Ekonomi dan Bisnis

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, belum ada rencana pemerintah untuk merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020. Sebelumnya seperti diketahui sebelumnya Bank Indonesia (BI) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1-5,5% menjadi 5-5,4% dimana penyebabnya virus corona dinilai bakal berdampak ke perekonomian Tanah Air.

“Kita mengatakan kalau pengaruh ekonomi China turun 2%, kita bisa kena 0,3%. Ya tingga dikurangin saja, Corona saja belum selesai nanya-nanya revisi. Selesaikan dulu satu-satu, kita masih akan lihat,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Lebih lanjut Ia menekankan, bakal terus mengawasi sektor ekonomi yang mengalani tekanan terkait wabah virus corona. Lantaran BI memperkirakan devisa akan tergerus dengan adanya virus mematikan tersebut.

“Ya kalau masalah virus corona kita masih monitor sampai akhir bulan bagaimana, kemudian trennya seperti apa. Dan Indonesia kan dapat mengandalkan domestic market,” ungkapnya.

Sambung Airlangga mengungkapkan, bakal menjaga harga dan ketersedian barang agar tidak mengganggu fundamental ekonomi. Salah satunya menggenjot produksi lokal dalam menggantikan bahan baku asal China yang saat ini terhenti akibat wabah virus corona.

“Indonesia terkait impor dari China itu bahan baku kosmetik atau bahan baku pharmacytical. Jadi tentunya yang perlu kita jaga adalah buying power di dalam negeri agar ekonomi tidak terlalu turun,” ungkapnya.(*/Nia)

JAKARTA – Ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, permasalahan hambatan investasi selama ini memang masih berputar pada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, sumber daya manusia yang ada di daerah juga harusnya mampu diimbangi dari pusat melalui bimbingan atau asistensi.

“Masalahnya memang hampir tak pernah selesai. Bukan cuman koordinasi antara pusat dan daerah, namun juga secara kualitas SDM di daerah masih tertinggal,” ungkap Bhima kepada awak media di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Selain masalah koordinasi pusat dan daerah serta kualitas SDM, masalah lain ada pada banyaknya peraturan daerah yang masih belum sinkron dengan peraturan investasi di pusat. Menurutnya, pemerintah pernah bermaksud menganulir peraturan-peraturam yang ada di daerah agar tak menghambat investasi.

“Namun akhirnya dianulir juga, karena bertentangan dengan otonomi daerah. Sekarang sudah terdesentraslisasi tapi masih juga yang belum sinkron dengan aturan di daerah,” ucapnya.

Dia menambahkan pemerintah pusat dan daerah harus mampu melihat peluang-peluang yang menciptakan lahirnya sektor-sektor ekonomi baru. “Caranya ya tingkatkan SDM melalui anggaran bimbingan dan pelatihan, agar kualitasnya sama,” terang dia.

“Di sisi lain, memang harus ada kemauan yang besar terutama daerah dalam melihat potensi dan peluang ekonomi dari investor yang masuk.

Jadi tidak berdiam diri, lalu dikasih aturan macam-macam, sebaliknya justru harus dipermudah selama manfaatnya besar buat perekonomian daerah itu sendiri,” pungkasnya.(*/El)

Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dr. Yadi Mulyadi AR, MM. Bersama Kasubag Program dan
Pelaporan Fufung, ST, MAP Menghadiri Musrenbang RKPD Kecamatan Leuwisadeng diselenggarakan pada
hari Kamis tanggal 6 Pembuari 2020 bertempat di Aula Kecamatan Leuwisadeng di buka oleh Camat
Leuwisadeng Kabupaten Bogor di hadiri 100 Peserta.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan
para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai
kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil
Musrenbang serta menyepakati rencana kegiatan di kecamatan yang bersangkutan.
Musrenbang merupakan forum Koordinasi perencanaan pembangunan yang dimaksud sebagi wadah
untuk menginformasikan dan memperoleh umpan balik dari para pemangku kepentingan terhadap
rancangan RKPD Tahun 2020 dan usulan kegiatan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah
Kabupaten Bogor. Dan diharapkan penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor Tahun
Anggaran 2020 merupakan hasil penyerasian perencanaan bawah atas (Bottom-up) dengan perencanaan
atas bawah (Top-down).
Musyawarah Bidang dibagi 3 yaitu : Bidang I Infrastruktur yang diusulkan ke Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perhubungan,
Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang diusulkan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas
Perikanan dan Peternakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, UKM, dan Dinas
Lingkungan Hidup, dan Bidang III Pembangunan Manusia yang diusulkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
Setelah Musrenbang Kecamatan selesai, dilaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk mensinergikan
prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan dengan Rancangan
Renja-Perangkat Daerah, menyusun prioritas program dan kegiatan dalam Renja-Perangkat Daerah serta
alokasi pagu indikatif dengan mengacu pada dokumen rancangan awal RKPD, mempertajam target
program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah; dan menyepakati isu strategis dan permasalahan pembangunan.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI TAHUN 2020 DI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOGOR

Rabu 5 Pebruari 2020 Sekertariat Dinas Perdagangan dan Perindusrtian Mengadakan Kegiatan bimbingan
teknis implementasi penerapan transaksi non tunai tahun Anggaran 2020 Bersama Sekdis dan di hadiri
Para Kepala Bidang , serta para Kepala Seksi dan Staf di lingkup Dinas di aula Dinas Perdagangan dan
Perindustrian.
Bimbingan Penerapan Implementasi Transaksi Non Tunai pada Dinas Agar Terhindar dari Korupsi.
Transaksi Non Tunai dianggap lebih praktis, pemindahan dana dengan cara ini juga memungkinkan
pencatatan serta pengawasan yang lebih mudah. Sistem cashless akan menyulitkan transaksi-transaksi
ilegal seperti penyuapan dan transaksi barang terlarang karena setiap transaksi akan mudah terlacak.
Selain itu membawa alat pembayaran dalam bentuk kartu akan lebih aman, nyaman daripada membawa
uang tunai dalam jumlah yang relatif banyak saat beraktifitas sehari-hari. Sosialisasi diharapkan dapat
memberikan pemahaman menyeluruh dalam mewujudkan good governance berbasis Teknologi Informasi
dan Informatika (TIK).
Sistem pembayaran non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain
dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro,
uang elektronik atau sejenisnya. Dengan transaksi non tunai pencatatan transaksi secara otomatis dapat
memudahkan dalam menghitung aktivitas ekonomi.

KEGIATAN UPACARA PENGIBARAN BENDERA KEBANGSAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 17 BULAN PEBRUARI 2020 TINGKAT DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR

Senin 17 Pembuari 2020 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor membacakan
sambutan Bupati Bogor puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat allah subhanahu wata’ala,
karena berkat limpahan rahmat dan karunia-nya, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan
kekuatan untuk melaksanakan upacara pengibaran bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tahapan penjaringan aspirasi masyarakat melalui musrenbang kelurahan dan musrenbang rencana kerja
pemerintah daerah (rkpd) di kecamatan telah dilalui. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada
seluruh camat yang telah melaksanakan dan mengarahkan forum musrenbang dengan baik.
Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada seluruh perangkat daerah yang telah berpartisipasi
aktif dan mendampingi kecamatan dalam merumuskan rancangan kebutuhan biaya untuk mengakomodir
usulan masyarakat di tingkat kecamatan.
beberapa hal yang perlu saya tekankan berkaitan dengan agenda pembangunan daerah adalah: Perangkat
daerah agar mengawal usulan prioritas hasil musrenbang rkpd di kecamatan, saya berpesan jangan
sampai ada usulan prioritas yang tidak diakomodir oleh perangkat daerah, kawal terus hingga menjadi
apbd 2021. Forum konsultasi publik yang melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan
lainnya akan dilaksanakan pada 17 februari 2020, membahas tentang penyempurnaan rancangan awal
rkpd tahun 2021 untuk disepakati bersama, terutama terkait isu strategis, tema, dan prioritas
pembangunan.
Adapun khusus musrenbang geopark akan dilaksanakan pada tanggal 18 februari 2020 untuk 15
kecamatan di wilayah geopark. Forum perangkat daerah akan dilaksanakan dari tanggal 24 februari
sampai dengan 6 maret 2020, untuk membahas penyempurnaan rancangan renja perangkat daerah tahun
2021, sebagai bahan rancangan rkpd tahun 2021.
Seluruh perangkat daerah agar menganalisa usulan yang terkait kebutuhan masyarakat diselaraskan
dengan visi dan misi pemerintah kabupaten bogor dan program pancakarsa juga disesuaikan dengan
target perencanaan tahun 2021 di perangkat daerah masing-masing.
Seluruh perangkat daerah agar menyelesaikan proses verifikasi dan penelaahan pokok-pokok pikiran
dprd untuk bahan perencanaan tahun 2021 paling lambat tanggal 21 februari 2020.
Berkenaan dengan proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) tahun 2019
yang batas akhir penyerahan ke pemerintah provinsi jawa barat adalah tanggal 31 maret 2020, kiranya
hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para kepala perangkat daerah mengingat lppd adalah
keseluruhan tampilan kinerja pemerintah daerah dan saya sangat berharap agar tahun ini tampilan kinerja
tersebut dapat ditingkatkan.
Saya ingatkan kepada perangkat daerah yang belum melengkapi data yang diperlukan untuk penyusunan
lppd, agar segera menyerahkan kepada tim penyusun lppd selambatnya akhir februari 2020. Saya juga
minta agar seluruh kepala perangkat daerah dapat mengawal pembahasan lkpj tahun 2019 agar berjalan
lancar dan selesai tepat waktu.*****

Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dr. Yadi Mulyadi AR, MM. Bersama Kasubag Program dan
Pelaporan Fufung, ST, MAP Menghadiri Musrenbang RKPD Kecamatan Leuwisadeng diselenggarakan pada
hari Kamis tanggal 6 Pembuari 2020 bertempat di Aula Kecamatan Leuwisadeng di buka oleh Camat
Leuwisadeng Kabupaten Bogor di hadiri 100 Peserta.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan
para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai
kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil
Musrenbang serta menyepakati rencana kegiatan di kecamatan yang bersangkutan.
Musrenbang merupakan forum Koordinasi perencanaan pembangunan yang dimaksud sebagi wadah
untuk menginformasikan dan memperoleh umpan balik dari para pemangku kepentingan terhadap
rancangan RKPD Tahun 2020 dan usulan kegiatan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah
Kabupaten Bogor. Dan diharapkan penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor Tahun
Anggaran 2020 merupakan hasil penyerasian perencanaan bawah atas (Bottom-up) dengan perencanaan
atas bawah (Top-down).
Musyawarah Bidang dibagi 3 yaitu : Bidang I Infrastruktur yang diusulkan ke Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perhubungan,
Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang diusulkan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas
Perikanan dan Peternakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, UKM, dan Dinas
Lingkungan Hidup, dan Bidang III Pembangunan Manusia yang diusulkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
Setelah Musrenbang Kecamatan selesai, dilaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk mensinergikan
prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan dengan Rancangan
Renja-Perangkat Daerah, menyusun prioritas program dan kegiatan dalam Renja-Perangkat Daerah serta
alokasi pagu indikatif dengan mengacu pada dokumen rancangan awal RKPD, mempertajam target
program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah; dan menyepakati isu strategis dan permasalahan pembangunan.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI TAHUN 2020 DI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOGOR

Rabu 5 Pebruari 2020 Sekertariat Dinas Perdagangan dan Perindusrtian Mengadakan Kegiatan bimbingan
teknis implementasi penerapan transaksi non tunai tahun Anggaran 2020 Bersama Sekdis dan di hadiri
Para Kepala Bidang , serta para Kepala Seksi dan Staf di lingkup Dinas di aula Dinas Perdagangan dan
Perindustrian.
Bimbingan Penerapan Implementasi Transaksi Non Tunai pada Dinas Agar Terhindar dari Korupsi.
Transaksi Non Tunai dianggap lebih praktis, pemindahan dana dengan cara ini juga memungkinkan
pencatatan serta pengawasan yang lebih mudah. Sistem cashless akan menyulitkan transaksi-transaksi
ilegal seperti penyuapan dan transaksi barang terlarang karena setiap transaksi akan mudah terlacak.
Selain itu membawa alat pembayaran dalam bentuk kartu akan lebih aman, nyaman daripada membawa
uang tunai dalam jumlah yang relatif banyak saat beraktifitas sehari-hari. Sosialisasi diharapkan dapat
memberikan pemahaman menyeluruh dalam mewujudkan good governance berbasis Teknologi Informasi
dan Informatika (TIK).
Sistem pembayaran non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain
dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro,
uang elektronik atau sejenisnya. Dengan transaksi non tunai pencatatan transaksi secara otomatis dapat
memudahkan dalam menghitung aktivitas ekonomi.

KEGIATAN UPACARA PENGIBARAN BENDERA KEBANGSAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 17 BULAN PEBRUARI 2020 TINGKAT DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR

Senin 17 Pembuari 2020 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor membacakan
sambutan Bupati Bogor puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat allah subhanahu wata’ala,
karena berkat limpahan rahmat dan karunia-nya, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan
kekuatan untuk melaksanakan upacara pengibaran bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tahapan penjaringan aspirasi masyarakat melalui musrenbang kelurahan dan musrenbang rencana kerja
pemerintah daerah (rkpd) di kecamatan telah dilalui. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada
seluruh camat yang telah melaksanakan dan mengarahkan forum musrenbang dengan baik.
Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada seluruh perangkat daerah yang telah berpartisipasi
aktif dan mendampingi kecamatan dalam merumuskan rancangan kebutuhan biaya untuk mengakomodir
usulan masyarakat di tingkat kecamatan.
beberapa hal yang perlu saya tekankan berkaitan dengan agenda pembangunan daerah adalah: Perangkat
daerah agar mengawal usulan prioritas hasil musrenbang rkpd di kecamatan, saya berpesan jangan
sampai ada usulan prioritas yang tidak diakomodir oleh perangkat daerah, kawal terus hingga menjadi
apbd 2021. Forum konsultasi publik yang melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan
lainnya akan dilaksanakan pada 17 februari 2020, membahas tentang penyempurnaan rancangan awal
rkpd tahun 2021 untuk disepakati bersama, terutama terkait isu strategis, tema, dan prioritas
pembangunan.
Adapun khusus musrenbang geopark akan dilaksanakan pada tanggal 18 februari 2020 untuk 15
kecamatan di wilayah geopark. Forum perangkat daerah akan dilaksanakan dari tanggal 24 februari
sampai dengan 6 maret 2020, untuk membahas penyempurnaan rancangan renja perangkat daerah tahun
2021, sebagai bahan rancangan rkpd tahun 2021.
Seluruh perangkat daerah agar menganalisa usulan yang terkait kebutuhan masyarakat diselaraskan
dengan visi dan misi pemerintah kabupaten bogor dan program pancakarsa juga disesuaikan dengan
target perencanaan tahun 2021 di perangkat daerah masing-masing.
Seluruh perangkat daerah agar menyelesaikan proses verifikasi dan penelaahan pokok-pokok pikiran
dprd untuk bahan perencanaan tahun 2021 paling lambat tanggal 21 februari 2020.
Berkenaan dengan proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) tahun 2019
yang batas akhir penyerahan ke pemerintah provinsi jawa barat adalah tanggal 31 maret 2020, kiranya
hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para kepala perangkat daerah mengingat lppd adalah
keseluruhan tampilan kinerja pemerintah daerah dan saya sangat berharap agar tahun ini tampilan kinerja
tersebut dapat ditingkatkan.
Saya ingatkan kepada perangkat daerah yang belum melengkapi data yang diperlukan untuk penyusunan
lppd, agar segera menyerahkan kepada tim penyusun lppd selambatnya akhir februari 2020. Saya juga
minta agar seluruh kepala perangkat daerah dapat mengawal pembahasan lkpj tahun 2019 agar berjalan
lancar dan selesai tepat waktu.*****

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menilai elektronifikasi transaksi di pemerintah daerah (pemda) dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal itu berdasarkan pengalaman BI dalam melakukan elektronifikasi di beberapa daerah.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menerangkan elektronifikasi dapat dilakukan pada pengelolaan anggaran di pemda. “Itu akan menjadi sumber penerimaan daerah, termasuk juga penguatan data base pemda,” ujarnya di Jakarta, (14/2/2020).

Menurut Perry, dengan elektrifikasi transaksi maka akan mendorong efektifitas dan efisiensi dari pengelolaan keuangan di daerah, termasuk pada anggaran dari pusat ke daerah.

“Kita melihat transaksi pemda itu juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan tingkat inklusi, baik di dareh maupun pusat,” jelasnya.

Perry menambahkan, beberapa daerah sudah menunjukkan elektrifikasi transaksi meningkatkan penerimaan daerah tersebut. Seperti di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang pendapatannya naik lima kali lipat dalam 5 tahun terakhir karena elektronifikasi.

“Pengalaman kami elektronifikasi di berbagai provinsi dan kabupaten yang sudah berhasil, itu penerimaan daerahnya naik berlipat-lipat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo, menambahkan hingga akhir 2019 sudah sekitar 90% pemda menerapkan elektronifikasi transaksi. Seperti pada sistem pembayaran gaji (payroll) sudah 100% diterapkan pemda.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga didorong melakukan payroll. Menurutnya, BUMD di 31 provinsi sudah menerapkan payroll dengan capaian 91%, lalu di 84 kota dengan capaian 90%, serta 290 kabupaten dengan capaian 70%.

“Jadi relatif memang elektronifikasi sudah banyak dilakukan di banyak daerah, utamanya dorong optimalisasi penerimaan pemda sekitar 4-5 kali meningkat dengan adanya ini,” jelasnya.

Oleh sebab itu, kedepannya BI bersama pemerintah akan mendorong percepatan dan perluasan elektronifikasi di berbagai daerah. “Kemudian masuk ke ekspansi transaksi lain oleh pemda, yakni kami akan batasi minimal 1-2 transaksi baru sebagai perluasan,”tuntasnya.(*/Joh)

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin mengatakan kelangkaan gula pasir di pasar tak lain karena permainan mafia. Mereka sengaja menimbun, karena tahu permintaan pasar meningkat jelang Bulan Ramadhan.

“Bisa jadi ada yang nimbun untuk ambil untung besar karena pasokan gula berkurang baik produksi dalam negeri maupun gula impor,” kata politisi PKS ini, Kamis (13/2/2020).

Untuk itu, Satgas Pangan harus bertindak tegas kepada mafia atau spekulan yang nakal yang ingin mengambil untung besar. “Satgas Pangan harus bertindak tegas mengatasi spekulan yang sengaja menumpuk gula pasir yang mengakibatakan langkanya gula di pasar,” ucapnya.

Andi Akmal mengingatkan persiden Jokowi untuk turun tangan terkait kian banyak kasus penimbunan pangan seperti gula pasar dan bawang putih dan bahan pokoknya lainnya.

Ia juga mengingatkan Presiden Jokowi jangan hanya mendengar orang di sekitarnya saja, tapi juga mendengar dari berbagai kalangan. Dengan demikian akan mengetahui kondisi objektif mengenai pangan.

“Ya harus mendengar banyak kalangan. Jangan hanyan ABS (asal bapak senang, red). Jika itu terjadi, maka yang sengsara adalah rakyat kecil,” katanya.

Andi Akmal juga mengingatkan Presiden Jokowi jangan hanya konsen kepada pemindahan Ibu Kota Negara, tapi juga harus memikirkan bagaimana supaya harga sembilan bahan pokok tetap stabil.

“Presiden Jokowi jangan konsen kepada pemindahan Ibu Kota Negara saja, tapi juga bisa menjaga harga pangen stabil,” katanya.

Sebelumnya, ada kelangkaan gula pasir di pasar dan mini market. Kondisi ini jelas membuat masyarakat khawatir karena bukan hanya harga yang naik tapi pembelian un dibatasi.

Bukan hanya di Jakarta, di berbagai daerah juga demikian. Sejak hampir dua pekan ini, sejumlah konsumen, khususnya di Bandar Lampung, mengeluhkan kesulitan mencari gula pasir, baik di supermarket modern maupun minimarket. Bahkan di pasar tradisional, gula pasir kemasan dan bermerek seolah menghilang, alias kosong.

Sementara ada gula curah, namun harganya juga sudah melesat Rp14 ribu hingga Rp15 ribu /Kg.(*/Tub)

BOGOR – PD Pasar Tohaga kembali menggelar sosialisasi pembangunan Pasar Rakyat Parung Panjang. Bekerjasama dengan PT. Cipta Bayu Utama sebagai investor sekaligus developer.
Pasar perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Tanggerang Selatan tersebut memiliki luas tanah 16.038 m2 dan memiliki pedagang tak kurang dari 1.600.

Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan dalam sambutannya mengatakan bahwa revitalisasi Pasar Parung Panjang mutlak dilakukan mengingat HGB (Hak Guna Bangunan) sudah habis sejak tahun 2017, juga kondisi pasar yang sudah tidak representatif mengharuskan dilakukannya revitalisasi.

” Ini juga merupakan amanat Pemerintah Daerah dan juga Bupati sebagai pimpinan daerah, masuk kedalam karsa Bogor Maju dan Bogor Membangun, dimana pembangunan harus dilaksanakan di semua sektor. Saat ini sudah dalam proses pemindahan pedagang ke TPS (Tempat Penampungan Sementara),” paparnya, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (13/2/2020).

Asisten Pembangunan Kabupaten Bogor, Ir Joko Pitoyo, CES yang juga hadir dalam sosialisasi tersebut menegaskan bahwa pembangunan Pasar Rakyat Parung Panjang merupakan ikhtiar pemerintah daerah untuk mengubah peruntungan masyarakat pasar Parung Panjang.
“Dengan dibangunanya pasar dan segala fasilitasnya, kami harapkan semua semakin membaik, dan saya juga akan laporkan hasil sosialisasi ini kepada Bupati Bogor sebagai pimpinan, “ujar Joko Pitoyo

Hal senada juga dikatakan Camat Parung Panjang, Edi Mulyadi, “saat ini pasar parung panjang tidak hanya dikunjungi masyarakat Kabupaten Bogor, namun juga dari masyarakat Tangerang dan Tangsel, untuk itu lebih baik jika pasarnya lebih bagus secara fisik, “katanya

Aseh, pedagang daging Pasar Parung Panjang memandang Pasar Parung Panjang ini wajar direvitalisasi karena hak pedagang memang sudah habis.
“Selagi harga sesuai kesepakatan kami siap mendukung,” ungkap Aseh.(*/Angg)

PASURUAN – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta masyarakat tak panik akan adanya kelangkaan bawang putih di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini disebut Syahrul Yasin karena stok bawang putih masih aman dalam tiga bulan ke depan.

Menurutnya, kelangkaan bawang putih ini disebabkan karena kepanikan pasar akibat wabah virus covid-19.

“Sebenarnya potensi yang kita miliki cukup bertahan dua sampai tiga bulan ini, tanpa impor,” ungkap Syahrul Yasin Limpo, saat panen raya padi di Nguling, Kabupaten Pasuruan, Rabu 12 Februari 2020.

Ia menambahkan sebagai negara tropis Indonesia disebut memang memiliki keterbatasan pada komiditi bawang putih. Namun di sisi lain Indonesia punya kekayaan komiditi lain seperti bawang merah.

“Jadi bawang putih itu tanaman subtropis. Indonesia ini kan negara tropis, sehingga kita butuhkan,” imbuhnya.

Pihaknya memastikan meski ada pembatasan ekspor dan impor antara China dan Indonesia akibat virus korona. Namun ia memastikan hal itu tak berlaku dalam impor dan ekspor komiditi hortikultura, sebab virus korona tidak menular melalui tumbuhan.

“Yang menjadi keseriusan kita melalukan bio-security atau pengawasan yang ketat adalah hewan, yang lain tidak. Hortikultura tidak,” tuturnya.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta distributor bawang putih tak menimbuk stok yang dimilikinya.

“Kita minta jangan ditimbun. Kami sudah perintahkan satgas pangan turun mengecek ketersediaan bawang putih di gudang,” pungkasnya.

Sebagai informasi harga bawang putih di sejumlah daerah mengalami kenaikan, di Jawa Timur misalnya rata-rata di pasar tradisional harga bawang putih menyentuh angka Rp50.000 per kilogramnya.(*/Gio)

SERANG – Astra Tol Tangerang-Merak telah melakukan penyesuaian tarif tol pada 12 Februari 2020, mulai pukul 00.00 WIB. Penyesuaian tarif ini memberikan ruang kepada badan usaha jalan tol untuk terus melakukan upaya peningkatan layanan.

Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti, Krist Ade Sudiyono menyampaikan bahwa yang melatarbelakangi penyesuaian tarif tersebut di antaranya pembangunan infrastruktur Indonesia memerlukan sinergitas semua unsur anak bangsa, kebutuhan infrastruktur yang tinggi dan profile anggaran negara yang terbatas, sehingga membutuhkan partisipasi swasta.

“Salah satu model partisipasi swasta di penyediaan infrastruktur publik adalah model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan secara khusus di sektor jalan tol dituangkan dalam model konsesi dan perjanjian pengusahaan jalan tol,” ujar Krist Ade pada acara pemberian apreasi kepada sejumlah wartawan di sebuah rumah makan di Tangerang Selatan, Rabu (12/2/2020).

Ia mengatakan, untuk menarik dan memberi kepastian usaha melalui pengembalian investasi dan tingkat keuntungan yang wajar bagi para investor jalan tol, setiap 2 tahun sekali dilakukan penyesuaian tarif tol berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan inflasi.

“Penyesuaian tarif ini untuk memenuhi kelayakan investasi yang diperjanjikan dan melakukan pemeliharaan dalam upaya memberikan layanan optimal. Ini adalah kegiatan rutin yang akan berlangsung setiap dua tahun,” ujar Krist.

Krist mengungkapkan, jalan tol Tangerang-Merak sepanjang 72,45km, yang dikelola oleh ASTRA Tol Tangerang-Merak mengunakan 2 sistem operasi, di antaranya sistem integrasi terbuka jaringan Tol Jakarta-Tangerang, Segmen Simpang Susun Tomang-Tangerang Barat-Cikupa dan sistem tertutup, untuk Segmen Cikupa-Merak.

“Sistem ini telah disesuaikan tarifnya pada tanggal 2 November 2019, sesuai KepMen PUPR no 874/KPTS/M/2019 dan KepMen PUPR No 20/KPTS/M/2020 tanggal 4 Februari 2020, telah diberlakukan penyesuaian tarif per kilometernya tanggal 12 Februari 2020. Penyesuai tarif ini dilakukan terakhir kali pada tanggal 21 November 2017 berdasarkan KepMen PUPR No 896/KPTS/M/2017 (tanggal 13 November 2017),” ujar Krist.

Reklasifikasi Golongan dan Rasionalisasi penyesuaian tarif tol kali ini juga dilakukan dengan melakukan penyederhanaan klasifikasi golongan tarif dari 5 golongan tarif menjadi 3 golongan tarif.

Hal ini merupakan kontribusi pelaku usaha jalan tol untuk meningkatkan kompetisi nasional (national competitiveness) khususnya melalui penurunan biaya logistik. Tarif golongan kendaraan logistik dengan sumbu roda yang semakin banyak justru mengalami penurunan.

“Upaya ini juga dimaksudkan untuk memberi insentif kepada pelaku logistik dalam menyesuaikan kendaraannya supaya tidak mengalami kelebihan muatan kendaraan dan kelebihan dimensi atau overload overdimension (ODOL), yang umumnya banyak terjadi pada golongan 2 dan 3,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) unsur Pemerintah Wakil dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Agita Widjayanto menyampaikan bahwa keberadaan jalan tol mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar jalan tol.

“Pembangunan infrastruktur di Indonesia perlu mendapat dukungan semua pihak, dan pihak swasta dalam hal ini menjalankan perannya untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan melalui penyesuaian tarif dapat menjamin keberlangsungan investasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat,”paparnya. (*/Dul)

BANJARMASIN – Industri pers Indonesia berharap penyusunan regulasi yang berpihak pada sebuah ekosistem good journalism seperti yang dijanjikan Presiden Jokowi bisa segera terealisasi sehingga tata kelola media massa yang ideal bisa segera terwujud.

Demkian benang merah Konvensi Nasional Media Massa bertajuk “Daya Hidup Media Massa di Era Disrupsi, Tata Kelola Seperti Apa yang dibutuhkan?” di Rattan Inn Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu 8 Feruari 2020.

“Pemerintah harus membuat kebijakan affirmative act ion atau perlindungan berupa fasilitas, proteksi atau insentif, seperti penghapusan atau pengurangan PPN atas pembelian kertas koran dan media cetak lainnya,” ujar Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Januar P. Ruswita saat sesi diskusi di konvensi itu.

Selain itu menurutnya, pemerintah bisa juga mengembalikan sebagian dana dari penerimaan PPN pembelian kertas koran dan media cetak lainnya, dalam bentuk alokasi anggaran pengembangan model-model bisnis media cetak, peningkatan kompetensi wartawan, serta program literasi media dan peningkatan minat baca dalam upaya pencerdasan bangsa.

Menurut Januar, pemerintah memberlakukan undang-undang, peraturan-peraturan dan kewajiban pajak yang sama kepada media agregator, media sosial dan platform digital global yang beroperasi di Indonesia, seperti yang diterapkan kepada media-media nasional-lokal.

Perlu diketahui permintaan penghapusan atau pengurangan PPN kertas koran dan media cetak laimnnya ini, sudah disampaikan oleh pengurus SPS dalam pertemuan dengan Jusuf Kalla saat menjabat Wakil Presiden. Bahkan dipertegas oleh pernyataan Presiden Jokowi saat bertemu dengan Forum Pemred Agustus tahun lalu, bahwa PPN atas pembelian kertas koran atau media cetak lainnya akan dihilangkan.

Lebih jauh dikatkan Januar, di era inovasi disruptif saat ini, media cetak harus dapat mempertahankan kekuatan pengaruhnya lewat produk-produk jurnalistik yang mengedapankan solution journalism yaskni sebuah model pelaporan berbasis data dan bukti tentang respons terhadap masalah sosial. Di sisi lain, untuk tetap hidup dalam tantangan dunia digital, media mainstream juga harus mengembangkan model bisnis baru.

“Berita dan informasi yang diusung oleh media mainstream cetak harus tetap berpijak pada aspek arti penting bagi publik serta pendalaman yang berkualitas. Informasi itu harus menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat,” ungkap Januar.

Hadir sebagai pembicara pada sesi tersebut Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Syafril Nasution, Sekjen Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika, dan perwakilan Forum Pemred Arifin Asdad.Menurut Arifin, bola sekarang berada ditangan para praktisi pers untuk menentukan sebuah ekosistem good journalism yang ideal. “Presiden sudah membuka pintu, kemarin malam kita bertemu dengan Menkominfo juga sudah kita sampaikan dan beliau akan memulai melakukan FGD-FGD,” ujarnya.

Apalagi dalam konvensi kemarin hadir juga Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid dan menyatakan dukungannya agar pers membuat draft yang bisa dibahas di tingkat legislasi. “Kita sendiri sudah melakukan benchmarking dengan negara lain, tetapi alangkah baiknya bila industri pers yang lebih tahu permasalahannya bisa mengajukan draft,” katanya.

Meutya mengataka hal itu pada sesi I konvensi, dengan pembicara pada sesi itu Rektor Universitas Multimedia Nusantara Dr. Ninok Leksono dan wartawan senior Bambang Harimurti. “Tadi presiden mengatakan bahwa masyarakat memerlukan berita yang baik. Nah untuk mendapat berita yang baik tentunya memerlukan wartawan yang baik. Wartawan yang baik tentunya diperoleh dari industri media yang baik pula,” kata Ninok.(*/Tub)

LAMONGAN – Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian langsung merespons cepat permasalahan pupuk di Lamongan. Tidak hanya itu, Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy juga memberikan solusi kepada para petani tambak yang meminta alokasi pupuk bersubsidi.

Hal itu disampaikan Sarwo Edhy saat audiensi dengan para petani tambak, bersama Bupati Lamongan, DPRD dan Kadistan Lamongan, di Guest House Pemkab Lamongan, Jumat (7/2/2020).

Menurutnya, revisi Permentan No 1 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020, adalah solusi jangka panjang.

Namun, Sarwo Edhy menegaskan jika Kementerian Pertanian akan berupaya untuk mengatasi persoalan pupuk yang dikeluhkan petani tambak Lamongan.

“Masalah pupuk subsidi akan segera kami selesaikan. Tidak ada masalah dengan pupuk bersubsidi ini. Solusi untuk jangka pendek, jatah padinya ditarik dulu untuk segera bisa dimanfaatkan” ujar Sarwo Edhy.

Sementara untuk jangka panjang, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan saling berkoordinasi.

“Akan ada surat dari Menteri KKP bahwa petani tambak supaya tetap mendapatkan pupuk, selanjutnya Menteri Pertanian bisa kirim surat ke Menteri Keuangan untuk mendapatkan tambahan alokasi,” katanya.

Dijelaskannya, tahun ini Kementan tidak memasukan perikanan, karena volume pupuk bersubsidi berkurang. Sehingga, pupuk diprioritaskan untuk sektor pertanian terlebih dahulu.

Hanya saja, di Lamongan para petani tambak ini adalah juga petani tanaman pangan. Saat musim kemarau datang, para petani tambak memanfaatkan lahannya tanaman padi. “Berarti, mereka berhak mendapatkan pupuk subsidi.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)-nya supaya disiapkan, kami segera memerintahkan untuk mendapatkan pupuk subsidi. RDKK itu penting untuk mengeluarkan pupuk bersubsidi,” tuturnya.

Dijelaskan Sarwo Edhy, RDKK berdasarkan input data ke dalam sistem secara berjenjang disetujui kadistan kabupaten sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi.(*/Gio)