Ekonomi dan bisnis

BOGOR – Tak sedang bercanda, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Hasbullah Thabrany mengusulkan cukai untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Alasannya membatasi kendaraan pribadi dan polusi.

Hal itu disampaikan Hasbullah usai paparan dalam workshop Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Hotel Royal Padjajaran Bogor, Jawa Barat, (31/3/2019).

Hasbullah bilang, bila Jokowi-Amin terpilih lagi, maka pemerintah akan mengusulkan perluasan pengenaan cukai untuk 12 produk. Di mana salah satunya adalah pengenaan cukai untuk BBM yang selama ini disubsidi pemerintah.

Salah satunya adalah pengenaan cukai untuk bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini sering diberi subsidi oleh pemerintah. Tujuan pengenaan cukai BBM, ya itu tadi, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan udara yang sehat. “Dipakai silahkan, tapi secukupnya, kalau dicukai akan mengurangi konsumsinya dan udara sehat,” jelas Hasbullah dikutip dari kontan.co.id.

Selain BBM, Hasbullah dan timnya mengusulkan perluasan cukai untuk ban mobil, kayu gelondongan, minuman yang mengandung gula tinggi dan makanan yang mengandung garam tinggi. Selain itu, juga termasuk cukai rokok, alkohol, dan plastik.

Hasbullah mengaku, Jokowi-Amin akan berkomitmen dalam hal pengendalian melalui cukai. Saat ini, usulan sudah disampaikan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Hanya saja, untuk mengimplementasikan memang perlu waktu lama, sebab harus melalui keputusan Undang-undang (UU) yang dibahas bersama DPR.

Terkait dengan efeknya ke penerimaan, Hasbullah mengaku sudah melakukan kajian. Hanya saja dia belum membeberkan angkanya. “Pasti keseluruhan penerimaan APBN baik,” tuntasnya.(*/DP Alam)

SURABAYA – Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menargetkan ekspor otomotif tembus 450 ribu unit pada 2019, Seiring optimalisasi komponen lokal yang meningkat tiap tahun.

“Tahun kemarin ekspor mobil CBU sudah menyentuh di angka 264 ribu unit, dan yang bentuk CKD sekitar 82 ribu unit, sehingga total menembus 346 ribu unit. Tahun ini ditargetkan bisa menembus 400-450 ribu unit,” kata Airlangga, saat membuka pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di Surabaya, Jawa Timur, (29/2/2019).

Ia mengatakan, industri otomotif saat ini sudah menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah memberikan prioritas pengembangan agar semakin berdaya saing global terutama di tengah bergulirnya era digital.

“Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif agar dapat mendorong penambahan investasi baru maupun perluasan usaha di sektor industri otomotif,” katanya.

Airlangga menyebutkan, produk otomotif nasional saat ini telah diakui kompetitif di kancah internasional. Daya saing ini tidak terlepas dari pengoptimalan komponen lokal.

“TKDN ini yang menjadi kunci keberhasilan dari sektor industri otomotif nasional, yang diharapkan mampu menjadi hub bagi pasar Asean bahkan di tingkat Asia,” katanya.

Keunggulan itupun tercermin dari capaian ekspor sebesar 346 ribu unit, atau setara US$4,78 miliar pada 2018. Gaikindo mencatat, volume ekspor mobil CBU Indonesia mencapai 264.553 unit pada 2018. Naik 14,4% dibanding 2017 sebanyak 231.169 unit.

Kenaikan juga dialami ekspor komponen yang tercatat di angka 86,6 juta pcs pada 2018, atau tumbuh 6,6% dibanding tahun sebelumnya sebanyak 81,2 juta pcs.

Kinerja positif lainnya ditunjukkan melalui capaian produksi kendaraan roda empat atau lebih pada 2018 yang memembus hingga 1,34 juta unit, atau setara US$13,76 miliar. “Kalau pasar domestik, kita lebih unggul dari Thailand. Kami menargetkan, produksinya nanti bisa mencapai 1,5 juta unit pada tahun 2020,” tuturnya.

Airlangga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan GIIAS 2019 yang memberikan perhatian serius pada transfer informasi teknologi dan inovasi kendaraan bermotor, terutama mobil.

“Kami harap, rangkaian pameran yang menampilkan produk dan teknologi terkini kendaraan komersial ini dapat berjalan dengan lancar, serta memberikan peran positif bagi kegairahan industri otomotif di tanah air,” katanya.(*/Gio)

JAKARTA – Pihak Istana Presiden mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 cukup menggembirakan. Angka 5,17% cukup ciamik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Benarkah?

Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2019 tidak akan jauh-jauh dari 5%. Hal ini tentu saja menuai berbagai pandangan dari beragam pihak.

Pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2018, menurut catatan BPS, mencapai 5,18%. Naik tipis ketimbang periode sama di tahun sebelumnya (year on year/yoy) sebesar 5,17% untuk keseluruhan tahun. Artinya, lebih rendah dibandingkan target 5,4% dan masih jauh dari harapan 7%, sesuai janji kampanye Joko Widodo pada 2014 silam.

Stagnasi perekonomian ini, seiring dengan industri pengolahan atau manufaktur yang tumbuh melemah kemudian stagnan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan masih dominan didorong oleh konsumsi, daya beli masyarakat masih melemah meskiharga-harga yang relatif stabil dan tidak dinaikkannnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah.
Rerata pertumbuhan ekonomi era Jokowi-JK hanya berada di 5,04%.

Ekonom UI, Faisal Basri memberikan pandangannya. Dalam laman pribadinya, Faisal Basri menjabarkan pola berulang yang ditemukannya sewaktu menganalisis perekonomian RI di masa pemerintahan Jokowi-JK.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih cocok dikatakan anteng (=Bahasa Jawa “diam”) di atas 5%. Pasalnya, Faisal Basri melihat pertumbuhan ekonomi RI di masa pemerintahan Jokowi-JK, selalu berada dalam kisaran 5%, kecuali pada 2015 yang sempat melambat di level 4,88%.

Faisal menjelaskan, pola serupa juga terjadi pada tingkat pengangguran. Dan betul saja, dari tahun ke tahun tingkat pengangguran di masa pemerintahan Jokowi-JK juga anteng di kisaran 5%.

Tingkat pengangguran terbuka pun menunjukkan perkembangan serupa. Setelah naik dari 5,820% tahun 2014 menjadi 5,995% tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka terus turun menjadi 5,555% tahun 2016, lalu 5,415% tahun 2017, dan 5,235% tahun 2018.

Pola menurun dan justru terjadi pada sektor penopang pertumbuhan ekonomi, salah satunya sektor penghasil barang (tradable) yang selalu tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi.

Sektor industri manufaktur yang merupakan penyumbang terbesar bagi PDB terus melanjutnya penurunan perannya, dari 20,52% pada 2016 menjadi 20,16% pada 2017 dan turun lagi ke aras di bawah 20% tahun 2018.

Meskipun sektor industri manufaktur terus menunjukkan pola menurun, Faisal Basri juga menjelaskan pola meningkat yang terjadi pada sektor sektor jasa (non-tradable). Bahkan pertumbuhan di sektor ini berada di atas pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto).

Tak hanya itu, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto juga menunjukkan pola meningkat dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Di tahun 2017, kedua komponen tersebut berada dalam level 4,94% dan 6,15%. Keduanya pun mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2018, yakni 5,05% dan 6,67%.

“Faktor inilah yang menjadi kunci pertumbuhan PDB bisa lebih tinggi tahun lalu [2018], mengingat sumbangan konsumsi rumahtangga lebih dari separuh PDB. Penyumbang terbesar kedua adalah pertumbuhan investasi fisik atau pembentukan modal tetap bruto. Komponen ini-yang menyumbang 32,29% dalam PDB.”

Faisal Basri meminta Pemerintah bisa lebih fokus pada upaya untuk mendorong sektor industri manufaktur, terutama yang memproduksi barang substitusi impor.

Ke depan, impor bisa dikurangi dan ekspor bisa lebih dioptimalkan. Jika hal tersebut dilakukan dan berjalan dengan baik, niscaya, target pertumbuhan ekonomi RI yang mencapai 7%, bukan angan-angan belaka.(*/El)

JAKARTA – Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menyebut, industri farmasi di Indonesia khususnya alat kesehatan, cukup prospektif untuk berkembang.

Keyakinan Airlangga ini cukup beralasan. Lantaran adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang jumlah pesertanya mencapai 217 juta jiwa.
“Tentu potensi tersebut menjadi kesempatan untuk pengembangan industri farmasi di Indonesia,” kata bos Partai Golkar ini di Jakarta, (27/3/2019).

Kata dia, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, menyebutkan, industri farmasi dan bahan farmasi merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang mendapatkan prioritas pengembangan. Karena berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian nasional.

“Sebagai sektor andalan masa depan, industri farmasi dan bahan farmasi, akan kami terus dorong pengembangannya melalui berbagai kemudahan dan insentif berupa pengurangan pajak maupun bea masuk yang ditanggung pemerintah serta bentuk insentif lainnya,” tutur Airlangga.

Hal itu didukung adanya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
Regulasi ini menginstruksikan 12 kementerian dan lembaga agar saling bersinergi dan mendukung dalam mendorong kemandirian obat nasional. “Oleh karena itu, industri farmasi harus terus dipacu untuk ekspansi dan investasi baru.

Sebab, untuk menekan impor perlu ada investasi, selain itu bea ekspor produk farmasi ke banyak negara masih nol persen sehingga menjadi potensi besar bagi Indonesia dalam pengembangan sektor ini,” ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Ekonom Indef, Aviliani menyarankan pemerintah membidik penerimaan pajak dari sektor informal seperti profesi Youtuber. Karena pendapatan dari sektor informal ini, melebihi yang formal dan belum terdeteksi.

Dalam diskusi “100 perempuan ekonomi Indonesia” di Jakarta, Selasa, ia mengatakan saat ini struktur perbedaan pendapatan antara pekerja informal dan formal seringkali menjadi kurang relevan. Dengan hadirnya industri ekonomi berbasis digital, banyak pula profesi informal yang pendapatannya mampu melebihi profesi di sektor formal.

“Informal itu belum tentu tidak bagus. Informal itu kalau sekarang, penghasilannya besar, contoh Youtuber Atta Halilintar. Artinya jangan lihat dari informal. Kalau memang pedapatannya termasuk yang kena pajak, itu tetap harus bayar,” kata Aviliani.

Youtuber adalah sebutan bagi aktris atau pembuat konten di media sosial “Youtube” yang memiliki pengikut dalam jumlah banyak dan berhasil meraup keuntungan dari iklan yang dimuat di konten Youtube yang bersangkutan.

Menurut Aviliani, dengan pesatnya industri ekonomi digital ini, potensi bertambahnya penerimaan pajak sangat besar, asalkan pemerintah bisa meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Kemudian, kata Avilani, pemerintah juga sebaiknya memiliki patokan untuk rasio pembayaran pajak bagi perusahaan atau PPh badan. “Pajak dari PPh (Pajak Penghasilan) dan pajak badan kontribusinya masih terlalu kecil bagi APBN,” katanya.

Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak termasuk PPh migas periode Januari-Februari 2019 mencapai Rp160,8 triliun, atau meningkat 4,7% secara tahunan (year on year/yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan itu baru mencapai 10,2% dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Merujuk pada APBN 2019, sepanjang tahun pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.577,6 triliun dari total pendapatan negara sebanyak Rp2.165,1 triliun.(*?El)

PARAPAT – Keputusan Munaslub Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menunjuk Gulat Medali Emas Manurung, menjadi Ketua Umum DPP Apkasindo periode 2019-2024.

Dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang dihadiri 17 DPW dari 22 DPW Provinsi se-Indonesia di Inna Hotel Parapat, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut), Senin (25/3/2019).

Gulat terpilih secara aklamasi dalam sidang paripurna Pemilihan Ketua Umum yang dipimpin Ketua DPP Bidang Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga DPP Apkasindo, Kasriwandi. Sedangkan Rino Afrino sebagai sekretaris dan Paiki Dorteus, Sunyoto dan A Jaafar sebagai anggota.

Usai pembacaan keputusan sidang paripurna oleh Pimpinan Sidang, mantan Ketua Umum DPP Apkasindo Periode 2014-2019, Anizar Simanjuntak, menyerahkan berkas dan Bendera Pataka Apkasindo kepada Gulat yang disaksikan 78,26% atau 17 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 22 DPW se-Indonesia. Serta 12 orang Pengurus DPP Apkasindo demisioner.

Gulat menyampaikan tiga poin penting saat didapuk menyampaikan visi-misi. Pertama, Gulat akan langsung melakukan konsolidasi kepada 22 DPW Apkasindo se Indonesia.

Kedua, menginisiasi peningkatan SDM semua Ketua DPW/DPD dan pengurus Apkasindo untuk mengikuti pelatihan menjadi Auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) karena ini sangat penting untuk mendampingi Petani Sawit menunuju Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Ketiga, segera menyusun langkah-langkah strategis untuk mengadvokasi para petani kelapa sawit terkait harga TBS dan persoalan lahan petani yang terjebak di dalam kawasan hutan.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo, Bayu Krisnamurthi berpesan, Apkasindo perlu terus memperkuat diri lewat kekompakan yang selalu terjaga, itu ciri khas dari Apkasindo sejak berdiri tahun 2000.

“Sebab kata kunci dari kemajuan sebuah organisasi adalah kompak. Makanya saya katakan, siapapun nanti yang mendapat mandat untuk memimpin DPP Apkasindo, segera lakukan konsolidasi, rangkul semua,” kata Bayu.

Bayu menjelaskan, tidak mudah menjadi Ketua Umum Apkasindo karena tugas berat sudah di depan mata, satukan kekuatan dan semangat untuk kesejahteraan petani sawit. Apalagi pemerintah Indonesia sangat membutuhkan Apkasindo untuk bersama-sama dengan organisasi kelapa sawit lainnya melawan RED II Eropa yang sudah diembuskan baru-baru ini. (*/Gint)

SRAGEN – Kementerian Perindustrian kembangkan program ‘Santripreneur’, yaitu program yang mendorong penumbuhan wirausaha baru di lingkungan pondok pesantren.

Program ini sekaligus menjadi implementasi dari Peta Jalan Making Indonesia 4.0 dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

“Dengan program Santripreneur, santri masa kini dituntut untuk tidak hanya mendalami ilmu agama tetapi juga mampu berwirausaha,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat mengunjungi Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah di Sragen, Jawa Tengah, akhir pekan lalu.

Airlangga menuturkan, upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk mendorong jiwa wirausaha para santri, antara lain memfasilitasi dengan alat-alat produksi.

“Misalnya, di Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen ini, kami mengirimkan langsung mesin dan peralatan pembuat roti untuk dimanfaatkan para santri agar bisa produktif dan berwirausaha,” ujarnya.

Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) memberikan sejumlah bantuan alat, yaitu satu unit planetary mixer, satu unit spiral mixer (mesin pencampur adonan), satu unit proofer (mesin pengembang adonan), satu unit oven, satu unit mesin potong roti, satu unit lemari es, dan satu unit impulse sealer (alat perekat plastik).

Kemudian, dua unit meja stainless, 10 unit unit loyang pelengkap oven, satu unit hand mixer, satu unit penggiling adonan manual, satu unit tabung gas beserta regulator dan LPG, satu unit timbangan digital, serta satu unit rak bakery pan. Alat-alat tersebut sudah dikirim sejak bulan lalu.

“Tadi saya memastikan barang yang diserahkan sudah sampai atau belum, ternyata peralatan untuk membuat roti bukan saja sudah sampai tapi sudah dipakai untuk memproduksi roti. Kemenperin dengan senang hati membantu pondok pesantren dengan berbagai peralatan agar bisa semakin produktif menjalakan usahanya,” ucap Menperin.

Airlangga berharap dengan bantuan peralatan produksi roti tersebut, setelah lulus dari pesantren, para santri dari Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen selain menjadi ahli dalam bidang ilmu agama, sekaligus bisa menjadi wirausaha yang andal. “Jadi, belajar di pesantren, sambil menimba ilmu agama sekaligus sambil berlatih membuat roti, tentunya harus juga bisa menjualnya,” imbuhnya.

Menurut Airlangga, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang telah dikenal sebagai lembaga yang mandiri sekaligus ‘Agent of Development’ yang menjadi panutan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pondok pesantren telah dikenal menjadi tempat untuk menempa para santri yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur, ulet, jujur, serta pekerja keras.

“Pondok pesantren juga memiliki potensi pemberdayaan ekonomi, mengingat sudah banyak pondok pesantren yang mendirikan koperasi, mengembangkan berbagai unit bisnis atau industri berskala kecil dan menengah, dan memiliki inkubator bisnis. Seluruh potensi ini merupakan modal yang cukup kuat dalam menghadapi revolusi industri 4.0,” tandasnya.(*/D Tom)

PADANG – Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan tiga daerah di Sumatera Barat memiliki cadangan migas dan batu bara yang berpotensi dieksplorasi yakni di wilayah Kabupaten Kepulauan Metawai, Kabupaten Sijunjung, dan wilayah Sumur Sinamar Blok Singkarak South West Bukit Barisan.

“Untuk wilayah South west Bukit Barisan saat ini sudah plant of development (POD) 1 yang digarap oleh PT Rizki Bukit Barisan Energi, tentu harapan kita dapat segera diproduksi,” kata dia selepas orasi ilmiah di Universitas Negeri Padang (UNP) di Padang, Sabtu (23/3/2019).

Ia mengatakan untuk Blok Singkarak terdapat kandungan gas dan pihaknya terus berupaya mencari sumber daya alam berupa minyak bumi.

Sementara di kawasan Sijunjung yang dinamakan GNB Sijunjung trerdapat sumber daya alam berupa gas metan dan batu bara yang coba diekplorasi secara mendalam.

Kemudian untuk wilayah Kabupaten Kepualauan Mentawai areanya masih sangat terbuka dan pihaknya terus mencari sumber daya yang ada di sana.

“Target kita saat ini adalah untuk mengeksplorasi sumber daya mineral yang ada untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara untuk nasional, pihaknya baru menemukan cadangan gas di Sumur Kaliberau Dalam 2X (KBD2X) Blok Sakakemang, Sumatera Selatan disebut-sebut sebagai penemuan terbesar ke empat di dunia periode 2018-2019.

“Kalau di dunia periode tahun 2018-2019, temuan ini adalah temuan terbesar nomor empat di dunia setelah Calypso 1 di Siprus, Obskaya Sevemaya 1 yang berada di Rusia, kemudian 1-STAT-010A-SPS di Brazil,” kata dia.

Menurut Dwi, sumur KBD2X di Blok Sakakemang ini diperkirakan memiliki potensi kurang lebih dua Tcf (trillion cubic feet).

“KBD2X, sebagaimana disampaikan pada saat ekspos yang lalu bersama Repsol, memiliki potensi kurang lebih dua Tcf, ini asumsi sekarang,” tuturnya.

Dwi Soetjipto menjelaskan bahwa penemuan cadangan signifikan di KBD2X tersebut harus disyukuri dan mudah-mudahan menjadi angin baru untuk penemuan-penemuan mendatang.

“KBD2X ini di Indonesia dengan potensinya, sesungguhnya hal tersebut setelah 18 tahun itu adalah temuan yang signifikan,” katanya.(*/Joh)

PATI – Perum Bulog menambah dua gudang baru di Jawa Tengah, yakni di Bumirejo (Kabupaten Pati) dan Sokaraja (Kabupaten Banyumas). Waduh mahal juga ya.

Peresmian kedua gudang anyar itu dilakukan secara bersamaan oleh Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso yang dipusatkan di Kabupaten Pati, Senin (4/3/2019).

“Kedua gudang baru ini juga telah mempertimbangkan aspek strategis dan ekonomis. Lokasi komplek gudang yang dekat dengan lahan persawahan petani serta akses jalan, membuatnya makin mudah dijangkau oleh masyarakat,” kata Buwas, sapaan akrab Budi Waseso dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Untuk gudang Bulog di Bumirejo, Kabupaten Pati, merupakan perluasan dari gudang lama yang menempati area seluas 1,5 hektar. Gudang ini memiliki kapasitas hingga 5.500 ton. Atau naik 2.000 ton ketimbang kapasitas gudang lama.

Dalam area tersebut juga terdapat unit pengolahan, kantor gudang, laboratorium pemeriksaan kualitas, rumah dinas, mushola, toilet umum, dan pos jaga. Untuk membangun gudang baru ini, menelan dana Rp4,9 miliar, dengan waktu pengerjaan 6 bulan.

Sementara gudang Bulog di Klahang, Sokaraja, Kabupaten Banyumas, memiliki kapasitas 3.500 ton. Lebar bangunan mencapai 30 meter, panjang 54 meter, serta tinggi 7 meter. Gudang ini diprioritaskan untuk menampung komoditas kedelai.

Buwas menjelaskan, pembangunan gudang baru ini sejalan dengan komitmen Perum Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Hal ini dipertegas dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Menurut mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini, penambahan gudang baru ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan stabilisasi pangan. Hal tersebut sekaligus sebagai langkah antisipasi, mengingat kedua wilayah tersebut merupakan pusat produksi beras maupun kedelai terbesar diantara kabupaten yang berada di sekelilingnya.

“Gudang baru ini juga sejalan dengan komitmen, di mana untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen serta produsen, Perum Bulog harus dilengkapi dengan ketersediaan maupun pengembangan infrastruktur pascapanen, terutama padi, jagung dan kedelai,” ungkapnya.

Kabupaten Pati merupakan pusat produksi beras paling luas dibanding kabupaten lain di wilayah eks Karesidenan Pati, yang meliputi Jepara, Kudus, Rembang, dan Blora. Begitu pula Kabupaten Banyumas menjadi salah satu sentra penyuplai kedelai terbesar diantara kabupaten lain di sekelilingnya.

“Saat musim panen berlangsung, gudang baru ini sudah dapat dimanfaatkan untuk menampung serapan pengadaan beras maupun kedelai secara maksimal,” tambah Buwas.

Sementara itu, khusus untuk pengadaan beras, pada tahun ini, Bulog telah menetapkan target serapan sebanyak 1,8 juta ton di seluruh Indonesia. Dengan adanya gudang baru, setidaknya sudah ada antisipasi lokasi penampungan, sehingga serapan pengadaan setara beras secara maksimal dapat dilakukan.(*/D Tom)

JAKARTA – Aktivitas manufaktur di Tanah Air terus menujukkan tren positif sepanjang Februari 2019, dibuktikan dengan indeks manajer pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 50,1.

Angka tersebut naik dari bulan sebelumnya yang berada di level 49,9, menandakan sektor manufatur tengah ekspansif.

“Kabar gembira dari sektor industri adalah pertumbuhan yang bisa membuat kita terus optimis. Kalau kita lihat PMI manufaktur mengalami kenaikan, kemudian investasi juga terus tumbuh,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Indeks manufaktur yang dirilis setiap bulan tersebut memberikan gambaran tentang kinerja industri pengolahan pada suatu negara, yang berasal dari pertanyaan seputar jumlah produksi, permintaan baru, ketenagakerjaan, inventori, dan waktu pengiriman. Apabila data indeks di atas 50 menunjukkan peningkatan di semua variabel survei.

Survei PMI manufaktur menggunakan data respons para manajer di bidang pembelian yang berasal dari 300 perusahaan manufaktur berbagai sektor, di antaranya industri logam dasar, kimia dan plastik, tekstil dan pakaian, serta makanan dan minuman.

PMI manufaktur Indonesia pada Januari 2019 sempat mengalami sedikit penurunan dibanding Desember 2018, namun menurut Airlangga, itu merupakan hal yang wajar.

“Itu semacam siklus di setiap tahun, indeks PMI turun sedikit di Januari, tetapi nanti akan naik lagi. Jadi ini sesuatu yang biasa saja. Tahun-tahun sebelumnya juga semuanya indeks di atas 50 kecuali Januari,” ujarnya.

Airlangga menegaskan, aktivitas industri manufaktur mesti dilihat dalam jangka waktu lebih panjang. Stagnansi aktivitas dalam hitungan sebulan tak serta merta menjadi kesimpulan.

Pada tahun ini, Kementerian Perindustrian memproyeksi pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,4 persen.

Subsektor yang diperkirakan tumbuh tinggi, antara lain industri makanan dan minuman, industri permesinan, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki, serta industri barang logam, komputer dan barang elektronika.

“Kemenperin berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk terus mendorong industri berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan pengembangan sektor swasta yang dinamis,” imbuhnya.

PMI Indonesia Februari lalu terlihat lebih baik dibanding kawasan Asia Tenggara yang turun ke posisi 49,6 dari bulan sebelumnya 49,7 atau terendah sejak Juli 2017. Di tingkat global, indeks manufaktur berada pada level 50,6 atau terendah sejak Juni 2016. Pelambatan ini diduga menggambarkan produksi manufaktur dunia yang stagnan di tengah perang dagang China versus Amerika Serikat.

“Indonesia mencatat ekspansi ketenagakerjaan paling kuat, sementara tiga dari tujuh negara peserta survei melaporkan penurunan tenaga kerja,” ujar Ekonom IHS Markit David Owen dalam laporan surveinya.

Secara umum, Nikkei mencatat, para responden tetap cukup antusias terhadap perkiraan bisnis tahun mendatang. Responden berharap, aktivitas manufaktur akan membaik seiring dengan variasi produk yang lebih banyak, investasi kapital dan ekspansi bisnis yang terencana.(*/Na)