Rudy Susmanto

DEWAN SIAP SINERGI MAJUKAN DESA TERTINGGAL

BOGOR – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengaku siap bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk melakukan percepatan pembangunan di pelosok desa.

Langkah ini dilakukan mengingat hingga saat ini masih banyak desa-desa di 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor masuk kategori tertinggal.

“Intinya kami siap membangun bersama. Tak hanya dengan Pemkab Bogor tapi juga dengan instansi terkait. Seperti salah satunya dengan TNI lewat program TMMD. Sungguh naif jika Kabupaten Bogor yang notabene dekat dengan ibukota tapi masih banyak pembangunan di wilayah yang belum sepenuhnya tersentuh,” papar legislator dari Partai Gerindra ini.

Diketahui, berdasarkan data pada Dinas Sosial pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencapai 7,14 persen dari 5,715,009 jiwa jumlah penduduknya, sehingga berdampak pada ketimpangan sosial yang terjadi.

Pemerintah Kabupaten Bogor pun bertekad menekan angka kemiskinan hingga 6,38 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor sendiri saat ini tercatat sebanyak 415.020 jiwa atau 7,14 persen dari jumlah penduduk yang ada di Bumi Tegar Beriman.

“Ini (memori kemiskinan-red) adalah upaya kami dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bogor. Kita targetkan angka penduduk miskin menurun hingga 6,38 persen,” ujar Ade Yasin kepada wartawan, belum lama ini.

Dia pun mengaku optimis angka kemiskinan di Kabupaten Bogor dapat ditekan. Menurutnya, melalui program memori kemiskinan yang kini diluncurkan, akan ada pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah setiap tahunnya.

“Setiap tahun harus ada penurunan, itulah kenapa kita luncurkan program memori kemiskinan ini agar ada pengawasan untuk mencapai penurunan tersebut,” ungkap Ade Yasin.

“Dari total angka kemiskinan, baru 48 ribuan yang menerima bantuan dari program keluarga harapan (PKH). Melalui gedung tersebut, nanti ada berbagai jenis pelayanannya. Seperti pelayanan dari dinas kesehatan, sosial, kependudukan dan dinas lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin. Itu semua untuk mempermudah masyarakat,” imbuh Ade Yasin.

Sementara diketahui, angka kemiskinan pada tahun 2018 sebanyak 415.020 penduduk tersebut menurutn cukup tajam dari tahun sebelumnya (2017) hingga 1,43 persen. (Fuz)

PECAT KADIS TAK BISA KERJA

BOGOR – Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, masih sangat minim. Hingga pertengahan Oktober 2019 ini, dari anggaran yang disediakan sekitar Rp4,2 triliun, Pemkab Bogor baru mampu menyerap sekitar 38,95 persen atau Rp1,5 triliun. Sementara untuk belanja tidak langsung sekitar 54,98 persen atau Rp2 triliun dari anggaran sebesar Rp3,7 triliun.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi mengatakan, Kepala Dinas harus bekerja dengan baik dan tidak bersikap ‘Asal Bos Senang’. Karena itu, dirinya berharap di masa mutasi dan rotasi jabatan ini, Bupati Bogor, Ade Yasin bisa menempatkan orang-orang yang tepat.

“Silpa diprediksi meningkat tahun ini. Jika itu benar terjadi, saya akan vokal dan menunjuk pejabat terkait karena gagal menjalankan amanah dari Bupati. Bupati itu hanya mengarahkan, yang menjalan Kadis. Mereka diberi amanah untuk bekerja. Jangan hambat program pemerintah demi kepentingan pribadi atau golongan,” paparnya.

Senada, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menegaskan, jajaran legislatif siap bersinergi dengan Pemkab Bogor demi percepatan pembangunan. Karena itu, pihaknya siap bersama Bupati dan Wakil Bupati menilai jajaran eksekutif yang dinilai kurang optimal.

“Reward dan punishment harus diterapkan. Banyak hal yang harus dibenahi. Salah satunya terkait pembangunan di pelosok. Belum sepenuhnya jalan di desa-desa tersentuh pembangunan. Salah satunya Kampunh Cioray. Disana harus gunakan motor trail. Kondisi pendidikan buruk. Intinya kita siap bersinergu dengan eksekutif. Anggaran Kabupaten Bogor harus yang dibutuhkan masyarakat bukan kepentingan SKPD. Kadis harus orang yang tepat yang bisa mengimplementasikan program pemerintah,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Program Pengendalian Pembangunan (Prodalbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Ajat R Jatnika mengatakan, rendahnya penyerapan ini disebabkan banyaknya pihak ketiga penyedia jasa yang belum mencairkan uang termin sesuai progres pembangunan di lapangan.

“Secara umum, pekerjaan sedang berlangsung. Sehingga permohonan pencairan belum banyak. Intinya kalau pekerjaan di lapangan lebih tinggi dibanding serapan anggarannya,” kata Ajat, kemarin.

Ajat menjelaskan, anggaran belanja langsung terbagi atas tiga nomenklatur. Serapan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Adapun untuk belanja pegawai, telah terealisasi Rp208 miliar atau 58,79 persen dari Rp355 miliar.

Sementara untuk belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp819 miliar atau 37,79 persen dari anggaran Rp2 triliun. Kemudian untuk belanja modal telah terealisasi Rp482 miliar atau 28,75 persen dari anggaran Rp1,6 triliun.

Berbeda dengan belanja langsung. Ajat menjelaskan, pada komponen belanja tidak langsung, dari alokasi Rp3,7 triliun telah terserap Rp2,04 triliun atau 54,98 persen. Sementara pada Pendapatan Asli Daerah telah terealisasi Rp2,2 triliun dari target Rp2,6 triliun atau terealisasi 84,76 persen.

Namun Ajat meyakini, memasuki November mendatang, serapan anggaran akan meningkat. “Seiring mulai masuknya Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), harus optimis serapan meningkat,” ungkapnya.

Dari data yang dikeluarkan Prodalbang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) menjadi dinas yang paling rendah dalam hal serapan anggaran.

Sampai akhir triwulan ke-3 ini, DPKPP baru bisa merealisasikan serapan anggaran sebesar Rp23 miliar dari total anggaran sebesar Rp87 miliar atau 26,80 persen. (Fuz)

KEJAKSAAN HARUS TINJAU JALAN CURUGBITUNG-NIRMALA

BOGOR – Lelang sebuah proyek pekerjaan yang dilakukan ULPBJ Kabupaten Bogor seharusnya bisa benar-benar menjamin sebuah pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah berjalan dengan baik.

Adanya ragam persyaratan termasuk kompetitifnya seleksi ajuan lelang yang harus dipenuhi sebuah perusahaan jasa kontraktor sebelum dipilih untuk diberi tanggungjawab melaksanakan kegiatan yang didanai duit APBD, semestinya menjadi sebuah jaminan uang rakyat tak terbuang percuma.

Namun, hal ini tak terjadi pada proyek penguatan Jalan Raya Curugbitung -Nirmala, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Anggaran kurang lebih Rp3 Miliar yang dialokasikan Pemkab Bogor melalui Dinas PUPR, dikhawatirkan terbuang percuma, lantaran pekerjaan yang dideadline 90 hari kerja itu hingga kini terbengkalai.

“Diduga proyek ini dialihkan ke pihak lain selain pemenang tender. Sehingga pihak yang nge-sub meninggalkan pekerjaan tersebut karena mungkin dana nya banyak dipotong,” papar Asep Kurnia, Direktur Kajian Kebijakan Lingkar Muda Bogor (Limbo) kepada jurnalmetro.com.

Lebih lanjut, Asep mengatakan, dugaan adanya pengalihan kegiatan proyek dari pihak pemenang tender ke pihak lain dilihat dari hasil pantauan dilapangan dimana kualitas pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam RAB.

“Kami mendorong kepada Inspektorat dan kejaksaan untuk turun tangan dalam masalah ini. Jangan sampai MoU pencegahan yang sudah dibuat dengan Pemkab Bogor terkait anggaran hanya lips service belaka. Kejaksaan harus turun kebawah jangan hanya menerima dan menunggu laporan dan pengaduan saja,” desaknya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmato yang menerima aduan ini meminta ada auditor independen untuk mengawasi proyek pekerjaan yang dilakukan Pemkab Bogor yang notabene berasal dari uang rakyat.

“Wajib diawasi dan kita tidak akan tinggal diam. Kita akan minta tanggungjawab dinas terkait mengenai hal ini. Kita akan evaluasi semua karena ini menyangkut hajat orang banyak khususnya warga Kabupaten Bogor,” tegasnya.(Fuz)