Metro Jabodetabek

BOGOR – Bupati Bogor, Hj Nurhayanti dalam sambutannya dihadapan 830 PNS Pemkab Bogor yang memperoleh kenaikan pangkat mengatakan agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak berkeliaran saat jam kerja.

“Sidak akan terus dilakukan terhadap PNS baik itu dilingkungan kerja mereka maupun ke tempat umum,” katanya, Senin (6/4).

Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat diserahkan Nurhayanti di gedung Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Senin.

Dari jumlah 830 PNS, 19 orang golongan IV, 362 orang golongan III, 362 PNS golongan II dan 61 orang golongan I.

Bupati Bogor meminta seluruh PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat saatnya menjalankan revolusi mental yaitu dengan mengembangkan cara berpikir dan cara bertindak lebih disiplin dan berdikasi dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pelayanan publik.

Nurhayanti berharap, aspek disiplin menjadi perhatian kepada para PNS, karena PNS merupakan panutan di tengah masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus melakukan sidak ke beberapa OPD dan juga tempat umum agar para abdi masyarakat kita berkeliaran saat jam kerja harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan ada lagi PNS berkeliaran saat jam kerja membawa kantong plastik seakan mereka sudah belanja di pasar. Ini makin memperburuk citra PNS di tengah masyarakat karena para abdi Negara akan menjadi panutan di tengah masyarakat,” jelasnya. (Acil)

BOGOR – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak dibarengi dengan kenaikan tarif angkutan kota (angkot) di Bogor membuat kalangan sopir angkot sempat menggelar aksi mogok operasi. mereka meminta penetapan dan pemberlakuan tarif baru.

Aksi terjadi pada Selasa siang, lebih dari 100 sopir angkutan kota trayek 64 (Cibinong-Jonggol) dan trayek 65 (Wanaherang-Cikaret) mogok operasi. Aksi serupa juga ditempuh awak angkutan kota trayek 08 (Citeureup-Pasar Anyar), Selasa malam.

Untuk trayek 64, aksi mogok dilakukan di Griya Bukit Jaya, Tlajung Udik, Gunung Putri, Pasar Meong, Klapanunggal, Taman Buah Mekarsari, dan Alun-alun Jonggol. Angkutan kota parkir di tepi jalan. Angkutan yang beroperasi dihentikan dan penumpang dipaksa turun.

Untuk trayek 08, aksi terjadi di Simpang Warung Jambu dan Simpang Kedung Halang Talang yang notabene wilayah Kota Bogor, Selasa malam. Karena mogok di luar daerah Kabupaten Bogor, aksi itu dihalau petugas Kepolisian Resor Bogor Kota.

Ketua Organda Kabupaten Bogor Gunawan mengatakan, tarif angkutan kota antarkota dalam provinsi, seperti trayek 08, belum naik.

“Kewenangan provinsi menaikkan tarif AKDP,” katanya, Rabu (1/4).

Namun, tarif angkutan kota di dalam wilayah Kabupaten Bogor sudah ditetapkan naik. Untuk jarak kurang dari 10 kilometer, tarif naik Rp 500. Untuk jarak lebih dari 10 kilometer, tarif naik 20 persen.(Wiri)

JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyambut baik undangan dari Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) untuk membahas Peraturan Gubernur soal APBD 2015.

Menurutnya, itu tandanya Ahok mengerti pola pembahasan anggaran. APBD memang harus dibahas bersama antara pihak eksekutif (Pemprov DKI) dengan legislatif (DPRD).

“Memang DPRD merupakan mitra Gubernur,” kata Prasetyo Edi Marsudi kepada wartawan, Selasa (31/3).

Meski kini Pemprov DKI menggunakan Pergub yang sebenarnya tak wajib dibahas bersama DPRD, namun Prasetyo menegaskan bahwa DPRD tetap mempunyai fungsi pengawasan.

“Fungsi kita sebagai pengawas eksekutif. Itu tugas pokok fungsi legislatif,” jelasnya.

Sebelumnya, Ahok menyatakan akan mengundang DPRD DKI saat membahas pengesahan Pergub APBD 2015. APBD yang digunakan adalah sesuai pagu anggaran tertinggi APBD 2014, yakni Rp 72,9 triliun. Targetnya, Pergub akan selesai pada 10 April 2015.(*Fad)

BOGOR – Kenaikan tarif angkutan umum di Kabupaten dan Kota Bogor resmi naik mulai hari ini. Organda Kabupaten Bogor menegaskan, kenaikan tarif angkutan umum sebesar 20 persen.

Ketua DPC Organda Kabupaten Bogor Gunawan, mengatakan, setelah pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM)), pihaknya sudah menyebarkan surat edaran kepada para sopir angkutan umum terkait kenaikan tarif angkutan umum.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan DLLAJ terkait kenaikan tarif angkutan umum,” kata Gunawan, Senin (30/3).

Gunawan juga mengatakan, tarif angkutan umun jarak dekat, kurang dari 10 kilometer, naik Rp500. Sementara, tarif angkutan umum jarak jauh naik 10 hingga 20 persen. Contohnya, tarif angkutan dari Cisarua tujuan akhir Sukasari yang semula Rp6.000, naik menjadi Rp8.000.

Organda Kabupaten Bogor akan terus menyesuaikan tarif angkutan umum mengikuti harga bahan minyak. Tarif angkutan umum akan kembali disesuaikan apabila harga BBM direncanakan kembali naik April 2015.

Tarif angkutan umum di Kota Bogor juga ikut menyesuaikan mulai hari ini.

Ketua Organda Kota Bogor Muhammad Ischak mengatakan, tarif angkutan umum untuk pelajar naik menjadi Rp2.500. Adapun, tarif untuk penumpang umum naik menjadi Rp3.500. Tarif tersebut berlaku bagi jarak dekat dan jauh.

“Naik Rp500 berlaku hingga harga sebelumnya Rp3.000,” terangnya.

Tarif baru tersebut telah disetujui antara Organda Kota Bogor dan DLLAJ Kota Bogor. Dikatakan Ischak, kenaikan tarif Rp500 berlaku hingga harga BBM mencapai batas atas Rp8.500 per liter.

Dengan demikian, jika harga BBM pada April 2015 kembali naik hingga Rp 8.500 per liter, maka tarif angkutan umum tetap seperti tarif yang berlaku pada Senin ini.

“Namun, jika kenaikan BBM pada April nanti di atas Rp 8.500, maka penentuan tarif akan ditentukan lagi,” jelasnya.(Wiri)

BEKASI – Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 26/2007 tentang penataan ruang minimal 30% dari wilayah kota harus berwujud ruang terbuka hijau (RTH) dengan komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH privat di setiap wilayah.

Pemkot Bekasi menyatakan wilayahnya baru memiliki 15% ruang terbuka hijau (RTH). Dari jumlah tersebut, 11% merupakan RTH privat dan 4% merupakan RTH publik.

”Dari komposisi yang ada, Pemkot Bekasi harus menambah RTH publik yang kini hanya sebesar 4% menjadi 20 persen persen,” kata Kabid Amdal Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi Kustantinah, kemarin.

Menurut Kustantinah, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemkot Bekasi memang membutuhkan waktu 20 tahun untuk mencapai target tersebut.

”Kami sangat terkendala dengan minimnya lahan yang tersedia untuk RTH itu,” terangnya..

Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Distako Bekasi Andy MR mengatakan, kesulitan lain yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengadaan RTH adalah regulasi yang baru diterbitkan dalam menata fasos dan fasum di Kota Bekasi.

”Saat ini, kita baru membuat regulasi yang dijadikan dasar untuk melakukan verifikasi terhadap obyek fisik fasom/fasum,” katanya.

Distako, kata dia, mendata sekitar 87 pengembang yang berada di 12 Kecamatan se-Kota Bekasi belum menyerahkan fasom/fasum. Menurutnya, untuk mencapai RTH 30%, Distako sudah memiliki regulasi yang diatur dalam Perda No.16/2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan PSU.(*Elan)

JAKARTA – Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan hingga kini masih menunggu surat tertulis dari pimpinan Dewan terkait keputusan DPRD DKI Jakarta perihal anggaran yang akan dipakai untuk 2015 ini. pasalnya hingga kini memang hanya secara lisan disampaikan seperti melalui media tanpa sepucuk surat yang datang ke meja aksekutif.

“Jadi hari ini pasti dikirim ke Kemendagri, namun kita (eksekutif) masih menunggu surat jawaban tertulis dari pimpinan dewan terkait apakah Perda atau Pergub,” kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/3).

Saifullah juga mengatakan, TAPD dalam hal ini telah menyiapkan rincian kegiatan kedua-duanya baik untuk APBD 2015 maupun jika nantinya memakai Pergub 2014.

“Ya pokoknya kita tunggu sampai hari ini, sampai pukul 15.00 WIB kalau suratnya dari pimpinan,” pungkasnya. (*Fad)

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengungkapkan, akan memuluskan keinginan Ahok dalam finalisasi RAPBD 2015. Menurutnya, siang nanti DPRD akan menggelar rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

“Kita akan meneruskan keinginan gubernur untuk menggunakan pagu anggaran 2014. Kan Gubernur maunya Pergub, ya kita luruskan,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (20/3/).

Anggota Fraksi Partai Gerindra secara tidak langsung menyatakan tidak adanya kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif terkait APBD DKI 2015.

“Prinsipnya DKI tetap punya APBD. Solusi UU yang dipakai manakala tidak ada kesepahaman, maka gunakan pagu anggaran tertinggi tahun sebelumnya. Jadi tetap pakai 2014.

“Pak Ahok yang mau kan pakai pergub. Kalau perlu sampai 2019. Ya kita ikuti saja maunya Gubernur,” jelasnya.

Keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait APBD DKI 2015 seperti akan dikabulkan DPRD DKI Jakarta. Bila benar demikian, maka untuk tahun ini APBD DKI menggunakan pagu anggaran APBD 2014. (*Fad)

BOGOR – Dukungan terus mengalir kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Munawaroh Yasin untuk dicalonkan menjadi Wakil Bupati Bogor mendampingi Hj Nurhayanti sebagai bupati. Dukungan datang dari partai pengusung Koalisi Kerahmatan diantaranya Partai Hanura.

Menurut Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bogor Hendrayana, partainya dipastikan akan mencalonkan Ade Munawaroh sebagai Wakil Bupati Bogor.

Karena sosok Ade Munawaroh dinilai mampu dan layak untuk mendampingi Hj Nurhayanti. untuk mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten termaju.

“Partai Hanura sebagai pengusung Koalisi Kerahmatan secara formal akan mencalonkan nama Ade Munawaroh menjadi Wakil Bupati Bogor, ” kata Hendrayana kepada wartawan, Kamis (19/3).

Menurut anggota DPRD Kabupaten Bogor ini, figur Ade Munawaroh cukup mumpuni untuk menjadi wakil bupati karena telah berpengalaman menjadi wakil rakyat selama dua periode. Selain itu Ade juga dinilai cukup dekat dengan Bupati Bogor Hj Nurhayanti sehingga diyakini bisa bekerja sama dalam pemerintahan.

“Saya rasa ini merupakan pasangan yang cocok untuk memimpin Kabupaten Bogor kedepan. Sekarang tinggal menunggu dukungan dari pihak legislatif,” katanya.

Dukungan juga disampaikan oleh Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Djuanda (Unida) Beddy Iriawan Maksudi. Beddy mengatakan Hj Nurhayanti-Ade Munawaroh Yasin adalah duet ideal kombinasi birokrat dan politisi.

“Sudah tidak relevan lagi mempersoalkan gender hari ini. Orang harus bicara kapasitas dan kapabilitas. Jangan berfikir diskiriminatif,” kata Beddy Iriawan Maksudi.

Beddy juga mengatakan dirinya terus mengamati dinamika yang berkembang terkait nama-nama yang muncul ke publik yang masuk bursa calon Wakil Bupati Bogor. Dari sejumlah nama itu, hanya AMY yang menurut pengamatannya paling ideal mendampingi Nurhayanti. Menurut Beddy, dirinya sudah cukup lama mengamati kiprah dan sepak terjang AMY dalam dunia perpolitikan di Kabupaten Bogor.

“AMY itu saya tahu prosesnya. Dia tidak muncul sebagai pemimpin partai politik yang ujug-ujug. Kalau ada yang ujug ujug muncul terus mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati pasti saya kritik. Sebagai politisi AMY sudah cukup matang untuk bisa naik kelas memimpin di pemerintahan,” terangnya.

Beddy mengatakan ada dua alasan mengapa dirinya mendukung AMY sebagai pasangan Yanti. Pertama, AMY memiliki kapasitas yang mumpuni sebagai calon Wakil Bupati Bogor. Kedua, jam terbang AMY di dunia politik sudah cukup tinggi di dukung kemampuannya melakukan komunikasi politik yang baik dengan berbagai kalangan.

“Kalau AMY terpilih ini sangat ideal. Yang satu dari birokrat yang satu dari politisi. Ini pasangan saling melengkapi,” katanya.

Beddy yakin AMY mampu menjadi jangkar dalam pemerintahan yang di pimpin Nurhayanti. Pengalamannya dua periode sebagai wakil rakyat menjadi modal yang besar terutama dalam membangun harmoni dengan legislatif.

“Pemerintahan akan berjalan dengan efektif kalau hubungan eksekutif dan legislatif harmonis. Saya melihat AMY punya modal yang besar untuk memberikan kontribusi dalam membangun pemerintahan yang efektif,” jelasnya.(Acil)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki tjahaja Purnama memastikan April mendatang anggaran sudah cair dan berbagai kegiatan mulai menggeliat.

“Saya pikir April, APBD sudah cair dan bisa digunakan,” kata Ahok di Balaikota, Selasa (17/3) kemarin.

Ahok tidak risau dengan kekisruhan saat ini. Sesuai amanat UU, jika eksekutif dan legislatif sepakat atas evaluasi RAPBD 2015, Dewan akan menerbitkan Peraturan Daerah APBD senilai Rp 73,08 triliun.

“Bila tidak mau, Pergub akan diterbitkan dengan mengacu pada pagu anggaran APBD Perubahan 2014 senilai Rp 72,9 triliun,” jelasnya.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun, menjelaskan jika pergub dikeluarkan, alokasi plafon anggaran disesuaikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“APBD diutamakan sesuai visi-misi Gubernur. Misalnya, pendidikan, kesehatan, permukiman, usaha mikro, perhubungan, saluran air, dan program kampung deret,” katanya seraya menambahkan penyusunan APBD telah menerapkan sistem e-budgeting, sehingga masyarakat bisa mengawasi penggunaan anggaran.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menjelaskan pertemuan antara eksekutif dan legislatif untuk membahas hasil evaluasi dari Depdagri tidak batal. “Hanya diundur sehari, karena mereka tidak membawa draft APBD versi eksekutif, sehingga kami tidak punya pembanding,” katanya.

Prasetio menegaskan penundaan pertemuan antara dewan dan eksekutif bukan bermaksud menghambat proses APBD. “Saya jamin sebelum 23 Maret, pembahasan sudah selesai. Pertemuan jangan sampai deadlock,” jelasnya. (*Fad)

BOGOR – Korban kebakaran di Kampung Padasuka, kelurahan Gudang, Kota Bogor, yang terjadi beberapa waktu lalu akan ditampung di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Menteng, Kota Bogor.

Kepala UPTD Rusunawa Menteng Agus Gunawan Mengatakan, dari 305 unit rusun, ada 10 unit dalam kondisi kosong yang diperuntukan bagi korban bencana.

“Kami tinggal menunggu minat dari para korban untuk tinggal di Rusunawa Menteng,” katanya, Senin (16/3) kemarin.

Agus juga mengatakan, 10 unit kamar yang kosong diperuntukkan bagi korban bencana alam. Seperti korban banjir, tanah longsor dan kebakaran. Guna meningkatkan pelayanan bagi penghuni rusun, UPTD Rusunawa Menteng berencana akan mengaliri gas untuk keperluan rumah tangga penghuninya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, Untuk jaringan pipa gas di Rusunawa Menteng sudah terpasang 320 jaringan yang tersebar di tiap masing-masing blok. Penyambungan gas ini bekerjasama dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) wilayah Bogor.

“Pihak PGN sudah menanyakan kepada kami terkait pengembalian formulir penyambungan gas lainya yang sudah berbulan-bulan diberikan kepada penghuni,” terangnya.

Mengenai uang jaminan penyambungan gas tersebut, katanya, baru bisa dianggarkan di APBD Perubahan tahun anggaran 2015. Saat ini di pihaknya tengah proses penyusunan kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan PGN.

“Kalau kerjasama ini sudah ada, dipastikan aliran gas sudah bisa direalisasikan. Kemarin, ada kendala karena mereka meminta loket pembayaran dibuka disini,” pungkasnya. (Wiri)