JAKARTA – Sektor pariwisata di Bali terkena dampak wabah virus korona. Sejumlah kawasan wisata di Bali tampak sepi karena meluasnya wabah virus korona.
Tanjung Benoa, kawasan wisata olahraga air yang sangat populer di Bali, tampak sepi. Hanya ada beberapa turis domestik yang bermain di pantai.
Para pengemudi perahu, penarik jangkar, pemandu menyelam, dan staf lain lebih banyak tiduran di bawah banana boat yang diparkir.
Ragil Pratama, yang bekerja mengemudikan perahu cepat untuk turis, mengakui penurunan penghasilan menyusul anjloknya kunjungan turis.
“Biasanya bisa bawa tamu sampai 80 orang. Sekarang dapat 30 saja sudah syukur,” katanya.Ragil, yang normalnya bisa mengantongi Rp100 ribu per hari, kini hanya sekitar Rp20.000 per hari.
“Sudah sejak Imlek kondisinya begini. Mau bagaimana lagi. Ini kan memang tidak hanya masalah Bali atau nasional, tetapi global,” lanjutnya.
Menurunnya pendapatan usaha memaksa Komang Suaryasa, pengelola usaha lainnya, untuk memotong gaji pegawai yang kebanyakan bekerja dalam skema paruh waktu.
“Kami hanya bisa mengupah karyawan setengah gaji. Itu pun kami kurangi,” katanya.
Suaryasa berusaha optimis jika kondisi ini tidak akan berlangsung lama.
“Saya berharap secepatnya (pulih). Apalagi kami di Bali sudah membuat persembahan khusus untuk menolak bala,” kata Suaryasa.Elly Hutabarat, ketua umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), mengapresiasi stimulus pemerintah yang bertujuan menggerakkan perjalanan domestik. Namun, ia katakan langkah itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah.
“Berat sekali (dampak dari virus corona), kita nggak bisa tertolong dari itu aja, tapi itu suatu hal yang kita hargai,” kata Elly dilansir dari BBC News Indonesia, Minggu (15/3/2020).
Selain penerbangan dan hotel, Elly sebut bahwa biro perjalanan juga terpukul.
Ia menjelaskan bahwa berbagai sektor tengah mengambil langkah dengan tujuan untuk menghemat. Di antaranya adalah memberikan cuti tanpa dibayar bagi karyawan.
“Dampaknya itu adalah orang itu unpaid leave, ada seminggu maupun dua minggu dari sebulan itu, mulai mengurangi karyawan. Kalau nggak ada yang masuk (wisatawan) bagaimana?” ujarnya.
Elly meminta agar pemerintah mempertimbangkan subsidi lainnya juga, seperti untuk pajak maupun biaya listrik.
“Kita membantu yang ada ini, existing hotel, maupun travel agent, dengan stimulus. Mungkin subsidi-subsidi sementara, sampai bertahan sampai virus ini hilang,” kata Elly.
“Kita kan nggak tahu sampai kapan nih, mudah-mudahan summer (pertengahan tahun) ini sudah selesai. Kalau misalnya (subsidi) bisa bertahan sampai April atau Mei itu bagus sekali. Jadi pemerintah yang kita minta tolong itu, pajaknya, tarif listrik, sementara dikurangi lah,” tambahnya.
Elly mengatakan dampak paling gawat dirasakan oleh industri pariwisata sejak awal Februari, bagi wisatawan yang datang maupun penjualan perjalanan ke luar negeri.
“Semua daerah tujuan wisata terkena dampaknya, di antaranya untuk inbound yang paling parah Bali, Yogyakarta, Jakarta, Belitung, Manado,” ujar Elly.
“Apalagi ke Manado, Belitung atau Bali, yang jumlah wisatawan China itu nomor satu. Itu dampaknya sudah luar biasa,” ungkapnya.(*/Tya)
JAKARTA – Pemerintah akan mengeluarkan paket stimulus kedua untuk menangkal dampak meluasnya Virus Corona jenis baru (COVID-19) terhadap kegiatan ekonomi domestik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan paket stimulus tersebut khusus akan ditujukan ke industri manufaktur. Pasalnya, industri manufaktur merupakan sektor ekonomi yang paling terdampak dari timbulnya pandemik global COVID-19.
“Besok rinciannya pukul 10.00 WIB akan diumumkan,” ujar dia.
Airlangga memastikan paket stimulus kedua ditujukan untuk memulihkan industri manufaktur. Pada dua bulan pertama di 2020 COVID-19 telah menahan laju industri di China yang turut berdampak pada pasokan bahan baku industri terhadap Indonesia.
“Sektor yang sangat terpukul dengan adanya pandemik COVID-19 yang utama adalah sektor manufaktur, setelah pariwisata. Jadi paket kedua ini kami persiapkan untuk manufaktur,” ujarnya.
Beberapa garis besar dari paket stimulus kedua itu antara lain relaksasi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk karyawan sektor industri, PPh pasal 22 barang impor dan PPh Pasal 25 atau PPh Badan untuk industri manufaktur yang ditangguhkan selama enam bulan.
Selain itu, pemerintah juga berencana memberlakukan bea masuk secara berkala dan menaikkan batas maksimal restitusi pajak dari yang semula Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar.
Kemudian, terdapat stimulus nonfiskal dengan mempermudah impor bagi importir bereputasi baik melalui penghapusan 749 kode HS bagi barang larangan dan pembatasan di sektor tertentu.
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan stimulus jilid pertama yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak terdampak wabah COVID-19.
Beberapa stimulus tersebut antara lain peluncuran kartu prakerja bagi dua juta penerima manfaat dan pemberian bantuan sosial bagi 50.000 keluarga penerima manfaat.
Pemerintah juga memberikan stimulus bagi bidang perumahan serta insentif bagi agen perjalanan termasuk pemberian diskon pesawat terbang agar sektor pariwisata tetap kuat.(*/Tya)
JAKARTA – Sejumlah kalangan turut angkat bicara terkait anjloknya harga minyak dunia. Turunnya harga minyak dunia hingga USD36 per barel seharusnya dibarengi dengan turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) di pasaran oleh badan usaha yang beroperasi di Indonesia baik itu Pertamina, Shell, Total, BP dan Exxon Mobil.
“Penurunan harga minyak dengan rata-rata USD40 per barel harus dibarengi dengan turunnya harga BBM di pasaran oleh badan usaha. Pemerintah harus segera mendorong supaya harga BBM turun,” kata Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi, di Jakarta, Senin (9/3/2020).
Menurut dia, penurunan harga BBM tidak hanya untuk BBM non subsidi. Anjloknya harga minyak dunia, imbuhnya, seharusnya juga dibarengi dengan penurunan harga BBM penugasan premium dan BBM subsidi jenis solar. “Pertamina harus segera menurunkan semua harga BBM baik BBM non-subsidi, BBM penugasan maupun harga BBM subsidi,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa anjloknya harga minyak dunia disebabkan karena kelebihan pasokan karena Rusia menolak melakukan penurunan produksi sehingga harga minyak dunia semakin menurun.
“Anjloknya harga minyak dunia disebabkan karena kelebihan pasokan. Negara-negara yang tergabung dalam OPEC berupaya menurunkan produksi hingga 1,5 juta barel. Tapi negara non OPEC seperti Rusia menolak menurunkan produksi,” kata dia.
Hal senada juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan. Pihaknya juga mendorong supaya pemerintah meminta badan usaha menurunkan harga BBM. Adapun penurunan harga BBM, kata dia, diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. “Harapannya dengan kondisi BBM turun akan menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata dia.
Sebagai informasi, harga minyak dunia turun signifikan mengiringi keputusan Arab Saudi yang memangkas harga jual minyak. Minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) turun ke level USD32,4 per barel atau turun 21,5%, sedangkan jenis Brent merosot ke USD35,31 per barel atau turun 22%.(*/Ind)
JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berencana untuk membuka kembali penerbangan umrah ke Arab Saudi pada 15 Maret mendatang.
Sebelumnya, pihak Kerajaan Arab Saudi menutup penerbangan dan menolak kedatangan jemaah umrah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, imbas dari penyebaran virus corona.
Kabar pembukaan kembali penerbangan umrah ke Arab Saudi ini ditegaskan langsung oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Kabar pembukaan ini seiring dengan larangan sementara yang dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi, diminta masa larangan habis pada 13 Maret 2020.
“Jadi saya ingin sampaikan kepada bapak dan ibu sekalian bahwa info umrah ke Arab Saudi akan kembali dibuka pada 15 Maret.
Ini menjadi kabar yang menggembirakan,” kata Irfan Setiaputra di Jakarta, Minggu (8/3/2020).
Irfan menerangkan bahwa Garuda Indonesia sangat terdampak akibat penutupan penerbangan umrah ke Arab Saudi, imbas penyebaran virus corona. Penutupan tersebut, kata Irfan, membuat Garuda Indonesia merugi. Pasalnya umrah merupakan pasar besar bagi bisnis penerbangan Garuda Indonesia.
“Kami mengalami penurunan tapi kita enggak usah ngomongin itu. Lumayan babak belur tapi ya sudah lah,” ucapnya tanpa mau merinci berapa besar kerugian akibat penutupan penerbangan umrah.(*/El)
JAKARTA – Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Syaifullah Tamliha berasumsi setiap penurunan 1 persen pertumbuhan ekonomi Tiongkok, akan berakibat kepada penurunan 0,3 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hal ini dia sampaikan terkait dampak penyebaran virus corona beberapa bulan ke belakang terhadap ekonomi dunia termasuk Indonesia.
“Jika yang saya cermati, pertumbuhan ekonomi China itu turun 2 persen, berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia turun 0,6 persen. Saya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang dari 5 persen,” kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (6/3/2020).
Politisi PPP ini menyebut, dampak ekonomi ini juga bisa membuat beban hutang Indonesia membengkak. Apalagi jika nilai dolar tukar terhadap rupiah terus melambung sampai Rp 15 ribu per dolar.
“Dengan beban hutang Indonesia lebih dari Rp 5.000 triliun dan itu berdampak luar biasa jika dolar menyentuh Rp 15.000. Ini kita sudah memasuki krisis ekonomi,” kata dia.
Namun saat ini Indonesia dinilai masih aman karena Amerika menurunkan suku bunganya di Bank Central. Jika sebaliknya, bukan tidak mungkin di tengah kondisi ini banyak negara berkembang yang beresiko.
“Kalau Amerika ingin menghabisi negara-negara berkembang Amerika cukup menaikkan suku bunga bank centralnya. Itu pasti berdampak besar bagi Indonesia,” ucap dia.
Karena itu menurut dia, para tokoh bangsa, terutama pimpinan MPR dengan partai-partai politik mampu mengantisipasi ini. Bagaimana menghadapi sedini mungkin agar wabah virus corona itu tidak berdampak terhadap ekonomi Indonesia.(*/Tya)
JAKARTA – Perbankan diminta untuk menurunkan suku bunga kredit. Langkah ini dinilai tepat mengantisipasi dampak wabah virus corona.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Kami menyampaikan prioritas pemerintah dengan stimulus paket pertama dan kemudian kebijakan yang diambil BI dan OJK harapannya transmisi penurunan suku bunga BI bisa dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.(5/3/2020)
Airlangga menuturkan, jika penurunan suku bunga tersebut dapat dilaksanakan, hal ini akan berpengaruh terhadap sektor riil, khususnya di bidang produksi.
Permintaan ini juga untuk mendukung stimulus ekspor dan impor yang rencananya akan difinalkan secepatnya.
“Value chain dan kluster industri whole seller dan ritel perlu diperhatikan sebab jadi backbone perekonomian nasional,” tambahnya.
Pemerintah saat ini juga telah menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) menjadi 6 persen dengan anggaran Rp 190 triliun.
“Bunganya pemerintah kan sudah putuskan 6 persen untuk KUR jadi diharapkan kredit yang lain tidak terlalu jauh,” tandasnya.(*/Tya)
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong, pemerintah daerah dan provinsi untuk lebih mengoptimalkan dana desa guna memangkas angka kemiskinan.
Dimana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berjalan dengan baik, dimana sampai dengan Januari 2020 telah mencapai Rp68,39 triliun atau 7,98% dari pagu APBN 2020.
Lebih lanjut Menkeu juga menekankan, pentingnya peranan Dana Desa bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). “Dana desa ini adalah dana rakyat. Gunakan untuk mengurangi kemiskinan di desa. Dana Desa adalah lokomotif bagi pembangunan nasional,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (28/2/2020).
Pertama, Menkeu menjelaskan pentingnya peranan APBN, APBD, dan APBDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam ketidakpastian global dan penyebaran virus corona. “Dengan kondisi ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun dari angka 5%. Kita perlu menentukan kebijakan sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa bertahan,” katanya
Kedua, mantan Direktur Bank Dunia itu memberikan dukungan terkait penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Diungkapkan olehnya, desa adalah unit terkecil ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harmoni sosial.
“Dana Desa digunakan untuk membangun jalan dan jembatan sehingga banyak anak-anak sekolah yang bisa pergi ke sekolah dengan aman dan nyaman. Jika masyarakat kita bisa hidup lebih bersih, jika Sungai Musi lebih bersih, maka yang menikmati adalah masyarakat Palembang, masyarakat Sumatera Selatan,” paparnya.
Sebagai informasi, Sumatera Selatan menerima Dana Desa sebesar Rp2,713 trilun untuk 2.853 desa pada tahun 2020. Menkeu berharap agar dengan Dana Desa yang makin tinggi dan dukungan finansial untuk aparat desa, hasil Dana Desa itu semakin nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(*/Tya)
KARAWANG – PT Pupuk Kujang menyatakan alokasi pupuk bersubsidi untuk kebutuhan sektor pertanian di wilayah Jawa Barat (Jabar) pada tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu.
“Alokasi pupuk bersubsidi itu ditentukan melalui Keputusan Gubernur Jabar Nomor 521.34/Kep.71-Rek/2020 tanggal 30 Januari 2020,” kata Kepala Bagian Hubungan Eksternal PT Pupuk Kujang Indra Gunawan, kepada Antara, di Karawang,(26/2/2020).
Ia mengatakan, berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 521.34/Kep.71-Rek/2020 tanggal 30 Januari 2020, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 pada sektor pertanian di wilayah Jawa Barat menurun dibandingkan 2019.
Untuk alokasi pupuk urea bersubsidi sebesar 249.748 ton pada tahun ini. Sedangkan tahun sebelumnya, alokasinya mencapai 531.043 ton. Kemudian alokasi pupuk NPK untuk 18 kabupaten/kota wilayah distribusi PT Pupuk Kujang pada tahun ini sebanyak 115.552 ton, menurun dibandingkan 2019 yang alokasinya mencapai 137.062 ton.
Sementara pupuk organik, alokasi tahun ini mencapai 66.230 ton atau menurun dibandingkan 2019 sebanyak 70.405 ton.
Ia mengatakan, sebagai produsen pupuk, pihaknya hanya mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan.
PT Pupuk Kujang menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, termasuk kebutuhan gagal panen akibat banjir yg melanda diberbagai daerah di Jawa Barat, tapi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. (*/Dang)
GRESIK – Stok pupuk bersubsidi di Jawa Timur (Jatim) untuk tahun 2020 dipastikan hanya bertahan hingga semester pertama. Kondisi ini terjadi karena pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah yang terbatas.
Berdasarkan data dari PT Petrokimia Gresik, pada tahun 2020 hingga tanggal 21 Februari, pupuk UREA terealisasi 80.520 ton dari alokasi 366.627 ton (22%). Sedangkan ZA terealisasi 51.487 ton dari alokasi 186.766 ton (28%), SP-36 terealisasi 21.383 ton dari alokasi 66.123 ton (32%), Phonska terealisasi 82.006 ton dari alokasi 437.809 ton (19%), dan Petroganik realisasi 27.419 ton dari alokasi 105.350 ton (26%).
“Dengan data seperti ini, maka semester pertama diperkirakan habis. Kalau ada tambahan alokasi dari Kementan, kami siap mendistribusikan,” kata General Manajer Penjualan Retail PT Petrokimia Gresik, Agus Susantyo, saat bertemu Komisi B DPRD Jatim, Selasa (25/2/2020).
Agus mengatakan, jumlah alokasi pupuk bersubsidi di Jatim memang rendah dibanding tahun sebelumnya. Itu sebabnya, di beberapa daerah terjadi kelangkaan.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah mengatakan, pihaknya sengaja mendatangi PT Petrokimia Gresik untuk mengetahui fakta sebenarnya tentang suplai pupuk di Jatim. Upaya ini dilakukan untuk menyikapi aksi masyarakat yang berunjuk rasa terkait kelangkaan pupuk di Gresik, Lamongan dan Tuban beberapa waktu lalu.
“Kami ingin tahu apakah stoknya pupuk ini benar-benar aman? Akan naif jika langka sementara Jatim punya pabrik pupuk yang besar,” kata Anik yang juga koordinator Komisi B DPRD Jatim ini
Hasil pertemuan Komisi B dengan Kementan beberapa waktu lalu bisa penggeseran alokasi pendistribusian pupuk. Diskresi ini bisa mencapai 10 persen. Artinya masih ada peluang untuk penambahan distribusi wilayah Jatim.
“Lamongan, Gresik, Tuban dan Probolinggo sudah unjuk rasa. Kami tak ingin 34 kabupaten/kota lainnya ikut unjuk rasa. Kalau stok aman, apakah pendistribusiannya ini apakah juga aman untuk Jatim,” kata politisi PKB ini.
Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Petrokimia Gresik, Digna Jatiningsih mengatakan, pihaknya dan DPRD Jatim sebenarnya memiliki persamaan harapan agar alokasi pupuk bersubsidi ini bisa ditambah berdasarkan kebutuhan. Apalagi, produksi stok pupuk bersubsidi dari PT Petrokimia Gresik lebih dari kebutuhan nasional, hanya menunggu perubahan kebijakan pemerintah.
“Harapan kita sama, yaitu ingin ada penambahan alokasi (pupuk bersubaidi). Kalau misalnya hal itu tidak bisa, kita juga masih punya pupuk nonsubsidi yang stoknya juga ada,” katanya.
Diketahui, alokasi pupuk bersubsidi ini berasal dari Elektronik Rencana Definitif Kebututuhan Kelompok (e-RDKK). Komisi B pun sudah melakukan kunjunjungan dan membicarakan dengan Kementan beberapa waktu lalu.
Secara nasional kuota pupuk subsidi tahun 2020 hanya berkurang 9,4 persen. Pengurangan itu berdasar usulan Kemenkeu atas rekomendasi BPK dengan pertimbangan luasan lahan dan jumlah petani.
“Tahun 2019 jumlah petani sebanyak 8,4 juta. Sedangkan tahun 2020 berkurang menjadi 7,9 juta. Konsekwensinya, anggaran untuk pupuk subsidi juga harus dipotong tapi tidak sampai mengurangi alokasi pupuk subsidi pada petani,” kata Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah saat itu.
Namun, fakta di lapangan justru kuota pupuk subsidi di Pulau Jawa turun drastis. Sedangkan untuk luar Jawa sebagian justru bertambah atau antara permintaan dan suplai tak berimbang karena lebih banyak suplai.
“Makanya sempat muncul guyonan dari teman-teman, apa karena menterinya berasal dari luar Jawa sehingga luar Jawa mendapat lebih banyak,” katanya.
Sebagai pembanding, kuota pupuk subsidi untuk Provinsi Jabar berkurang 45 persen, Jateng berkurang 24 persen dan Jatim lebih besar lagi berkurang 55 persen. Data tersebut mengacu Permentan No 1 tahun 2020 tentang alokasi harga pupuk di Indonesia.(*/Gio)
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengaku bangga mengenai kebijakan Amerika Serikat yang Airlangga mengatakan pencabutan tersebut membuktikan Indonesia sekarang adalah negara maju.
“Justru kita berbangga. Kita ini masuk negara G20, kita sekarang negara kekuatan ekonomi nomor 15 di dunia. Purchasing power (kemampuan daya beli) kita nomor 7 di dunia.
Masak mau dianggap negara berkembang terus. Kita sudah jadi negara maju tapi ada yang enggak mau kita maju,” tandas Airlangga di Jakarta, Senin (24/2/2020).
Airlangga melanjutkan penghapusan Indonesia dan beberapa negara dari daftar internal negara-negara berkembang akan membuat produk Indonesia memiliki daya saing tinggi. “Tidak harus takut karena kita bisa berdaya saing,” jelasnya. Baca: AS Keluarkan RI dari Daftar Negara Berkembang, Menko Airlangga Tidak Khawatir
Sebagai informasi, kebijakan baru AS ini telah berlaku sejak 10 Februari 2020, dimana Indonesia dikeluarkan dari daftar Developing and Least Developed Countries.
Sehingga Special Differential Treatment (SDT) yang tersedia dalam WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures tidak lagi berlaku bagi Indonesia.
Dalam pemberitahuan yang dikeluarkan pada 10 Februari, United States Trade Representative (USTR) mengatakan pihaknya merevisi metodologi negara berkembang untuk investigasi atas bea balik, sebuah bea yang dikenakan pada impor, karena pedoman negara sebelumnya dianggap sudah usang.
Untuk memperbarui daftar internalnya, USTR mengatakan telah mempertimbangkan beberapa faktor ekonomi dan perdagangan, seperti tingkat perkembangan ekonomi suatu negara dan bagian negara dari perdagangan dunia.(*/Tya)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro