yang kerapkali melanda wilayahnya akan terurai. Warga minta Tol Bocimi sesi berikutnya dikebut agar cepat selesai dan mengatasi macet.

“Semoga kemacetan yang parah kini bisa lancar. Dan pembangunan tol Bocimi ke sesi berikutnya cepat rampung,” harap warga setempat, Acil Wahyudin (40).

Nunung (30), warga lainnya pun melontarkan hal sama. Saban hari, kemacetan Sukabumi-Bogor selama ini sangat mengganggu mobilitasnya. “Jalan tol ini semoga saja jadi solusi jitu. Coba kita lihat dampaknya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, panjang keseluruhan tol Bocimi itu mencapai 54 km. Pembangunannya terdiri dari tiga sesi. Sesi pertama Ciawi-Cigombong 15,35 km, sesi II Cigombong- Cibadak 11,9 km, sesi III Cibadak-Sukabumi Barat 13,7 km, dan sesi IV Sukabumi Barat-Sukabumi Timur 13 km. (*P Alam )

JAKARTA – Program tol laut yang dicanangkan Jokowi hingga saat ini dianggap tidak efektif terhadap penurunan harga komoditi barang-barang di daerah.

“Tol laut sudah empat tahun bergulir dan digadang-gadang menjadi salah satu solusi logistik di Indonesia tidak ada hasilnya harga barang di daerah tetap tinggi,” tutur Direktur Eksekutif Institute for Development of of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati.

Bahkan, program ini dinaggap cenderung merugikan bisnis pelayaran swasta karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Memurutnya, subsidi Tol Laut juga tidak efisien karena kapal berangkat dengan muatan penuh tapi pulang dengan muatan kosong.

“Bila subsidi terus diberikan seratus persen justru akan membebani anggaran negara,” kata Enny.

Menurutnya, untuk menurunkan harga barang-barang di daerah tidak perlu ada subsudi bila pemerintah mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi daerah. Dengan demikian industri pelayaran domestik pun akan hidup dan berkembang tanpa perlu disubsidi.

Selama ini, ia melihat masalah terjadi karena ketidakseimbangan muatan. Seandainya adanya muatan kembali ke pulau Jawa, maka akan bisa teratasi keseimbangan muatan. (*Far)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah melakukan konstruksi pelebaran jalur Puncak Bogor, Provinsi Jawa Barat, mulai dari Gadog atau Ciawi hingga Megamendung-Cisarua.

Pelebaran dilakukan untuk mengurai kemacetan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak maupun sebaliknya, yang kerap terjadi saat akhir pekan atau libur panjang.

Paket pembangunan ini terdiri pelebaran jalan Ciawi-Puncak sepanjang lima kilometer hingga pembangunan rest area Gunung Mas. Nilai kontrak proyek ini Rp73 miliar yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjabarkan, pelebaran jalur puncak merupakan bagian dari penataan kawasan Puncak bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah ini juga diikuti dengan pemindahan pedagang kaki lima (PKL) ke tempat yang lebih layak dan aman.

“Penataan kawasan puncak, juga merupakan salah satu upaya jangka panjang mengurangi risiko terjadinya longsor pada jalur puncak, akibat adanya perubahan pemanfaatan ruang, curah hujan tinggi, dan kondisi topografi,” kata Basuki, 27 November 2018.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI, Direktorat Jenderal Bina Marga, Hari Suko Setiono mengatakan, pelebaran jalan pun itu dilakukan pada beberapa spot yang sebelumnya dimanfaatkan oleh para PKL. Termasuk, pada bangunan liar yang berdiri di titik yang dimungkinkan untuk dilebarkan.

Pekerjaan ini dimulai pada awal November 2018, yang dilaksanakan oleh PT Anten Asri Perkasa selaku kontraktor. Paket pembangunan pelebaran Jalan ini akan selesai pada tahun 2019 sesuai kontrak yang disepakati.

Untuk mengakomodir PKL yang terdampak, pemerintah pun menyiapkan rest area seluas lima hektare di dekat kawasan Agrowisata Gunung Mas, Cisarua.

Selain pelebaran jalur Puncak, BBPJN VI Ditjen Bina Marga juga tengah menyelesaikan pembangunan duplikasi Jembatan Gadog yang berada di Kecamatan Ciawi, Puncak Bogor. Pembangunan ini juga diharapkan akan membantu mengurai kemacetan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak dan sebaliknya.

Dijelaskan Hari, progres pembangunan duplikasi Jembatan Gadog itu telah mencapai 65,29 persen. “Setelah selesainya jembatan, diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang sebelumnya sering terjadi di lokasi ini,” ujarnya.

Pembangunan duplikasi Jembatan Gadog ini diproyeksikan memiliki panjang total 52 meter dari titik awal dekat pusat oleh-oleh sebelum tikungan jembatan dari arah Ciawi hingga sebelum Tanjakan Selarong. Jembatan ini akan berfungsi untuk mengurangi beban lalu lintas jembatan lama yang nantinya akan tetap dipakai.

Hari menyatakan, konstruksi jembatan yang melintang di atas Sungai Ciliwung tersebut dibangun secara terpisah tepat di samping jembatan yang sudah ada dengan masing-masing dua lajur. Sehingga, total terdapat empat lajur dengan jembatan lama.

Dengan adanya jembatan baru selebar sembilan meter itu akan menambah lebar keseluruhan jembatan menjadi 16 meter. Jembatan tersebut, nantinya digunakan untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak, sedangkan jembatan lama untuk arah sebaliknya.

Pembangunan jembatan tersebut telah dimulai sejak Juni 2018, yang dikerjakan oleh PT Bumi Duta Persada selaku kontraktor pelaksana, dengan nilai kontrak Rp12,63 miliar. (*Ind)

JAKARTA– Sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang dipimnya oleh ketuanya yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (26/11), memutuskan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) terhadap 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

“Dari jumlah itu, sebanyak 24 PNS diantaranya disebabkan karena tidak masuk kerja atau mangkir lebih dari 46 hari,” kata Syafruddin usai sidang.

Dalam sidang terhadap PNS yang tidak disiplin itu juga diputuskan seorang PNS diberikan sanksi turun pangkat satu tahun, empat orang mendapat sanksi penurunan pangkat tiga tahun, satu PNS diberi sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, dan satu orang PNS dibatalkan hukumannya karena memasuki batas usia pensiun.

Kasus lainnya seperti perzinahan, penyalahgunaan wewenang, penipuan, calo PNS, perceraian tanpa izin, dan lainnya.

“Sebagian besar kasus PNS yang diberhentikan karena tidak masuk kerja, ada juga kasus perzinahan,” kata Menteri PANRB Syafruddin.

Sidang tersebut dihadiri oleh Sekretaris BAPEK yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, pejabat dari Kejaksaan Agung RI, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Hukum dan HAM, Pengurus KORPRI, serta BKN. (*/A)

BOGOR – Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjelaskan jika pihaknya sudah bersiap menghadapi gugatan sengketa hasil pemilu pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019.
Menurutnya, sepanjang gugatan pemilu yang ada di dunia, Indonesia termasuk dalam kategori pemilu tersulit yang pernah ada.

“Kita memiliki 17 ribu pulau, 267 juta lebih penduduk yang terdiri dari 700 suku dan 400 bahasa daerah yang aktif. Angka ini menyebabkan pemilu di Indonesia menjadi paling sulit di dunia,” tutur Anwar di Bogor, Selasa 27 10 2018.
Anwar menyebut, sengketa hasil pemilu nantinya tidak hanya terjadi antar partai saja, namun juga internal partai. Masalah internal muncul dari perselisihan perolehan suara yang didapat caleg satu partai.

“Sengketa perolehan suara di internal partai harus bisa dikelola dengan baik, untuk mencegah friksi sesama kawan satu partai. Karena lembaga survei banyak yang menyebut hanya 5 sampai 6 partai saja yang bisa lolos ke parlemen,” kata dia.

Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengatakan, jika partainya sudah mempersiapkan berkas pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tidaklah mudah.

Terlebih pada Pemilu 2019 mendatang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dilaksanakan serentak.

Menurut dia, batas waktu yang diberikan UU Pemilu untuk memasukkan gugatan sengketa hasil Pemilu cukup singkat, sehingga diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah paham dan kompeten untuk bisa menyiapkan berkas gugatan.

Pria yang menjabat Wakil Ketua Komisi III ini menjelaskan, dalam gugatan sengketa hasil Pemilu, PDI Perjuangan sudah tiga kali terlibat baik sebagai pemohon ataupun pihak terkait.

Pertama, gugatan sengketa hasil pemilu sebagai pemohon pada Pemilu 2009 sebanyak 12 perkara dengan rincian 2 Dapil DPR RI, satu Dapil DPRD Provinsi dan 9 Dapil DPRD Kabupaten/Kota.

“Kedua, gugatan sengketa hasil pemilu sebagai pemohon pada Pilpres 2014 sebanyak 17 perkara dengan rincian 4 Dapil DPR, 5 Dapil Provinsi dan 8 Dapil DPRD Kabupaten/Kota. Ketiga, sebagai pihak terkait saat sengketa Pilpres 2014,” paparnya.

Dari tiga kali pengalaman terlibat dalam gugatan sengketa hasil pemilu, kata dia, ada beberapa masalah yang setiap kali terulang ketika persidangan sudah berjalan. Salah satunya saksi ahli yang sudah dihadirkan tidak semuanya bisa memberikan kesaksian.

“Padahal kami mendatangkan saksi ahli ini menggunakan biaya, namun saksi ahli ini ada yang terpaksa tidak bisa memberikan kesaksiannya,” jelasnya.

Kendati demikian, Trimedya mengaku menghadapi Pemilu 2019 yang Pileg dan Pilpres digelar bersamaan PDI Perjuangan sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk menghadapi gugatan sengketa hasil pemilu.

Salah satunya, DPP sudah meminta setiap DPW mengirimkan orang berbeda untuk mengikuti bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu yang diadakan oleh MK.

“Ibu Ketua Umum, Megawati berpesan agar setiap peserta untuk mengikutinya dengan baik terutama materi-materi yang diberikan. PDI Perjuangan tidak mau bertindak di luar aturan main,” tandasnya.(*vivanews/Gint)

JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) nomor urut 01 Jokowi-KH. Ma’ruf Amin menjadwalkan kampanye pada 1 dan 2 Desember 2018 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

“Khususnya capres Pak Jokowi di daerah Jabodetabek,” kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Verry Surya Hendrawan kepada wartawan, Selasa (27/11/2018).

Menurut Verry, mengenai waktu dan lokasi kampanye selama dua hari tersebut, pihaknya meminta awak media bersabar.

Sebab, waktu dan lokasi kampanye Jokowi-Ma’ruf dalam tahap finalisasi pembahasan di internal TKN.

Sekjen PKPI memastikan, finalisasi ini masih dibahas seluruh TKN dan organisasi relawan pendukung sehingga pada waktunya akan disampaikan kepada media.

“Dalam hal ini yang diberi kuasa adalah pak Abdul Kadir Karding sebagai wakil ketua koordinasi organisasi,” pungkasnya.(*Adyt)

LAMPUNG – Presiden Joko Widodo setibanya di Provinsi Lampung dalam kunjungan kerja langsung melakukan peninjauan jalan tol Trans Sumatera. Lokasi peninjauan tersebut tepatnya berada di ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar dengan panjang keseluruhan mencapai 140,83 kilometer.
BERITA TERKAIT

Ruas jalan tol tersebut akan terhubung hingga Palembang dengan panjang kurang lebih 350 kilometer.

“Kita harapkan ini (Bakauheni-Terbanggi Besar) akan diselesaikan Desember ini. Kemudian yang sampai Palembang akan kita selesaikan nanti pertengahan 2019,” kata Presiden pada Jumat, 23 November 2018.

Adanya jalan tol ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelancaran mobilitas barang dan orang di Pulau Sumatera. Dengan ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan tersambung satu sama lain, distribusi logistik akan menjadi lebih efisien. Terhubungnya kawasan-kawasan industri dan ekonomi khusus dengan jalan tol Trans Sumatera ini juga akan membuat kawasan tersebut semakin diminati para investor.

“Kita harapkan dengan terbangunnya ini daya saing akan lebih baik, titik-titik pertumbuhan ekonomi di sekitar jalan ini akan terintegrasikan nantinya dengan kawasan-kawasan industri dan kawasan-kawasan ekonomi khusus yang semua sedang dalam proses dibangun,” ujar Presiden.

Adapun untuk keseluruhan, Presiden mengatakan bahwa jalan tol Trans Sumatera diperkirakan akan terhubung mulai dari Bakauheni hingga Banda Aceh pada tahun 2024 mendatang.

“Tadi saya baru saja hitung-hitungan dengan Pak Menteri PU (Pekerjaan Umum), mungkin 2024 insyaallah,” tuturnya.

Untuk diketahui ruas jalan tol yang ditinjau Presiden kali ini sudah berada dalam tahap penyelesaian akhir di mana proses pembangunan fisik telah mencapai di atas 96 persen. Diperkirakan ruas tersebut sudah dapat dioperasikan pada Desember 2018 ini.

Tampak hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam peninjauan ini, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo. (*Rian)

JAKARTA – Kehidupan dan kesejahteraan para guru di Indonesia, khususnya para guru bantu dan guru honorer dinilai jauh dari kerja layak dan hidup layak.

“Guru adalah pekerja juga, yang bekerja di sektor pendidikan, tetapi kurang dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan 13/2003,” terang Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga dalam keterangannya di Jakarta.

Andy menjelaskan, dalam prinsip Organisasi Buruh International (ILO), kerja layak adalah bagaimana perlindungan guru – guru atas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, kemudian bebas berserikat dan berunding, di mana mayoritas guru bantu dan honorer tidak punya Perjanjian Kerja.

Yang paling parah, papar Andy, mayoritas guru bantu dan honorer di Indonesia, upahnya masih banyak di bawah Upah Minimum Propinsi (UMP), Upah Minimum Kota/Kabupaten(UMK).

Pemerintah harus memperhatikan nasib dan kesejahteraan para guru bantu dan honor, minimal semua guru bantu atau honorer mendapatkan upah sesuai dengan UMP atau UMK.

“Bila perlu ada payung hukum agar insentif atau upah guru honor atau guru bantu masuk dalam Anggaran Pendapatan Belan Daerah (APBD),” tandasnya (*Adit)

Bulog Harus Antisipasi Kenaikan Harga Beras Akhir Tahun Ini

JAKARTA – Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, Bulog harus memiliki strategi yang pas dalam mengamankan stok beras dan mendistribusikannya ke masyarakat. Peran utama Bulog adalah penyeimbang harga pangan.

Kenaikan harga beras belakangan ini dan dominannya beras impor dalam gudang Bulog adalah bukti tidak antisipatifnya Bulog dalam menyerap beras petani. “Waktu saya (pimpin Bulog) itu stok 3.645.000 ton, tertinggi selama Bulog berdiri. Kenapa bisa seperti itu, Karena ada produksi yang berlebih, dan strategi kita pas,” ujar Sutarto di Jakarta, Kamis 22 November 2018.

“Bagaimana strategi yang tepat saat produksi tinggi? Saat itu kami (Bulog) beli karena harga turun. Kalau strategi tidak pas, tidak dapat barang. Jadi begitu, jangan hanya asal tampil beda,” ujar Sutarto lagi seusai diskusi bertema “Mengurai Polemik Data Produksi Beras”, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta.

Dikatakan Sutarto, kenaikan harga beras di akhir tahun ini harus diantisipasi dengan menggelontorkan beras melalui Operasi Pasar Bulog. Ia mengatakan, kebutuhan perbulan saat ini sekitar 3 juta ton. Dengan rata-rata lahan produksi 500 ribu hektar yang panen, kata dia, maka di pasaran akan ada sekitar 1,5 juta ton.

“Berarti kan kurang 1,5 juta ton, itu dimana? Ada di stok masyarakat yang masih punya atau menyimpan beras. Sisanya, Bulog harus gelontor, sudah selesai itu (kenaikan harga),” jelasnya.

Defisit pasokan, juga menurutnya bukan hal baru. Indonesia kerap mengalami defisit beras pada periode tertentu, yakni pada masa paceklik yang kerap datang pada Oktober hingga Desember. Pada masa itu, angka produksi tentu lebih kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat. Ini pula yang terjadi pada kondisi di pasar kini.

Berdasarkan pemantauan, harga beras medium IR-64 kualitas I tercatat Rp 10.550 per kilogram (kg). Pada bulan lalu, harga beras jenis tersebut masih di angka Rp 10.350 per kg. IR-64 kualitas II juga melonjak dari Rp 9.625 per kg menjadi Rp 9.925 per kg.

Bahkan, IR-64 kualitas terendah harganya sudah mencapai Rp 9.200 per kg dari bulan sebelumnya yang hanya Rp 8.825 per kg. Untuk beras medium kualitas I dan II kini sudah melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 9.450 per kg.

Dosen FEB UI dan pengamat kebijakan beras, Prof Mohamad Ikhsan menambahkan, kisruh data beras yang terjadi di Kementerian Pertanian harus terus dibenahi. Ia mengatakan, penelitian sederhana terhadap Pasukan Pengaman Presiden saja, konsumsi perkapita per tahun hanya di angka 60 sampai 80 kilogram per tahun. Sedang data kementan overestimated.

“Jadi angka konsumsi 130-an kilogram per tahun yang dipakai Kementan tidak masuk akal. Tentara saja tidak makan sebanyak itu, kita harus lihat konsumsi beras itu semakin menurun,” ujarnya.

Ikhsan menganggap buruknya data pangan sebagai darurat matematika. Ia juga menegaskan, tidak ada anomali kali ini. Yang terjadi, pasokan beras minim sekali dari dalam negeri. “Harga di pasar itu berbanding terbalik dengan stok Bulog. Kalau kurang, ya harus impor. Enggak usah malu, dari 1961 Indonesia sudah impor. Hanya pada 1985-1988 saja pernah swasembada,” tukasnya,

Pada saat seperti inilah, lanjutnya, pemerintah melalui Perum Bulog harus turun ke pasar dengan menggelontorkan stok yang dimiliki. Jika terus didiamkan, harga beras dipastikan terus menanjak naik bahkan hingga awal tahun mendatang.

Hal serupa diutarakan Direktur Statistik Tanam Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Badan Pusat Statistik, Hermanto bin Ashari Prawito. Berdasarkan pantauan BPS selama ini, Hermanto menyebut harga beras pada medio Oktober hingga Desember cenderung mengalami eskalasi.

“Itu terjadi pada masa-masa dimana produksi berkurang. Itu memang pasti akan diikuti kenaikan harga, itu konsisten terjadi. Hukum ekonominya seperti itu,” Ujarnya.(*Adit)