Ekonomi dan bisnis

JAKARTA – Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia pada Maret 2019, mengalami longsor 1,82% kunjungan Maret 2018.

“Kunjungan wisman ke Indonesia bulan Maret mengalami penurunan. Yaitu dari 1,36 juta kunjungan menjadi 1,34 juta kunjungan,” kata Kepala BPS Suharyanto saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Jika dibandingkan Februari 2019, jumlah kunjungan wisman Maret 2019 justru naik 5,90%. Secara kumulatif (JanuariMaret 2019), kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 3,82 juta kunjungan, atau naik 4,28% dibandingkan kunjungan wisman pada periode yang sama 2018 yang berjumlah 3,66 juta kunjungan.

Nah, sementara Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Maret 2019, rata-rata tumbuh 52,89%, Atau 4,21 poin dibandingkan TPK Maret 2018 yang tercatat 57,10%.

Sementara itu, jika dibanding TPK Februari 2019, TPK hotel klasifikasi bintang pada Maret 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,45 poin. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel klasifikasi bintang selama Maret 2019 tercatat sebesar 1,81 hari, terjadi penurunan sebesar 0,14 poin jika dibandingkan keadaan Maret 2018.(*/Nia)

JAKARTA – Buruh seharusnya memperjuangkan jaminan yang bersifat jangka panjang ketimbang menuntut kenaikan upah nominal.

Pakar ekonomi Hisar Sirait mengatakan, yang dimaksud jaminan jangka panjang adalah jaminan peningkatan skill, pensiun, rumah buruh dan bantuan pendidikan serta kesehatan bagi anggota keluarganya, ketimbang upah nominal.

“Kalau memang nanti yang namanya upah murah perlahan-lahan tidak ada lagi di Indonesia, maka menurut hemat saya yang diperjuangkan buruh seharusnya bukan upah nominal tetapi sebuah jaminan dimana pertama, mereka harus kita pastikan ada jaminan peningkatan skill buruh,” kata Hisar di Jakarta,(1/5/2019).

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie tersebut menjelaskan, perusahaan harus meluangkan atau menyediakan waktu bagi buruh untuk mengikuti pelatihan, dan harus ada akselerasi dari peningkatan keterampilan buruh. Maka dari itu harus ada mekanisme untuk memastikan hal tersebut.

Kedua, memastikan bahwa buruh bisa memiliki rumah khusus yang murah dan dekat dengan tempat kerja. Sistem perumahan buruh harus dekat dengan lokasi pabrik tempat mereka bekerja, kata Hisar Sirait.

Ketiga, lanjutnya, adalah jaminan hari tua (JHT) yang harus dipastikan. Tentang JHT, pemilik perusahaan menyumbang berapa persen kemudian buruh menanggung berapa persen, dan pemerintah di mana kewajiban peningkatan skill yang sebelumnya ditanggung oleh pemerintah diambil alih perusahaan, maka peningkatan produktivitas yang dikeluarkan untuk buruh itu boleh dialihkan untuk peningkatan JHT. “Jadi harus ada bantuan dan keterlibatan pemerintah dalam JHT buruh,” katanya.

Keempat yakni kepastian bahwa buruh mendapatkan jaminan berupa bantuan pendidikan dan kesehatan bagi anggota keluarga buruh. Empat hal ini, kata dia, sebetulnya harus dituntut oleh buruh, bukan lagi upah.

“Buruh tidak boleh berpikir jangka pendek, buruh harus berpikir jangka panjang. Dalam hal tersebut pemerintah bisa diminta turut campur oleh para buruh untuk membantu memperjuangkan tuntutan mereka,” kata Hisar.

Buruh, menurut dia, bisa meminta kepada pemerintah ada satu mekanisme kontrol bahwa terjadi peningkatan keterampilan buruh setiap tahunnya. Di mana, buruh juga bisa meminta satu lembaga katakanlah lembaga produktivitas yang dibantu pemerintah untuk melakukan pemantauan positif bahwa setiap buruh mengalami penambahan produktivitas melalui peningkatan keterampilan.

Pemerintah juga bisa diharapkan oleh buruh untuk membantu penyediaan rumah murah bagi buruh yang dekat dengan lokasi pabrik empat mereka bekerja.(*/Wid)

BANDUNG – PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) akhirnya memiliki bos baru. Adalah Yuddy Renaldi, ditunjuk sebagai Direktur Utama BJBR anyar.

Keputusan tersebut dihasilkan melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2018 di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung (30/4/2019).

Keputusan RUPST menunjuk Yuddy Renaldi sebagai Direktur Utama BJBR. Namun, Yuddy beserta jajaran dewan komisaris dan direksi lainnya, harus terlebih dahulu harus lolos tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, Yuddy bekerja di Bapindo hingga merger menjadi Bank Mandiri sampai 2017. Selama karirnya, Yuddy banyak berkecimpung di restrukturisasi kredit dan pengelolaan perusahaan anak. Terakhir, Yuddy menjabat sebagai SEVP Remedial dan Recovery Bank Negara Indonesia (BNI).

“Bank bjb ke depan akan sesuai dengan arahan dari pemegang saham dan keinginan stakeholder. bank bjb saat ini sebenarnya sudah baik dan akan kami tingkatkan lagi menjadi lebih baik melalui soliditas tim manajemen yang ada,” ujar Yuddy.

Di awal masa pengabdiannya, Yuddy akan fokus mengejar tiga poin utama sesuai arahan pemegang saham, yakni membangun sinergi antara BUMD dengan BUMN, mengembalikan arwah bank bjb sebagai bank pembangunan daerah, dan menjadi BPD terdepan terkait sektor teknologi informasi.

“Artinya kami ingin membangun Jawa Barat menjadi jauh lebih baik lagi. Kami akan coba akomodasi pembangunan bersifat infrastruktur. Dari sisi IT, kami mengejar semangat 4.0 agar bisa menjadi digital banking ke depannya,” ujar Yuddy.

Semangat 4.0 menuju digital banking juga ditunjukan melalui kehadiran posisi baru di jajaran direksi yakni Direktur Information Technology, Treasury dan International Banking. “Karena zaman sudah 4.0 maka ditambahkan direksi baru yaitu direktur Information Technology, Treasury dan International Banking. Artinya jajaran direksi menjadi tujuh dari sebelumnya enam,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut hadir dalam RUPST.

Emil juga menegaskan bahwa bank bjb harus dapat naik kelas menjadi bank BUKU 4. Adapun bank BUKU 4 merupakan kategori perbankan yang memiliki modal inti paling sedikit sebesar Rp 30 triliun.

“Bapak Yuddy punya pengalaman menangani kompleksitas bank BUKU 4. Kami meyakini dengan pengalamannya dari bank BUKU 4 maka akan dapat menangani bank bjb menjadi bank daerah yang performanya setara dengan bank nasional,” ujar Emil.

Adapun kegiatan RUPST tersebut dihadiri oleh 34 kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Jawa Barat dan Banten serta pemegang saham publik.(*/Hend)

JAKARTA – Pemerintah telah melakukan berbagai upaya setelah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18/2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

Deputi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Safri Burhanuddin mengatakan, terdapat 22 kementerian dan Lembaga yang bekerja sama untuk melakukan revitalisasi, konservasi hingga penegakan hukum bagi pengusaha yang membuang limbahnya langsung ke aliran Sungai Citarum.

“Dari tahun 2019 hingga 2025, total anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan persampahan, limbah domestik, perbaikan lahan kritis, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum membutuhkan anggaran Rp 7 triliun lebih,” kata Safri pada wartawan, (29/4/2019).

Pemerintah, kata dia, mengalokasikan secara bertahap anggaran untuk mengatasi pencemaran di sungai terpanjang se-Jawa Barat tersebut. Langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan kajian terhadap kelayakan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) yang dimiliki oleh industri yang beroperasi di sepanjang Sungai Citarum.

“Dari 1.629 industri yang beroperasi di sepanjang Sungai Citarum, 185 diantaranya tidak punya fasilitas IPAL, sedangkan sejumlah 1.286 perusahaan tidak terdata memiliki fasilitas IPAL,” ujar dia.

Guna mengatasi hal itu, pemerintah Pusat sedang meminta kepada Gubernur Jawa Barat agar segera melakukan kajian kelayakan IPAL. “Kalau tidak memenuhi syarat, kami akan rekomendasikan untuk ada relokasi pabrik,” kata dia.

Selain memaparkan tentang update Citarum, Deputi Safri menjelaskan tentang program Gerakan Indonesia Bersih. Gerakan ini merupakan gerakan moral yang mengajak masyarakat untuk sadar pada pentingnya budaya bersih karena sampah terutama sampah plastik yang tidak tertangani dengan baik pada akhirnya akan menjadi limbah yang mengotori laut.

“Gerakan ini telah diluncurkan kepada publik pada tanggal 28 April kemarin, tujuan kita adalah agar masyarakat juga ikut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih,” kata dia.(*/Jun)

JAKARTA – Provinsi DKI Jakarta akan tetap berperan sebagai kota pusat bisnis di tengah rencana pemindahan ibu kota pemerintahan ke kawasan di luar Pulau Jawa.

“Hal-hal yang menyangkut perdagangan, investasi, dan perbankan masih tetap di Jakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai mengikuti rapat terbatas bertopik Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Menurut Anies, pembangunan di DKI Jakarta yang telah direncanakan akan tetap berjalan. Rencana pemindahan ibu kota pemerintahan, lanjutnya, tidak akan mempengaruhi kebijakan pembangunan DKI Jakarta.

“Karena PR-PR nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi masih menjadi PR yang harus diselesaikan,” jelas Anies.

Hal senada dikemukakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia mengatakan proyek pembangunan di DKI Jakarta akan terus berlanjut.

“Tadi kita sampaikan juga, kita sedang ingin membangun Jakarta Rp571 triliun. Ya itu tetap, karena Jakarta tidak akan ditinggal sepi, akan tetap jadi pusat perdagangan,” ujar Basuki.(*/Jun)

JAKARTA – Jelang bulan puasa yang hanya tinggal menghitung hari membuat sejumlah kebutuhan pokok terutama sayur-mayur berlomba-lomba naik. Kenaikan yang paling dirasa adalah bawang merah, bawang putih dan tomat.

Ketiga bumbu dapur itu minggu lalu mengalami naik menjadi 25 ribu perkiloa. Tapi dua hari terakhir ini keduanya kembali naik antara Rp 3 ribu hingga 5 ribu perkiloa .
Tentu saja kenaikan ini sangat memberatkan warga maupun pedagang.
Wahyuni, pedagang sayur di Pasar Koja, Jakarta Utara mengeluhkan setiap minggu ada saja kebutuhan pokok yang naik. “Kami sebagai pedagang kadang bingun, naiknya tiba-tiba sehingga kami sering mendapat komplain dari pembali, “terangnya.

Diakui warga Lagoa, Koja ini bawang merah dan bawang putih naik cukup tinggi. Menurutnya, pada minggu lalu harga bawang merah dari harga Rp25 ribu naik menjadi 45 ribu dan kemarin naik lagi menjadi Rp 50 ribu.

Begitu pula bawang putih dari dari Rp 30 ribu kini naik menjadi Rp 55 ribu, kemudia naik lagi menjadi Rp60 ribu. Tak mau ketinggalan harga tomat yang semula Rp 14 ribu naik juga menjadi Rp 17 ribu.

Keluhan yang sama juga disampaikan oleh Ade, pedagang asal Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, semenjak ada kenaikan harga dagangannya sepi, jika ini terus tidak dapat ditekan dirinya khawatir pedagang akan gulung tikar.

“Saya juga minggu setiap minggu ada yang naik, kalau begini terus pembeli jadi sepi. Makanya kami mohon kepada pemerintah untuk segera menekan harga, jika tidak kami khawatir para pedagang bisa-bisa gulung tikar, “terang Ade

Pria yang sudah tiga tahun jualan sembako ini berharap pemerintah mengambil langkah untuk menormalkan kembali kebutuhan polok seperti semula. Sebab selama ini jika harga ada penurunan ini sangat sedikit sehingga warga masih terbebani. (*/Iw)

SAN FRANCISCO- Sukses menggeser posisi Apple, Huawei mulai berambisi mengambil tahta Samsung sebagai pemimpin pasar smartphone global pada 2020. Dan sepertinya, ambisi tersebut mulai menunjukkan hasil.

Dalam laporan terbaru, Huawei mengklaim telah mengapalkan 59 juta unit smartphone selama kuartal I 2019 (Januari-Maret) ke seluruh dunia. Jumlah itu naik 50 persen dari 39,3 juta pengapalan pada periode yang sama tahun lalu, menurut riset IDC.

Dengan hasil tersebut, Huawei semakin melebarkan jarak dengan Apple, dan semakin menempel Samsung.

Masih dari riset IDC, Apple hanya mengapalkan 52 juta smartphone tahun lalu dan analis memprediksi penjualan iPhone akan lesu pada tahun ini.

Sementara Samsung mengapalkan 78,2 juta unit smartphone di periode yang sama tahun lalu. Jika tidak ada antisipasi dari Samsung, bukan tidak mungkin Huawei menyalip dan mewujudkan ambisi merajai pasar smartphone global pada 2020.

Para analis memprediksi, Apple butuh waktu agak lama untuk memulihkan kembali performa penjualannya. Tapi di saat yang bersamaan, Huawei juga diramalkan akan terus melesat.

Huawei diprediksi bisa menjual 250 juta hingga 260 juta unit smartphone pada 2019. Namun, jumlah itu disebut masih belum mampu untuk mengambil alih ‘tahta’ Samsung.

Peningkatan volume pengapalan Huawei turut mendongkrak pendapatan total Huawei pada kuartal I 2019, sebesar US$27 miliar (Rp379 triliun) atau naik 39 persen secara year-on-year. Kendati demikian, Huawei belum bisa bernafas lega.

Meski pengapalan smartphone tampak luar biasa, Huawei harus menghadapi masalah pemblokiran dari AS dan negara sekutunya. Huawei juga harus menghadapi tuduhan sebagai ‘mata-mata’ pemerintah China. Hal ini bisa jadi ganjalan bagi Huawei untuk bisa mengungguli Samsung di pasar global.(*/Nand)

JAKARTA – Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan optimis Indonesia terhindar dari apa yang disebut sebagai jebakan utang Belt and Road Initiative (Inisiatif Jalur Sutra) yang digagas China.

“Ada yang memperingatkan soal debt trap. Itu untuk yang skemanya tidak seperti kita. Kita tidak melakukan perjanjian G to G (antarpemerintah), kita gunakan skema B to B (antarbadan usaha). Itu sangat baik untuk mengurangi resiko jebakan ini,” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Luhut menyampaikan hal tersebut di tengah rangkaian Belt and Road Forum di Beijing, China, Jumat (26/4/2019). Dia bilang, skema B to B tidak membuat ada uang pemerintah yang disertakan dalam proyek-proyek tersebut.

Pemerintah hanya terlibat dalam studi kelayakan yang menyangkut lingkungan hidup, nilai tambah, transfer teknologi, skema bisnis dan pemanfaatan tenaga kerja lokal.

“Seperti yang kami lakukan di Morowali, sekarang kami sudah punya politeknik yang mendidik calon-calon tenaga kerja dalam bidang teknik. Setelah 3-4 tahun nanti mereka akan menggantikan tenaga-tenaga kerja asing yang ada di sana. Sehingga anak-anak Indonesia, pekerja-pekerja Indonesia, akan ikut menikmati juga. Inilah yang disebut sama-sama untung,” jelas Luhut.

Presiden China Xi Jinping mengatakan, tidak berusaha menjebak siapa pun dengan utang dan hanya memiliki niat baik. Menurutnya Inisiatif Jalan Sutra akan fokus pada transparansi dan pemerintahan yang bersih. Proyek besar infrastruktur dan perdagangan harus menghasilkan pertumbuhan berkualitas tinggi bagi semua orang.

Menanggapi hal tersebut, Luhut melihat InisiatifJalur Sutra bukanlah ancaman bagi perekonomian global tetapi malah meningkatkan daya saing di kawasan. “Kita melihat Uni Eropa memperluas rencana konektivitas blok Eropa-Asia, Rusia membangun Uni Ekonomi Eurasia, dan Amerika Serikat menciptakan kemitraan investasi infrastruktur Indo-Pasifik,” jelasnya.

Sementara Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde meminta negara-negara berhati-hati menanggapi isu jebakan utang itu. “Jika tidak dikelola dengan hati-hati, investasi infrastruktur memang dapat menyebabkan utang yang bermasalah. Sebaiknya utang ini harus digunakan untuk pemakaian yang tepat, dan berkelanjutan di semua aspek,” pesannya.

Dalam kegiatan 2nd Belt & Road Forum for International Cooperation (BRFIC) diselenggarakan 25-27 April 2019 di Beijing, China, delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Presiden M Jusuf Kalla dengan didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir, serta Kepala BKPM Thomas Lembong.(*/Joh)

MEDAN – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bawang putih impor akan segera masuk ke pasar Sumatera Utara (Sumut) untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang meningkat sekaligus menstabilkan harga jual komoditas itu selama Ramadan.

“Diitargetkan bawang putih itu bisa masuk ke Sumut dalam sepekan,” ujar Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono, usai meninjau harga kebutuhan pokok di pasar modern Medan, Jumat (26/4/2019).

Dia mengakui, Kemendag sudah memberikan izin impor kepada 10 perusahaan dengan total 115.000 ton sejak pekan lalu dan diharapkan bisa segera direalisasikan pengusaha.

“Memang izin impor agak telat karena menunggu rekomendasi dari Kementerian Pertanian,” katanya.

Veri tidak menyebutkan berapa alokasi bawang putih untuk Sumut dengan alasan tergantung kebutuhan Sumut.

Hasil pantauan, katanya, harga bawang putih sudah naik di kisaran Rp50.000 – Rp57.000 per kg di pasar tradisional.

Bahkan ada Rp74.000 per kg di pasar modern seperti Trans Mart, Medan Fair dengan alasan kualitas bagus.

Dengan adanya pasokan bawang putih impor yang “membanjiri” pasar diharapkan harga komoditas itu bisa stabil di kisaran Rp30.000 per kg.

“Harga jual bahan pokok harus mengikuti HET (harga eceran tertinggi) yang sudah ditetapkan pemerintah,” ujar Veri.

Store General Manager Transmart Medan Fair, Abdul Gani.mengaku siap menurunkan harga jual bawang putih sesuai instruksi Kemendag.

“Manajemen memang baru menaikkan harga jual karena harga dari pemasok naik.Tapi kalau memang ada HET-nya, manajemen pasti mengikutinya,” katanya.(*/Gint)

JAKARTA – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, menargetkan, ekspor mobil pada 2019 bisa menembus 400 ribu unit. Atau melesat 15,6% ketimbang 2018 yang mencapai 346 ribu unit.

Airlangga dalam pembukaan acara Telkomsel Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 di Jakarta, Kamis (25/4/2019), mengatakan, peningkatan ekspor ini, seiring bertumbuhnya permintaan konsumen luar negeri, terutama di kawasan ASEAN. Serta terbukanya pasar baru, seperti Australia. “Pasar ASEAN masih sangat potensial. Sekarang, ekspor mobil Indonesia terbesar, di antaranya ke Filipina dan Vietnam, bahkan pasar di Thailand juga mulai terbuka,” kata Airlangga.

Bos Partai Golkar ini menyampaikan, peluang peningkatan ekspor mobil Indonesia, bukanlah di awang-awang. Bahkan disebutnya sudah di depan mata. Contohnya pasar Australia menjadi sangat terbuka buah dari negosiasi yang sudah ditandatangani menjadi perjanjian kerja sama ekonomi.

“Pemerintah tentu masih menunggu ratifikasi parlemen kedua belah pihak. Tetapi apabila sudah diratifikasi, potensi untuk ekspornya terbuka, termasuk kendaraan yang electric vehicle, pemerintah Australia juga memberi prioritas,” paparnya.

Menurut Airlangga, industri otomotif merupakan salah satu sektor manufaktur yang sudah memiliki struktur dalam di Indonesia, mulai dari hulu sampai hilir.

“Misalnya, kita sudah punya bahan baku seperti baja, plastik, kaca, ban, hingga engine itu sudah diproduksi di dalam negeri. Lokal konten rata-rata di atas 80 persen. Ini yang menjadi andalan ekspor kita,” tuturnya.

Selain itu, ujar dia, potensi industri otomotif di Indonesia cukup besar, dengan jumlah produksi mobil yang mencapai 1,34 juta unit, atau senilai US$13,76 miliar sepanjang 2018.

Apalagi, lanjutnya, pada saat ini, empat perusahaan otomotif besar telah menjadikan Indonesia sebagai rantai pasok global. “Dalam waktu dekat, ada beberapa principal otomotif lagi yang bergabung dan akan menjadikan Indonesia sebagai hub manufaktur otomotif di wilayah Asia,” imbuhnya.

Hal tersebut akan menggenjot kinerja industri otomotif, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. “Industri ini menyerap tenaga kerja yang banyak, lebih dari satu juta orang,” paparnya.(*/Jun)