JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan nasabah terhadap Bank J Trust, Senin (8/4/2019). Duduk sebagai penggugat, Priscillia Georgia membuat gugatan teregister dengan nomor 176/PDT.G/2019.
Sidang sempat dibuka majelis hakim dengan menerima salinan gugatan Priscillia dan tim penasihat hukum.
Sayang, tergugat Bank J Trust tak mengirim perwakilannya ke muka sidang. Hingga akhirnya majelis menunda sidang.
“Kita mohon majelis menyidangkan tanpa kehadiran tergugat. Kalau tidak hadir maka sidang akan ditunda agendakan panggilan kedua 22 April,” ujar Slamet, Penasihat Hukum Priscillia saat bertemu wartawan usai sidang.
Dia berharap, pihak tergugat menunjukkan itikad baik dengan menghadiri panggilan sidang demi mencari keadilan.
Gugatan ini berawal saat, nasabah Bank J Trust Priscillia Georgia merasa diperlakukan semena-mena oleh J Trust Invesment Indonesia. Alih-alih restrukturisasi, J Trus Invesment justru menyita rumahnya.
Priscillia mengatakan, sebagai perusahaan asing yang bergerak di usaha perbankan, seharusnya J Trust tidak semena-mena terhadap nasabah WNI. Tidak sedikit nasabah menderita hal yang sama. Bedanya nilai yang Priscillia perjuangkan Rp 1,8 miliar, sementara yang lain ada yang menyentuh Rp 28-500 miliar.
Priscillia juga telah melayangkan upaya banding atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A Nomor 169/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi. Sengketa berawal dari mekanisme pelimpahan kredit KPR dari PT Bank J Trust kepada J Trust Investment Indonesia.
Priscilla menyebutkan bahwa dirinya melaksanakan akad pada 2011 dengan Bank Mutiara dan tidak pernah melibatkan J Trust Investment Indonesia. Akad pun disebut Priscilla dengan skema cicilan Rp 21 juta per bulan.
Dia mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai pelimpahan kredit dari Bank Mutiara kepada J Trust Investment Indonesia atas piutangnya. Masalah bermula saat pihak J Trust Investment Indonesia menagih Priscilla secara cash and carry piutang yang belum dibayarkan.
Jumlah piutang Priscilla yang bermula Rp 1,8 miliar menjadi Rp 3,7 miliar dan tuntutan untuk membayar secara cash and carry membuatnya melayangkan gugatan ke PN Cibinong. Priscilla menjelaskan bahwa sebelumnya ia sudah mencicil utangnya total sebesar Rp 300 juta.
Sebelum melayangkan gugatan guna mempertahankan rumahnya, Priscilla mengaku telah melakukan beberapa itikad baik untuk melunasi utangnya, namun tidak disetujui oleh pihak J Trust.
Pihak J Trust tetap berpegang bahwa Priscilla harus membayar cash and carry. Hingga akhirnya pihak J Trust menyebutkan jika Priscillia ingin mengambil kembali rumah tersebut harus membayar Rp 3,7 miliar secara tunai.(*/We)
BANDUNG – Provinsi Jawa Barat (Jabar) siap melakukan konversi kompor gas ke listrik. Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang meluncurkan program konversi kompor gas ke kompor listrik. Komitmen tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 671/13/REK tanggal 5 Maret 2019, tentang Imbauan Penggunaan Kompor Listrik di Jawa Barat.
Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa saat meluncurkan Program Konversi Kompor Gas ke Kompor Listrik di Jawa Barat pada Gebyar Energi Juara Tahun 2019, di Area Parkir Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (9/4/19).
Menurut Iwa, konversi kompor gas ke listrik ini diambil guna menekan ketergantungan warga Jabar terhadap gas LPG. Konversi memberikan keuntungan bagi masyarakat. Di samping lebih mudah diakses, kompor listrik juga diklaim lebih hemat 20 persen daripada kompor gas. Selain itu, kompor listrik juga lebih ramah lingkungan.
“Apabila (kompor) dari gas dikonversi kepada listrik, itu bisa hemat masyarakat 20 persen. Yang kedua, untuk mengurangi karbon yang dilepaskan oleh gas ke udara, sehingga kompor listrik ini ramah lingkungan,” kata Iwa.
Untuk menyukseskan program konversi ini, Pemprov Jabar fokus pada pemenuhan sambungan listrik ke seluruh pelosok Jabar hingga mencapai 100 persen.
Iwa menuturkan, pemenuhan kebutuhan sambungan listrik ini tidak menggunakan APBD, melainkan melalui dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan.
Dia mengungkapkan sudah ada beberapa perusahaan yang bersedia membantu, sehingga Pemprov Jabar tinggal melengkapi data lokasi masyarakat yang belum terpasang listrik.
“Kami akan menuntaskan sisa-sisa masyarakat yang belum bisa menikmati listrik. Kami akan dorong, kami akan data. (Biaya instalasi listrik) Tidak mengunakan APBD tetapi menggunakan CSR yang memang mereka juga sudah siap,” kata Iwa.
Jabar adalah provinsi dengan pengguna LPG bersubisdi 3 kilogram terbesar di Indonesia. Alokasi tahun 2019 mencapai 1,3 juta ton LPG, atau mencapai total 20 persen dari kuota LPG secara nasional.
Di sisi lain Jabar merupakan daerah pelanggan rumah tangga pemakaian listrik dengan jumlah besar, yang mencapai lebih dari 12,9 juta rumah tangga pelanggan PLN. Sehingga memang ada potensi pengalihan konversi di Jabar.
Apabila digunakan secara masif dan menyeluruh, potensi penurunan emisi karbon mencapai 5,48 gigaton CO2 ekuivalen per tahun.
Sementara itu, kontribusi terhadap peningkatan konsumsi listrik per kapita pada pengguna listrik dengan daya 2.200 VA, dengan jumlah pelanggan sebanyak 274.000, maka akan berdampak sebesar 6,08 kwh per kapita per tahun.
(*/Hendr)
JAKARTA – Lebih dari 500 pesohor yang terdiri atas artis, musisi, dan budayawan bakal menggelar konser ‘Putih Bersatu’ sebagai bentuk dukungan mereka kepada pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilu 2019.
Mereka, bersama kelompok relawan dan partai politik pengusung mengadakan perhelatan akbar sekaligus menutup masa kampanye terbuka pada Sabtu 13 April 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Gerakan itu dinamai dengan tagar #BarengJokowi.
“Bareng Jokowi mempunyai makna yang dalam bagi para pendukung Jokowi-Amin, tidak hanya bareng, dalam arti bersukacita pada tanggal 13 sebagai wujud pesta demokrasi damai,” kata Abdi Negara Nurdin atau dikenal Abdee Negara selaku koordinator acara Konser Putih Bersatu saat menggelar konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 8 April 2019.
Abdee menyampaikan, konser nanti akan dihadiri berbagai elemen masyarakat yang terdiri atas lintas profesi, usia dan kelompok relawan. Nantinya, 1.000 tokoh yang sudah menyatakan dukungan kepada petahana juga akan ikut meramaikan acara.
Gitaris dari grup Band Slank itu mengatakan, calon presiden yang mereka jagokan bakal berpidato pada akhir acara. “Mari kita lanjutkan lagi sejarah ini untuk lima tahun ke depan,” kata Abdee.
Dalam kesempatan itu, panitia menyebut tidak ada dikenakan biaya atau pun syarat khusus bagi warga yang ingin bergabung. Agar terorganisasi, Abdee menyampaikan, tata cara mendaftar melalui www.konserputihbersatu.com atau secara organisasi melalui email komunitas@konserputihbersatu.com.
Hal itu dilakukan untuk pembagian tempat duduk dan mengatur jumlah massa yang diprediksi bakal memadati Stadion GBK.
“Jadi siapa saja masuk. Kita anjurkan, sarankan memakai baju putih, silakan menempelkan, mencetak logo, gambar dan tulisan komunitas masing-masing,” ujarnya.
Dalam konferensi pers itu turut hadir sejumlah seniman seperti pematung I Nyoman Nuarta, seluruh personel Slank, komposer Addie MS, gitaris John Paul Ivan, Bunda Iffet, Adib Hidayat, dan komedian tunggal Arie Kriting.(*/Adyt)
WONOSOBO – Para kader Partai Golkar Kabupaten Wonosobo tetap bersikukuh mendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pasca pemecatan Triana Widodo dari ketua DPD oleh DPP Golkar. Mereka juga bersepakat memenangkan partai berlambang beringin itu pada Pemilu 2019.
Komitmen tersebut diungkapkan saat para kader berkumpul usai penjatuhan sanksi pemecatan oleh DPP Golkar di Wonosobo pada Senin malam, 8 April 2019.
Triana menyatakan menerima pemecatan dirinya dengan lapang dada, namun akan terus bekerja membantu Partai Golkar untuk pemenangan pemilu di Wonosobo. Ia dan jajaran struktural di wilayah Jateng selatan itu menyatakan akan tetap menjatuhkan pilihannya ke Prabowo-Sandiaga pasca turunnya pemecatan dari DPP Golkar.
“Saya dan teman-teman kader tidak akan keluar dari Partai Golkar. Kami kompak dan untuk presiden tetap mendukung Prabowo-Sandi,” kata Triana.
Selain itu, pihaknya memastikan bahwa seluruh kader akan tetap loyal untuk membesarkan partai meski khusus untuk capres akan bahu membahu memenangkan Prabowo-Sandiaga. Target yang ingin dicapai adalah pemenangan Golkar pada Pemilihan Legislatif 17 April mendatang.
Bagi Triana, beda pandangan dirinya mengenai capres adalah dinamika dalam politik. Karenanya ia bersikukuh akan tetap menjadi kader Golkar dan masih menjadi anggota partai.
“Karena itu kami juga menginstruksikan kader jangan sampai ada yang keluar dari Partai Golkar. Saya hanya diberhentikan dari ketua DPD dan masih menjadi anggota partai sampai kapan pun,” paparnya.
Triana kembali menegaskan bahwa menyatakan dukungan tersebut merupakan aspirasi arus bawah masyarakat dari Wonosobo yang menginginkan dukungan dialihkan ke Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dukungan itu ia mengklaim dideklarasikan setelah menampung aspirasi para pengurus di tingkat kecamatan dan desa.
Pasca deklarasi yang disaksikan langsung capres 02 Prabowo Subianto pada Minggu malam, 7 April 2019, ia dan pengurus dan kader Partai Golkar Wonosobo juga telah menghadiri kampanye akbar Prabowo-Sandi di Yogyakarta. Para kader Golkar itu pun naik satu panggung dengan Prabowo Subianto. (*/D Tom)
JAKARTA – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Minggu (7/4/2019).
Ketika suasana itu dikomparasikan dengan kampanye Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat Pilpres 2014 silam, belum sebanding dengan membludaknya massa pendukung Prabowo-Sandi.
“Kalau lihat dari GBK kemarin dan kita komparasikan dengan 2014 Jokowi Salam 2 Jari masih ada beberapa tribun yang kosong, kemarin tuh penuh,” ujar Analis Politik dari Universitas Bung Karno, Muda Saleh kepada media, Senin (8/11/2019).
Menurut Muda, masyarakat Indonesia saat ini secara sadar mulai menginginkan sebuah perubahan. Hal ini dapat ditelisik dari maraknya antusias masyarakat mendukung Prabowo-Sandi.
“Antusias masyarakat Indonesia kemarin di GBK tidak dari Jabodetabek saja, bahkan dari Surabaya luar daerah sampai nginep nginep. Terus kendaraan parkir di luar GBK sampai di tengah jalan bukan plat B lagi tapi platnya macam macam. Ini menunjukkan, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia menginginkan sebuah perubahan berdasarkan fakta di lapangan,” tuturnya.
Kemudian bila dikaitkan dengan sejumlah langkah para pendukung paslon 01 yang terekam dalam video dan kemudian disebar luaskan lewat media sosial berpotensi membuahkan kekalahan bagi Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Lantaran dinilai blunder.
“Beberapa yang perlu dipahami kubu 01 dari video-video viral adan yang kasih uang ke masyarakat, kasih amplop bahkan salah satu menteri memberikan amplop kepada pemuka agama ini menunjukkan 01 doyan doyan kasih duit ke orang dengan kasih bantuan sementara kubu 02 lebih bicara soal program-program. Ini tontonan menarik yang dilihat masyarakat,” tuntasnya. (*/Ag)
TANGERANG – Pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin menghadiri acara Pawai Karnaval Bersatu di Alun-Alun Ahmad Yani, Kota Tangerang, Banten, Ahad (7/4) sore. Di tengah puluhan ribu pendukungnya, Jokowi dan Kiai Ma’ruf tampak menaiki kereta kencana.
Berdasarkan pantauan Republika.co.id, Kiai Ma’ruf tiba di lokasi acara lebih dulu sekitar pukul 15.00 WIB. Sementara, Jokowi tiba satu jam setelahnya. Keduanya kemudian menaiki kereta kencana. Jokowi didampingi Ibu Iriana, sedangkan Kiai Ma’ruf didampingi istrinya, Nyai Wury Estu Hamdayani.
Saat menaiki kereta kencana, Jokowi dan Kiai Ma’ruf tampak membagikan kaos kepada puluhan ribu pendukungnya. Kereta kencana tersebut kemudian diarak melewati panggung-panggung sembilan partai koalisi.
Para peserta karnaval berjalan di depan kereta kencana tersebut. Sementara, ribuan pendukungnya terus membuntuti kereta kencana itu sembari meneriakkan nama Jokowi. “Tolong Bantu rakyat kecil Pak Jokowi. Tolong bantu rakyat kecil Pak Jokowi. bapak nanti menang ,” teriak salah satu pendukungnya.
Sementara, Jokowi dan Kiai Ma’ruf terus menyapa masyarakat sembari membagi-bagikan kaos warna putih. Para pendukungnya pun tampak gembira.
Setelah sampai di panggung terakhir, Jokowi pun menyampaikan pidato politiknya. “Angkat jempolnya dulu. Sekali lagi angkat jempolnya dulu. Inilah yang dinamakan pesta demokrasi. Pesta itu harus senang, pesta demokrasi itu harus gembira,” ujar Jokowi disambut tepuk tangan pendukungnya.(*/We)
BEKASI – Sebanyak 1.500 lebih calon jamaah haji (Calhaj) tahun 2019 asal Kabupaten Bekasi, mendapat nasehat dari HA Buchori, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat di Mesjid Raya Jatimulya, Sabtu (6/4/2019).
Dihadapan para Calhaj Buchori menegaskan agar para jamaah haji untuk berkomitmen meluruskan niat berhaji agar tidak menjadi beban. “Ibadah haji ini bukan hanya sebagai kewajiban kita sebagai umat Muslim tetapi pemenuhan kebutuhan hidup yang menginginkan ridho Allah SWT,” katanya.
Menurut Buchori, Calhaj saat ini beruntung hanya menunggu 7-8 tahun, “Tetapi yang sekarang daftar menunggunya hingga 21 tahun,” tandas Buchori, sambil mengatakan, pergunakan kesempatan naik haji ini dengan sebaik-baiknya, “Belum tentu kita bisa mengulanginya kembali,” kata Kakanwil Kemenag.
Acara yang diberi nama Bimbingan Pramanasik Haji ini, digagas Kemenag Provinsi dan Kemenag Kabupaten Bekasi bersama Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Kabupaten Bekasi ini, juga dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Agama.
Buchori juga menyinggung biaya haji reguler yang termasuk murah tetapi pelayanan yang akan diterima oleh jemaah haji setaraf dengan haji plus.
Peningkatan pelayanan ibadah haji ini merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun dan penggunaan optimalisasi dana haji dari setoran awal biaya haji.
Dia juga menyangkal soal informasi penggunaan dana haji. “Berita mengenai anggaran haji digunakan untuk infrastruktur itu adalah berita yang tidak benar, tetapi anggaran haji tersebut digunakan kembali untuk memberikan pelayanan prima kepada jemaah haji,” jelasnya.
Ia pun mencontohkan bahwa saat ini penginapan jemaah haji di tanah suci menggunakan sistem zonasi dan jemaah haji Jawa Barat ditempatkan pada wilayah Misfalah yang jaraknya hanya sekitar 1-1,5 km menuju Masjidil Haram dan hotel yang ditempati setaraf dengan hotel bintang tiga.
Buchori juga berpesan agar jemaah haji mandiri, walaupun tetap dibimbing oleh KBIH.
“Manasik yang dilakukan sebanyak 23 kali dirasa sudah cukup untuk memberikan pengetahuan mengenai ibadah haji dan KBIH tinggal mengawasi dan mengingatkan jemaah haji, kecuali jemaah haji yang sudah udzur,” jelas Buchori. (*/Eln)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat menolak dan tidak memilih caleg yang menawarkan amplop untuk membeli suara dalam Pemilu 2019.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah usai melakukan pertemuan dengan komisioner KPU RI di Jakarta, Selasa (2/4), mengatakan dalam kasus terakhir dengan tersangka Anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso, ditemukan amplop berisi pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu untuk serangan fajar.
“Apa iya harga diri, suara, dan nasib masyarakat dibeli dengan amplop senilai hanya Rp 20 ribu itu. Kami mengajak masyarakat menolak dan bahkan tidak memilih caleg melakukan hal seperti itu,” kata dia.
Pemilih, kata dia, juga harus jujur dan bersama memerangi politik uang. Adanya kasus Bowo Sidik Pangarso menunjukkan masih ada pihak-pihak yang menggunakan strategi politik uang untuk membeli suara masyarakat.
Hal itu dinilainya hanya fenomena gunung es yang harus diwaspadai meskipun baru satu kasus terungkap, ia berharap, kasus itu menjadi pengingat masyarakat.
Apabila masyarakat sudah menolak uang yang ditawarkan, caleg diperkirakan akan berpikir ulang dalam memberi amplop karena sudah mengeluarkan banyak uang, tetapi tidak dapat membeli suara masyarakat.
“Jadi ada dua sisi. Di satu sisi kerja pengawasan proses pemilu, KPK dengan kewenangannya. Kemudian Bawaslu dengan undang-undang. Itu sangat penting dan di sisi lain adalah kesadaran kita sebagai pemilih,” kata Febri Diansyah.
Bawaslu pun akan melakukan patroli saat masa tenang pada 14-16 April 2019 untuk mencegah politik uang yang rawan terjadi saat periode tersebut.
Patroli diharapkan memunculkan psikologi publik agar tidak mau menerima dan memberi atas dasar menyuruh orang memilih seorang calon karena dampaknya pidana.Selain ancaman pidana, politik uang yang memiliki kerawanan tinggi di Tanah Air, yakni meracuni kualitas proses pemilu.(*/He)
JAKARTA – Polri meresmikan aplikasi Samsat online (e-Samsat) bertaraf nasional yang terintegrasi dengan seluruh Polda di Indonesia. Polri juga turut menggandeng Pemda daerah dalam merealisasikan Samsat online ini.
Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri mengatakan E-Samsat saat ini sudah terintegrasi di seluruh Indonesia. Refdi berharap dengan adanya E-Samsat ini bisa memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah momentum yang sangat baik, karena merupakan suatu kemudahan kita yang dihadapkan pada berbagai kemajuan teknologi dan harapan masyarakat, E-Samsatamsat ini bukan suatu hal yang baru yang kita gagas tapi sudah dimulai sejak 2017, yang saat itu 7 provinsi sudah online, dilanjutkan pada 2018, kita tambah lagi di 17 provinsi lalu hari ini sama-sama kita saksikan, E-Samsat seluruh Indonesia, nasional. Ini adalah suatu kemudahan, mudah-mudahan kemudahan ini direspon baik oleh masyarakat,” kata Refdi di Korlantas Polri, Cawang, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
E-Samsat ini nantinya bisa mempermudah masyarakat tanpa harus datang ke kantor Samsat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Tak hanya itu, E-Samsat juga bisa diakses untuk pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan jalan dan pembayaran pengesahan STNK.
“Betul-betul masyarakat manfaatkan teknologi ini, jadi ada peran aktif masyarakat, partisipasi masyarakat, semakin mudah bayar pajak kendaraannya, bayar sumbangan wajib dana laka jalan, dan pngesahan STNK,” ucapnya.
“Kami harapkan kantor-kantor E-Samsat itu bisa jadi sepi, antrian panjang samsat, samsat pembantu berkurang dengan kemudahan elektronik ini. akan diliat berapa persennya dari tahun ke tahun, tentu akan ada pningkatan yang lebih baik lagi,” sambung dia.
Refdi menambahkan sistem E-Samsat ini akan terus dipantau perkembangannya. Refdi mengaku sistem E-Samsat ini perlu sosialisasi yang cepat agar masyarakat tau membayar pajak tak perlu harus ke kantor Samsat.
“Nanti ada evaluasi sambil berjalan, gimana efektifitasnya, gmn manfaatnya untuk masyarakat, animo masyarakat, perlu sosialisasi,” tutur dia.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut hadir mengaku sangat mendukung langkah Polri mengintegrasikan layanan E-Samsat di seluruh Indonesia.
Untuk DKI Jakarta, Anies mengajak warganya untuk mendownload aplikasi E-Samsat guna mempermudah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Anies menganggap layanan E-Samsat bisa membuat nyaman masyarakat.
“Kami sambut baik, sangat dukung, kita ajak seluruh warga mari ramai-ramai download aplikasinya, sehingga bisa langasung digunakan, hari ini di Jakarta rata-rata 14 ribu warga yang mengerjakan secara manual, ini harus pindah gunakan Online, fasilitasnya ada, tidak berbiaya, nyaman, dan tuntas tanpa menghabiskan waktu,” katanya.
“Ini terobosan sepwnuhnya untuk masyarakat agar masyarakat rasakan kemudahan, kami Pemda DKI Jakarta salah satu unsur terpenting dalam pendapatan asli daerah adalah dari pajak kendaraan bermotor. Jika di kelola efesien , efektif ini maka implikasinya akan lebih manfaat bagi kita,” tandasnya.
Turut hadir dalam peresmian E-Samsat nasional yakni perwakilan dari PT Jasa Raharja, PT Pos Indonesia, Bank Swasta dan Bank Nasional serta jajaran Korlantas Polri.(*/Ag)
JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mukatamar Jakarta bebas dari KKN, anti mahar dan wajib menangkan Paslon 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Demikian disampaikan Ketua Umum PPP Humphrey Djemat dalam silaturahmi dan konsolidasi di Ponpes Al Umm Aswaja Bogor, (31/3).
Hadir dalam acara itu, pengurus DPP, DPW, DPC se Jawa Barat, DKI dan Banten, hadir pula mantan Sekretaris PPP DPR RI Lukman Hakiem dan Amin Suparmin sebagai tokoh PPP Jawa Barat.
“Dalam kepemimpinan saya tidak akan ada mahar politik, haram korupsi dan seluruh elemen PPP wajib memenangkan Prabowo Sandi dalam Pilpres 17 April 2019 mendatang”, ujar Humphrey.
Komitmen dan perintah partai disampaikan HD biasa disapa, saat menyampaikan sambutan pada acara konsolidasi dan silaturrahmi PPP.
“Kita harus kembali pada jati diri/khittah partai warisan ulama, tidak ada mahar yang nanti akan melahirkan KKN,” tegas HD.
“Ini disampaikan menjawab salah satu tantangan terbesar partai politik saat ini,” tegasnya.(*Adyt)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro