JAKARTA – PT PLN (Persero) memastikan program penambahan daya listrik gratis untuk golongan rumah tangga akan diterapkan mulai tahun depan. PLN saat masih mempersiapkan pelaksannya.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan, bahwa pihaknya saat ini telah mendapat restu dari pemerintah, terkait penerapan penambahan daya listrik gratis hingga 2.200 Volt Amper (VA) mulai 1 Januari 2019.
“Sudah boleh dilaunching tadi ya, mungkin bulan depan dilepas pak menteri 1 Januari (2019),” kata Sofyan, di Jakarta, (11/12/2018).
Dengan begitu, kata dia, pelanggan PLN golongan rumah tangga yang ingin penambahan daya listrik tidak akan dikenakan biaya untuk penggantian piranti kelistrikan. Menurut dia, jika kondisi normal masyarakat yang ingin tambah daya dikenakan biaya sekitar Rp 3,8 juta.
“Kami keluarin investasi ganti MCB dan kabel, yang 900 ke 2200 VA kalian bayar Rp 3,8 juta,” kata dia.
Menurut Sofyan, PLN sedang menyiapkan legalitas untuk menerpkan program tersebut saat ini. Dia pun tidak khawatir pendapatan PLN akan turun akibat program tersebut, bahkan sebaliknya ada keyakinan pendapatan meningkat karena kenaikan penggunaan listrik atas penambahan daya.
“Enggak (menurunkan pendapatan), kan dayanya naik yang kamu pakai, cost-nya jadi turun,” kata dia.(*/Nia)
SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang melalui APBD menganggarkan Rp50 Miliar serta akan ada bantuan dana dari Kementeriaan PUPR sebesar Rp240 miliar, dan Rp 100 miliar dari Kementerian Perdagangan.
“Setelah dianggarkan Rp50 juta oleh Pemkot Semarang di tahun 2018 dan bantuan dari pusat, tahun 2019 pembangunan akan selesai dan 2020, para pedagang bisa kembali menempati pasar tersebut,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.
Pada Jumat (20/10/2017), Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi melakukan groundbreking pembangunan Pasar Johar, sebagai tanda dimulainya pembangunan pasar grosir terbesar di Jawa Tengah.
Para pedagang pasar Johar yang saat ini direlokasi di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Jalan Soekarno-Hatta, merasa lega. Setelah dua tahun menunggu tanpa kejelasan kapan di mulainya pembangunan kembali pasar peninggalan kolonial Belanda yang terbakar pada tahun 2015 lalu.
Hendrar mengatakan, terbakarnya Pasar Johar otomatis menjadi PR bukan hanya bagi pemerintah, melainkan juga bagi para pedagang untuk berikhtiar agar bisa membangun kembali pasar tersebut dan beroperasi seperti sedia kala.
Pembangunan Pasar Johar akan dilakukan dalam beberapa tahap. Diharapkan bisa diselesaikan pada 2019 sehingga pada awal 2020, para pedagang sudah bisa menempati Pasar Johar Baru.
Dia menegaskan, pemerintah tidak akan memungut biaya apapun kepada para pedagang saat kembali ke pasar Johar baru.
“Insya Allah semuanya clean. Kami berkomitmen mempercepat pembangunan. saat ini dari LSM, masyarakat, Kajari, Polrestabes bahkan KPK menyoroti kinerja pemerintah. Daripada berpikiran negatif mending bersinergi dengan pemerintah agar pembangunan lebih cepat, situasi lebih baik dan hasilnya happy ending,” jelasnya.
Sebagai tahap awal, proyek pembangunan dilakukan di bekas Pasar Kanjengan dengan anggaran Rp87 miliar yang merupakan bantuan anggaran dari Kementerian Perdagangan. Proyek berdurasi 60 hari ini ditargetkan selesai akhir Desember 2017.
Hendrar mengingatkan, dengan waktu yang mepet, diharapkan ada pendampingan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang dan Polrestabes Semarang, sehingga diharapkan pekerjaan ini tidak ada persoalan di kemudian hari.
Pelaksana Proyek Pasar Johar Baru, Suharto optimistis pembangunan tahap awal ini bisa selesai tepat waktu yakni pada akhir 2017. Ia mengatakan, untuk mengejar sisa waktu yang ada, pekerjaan proyek ini akan dilaksanakan 24 jam dengan melibatkan lebih dari 300 pekerja.
“Pengerjaan untuk lantai satu akan dibangun 50 kios dan 105 lapak, sedangkan lantai dua sebanyak 26 kios dan 100 lapak. Sisanya berupa struktur bangunan, dimana Pasar Johar Baru ada di bekas Gedung Kanjengan yakni setinggi empat lantai,” jelasnya.(*Gio)
JAKARTA – Keprihatinan harga bawang merah lebih rendah dari batas bawah (floor price) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2017. Pemerintah mempercepat ekspor bawang merah ke sejumlah negara tetangga.
“Kami percepat ekspor bawang merah ke negara tetangga, karena produksi melimpah dan harga di tingkat petani jatuh. Ekspor kami lakukan secara masif. Sejak Januari hingga Agustus 2017, tercatat volume ekspor ke negara tetangga mencapai 1.782 ton,” kata Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Spudnik Sujono di Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Spudnik menambahkan, dalam tempo tiga bulan medio Agustus-Oktober, Kementan telah melakukan ekspor sampai empat kali. Pertama, ekspor bawang merah dari Brebes, Jawa Tengah pada 18 Agustus, yakni 500 ton dari target 5.600 ton ke Thailand. Kedua, dilanjutkan ekspor dari Surabaya, Jawa Timur pada 28 Agustus yakni 247,5 ton ke Singapura.
Ketiga, peluncuran ekspor di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 12 Oktober ke Timor Leste yakni 30 ton dari target 200 ton. Terakhir, ekspor 45 ton dari rencana 180 ton ke Vietnam dari Enrekang, Sulawesi Selatan.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Karantina Kementan, ekspor bawang merah dari pintu pengeluaran di Cirebon, Jabar, per 29 Juli-11 Oktober 2017 mencapai 1.151 ton dengan tujuan Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Sedangkan dari pintu keluar Tanjung Perak Surabaya, Jatim, 1.731 ton dengan tujuan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam.
“Kami masih akan terus menambah daftar ekspor lainnya sebagai upaya memperluas pasar dan stabilisasi harga dalam negeri. Karena bagi kami, kesedihan petani karena rendahnya harga bawang merah, juga menjadi kesedihan kami,” katanya.
Spudnik juga mengatakan, pemerintah pun telah dan terus menginisiasi tumbuh kembangnya industri olahan kecil hingga menengah serta mendorong industri besar, agar mampu menyerap produksi bawang merah. Menurutnya, sekarang momentum tepat untuk mentransformasi agribisnis bawang merah nasional guna menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci di kancah global melalui penetrasi produk segar dan olahan ke berbagai negara.
“Diversifikasi produk olahan bawang merah berstandar internasional perlu diwujudkan melalui sinergi peran pemerintah dan dunia usaha,” kata peraih gelar doktor dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang itu.
Spudnik menerangkan, produksi yang melimpah, efisiensi rantai distribusi, luasnya akses pasar, dan diversifikasi produk kian baik, menjadi pemicu akselerasi peningkatan daya saing bawang merah dan keseimbangan tata niaga baru. Petani menjadi pemain utama sekaligus menikmati harga berkeadilan.
“Pemerintah akan tetap hadir mendampingi petani dalam menghadapi gejolak harga bawang merah, sehingga dampak yang muncul dapat ditekan,” katanya.
Pemerintah, lanjut Spudnik, akan terus mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait, agar segera menyerap bawang merah di wilayah sentra dengan harga wajar. Kemudian, didistribusikan ke daerah yang harga bawang merahnya tinggi di pasaran sesuai mekanisme berlaku. Penyerapan oleh industri makanan dan olahan pun bakal terus didorong untuk akselerasi normalisasi harga.
“Kami optimis, melalui berbagai bentuk intervensi pemerintah ini, mampu menstabilkan harga di seluruh wilayah Indonesia,” tandasnya.(*Yudi)
JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp300 miliar untuk membangun 6 kapal ternak yang mengangkut sapi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, kapal ternak merupakan cara untuk memberikan stimulus agar masyarakat NTT dan NTB dapat mengembangkan peternakan sapi dan mendistribusikannya ke daerah dengan jumlah permintaan daging sapi yang tinggi, salah satunya DKI Jakarta.
“Usaha intensif dari pemerintah melalui pembangunan kapal yang jumlahnya tidak sedikit. Hampir Rp300 miliar kami anggarkan untuk bisa memberikan dorongan bagi peternakan di sana,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (16/10/2017).
Budi mengatakan, saat ini, sudah beroperasi 1 unit kapal ternak, yakni KM Camara Nusantara 1 dan lima kapal ternak yang direncanakan rampung Desember 2017. Ada pun KM Camara Nusantara dioperasikan PT Pelni berkapasitas angkut 500 ekor sapi. Kapal ini memiliki ruang muat 150 ton, dilengkapi ruang medis dan karantina, blower system, feeding sysrem dan sewage system yang memenuhi unsur kesejahteraan hewan.
Budi menambahkan, pembangunan kapal ternak akan mengembangkan peternakan sapi di NTT dan NTB sebagai gudang ternak karena peternak mendapat kepastian sapi mereka akan dibeli dan meningkatkan margin yang diperoleh.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pihak swasta dapat turut serta dalam penyelenggaraan kapal ternak ini, terutama kapal swasta yang memiliki kapasitas kosong saat perjalanan balik.
Setelah keenam kapal dioperasikan, Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi jika memang kapal ternak dibutuhkan dan memiliki efektivitas yang tinggi.
“Tahun depan akan kami evaluasi, kalau membangun kapal ternak menjadi produktif akan kita bangun lagi. Sedangkan kalau tidak produktif, kita bisa kerja sama dengan swasta tanpa bangun kapal karena swasta yang bangun kapalnya,” jelasnya.(Ind)
MEDAN – Produksi karet Sumatera Utara (Sumut) hingga triwulan III (Januai-September) 2017 mengalami kenaikan volume ekspor 22,57%. Kenaikan ekspor ini disebabkan naiknya permintaan serta harga.
Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah mengatakan, hingga September 2017, volume ekspor karet Sumut sudah mencapai 378.739 ton.
Volume ekspor sebanyak 378.739 ton itu naik 22,57% dibanding periode sama 2016 yang mencapai 308.993 ton.
“Kenaikan volume ekspor itu didorong naiknya permintaan dan harga jual,” ujar Edy di Medan, kemarin.
Menurutnya, dengan sudah terjadinya kenaikan ekspor hingga 22,57 persen hingga September, maka volume ekspor hingga akhir tahun diprediksi berada di atas angka 2016.
Pada 2016, total volume ekspor karet Sumut mencapai 421.670 ton dari total produksi yang sebanyak 441.220 ton. Selain ekspor, produksi karet Sumut juga dijual di dalam negeri.
“Pengusaha dan petani karet.mulai bergairah dengan terjadinya kenaikan permintaan dan harga jual meski dinilai masih belum optimal,” kata Edy.
Harga ekspor SIR20 per 10 Oktober 2017 untuk pengapalan November sebesar US$1,43 per kilogram (kg). Naik di Desember 2017 menjadi US$1,45 per kg. Harga ekspor untuk pengapalan Januari 2018, menguat lagi menjadi US$1,46 per kg.
(*Sam)
YOGYAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang melakukan kajian untuk menambah pelabuhan pangkalan perikanan laut lepas. Hal ini dilakukan Untuk mengoptimalkan hasil tangkapan ikan.
“Ada beberapa titik pelabuhan laut lepas baru yang saat ini sedang dilakukan kajian agar kita bisa memanfaatkan hasil tangkapan kita sebesar-besarnya,” kata Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Reza Shah Pahlevi, di Yogyakarta, kemarin.
Menurut Reza, saat ini, ada enam titik yang sedang dikaji untuk ditunjuk menjadi pelabuhan perikanan laut lepas. Untuk Samudera Hindia yakni di Bungus, Teluk Awang, dan Cilacap. Sedangkan untuk Samudera Pasifik yakni di Biak, Morotai, dan Ternate.
“Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini, kami sudah mendapatkan gambaran sejauh mana potensi ikan laut lepas yang bisa dimanfaatkan di kawasan pelabuhan itu,” terangnya.
Reza juga mengatakan, selama ini, Indonesia hanya mendaratkan ikan-ikan hasil tangkapan dari laut lepas seperti tuna sirip biru di Pelabuhan Benoa, Bali.
Alasannya, antara lain pelabuhan itu memiliki fasilitas memadai untuk menerbangkan langsung hasil tangkapan melalui Bandara Ngurah Rai yang jaraknya tidak jauh dari pelabuhan.
“Karena seperti ikan tuna sirip biru selatan pengirimannya tidak boleh lama-lama, harus segera agar tetap segar,” katanya.
Menurut dia, pengembangan pelabuhan perikanan laut lepas itu juga untuk mendukung kemampuan nelayan Indonesia memanfaatkan kuota penangkapan tuna sirip biru selatan.
Selama 2017, Indonesia memiliki kuota 750 ton penangkapan tuna sirip biru selatan. Data sementara per September 2017, hasil tangkapan tuna sirip biru selatan di Indonesia mencapai 288 ton atau masih jauh dari kuota.
Ia mengatakan nilai ekspor yang berhasil diperoleh Indonesia dari ikan tuna sirip biru selatan baik dalam bentuk segar maupun olahan bisa mencapai Rp650 miliar per tahun (*Gio)
JAKARTA – Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2017 lebih baik. Faktor investasi dan ekspor impor cukup cemerlang sepanjang periode tersebut.
Dirinya pun menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal tersebut akan tembus 5,2%.
“Pertumbuhan pun kelihatannya lebih baik di kuartal III ini. Mungkin hampir 5,2%,” kata Darmin Gedung BI Jakarta, kemarin.
Mantan Dirjen Pajak ini juga meyakini kinerja daya beli masyarakat juga akan lebih baik ketimbang kuartal II. Baginya, tak ada alasan daya beli masyarakat melempem.
“(Daya beli masyarakat) kuartal III lebih baik dibandingkan kuartal II. Tidak ada kekhawatiran,” kata mantan Gubernur BI itu.
Untuk angka pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017 hanya 5,01%. Capaian tersebut sama persis dengan ekonomi kuartal I 2017. Namun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2016 yang mencapai 5,18%.
Padahal pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka 5,2% pada penghujung tahun ini dalam APBN-P 2017. (*Ind)
JAKARTA – Untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri saat ini pemerintah sedang menyusun kebijakan pangan jangka menengah dan panjang agar ketersediaan pangan terjamin dengan harga yang terjangkau. Kebijakan pangan tersebut meliputi komoditas beras, jagung, daging, dan gula.
Data Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis 2016 Kementerian Pertanian menyebut, dari 11 komoditas pangan, yakni beras, jagung, kedelai, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras, ada dua komoditas pangan yang mengalami defisit pasokan. Dua komoditas itu adalah kedelai dengan defisit sebesar 42 persen dan daging sapi defisit sekitar 33 persen.
“Presiden memberi waktu kita 3 (tiga) bulan untuk menyusun kerangka kebijakan ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Kebutuhan daging sapi di dalam negeri pada tahun ini mencapai 675.200 ton, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain melalui impor, pemerintah juga menekankan pentingnya peternakan rakyat, khususnya penggemukan sapi. Produksi daging sapi dalam negeri pada 2016 diperkirakan sebesar 441.761 ton, sehingga ada kekurangan sebesar 233.459 ton.
Darmin menerangkan, di komoditas beras, jumlah total stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai angka 2,6 juta ton. Surplusnya stok beras ini akibat fenomena La Nina yang membuat curah hujan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan kondisi normal.
“La Nina bagus untuk padi, tapi kita perlu waspada untuk komoditas kedelai dan bawang,” ujar Darmin.
Untuk menjaga stok pangan nasional tetap stabil, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar melakukan normalisasi infrastruktur di sejumlah daerah.
Berdasarkan temuan lapangan Kementerian Pertanian ada beberapa daerah seperti Indramayu, Subang, Kabupaten Batubara dan Aceh Barat yang harus dinormalisasi. Ini untuk menghindari kerugian yang signifikan.
Amran mencontohkan adanya bendungan dengan debit air yang bagus di Aceh, tapi sawahnya tidak ada. Begitu pula di Papua, ada waduk bagus tapi tak ada irigasi primer dan sekunder untuk mengairi lahan di sekitarnya.
“Langkah ini perlu diambil untuk menciptakan kondisi pangan yang lebih baik, jadi normalisasi penting dilakukan di seluruh daerah daripada membuka lahan baru yang membutuhkan lebih banyak biaya dan waktu lebih lama,” jelasnya. (*Sam)
JAKARTA – Pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) akan menjual jagung Rp 3.500-3.750/kg mulai hari Senin (1/2/2016) mendatang, para peternak bisa menikmati harga jagung lebih murah ketimbang saat ini yang mencapai Rp 6.000/kg.
Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR-Indonesia), Singgih Januratmoko berharap, dengan turunnya harga jagung untuk pakan ternak ini bisa menurunkan harga ayam.
“Harapannya dengan jagung turun ya (ayam) di kisaran Rp 18.000-21.000/ekor dan telur di kisaran Rp 18.000-20.000/kg,” katas Singgih kepada wartawan, Sabtu (30/1).
Keputusan ini sudah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, Thomas Lembong saat menggelar rapat dengan Bulog dan Peternak ayam di Kantor Kementerian Perdagangan tadi malam.
“Tadi malam sudah ada keputusan dari Kemendag, peternak bisa dapat jagung dari Bulog mulai Senin,” kata Singgih.
Untuk menyediakan jagung dengan harga murah tersebut, Bulog akan membeli pasokan jagung impor yang sempat tertahan karena tidak mendapat rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian. Bulog akan menjual kembali jagung impor tersebut ke peternak dengan harga yang ditetapkan.
“Bulog beli jagung yang kemarin ditahan, nanti semua dibagikan dan dijual ke peternak kisaran harga 3.500-3.750/kg,”jelasnya.
Sebelumnya, tingginya harga jagung yang digunakan untuk pakan ternak ayam menyebabkan harga ayam dari pemasok ikut tinggi mencapai Rp 35.000/ekor, dan bertahan cukup lama sejak Natal tahun 2015 lalu.(*Ind)
JAKARTA – Harga daging ayam saat ini mencapai Rp 45.000/ekor membuat para pedagang daging ayam di Pasar Induk Kramat Jati kesulitan menjual daging ayam.
Harga yang tinggi tidak di imbangi dengan daya beli masyarakat. Sehingga tak sedikit pedagang yang mengaku harus harus menjual ayam dengan harga Rp 40.000/ekor, dengan kata lain mereka harus menanggung rugi lantaran barang yang dijualnya lebih murah dari seharusnya.
“Harga dari sebelum natal Rp 45.000 masih bertahan sampai sekarang. Tapi, kalau kondisi begini kadang nombok, kadang nggak dapat untung, kalau ayam kan nggak disimpan, pembeli maunya beli yang fresh jadi terpaksa jual rugi. Rp 40.000 per ekor biar barang habis saja,” kata Joko, pedagang ayam di Pasar Kramat Jati.
Menurut Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR-Indonesia), Hartono, tingginya harga ayam dari pemasok ini disebabkan harga jagung yang digunakan untuk pakan ternak ayam mengalami kenaikan, yang sebelumnya Rp 3.000/kg menjadi Rp 5.800-Rp 6.000/kg.
“Harga mahal karena harga jagung yg biasanya Rp 3.000/kg naik menjadi Rp 5.800-Rp 6.000/kg dan langka dan kualitasnya kurang bagus,” terangnya.
Hartono juga mengatakan, mahalnya harga jagung juga dikarenakan adanya kebijakan larangan impor jagung dari Kementerian Pertanian. Selain itu waktu panen yang lama (4 bulan) disertai dengan kualitas panen yang buruk membuat pasokan jagung minim dan harga melonjak.
“Ya jagung langka karena ada larangan impor dari Kementerian Pertanian, sekarang jagung belum panen, dan kualitas panen jelek. Karena cari jagung susah, sekarang ayam makannya ya campuran terigu, kedelai, kelapa, yang penting ayamnya tetap sehat tetap makan,” jelasnya. (*Ind).
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro