Metro Jabodetabek

JAKARTA – saat ini mobil pribadi banyak yang masuk ke jalur bus Transjakarta membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana memperbolehkan mobil pribadi masuk ke busway.

Namun hal ini adalah bagian dari keinginan Ahok agar jalur bus Transjakarta steril dari mobil pribadi.

“Sekarang kan sudah banyak yang masuk busway. Tapi kalau kamu masuk, tentunya ditilang polisi kan. Permasalahannya mobil masuk 10 kali cuman ketangkep sekali,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Oleh karenanya, Ahok ingin gate di jalur masuk busway untuk mobil yang ingin melintas di ruas bebas hambatan tersebut.

“Sekali melintas kita kenakan tarif Rp1 juta untuk mobil.Kalau 10 kali melintas bisa kehitungkan berapa harus dibayar,” jelasnya.

Dengan demikian, Ahok meyakini tidak akan ada mobil yang melintas di busway. Sehingga jalur bus Transjakarta pun steril dari kendaraan pribadi. (*Har)

BEKASI – Sebanyak lima ribu Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) akan segera dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pada tahun anggaran 2015.

Pembangunan rumah layak huni untuk warga kategori miskin ini akan terus berlangsung hingga 2019 mendatang di 182 Desa yang berada di 23 kecamatan.

“5.000 rumah akan kita bangun dengan anggaran sebesar Rp75 miliar dari APBD 2015, kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun,” kata Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi, Selasa (3/2).

Menurutnya, kisaran anggaran untuk membangun satu rumah dikucurkan sekitar Rp15 juta. Anggaran itu lebih besar dibanding tahun 2013 sebesar Rp6 juta dan tahun 2014 lalu Rp10 juta.

“Setiap tahun ada peningkatan biaya pembangunan Rutilahu itu,” terangnya.

Dedy juga mengatakan, pembangunan Rutilahu itu akan dilakukan menyeluruh di 23 Kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Namun, kata dia, pembangunan paling banyak akan dilakukan didua wilayah yakni disekitar wilayah Kecamatan Pebayuran dan Tarumajaya yang berbatasan dengan Jakarta Utara.

Untuk di dua wilayah itu, lanjut dia, sekitar 400 Rutilahu akan segera dibangun. Karena, dua wilayah tersebut memang wilayah banyak ditemukan indikator kemiskinan dan rumah masyarakat masih kurang layak.

“Kehidupan ekonominya masih jauh dari rata-rata,” jelasnya.

Dedy menjelaskan, program Rutilahu ini sudah berjalan selama tiga terakhir, pada tahun 2013, Pemkab Bekasi membangun sebanyak 4.500 rumah dan ditahun 2014 sebanyak 5.000 rumah. Bahkan, program ini akan terus berlangsung hingga semua rumah warga Bekasi layak.

Sebenarnya, kata dia, Pemkab Bekasi menargertkan selama lima tahun harus terbangun Rutilahu sebanyak 100 ribu rumah layak. Namun, selain program Rutilahu dari anggaran daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga melakukan pembangunan Rutilahu dibeberapa titik di Kabupaten Bekasi.(*Elan)

BOGOR – Kepala Kebun Raya Bogor (KRB) Didik Widyatmoko mengatakan, saat ini pemasukan dari penjualan tiket hanya Rp 15 miliar per tahun. Sedangkan untuk pemeliharaan pohon dan gaji karyawan KRB membutuhkan anggaran Rp 45 miliar per tahunnya.

“Pertahun pemasukan dari retribusi tiket, sebesar Rp 15 Miliar, uang sebesar itu belum cukup untuk biaya pemeliharaan tanaman yang ada di KRB, ” kata Didik, kemarin.

Didik juga mengatakan, dalam satu tahun kebutuhan dana untuk operasional baik pegawai, pemeliharaan dan penelitian di di KRB mencapai Rp 45 miliar.

“Sementara pemasukan hanya Rp 15 miliar, jadi sisanya masih tetap disubsidi dari APBN,” terangnya.

Didik mengatakan, besarnya biaya perawatan dan pemeliharaan tersebut, karena di KRB terdapat sekitar 40 ribu pohon. Puluhan ribu pohon itu terbagi dalam 219 family, 1.250 genus, dan 5.000 species.

“Pemeriksaan dilakukan secara berkala, oleh 45 peneliti dan 213 orang pekerja,'” ujarnya.

Sementara itu, pasca kejadian patahnya batang pohon damar agatis yang menimpa puluhan pengunjung dan menewaskan enam orang, pihaknya melakukan pemantauan pohon-pohon besar yang rawan tumbang dan mulai keropos.

“kita sudah berikan tanda dan pengkodean sejumlah pohon yang rawan yang tersebar di sejumlah titik,” katanya.

Didik mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu satu minggu untuk mengetahui pohon yang rawan dan karena keropos.

“Kita melakukan pengecekan lebih dulu pohon di sekitar Jalan Astrid,” pungkasnya. (Dung)

TANGERANG – Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Indagkop) Kota Tangerang M Juweni mengatakan, Pemkot Tangerang akan menggelar even Tangerang Expo untuk mendorong pemasaran produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Even tahunan ini kembali digelar untuk memfasilitasi UMKM binaan baik dalam permodalan maupun pemasaran produknya.

“Di Kota Tangerang ini banyak potensi UMKM yang perlu dapat perhatian serius. Biasanya masalah bidang industri rumahan yang skala produksinya kecil dan pasarannya terbatas ini  kekurangan permodalan, akses pasar dan jaminan pinjaman terbatas,” kata Juweni, kemarin.

Juweni juga mengatakan, Tangerang Expo akan digelar pada 27 Februari hingga 3 Maret 2015. Pihaknya masih mencari lokasi strategis dan menyeleksi UMKM yang bisa ikut terlibat.

“Akan ada sekitar 100 UMKM yang memamerkan produknya, mulai dari fashion, kerajinan tangan, makanan dan lain-lain,” pungkasnya. (Far)

JAKARTA – Rencana Pemprov DKI Jakarta merevisi Perda Nomor 5/2014 tentang transportasi mendapatkan sambutan positif dari Organda DKI Jakarta. Revisi tersebut akan menjadi angin segar bagi pengusaha angkutan umum di Jakarta.

Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan menuturkan, dalam Perda tersebut tertulis aturan pembatasan usia kendaraan untuk angkutan umum di atas 10 tahun.

Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan mengubahnya dan menjadikan kendaraan pribadi yang memiliki batas usia 10 tahun,

“Kita senang bila Perda ini benar-benar direvisi. Sebab, sejak diterbitkannya Perda tersebut, para pengusaha angkutan umum sangat sulit berinvestasi,” kata Shafruhan kepada wartawan, kemrin.

Dia menyebutkan, untuk satu bus para pengusaha harus mengeluarkan investasi sebesar Rp1,5 miliar. Sedangkan waktu agar dana investasi itu diperkirakan 7 tahun.

Dalam waktu tiga tahun, lanjut Shafruhan, cukup sulit meremajakan kendaraan umum Terlebih harga untuk bus sendiri bisa dua kali lipat atau sekitar Rp3 milar.

“Kami sangat mendukung wacana tersebut. Intinya angkutan umum itu yang penting hasil uji KIR, bukan usia.,” pungkasnya. (Fad)

BOGOR – Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor-LIPI akan mengidentifikasi ulang seluruh pohon koleksi yang berada di dalam kebun peninggalan Belanda tersebut.

Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan (PKT) Kebun Raya Bogor, Didik Widyatmoko, di Bogor, Minggu, mengatakan proses identifikasi dilakukan untuk mengantisipasi tumbangnya pohon koleksi yang menimbulkani korban jiwa.

“Karena pohon ini lapuknya di bagian dalam, tidak terlihat dari luar. Ke depan kami akan lakukan identifikasi, satu per satu didata ulang,” tegas Didik.

Ia mengatakan kebun raya memiliki ratusan koleksi pohon yang sudah berusia puluhan tahun bahkan sampai 100 tahun. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui kondisi pohon, meliputi usia, serta kondisi kesehatannya, apakah keropos atau tidak.

“Kita akan libatkan sejumlah peneliti untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang ada di Kebun Raya Bogor,” paparnya.

Peristiwa tumbangnya pohon jenis Damar di Kebun Raya Bogor mengakibatkan empat orang tewas dan 21 lainnya luka-luka.

Pemerintah Kota Bogor turut melakukan antisipasi ikut mengidentifikasi kondisi pohon yang ada wilayah tersebut.

“Kita akan lakukan hal yang sama, mengidentifikasi meminta revisi dari Kebun Raya dan juga IPB, agar kejadian serupa tidak lagi terjadi,” kata Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman.

Umar mengatakan peristiwa di Kebun Raya Bogor menjadi musibah yang menimbulkan keprihatinan bagi pemerintah Kota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor, kata dia, akan memfasilitasi para keluarga korban dengan pihak Kebun Raya Bogor dan Jasa Raharja.

“Kita akan siapkan armada untuk membawa korban-korban ini pulang ke rumah masing-masing. Serta mengupayakan perawatan seluruh korban terpusat di RS PMI,” tutupnya.(HAR)

JAKARTA – Hak pembangunan proyek monorel oleh PT Jakarta Monorail (JM) akan segera dicabut oleh Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan tidak ada lagi alasan yang bisa menguatkan posisi PT JM.

“Intinya di surat, saya minta dirancang, kita menolak PT JM membangun monorel di Jakarta dengan rute seperti itu,” ungkap Ahok.

Namun, bukan berarti monorel otomatis tak dikerjakan. Pemprov DKI tetap akan membuka peluang kepada perusahaan lain mengikuti tender untuk membangun proyek transportasi tersebut. PT JM pun dikatakan Ahok bisa ikut tender monorel, dengan syarat mengubah desain dan perencanaan bisnis mereka.

“Kalau dia mau bangun lagi, dia musti ikut tender dengan rute yang berbeda. Jadi kita mau cari formatnya seperti apa. Kita beri kesempatan kepada semua orang. Bukan hak monopoli Anda (PT JM) lagi. Kan dia ngotot nih, seolah-olah yang berhak membangun monorel cuma dia. Ini yang tidak betul,” jelas Ahok.

Pertimbangan lain pemutusan kontrak itu, lanjut dia, PT JM sejak menjadi konsorsium monorel dengan menggandeng Omnico Singapura sejak 31 Juni 2004 lalu hingga kini tak sedikit pun melakukan pembangunan.

“Soal PT JM ini kita mesti selesaikan setelah bertahun-tahun dia bangun kagak kerjain, mau mintanya properti terus. Kita mau stop diancam mau digugat, kan lucu. Ini barang punya siapa? Kalau kamu punya duit kenapa nggak dibangun dari kemarin-kemarin? Kan aneh,” tegas Ahok.

Karena itu, Pemprov DKI tengah mengkaji perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT JM secara hukum untuk memutus kontrak pembangunan monorel.

“Ya sudah kita tunggu, kita kirim surat, kita pelajari dulu supaya dasar hukumnya jelas. Jangan sampai kita dipenjara gara-gara nolak dia bikin monorel. Terbukti Anda (PT JM) berapa tahun tidak pernah bisa bangun kan. Tapi kami harus cari celah hukumnya,” tutur Ahok.

Rencana pembangunan monorel sebenarnya sudah dimulai sejak 2003, zaman pemerintahan Gubernur Sutiyoso. Ketika itu dibentuk konsorsium PT Indonesia Transit Central yang terdiri dari PT Adhi Karya, PT Global Profex Sinergy dan PT Raidant Utama dengan menggandeng Mtrans Holding dari Malaysia. Lalu dibangun tiang-tiang pancang pada 2004.

Usai peresmian tiang monorel, tanggal 31 Juni 2004, proyek dialihkan ke konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura. Namun pada 2005, PT Omnico gagal menyetor modal monorel dan membuat proyek itu terhenti dengan tiang pancang yang terbengkalai.

Setahun kemudian ada investor Dubai yang berniat mendanai monorel dengan syarat ada jaminan dari pemerintah pusat. Namun, Menteri Keuangan RI saat itu Sri Mulyani menolak dengan alasan pemerintah tidak menjamin proyek yang dibangun swasta.

Ditambah, Gubernur DKI saat itu Fauzi Bowo kemudian menghentikan pembangunan monorel. PT JM lalu meminta ganti untung sebesar Rp 600 miliar ke Pemprov DKI yang 3 kali lipat lebih tinggi dari perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 8 Tahun mangkrak, akhirnya pada 16 Oktober 2013, Jokowi yang menjadi Gubenur DKI ‘mempersilakan’ monorel yang menggandeng Ortus Holding, dilanjutkan. Namun, hingga kini belum juga dilakukan pembangunan fisik.(FAD)

TANGERANG – Permukaan Jembatan Sentiong yang berada di Jalan Raya Kresek, Balaraja, Kabupaten Tangerang amblas pada Selasa pagi. Amblasnya jembatan mengakibatkan jalanan macet total.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tangerang mengakui bahwa Jembatan Sentiong yang amblas pada Selasa (13/1) pagi adalah jembatan tua yang belum direnovasi selama puluhan tahun.

Kabid Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah mengatakan, Jembatan Sentiong memang sama sekali belum pernah mendapat renovasi fisik besar-besaran.

“Hanya pengecatan dan perbaikan permukaan saja. Kalau secara fondasi dan konstruksi memang belum pernah. Usia jembatan kurang lebih 30 tahun,” kata Iwan.

Menurutnya, renovasi Jembatan Sentiong sendiri sudah dianggarkan pada tahun 2015.

“Anggarannya Rp 2 miliar. Kami masih lelang menunggu pemenang tender. Sementara itu, kami akan lakukan perbaikan darurat terlebih dahulu dengan meletakkan plat-plat besi supaya kendaraan bisa melintas. Akan tetapi, khusus kendaraan muatan berat, harus tetap dialihkan dulu,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta di tahun anggaran 2015 mengajukan Rancangan Peraturan Daerah APBD DKI sebesar Rp 73,08 triliun. Angka itu hanya meningkat 0,24 persen dibanding APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengakui memang pihaknya tidak banyak melakukan penambahan anggaran di tahun ini. Sebab, ada beberapa pembiayaan yang dipangkas, salah satunya honorarium atau uang honor untuk PNS DKI.

“Lebih dikit aja. Kita mulai putuskan tidak ada lagi honorarium. Karena itu juga duitnya besar. Kalau mau gaji, ya gajian. Nggak usah pakai kegiatan-kegiatan yang ada honor-honor lagi,” tegas Ahok usai rapat paripurna penyampaian RAPBD 2015 di Gedung DPRD DKI.

Pada APBD DKI 2014, anggaran untuk honorarium bagi PNS Pemprov mencapai Rp 2,3 triliun. Angka itu dinilainya terlampau besar jika hanya digunakan untuk honor proyek-proyek kegiatan. Sehingga, ia pun memutuskan tidak lagi memasukkan anggaran tersebut dalam RAPBD 2015.

“Kita coret Rp 2,3 triliun nggak ada lagi. Kalau mau gaji, gajian,” tegas Ahok.

Di sisi lain, ia juga tak ingin lagi Pemprov DKI merekrut pekerja dari outsourcing. Karena selama ini, sistem itu dinilainya hanya merugikan baik bagi Pemprov maupun tenaga outsourcing itu sendiri. Kegiatan-kegiatan yang penting, ditegaskannya, akan dikerjakan sendiri oleh Pemprov. Kerja sama dengan swasta diminimalisir.

“Kita juga tidak mau lagi pekerjaan rutin diswastakan. Yang penting-penting, kita ambil alih sendiri. Itu perubahan yang signifikan di situ,” kata Ahok.

“Yang lebih signifikan lagi, kita pengen lurah dan camat ini sebagai manajer. Uangnya pun gelondongan. Jadi kalau perbaiki jalan atau beli tanah, tidak ditentukan lagi titik, ditaruh aja. Supaya kalau ada (yang mau dibebaskan atau diperbaiki), cepat beli cepat bayar. Kita yakin tahun ini akan jauh lebih cepat (penyerapan),” papar mantan Bupati Belitung Timur itu.(HAR)

BOGOR – Kejadian tumbangnya pohon di Kebon Raya Bogor terjadi pada Minggu (11/1) yang menewaskan lima orang pengunjung. Institut Pertanian Bogor (IPB) meminta Pemkot Bogor untuk melakukan pengawasan dan perawatan terhadap ribuan pohon di Bogor.

Division of Timber Engineering and Wood Building Design dari Fakultas Kehutanan IPB Lina Karlinasari menyarankan Pemkot Bogor tidak hanya melakukan penanaman pohon saja.

Tetapi pengawasan dan perawatan terhadap pohon tersebut harus dilakukan. Menurut Lina, masih ada ratusan pohon di Bogor yang terancam tumbang karena kondisinya telah keropos.

Seharusnya Pemkot Bogor mendeteksi kondisi pohon agar dapat diketahui apakah rawan tumbang karena keropos atau tidak.

“Pemkot Bogor hingga kini belum pernah meminta kita untuk memeriksa kondisi pohon. Justru pemerintah daerah seperti Jakarta, Lampung dan Surabaya yang telah meminta kita untuk mendeteksi pohon,” papar Lina kepada wartawan, Senin (12/1/2015).

Menurut Lina, IPB memiliki alat pendeteksi pohon bernama Sonic Tomography yang mengandalkan gelombang suara. Alat tersebut satu-satunya di Indonesia dan didatangkan dari Jerman seharga sekira Rp. 250 juta.

“Untuk mendeteksi pohon hanya dibutuhkan waktu hanya 10 sampai 15 menit hingga hasilnya keluar. Tenaga ahli minimal tiga orang yang dilibatkan. Kadang juga kita melibatkan mahasiswa,” pungkasnya.(Dung)