Uncategorized

JAKARTA – Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan kemenangan sebesar 60 persen. Tahapan seleksi calon kepala daerah atau wakilnya juga terus dilakukan, baik tingkat DPC, DPD, dan DPP. “Target kita ya sekitar 50-60 persen lah kita harus ini,” ujar Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, Jumat (6/3/2020).

Dia menjelaskan, saat ini PPP memiliki sekitar 190 kursi di daerah dari total 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020, sehingga suara kader dan konstituen di daerah akan diserap terlebih dahulu.

“Selebihnya kami itu pendukung saja, bukan pengusung. Jadi yang kita punya kursi terutama, maupun kita hanya pendukung ya totalnya ya kita ingin supaya bisa menang 60 persen,” ujar Arsul.

Partai berlambang Ka’bah itu akan memberikan dukungan kepada calon yang memiliki atensi pada pendidikan keagamaan atau pesantren. Itu disebutnya sebagai syarat dan kontrak politik partainya dengan calon kepala daerah.

“PPP itu partai Islam kami misalnya lihat ya, APBD-nya ada ruang atau tidak atau sudah cukup atensi untuk pengembangan pendidikan keagamaan,” ujar Arsul.

Dia juga menjelaskan, calon kepala daerah yang mengkritisi peredaran minuman keras juga akan diperhatikan terlebih dahulu oleh PPP. “Kami lihat bagaimana kebijakan yang terkait dengan peredaran minuman keras di daerahnya,” ujar Arsul.

Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada 2020 akan diikuti 270 Daerah. Ke-270 daerah itu rinciannya adalah sembilan Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Semula Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 Daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.(*/Ag)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin menanggapi dua warga Kota Depok positif virus Corona. Dia meminta Dinas Kesehatan menaruh perhatian lebih jika ada warga Bogor memiliki gejala Corona.Segera untuk melaporkan pada pihak yang terkait ksususnya dinas Kesehatan atau puskesmas yang terdekat .

Pasalnya, Kota Depok sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor.

Serta beberapa titik perbatasan berada di wilayah terpencil dan kadang luput dari perhatian pusat pemerintahan.

Namun, Ade meminta kepada warganya untuk tidak panik meski virus Corona mulai menjamah wilayah Jawa Barat.Karena dia meyakini setiap orang yang terindikasi virus Corona, langsung mendapat penanganan intensif di rumah sakit.

“Saya minta Dinas Kesehatan lebih waspada dan lebih peka dalam menerima informasi dari masyarakat. Meski sampai saat ini belum ada warga saya yang terjangkit dan mudah-mudahan tidak ada,” kata Ade, Senin (2/3).

“Untuk masyarakat juga jangan panik. Karena pemerintah akan langsung menangani jika ada orang yang terindikasi. Yang penting kita jaga kesehatan dan kebersihan,” harapnya.(*/Iw)

BOGOR – Permasalahan tanah di Kabupaten Bogor yang tidak pernah usai karena banyak oknum yang memanfaatkan dan menabrak peraturan yang berlaku dan ini memicu reaksi dari masyarakat . Seperti merebak nya isu diduga tanah negara di perjualbelikan Desa Sadeng Kecamatan Leuwi Sadeng Bogor beberapa hari belakangan ini menuai polemik disekitar lokasi tersebut.
Sebab tanah negara tersebut sudah dikuasai oleh oknum dan sudah ditutup seng karena akan di bangun rumah sakit swasta dibelakang tanah negara tersebut.

Masyarakat sekitarpun mulai geram yang diduga dilokasi tersebut akan di bangun rumah sakit swasta, salah satu warga sekitar yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, recana pembangunan rumah sakit tersebut seharusnya beberapa meter kebelakang karena lahan yang di perjualbelikan di belakangannya, tapi kok di pager sampai kedepan kan itu bukan tanah perorangan itu tanah negara setahu saya, karena saya orang asli sini dan tau silsilah tanah tersebut ujarnya.

“Recana pembangunan rumah sakit tersebut seharusnya beberapa meter kebelakang karena lahan yang di perjualbelikan di belakangannya, tapi kok di pager sampai kedepan kan itu bukan tanah perorangan itu tanah negara setahu saya, karena saya orang asli sini dan tau silsilah tanah,”paparnya

Senada dikatakan oleh ketua FKPBB Sunandar SH ( Forum Komumikasi Pemuda Bogor Barat ), pemagaran dengan seng daerah yang akan di bangun tersebut diluar dari tanah yang di perjualbelikan, beberapa meter kedepan tanah negara yang di pager, pemagaran tersebut juga menutup akses warga sekitar, seharusnya kalo mau di pager ya pager aja tanah yang sudah di beli jangan asal pager aja tanah negara,” jelas Sunandar.(22/2/2020)

Pihak Desa Sadeng harusnya makin jeli dengan adanya tanah negara sebab Desa punya buku Litter C sangat jelas menerangkan permasalahan letak tanah dan keterangan sangat jelas .

Kepala Desa Sadeng H. Asep Saepul Anwar saat di konfirmasi ulang melalui telepon whatsapp mengatakan, memang ada jual beli tanah di lokasi tersebut tetapi tanah pribadi, dan sudah saya cek ke lokasi,” balasnya

Saat ditanyakan mengenai pemagaran dan tanah status tanah yang telah dipagar dan izin penggunaan, beliau mengatakan memang ada tanah dari Dinas terkait yang memiliki oleh instansi Pemerintah, infonya sudah minta izin kedinas tersebut tapi ke pemerintah desa belum mengetahui hal tersebut,” lanjut Kades Asep

Saat di konfirmasi  Camat Leuwi Sadeng,  permasahan tanah negara yang diduga dibelikan melalui Wa dijawab ” dimana ? dan tak menjawab lagi .

Prosedur Tanah negara yang menjadi polemik tersebut belum diketahui apakah sudah di ruslag atau tukar tempat dengan yang lain yang sangat jelas tanah tersebut dijual belikan dengan pihak lain karena letak sangat strategis dipinggir jalan .(T Abd)

BOGOR – Kucuran dana Rp36 miliar dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir diapresiasi Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Selain Kota Bogor pemerintah Kabupaten Bogor juga mendapat bantuan Rp5 miliar.

Bantuan puluhan miliar ini, membuat Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan di sanjung oleh Walikota Bogor Bima Arya. “Pak Anis memberikan bantuan ke Kota dan Kabupaten Bogor. Untuk Kota Bogor tahun ini dapat Rp 36 miliar,” kata Bima Arya saat ditanya mengenai penaganan banjir oleh wartawan di Balaikota Bogor.

Orang nomor satu dilingkup Kota Bogor ini menegaskan, banjir era Gubernur Anies Baswedan kerap dipolitisir. Banjir di DKI Jakarta seringkali menyalahkan Anies Baswedan.

“Banjir ini seringkali banyak hal-hal politis. Nah, berapa bulan lalu saya kaget foto saya sama Mas Anies itu beredar lagi. Kemudian dibilang katanya ketawa-ketawa di tengah penderitaan banjir. Luar biasa ini, 2024 sudah ditarik ke sini,” kata Bima.

Saat di tanya wartawan terkait hasil survei Indo Barometer yang membandingkan tingkat keberhasilan Gubernur Anies Baswedan dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Joko Widodo dalam mengatasi banjir, ia mengatakan, Anis sudah maksimal bekerja.

Anies yang di nilai kalah dengan Ahok dalam mengatasi masalah banjir, dibela Bima Arya dengan mengatakan, banjir Jakarta merupakan tanggungjawab banyak pihak.

“Tentang banjir membandingkan Ahok, Pak Jokowi dengan Mas Anies. Banjir ini menurut saya bukan urusan persoalan leadership, bukan. Ini urusan kolektif,” katanya .

Bima mengaku sependapat dengan Anies Baswedan bahwa persoalan banjir di Jakarta tergantung dari hulu aliran air. Jika Kota Bogor mengalami hujan deras selama 8 jam nonstop, maka Jakarta akan banjir.

Bupati Bogor Ade Yasin yang berkunjung ke balaikota Bogor mengaku, bantuan yang diterima Pemkab Bogor dari DKI Jakarta hanya Rp 5 Miliar. Namun Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan dana bantuan dari Provinsi DKI Jakarta (Banprov DKI) masih sedikit dibanding dengan daerah lainnya.

“Sedikit. Rp 5 miliar,” kata Ade Yasin sambil mengangkat lima jarinya.

Ade Yasin mengungkapkan bahwa anggaran tersebut hanya mampu memberikan jaring-jaring saja. Namun meski demikian kata Ade Yasin, pihaknya akan mengajukan kembali kepada Pemprov DKI untuk penataan kali baru yang berfungsi juga untuk menangani banjir Jakarta.

“Jaring-jaring saja. Tapi intinya, kita akan ajukan kali baru,” tutur politisi PPP ini. (*/Iw)

JAKARTA – Peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra digelar secara sederhana di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Acara hanya diisi dengan panggung musik, makanan gratis untuk rakyat, dan santunan kepada anak yatim piatu.

Selain itu, para kader hanya berkumpul dalam sebuah taman yang didirikan tenda dengan nuasa merah putih. Dalam acara yang berlangsung tidak lama tersebut para kader hanya mendengarkan pidato singkat Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

Menteri Pertahanan tersebut mengatakan bahwa HUT ke-12 Gerindra memang sengaja dibuat sederhana, pasalnya ia berseloroh keuangan yang Gerindra menipis lantaran terkuras saat Pilpres 2019.

“Kita hari ini merayakan ulang tahun kita yang ke 12 secara sederhana, kita intens saja bersama anak yatim piatu dengan kader-kader, ya Alhamdulillah kita sudah berhasil melampaui 12 tahun,” kata Prabowo, Kamis (6/2/2020).

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa acara ini sekaligus sebagai ajang untuk pembuktian loyalitas para kader Gerindra. Dia bersyukur karena hingga saat ini para kadernya masih setia meski acara digelar secara sederhana.

“Sebetulnya ini kesempatan menilai loyalitas, jadi acara ini tes kesetiaan, alhamdulillah saya lihat wajah-wajah yang setia. Kita tetap semangat, tetap idealis, tetap berjuang untuk rakyat, itu yang saya inginkan kepada kader-kader tadi,” ucap dia.

Dia menambahkan, cita-cita pendiri bangsa harus tetap diteruskan oleh semua kadernya. Hal itu, kata Prabowo, menjadi jalan kesuksesan berbangsa dan bernegara. Untuk itu dia berharap besar kepada kader muda agar tetap menjalankan politik yang baik dan tidak menjadikan Gerindra hanya sebatas jalan mencari jabatan.

“Saya ingatkan pemikiran kita jauh ke depan dan benar karena pemikiran kita didasarkan pada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Jangan jadikan partai hanya untuk kendaraan untuk orang-orang cari jabatan saja,”pungkasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi membagikan video pengrusakan musala di Perumahan Agape Griya, Desa Tumaluntung, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut).Dedi Mulyadi mengatakan, setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

“Perusakan tempat ibadah apapun alasannya dan untuk kepentingan apapun tentu saja tidak dapat dibenarkan,” kata mantan Bupati Purwakarta tersebut, Sabtu (1/2/2020).

“Hal ini karena merusak hak dasar kemanusiaan, merusak toleransi dan merusak kebhinnekaan kita sebagai bangsa,” tandas Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu.

Dalam video yang dibagikan Dedi Mulyadi di Instagram pribadinya, tampak puluhan massa menghancurkan pagar musala di Minasa Utara. Mereka teriak seperti orang barbar, lalu masuk ke dalam musala.

Massa kemudian menghancurkan isi bangunan musala. Mereka melepas tirai pembatas jamaah pria dan wanita.Dalam video tersebut juga terlihat aparat kepolisian berdialog dengan tokoh agama umat Islam.

Aparat kepolisian meminta umat Islam untuk menahan diri dan tidak bertindak anarkis.

Seorang tokoh pemuda kemudian mempertanyakan izin pembangunan masjid yang tak kunjung keluar. Padahal, berkas-berkasnya sudah lengkap.
“Dari awal, 9 tahun masjid itu sudah lengkap berkas kami. Tapi sampai saat ini tidak ada daripada pemerintah kabupaten ataupun pemerintah desa beritikad baik untuk mengizinkan, merekomendasikan daripada (pembangunan) masjid itu,” ucapnya.

“Tidak perlu ada FKUB di situ karena FKUB yang melarang daripada pembangunan masjid,”ungkapnya.(*/Adyt)

BOGOR – DOB ( Daerah Otonomi Baru) untuk Bogor Barat sudah mendekati final ,semua sudah mendukung baik Pemkab Bogor maupun DPRD . Hanya untuk Ibukota masih perlu kajian yang detail agar kemudian hari lebih baik lagi .Salah satu Kecamatan Rumpin mulai dilirik untuk menjadi ibu kota Kabupaten Bogor Barat menggantikan calon ibu kota sebelumnya di Kecamatan Cigudeg.
Faktor geologi jadi pertimbangan, memunculkan Rumpin sebagai calon ibu kota.

“Ada masukan dari beberapa senior di Bogor Barat termasuk dari pusat. Karena di Cigudeg tanahnya cenderung labil. Maka diambil opsi lain, yaitu di Rumpin. Tapi ini kan perlu dikaji lebih lanjut,” kata Ade, Selasa (21/1/2020).

Rumpin dipilih sebagai opsi lain karena dianggap memiliki tanah lebih stabil. Serta, secara geografis lebih strategis karena lebih dekat dengan kawasan Tangerang yang cenderung lebih maju.

“Itu ‘kan tergantung nanti sepakat atau tidak. Kalau tetap di Cigudeg juga tidak apa-apa. Makanya perlu dikaji kembali,” kata Ade.

Kabupaten Bogor Barat akan terdiri dari 14 kecamatan, yakni Kecamatan Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Tenjolaya, Leuwiliang, Pamijahan, Leuwisadeng, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya, Jasinga, Rumpin, Parungpanjang dan Tenjo.

Seluruhnya mencakup 166 desa.
Pemkab Bogor juga bakal menyiapkan anggaran Rp75 miliar untuk Kabupaten Bogor Barat, jika resmi menjadi Daerah Persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Bupati Bogor, Ade Yasin menjelaskan anggaran itu terbagi dalam 3 tahun masa persiapan sebelum Kabupaten Bogor Barat dianggap siap menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Selama 3 tahun kan masih menginduk ke Kabupaten Bogor, nah itu kita berikan Rp25 miliar per tahun selama 3 tahun itu,” kata Ade.
Kata Ade, anggaran itu digunakan untuk operasional daerah, termasuk pembangunan beberapa infrastruktur penunjang, terutama untuk membangkitkan perekonomian daerah.(*/He)

BOGOR – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bogor Raya (FMBR) memadati Tugu Kujang, Kota Bogor, Jumat, 13 Desember 2019. Mereka melakukan aksi unjuk rasa bertajuk aksi Bela Nabi.

Kondisi tersebut membuat arus lalu lintas satu arah di kawasan Tugu Kujang dan sekitarnya macet total.

Dari pantauan dilapangan, masyarakat yang menggelar aksi berbaju putih mengelilingi kawasan Tugu Kujang. Mereka terus menerus melantunkan salawat, sementara beberapa orator memantik semangat pengunjuk rasa dengan orasinya.

Salah seorang orator terus menyerukan agar kepolisian mengusut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri dan Ahmad Muwafiq alias Gus Muwafiq.

“Kita di sini melakukan aksi damai. Kita ingin orang yang menghina nabi ditangkap,” ujar salah satu orator kepada para demonstran.

Kepala Kepolisian Resort Kota Bogor Kota Komisaris Besar Hendro Fiuser memastikan aksi unjuk rasa tersebut tidak mengantungi izin.

Namun demikian, untuk menjaga keamanan wilayah Bogor, polisi tetap melakukan penjagaan.

“Sebenarnya kita sudah himbau untuk tidak turun. Kalaupun turun ya kita harus amankan, sepanjang aksi itu damai enggak mengganggu ketertiban umum,” kata Hendri.

Sesuai surat permohonan unjuk rasa, aksi tersebut berlangsung hingga pukul 18.00. Terkait tuntutan sendiri, Hendri enggan berkomentar. Hendri hanya meminta para pengunjuk rasa untuk tidak bersikap anarkis saat menyampaikan pendapat.

“Sepanjang mau damai kami tidak masalah. Untuk tuntutan, Saya enggak berani komentar apa-apa. Kami hanya minta, aksi nyaman, damai. Dengan adanya demonini saja sebagian kepentingan orang lain terhambat,” tandasnya.(*/Ha)

LAMPUNG – Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memvonis Bupati Lampung Selatan (non aktif), Zainudin Hasan, dengan hukuman 12 tahun penjara, Kamis (25/4/2019). Hukuman itu terkait kasus perkara fee suap Dinas PUPR Lampung Selatan.

Hukuman itu lebih ringan 3 tahun dibanding Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntutnya dengan 15 tahun penjara.

Hakim menyebutkan terdakwa terbukti secara sah melawan hukum dengan melakukan perbuatan tindak korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai pasal yang tertuang dalam pasal 12a, 12i, 12B nomor 31 UU RI tahun 1999 dan Pasal 3 tentang TPPU.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 12 tahun dikurangi selama ditahan, dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim Mien Trisnawati membacakan putusannya.

Hakim mengatakan terdakwa juga kena pencabutan hak pilih publik selama tiga tahun setelah terdakwa menjalani hukuman pokok, membayar uang pengganti sebesar Rp 66.772.092.145 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan majelis hakim yang bersifat tetap.

“Jika dalam waktu tersebut tidak dikembalikan maka akan dilakukan penyitaan harta benda, dan jika harta benda belum mencukupi maka dipidana penjara selama dua tahun,” katanya.

Atas putusan tersebut, terdakwa Zainudin Hasan menyatakan pikir-pikir. JPU Wawan juga menyatakan pikir pikir atas putusan tersebut. (*/Kris)

JAKARTA – Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo menyebut, saat ini, bangsa Indonesia sudah tidak bangga dengan produk dalam negeri. Produk impor membanjiri pasar.

“Terjadi deindustrialisasi, bangsa indonesia enggak produksi apa-apa, kita hanya bisa terima produksi dari bangsa lain (impor),” kata Prabowo dalam debat capres putaran akhir, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Dengan begitu, tekan dia, pemerintahan saat ini tidak bisa diteruskan. Sebab bila diteruskan akan membuat bangsa dan negara Indosia hancur. Kedepan apabila dirinya dipercaya, maka hal itu tentunya akan diubah. “Ini keliru harus kita ubah, kami menilai bangsa kita enggak punya strategi pembangunan,” kata dia.

Sebelumnya dia mengatakan. “Kami berpandangan bahwa bangsa kita sekarang ini dan sudah lama berada dalam arah yang salah, arah ini kalau diteruskan tidak akan memungkinkan membawa kesejahteraan yang sebenarnya untuk bangsa,” kata dia.

Bahkan, kata dia, sudah menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa. “Bahwa kita sudah menyimpan cita-cita pendiri bangsa kita.
Dalam uud 1945 sudah jelas rancang bangun ekonomi kita, jelas bahwa kita gak bsia biarkan kekayaan nasional mengalir ke luar negeri tapi kenyataannya kekayaan kita mengalir ke luar negeri, lebih banyak uang ke luar,” katanya. (*/Ag)