Metro Jabodetabek

BOGOR – Sebagai upaya untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bogor. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan melakukan pembatasan jam operasional PKL.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, Lokasi yang akan segera dilakukan pembatasan jualan adalah PKL di Jalan Otista dan Suryakencana.

“Pembatasan operasional akan dilakukan sebagai upaya untuk menertibkan PKL. Lokasi yang akan segera dilakukan pembatasan jualan adalah PKL di Jalan Otista dan Suryakencana,” kata Bima Arya, kemarin.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, untuk PKl di Jalan Otista dan Suryakencana, akan dibatasi waktu berjualannya mulai pukul 21.00-06.00 WIB setiap harinya.

“Sebelum pukul 06.00 pagi, pedagang akan diingatkan oleh petugas untuk membereskan dagangannya, sehingga pas jam 06.00 jalan Otista dan Suryakencana sudah kosong dari pedagang,” katanya.

Selain itu, petugas juga akan memasang sirine di sekitar lokasi berjualan para PKL tersebut. Sirine akan dibunyikan, setengah jam sebelum pukul 06.00 pagi.

“Akan dipasang sirine, untuk mengingatkan pedagang,” ujar Bima Arya.

Penataan PKL kata Bima, merupakan salah satu dari 6 program Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota Bogor. Selain dilakukan penataan, Pemerintah Kota Bogor juga akan merelokasi ribuan PKL itu ke tempat yang akan disiapkan.

“Untuk relokasi masih kita cari lokasinya,” jelasanya.(Wiri)

BOGOR – Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan. Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Bogor meluncurkan pendaftaran perizinan secara online, Kamis (30/4).

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, sistem baru ini diluncurkan untuk meningkatkan pelayanan pengurusan perizinan di Kota Bogor. Dengan demikian, masyarakat lebih mudah, cepat, dan murah dalam mengurus perizinan.

“Aturan tersebut nantinya mendorong agar pelayanan perizinan mulai menggunakan sistem elektronik sehingga lebih transparan dan mudah diakses oleh pemohon,” katanya.

Penggunaan teknologi informasi kata Bima, juga sekaligus mendorong reformasi birokarasi. Sebab sistem online mengurangi tatap muka dan transaksi antara pemohon dengan petugas perizinan.

“Seluruh pembayaran dilakukan melalui bank. Berapa yang harus dibayar jelas, di mana bayarnya, juga sudah jelas di bank. Dengan demikian, proses-proses di belakang layar yang sering terjadi bisa dihilangkan,” terangnya.

Ke depan BPPT-PM juga akan melengkapi fasilitas perizinan dengan menggunakan SMS gateway dimana pemohon langsung mendapatkan informasi melalui pesan singkat jika berkas mereka sudah selesai atau ada kekurangan.

“Sekarang sedang dipersiapkan, tahun ini pasti terealisasikan,” jelasnya.

Kepala BPPT-PM Denny Mulyadi menjelaskan, sistem baru ini memudahkan masyarakat maupun investor dalam memperoleh perizinan. Apalagi mereka bisa mengecek perkembangan proses perizinan mereka melalui sistem tracking yang dibangun BPPT-PM.

“Jadi bisa dicek hanya dengan mengetik nama atau nomor pendaftarannya. Prosesnya sampai mana, apakah ada masalah atau tidak. Jadi semua jelas dan terukur. Tidak ada lagi main-main di belakang,” katanya.(Adi)

JAKARTA – ‎Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam akan memecat pegawai pajak Ibu Kota yang kerap bermain. Pengurangan pegawai pajak dilakukan lantaran dirinya sudah terlanjur mendapatkan rapor merah.

Ahok tidak peduli jika target pajak yang telah ditetapkan dalam APBD 2015 tidak tercapai. Asalkan pegawai pajak yang kerap bermain dengan wajib pajak itu dapat dihilangkan.

“Sudah tanggung dapat rapor merah (dari DPRD). Ini sekalian kami coba untuk mengurangi pegawai 60% kalau masih terus main. Orang pajak yang ngeyel, kami akan buang 40-60 persen. Dinas Pelayanan Pajak butuh pegawai dua kali lipat. Kalau ‎target pegawai tidak tercapai, ya tidak masalah,” katanya di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/4).

Ahok juga menyatakan, tidak sampai dipecat, pegawai pajak yang kerap bermain itu pun akan di tutup rekeningnya. Begitu juga dengan pengusaha yang kerap bermain dengan pegawai pajak pun akan di buatnya bangkrut.

‎”Enggak bayar pajak saya bikin bangkrut usahanya, akan saya kejar sampai tutup usahanya. Begitu juga dengan pegawai pajak kami, saya tahu bagaimana anda bermain,” pungkasnya.(*Far)

TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang ingin mengikuti Kota Bandung yang telah membangun taman film. Rencananya taman tersebut dibangun dipinggir sungai Cisadane yang dilengkapi dengan giant screen.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Tangerang Ivan Yudianto mengatakan, pembangunan taman ini memang ingin mengikuti Kota Bandung. Namun tetap diberi ciri khas Kota Tangerang.

“Kalau hal itu bagus di Bandung, kenapa tidak dibuat juga di sini. Tapi tidak persis sama, kita bikin ciri khas kita sendiri,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Ivan juga mengatakan, saat ini DKP tengah merancang konsep taman film tersebut dengan melibatkan Dewan Kesenian Tangerang (DKT). Rencana pembangunan taman film ini akan dianggarakan dalam APBD-Perubahan 2015.

“Kita lagi kaji untuk mencari lokasi yang tepat dan tepat sasaran. Jangan sampai sudah dibangun tapi yang datang sepi. Karena itu kita minta saran dari berbagai komunitas,” jelasnya.(*Wel)

JAKARTA – Pmerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) saat peringatan hari buruh pada 1 mei 2015 mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan Penerapan HBKB ini diharapkan akan membuat konvoi buruh tertib.

“Kami pikir dengan diterapkannya HBKB supaya lebih tertib dan aman saat konvoi buruh nanti,” kata Ahok di Balai Kota DKI
Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (29/4).

Meski begitu, Pemprov DKI berkerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk pengaturan waktu dari HBKB. Pasalnya jika pada hari Minggu, HBKB akan berlangsung pada pukul 06.00-11.00 WIB.

Ahok mengatakan mungkin saja ada perpanjangan waktu HBKB pada May Day.

“Persis (jamnya) seperti situasi (HBKB Hari Minggu) mungkin sampai siang sampai seharian bisa-bisa, lebih panjang,” jelas Ahok.

Lebih lanjut Ahok bertujuan agar tidak ada lagi konvoi-konvoi kendaraan yang berbahaya seenaknya. Dan dengan penerapan HBKB, maka buruh harus berkonvoi jalan kaki.(*Fad)

BOGOR – PDAM Tirta Kahuripan salah satu perusahaan daerah di Kabupaten Bogor yang bergerak

di air minum rumah tangga dan industri untuk wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok .

Perusahaan PDAM Tirta Kahuripan yang dimotori oleh H Hadi Mulya Asmad SH MM sebagai Dirut

perusahaan yang begitu handal untuk memberikan kontribusi air bersih pada masyarakat dengan

berbagai terobosan dan mempermudah disegala bidang juga selalu memperhatikan lingkungan

sekitar .(28/4)

Perusahaan air minum milik Pemerintah daerah Kabuapten Bogor ini begitu banyak mendapat

penghargaan baik dari daerah maupun dari pusat karena pelayanan yang prima .

Sebab itu Hadi sebagai Dirut sangat senang bila Asosiasi Gapkindo cabang Kabupaten Bogor

bisa beraudensi dengan jajaran PDAM Tirta Kahuripan untuk memberikan masukan agar lebih baik

lagi .
Dia mengatakan ,” kami sangat welcome bila asosisasi Gapkindo memberikan saran dan masukan

agar air bersih terus terjaga dengan baik bersama lingkungan sekitar.

Asosiasi Gapkindo Kabupaten Bogor yang diketua oleh Indra Surkana didampingi oleh Acil

Wahyudin juga Tista Setiawan mengadakan audensi untuk memberikan saran dalam pengelolaan air

bersih yang bersahabat dengan lingkungan agar lebih asri dan tidak merusak lingkungan

sekitar .

Dari pihak PDAM Tirta Kahuripan Efi Pancawati SH sebagai Kabag Umum mewakili pihak PDAM TK

yang di dampingi oleh Joko Siswanto SH Kasie Komunikasi juga para karyawan PDAM Tirta

Kahuripan manyambut baik saran yang dilakukan oleh Asosiasi Gapkindo .

Indra Surkana sebagai ketua Asosiasi mengatakan ,” PDAM TK perusahaan air minum yang begitu

baik dalam pengelolaan air bersih dan juga memperhatikan lingkungan sekitar agar bisa

bersinambungan dalam menjaga air dan lingkungan sekitarnya .

Karena air bersih sangat penting untuk kita jaga bersama sebab saat ini begitu banyak air

yang tercemar oleh limbah rumah tangga dan pabrik yang tidak memperdulkan lingkungannya

dampaknya sangat terasa air disekitar pabrik sudah tidak bisa di pergunakan lagi oleh

masyarakat sekitar .(Ad)

BOGOR – Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Hal tersebut dilakukan untuk mencegah aksi radikal.

Kapala Seksi Pembauran Kesbangpol, Jarwo mengatakan, pengurus FKDM forum terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang peduli terhadap keamanan dan juga ketentraman di wilayahnya masing-masing.

“Kesbangpol hanya memfasilitasi masyarakat,” kata Jarwo, kemarin.

Pembentukan FKDM dibarengi sosialisasi kepada 100 orang anggota Trantib kecamatan dan kelurahan se Kota Bogor yang digelar di Aula Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Jawa Barat. .

Pembentukan FKDM bertujuan untuk mengatisipasi keamanan dan ketertiban di kehidupan masyarakat.

Jarwo juga mengatakan, mengacu pada Peraturan Menteri No.12 Tahun 2006, lembaga ini seharusnya sudah terbentuk 9 tahun lalu.

“Walaupun baru terbentuk sekarang, keadaan tetap kondusif, sehingga yang diperlukan sekarang adalah meningkatkan deteksi dini di masyarakat,” jelasnya.(*Wiri)

JAKARTA – Sejumlah sekolah di Jakarta dan bekasi dikabarkan akan menggelar pesta bikini di The Media Hotel and Towers pada 25 April mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam mencopot kepala sekolah bila mengizinkan anak didiknya mengikuti pesta bikini.

“Enggak boleh lah pesat bikini itu, sejauh ini kami sudah kirimkan surat tidak boleh ada anak sekolah yang ikut,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/4).

Ahok juga mengatakan, jika ada kepala sekolah yang mengizinkan anak didiknya mengikuti pesta bertajuk “Splash After Class” itu maka sanksi tegas akan dilakukan.

“Kalau ada yang berani ikutan, saya copot kepala sekolahnya,” tegasnya.(*Fad)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) APBD 2015 sebesar Rp69,28 triliun.

“Udah saya tanda tangan, udah jadi Pergub (kemarin),” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/4).

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah.

Saefullah membenarkan telah mendapatkan tanda tangan Ahok. Selanjutnya para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengajukan program yang sudah dicanangkan untuk segera dicairkan.

“Sudah (bisa mulai), SKPD sudah bisa mengajukan kepada kami,” katanya. (*Fad)

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan sudah ada aturan pemberian kuota 30% untuk wanita dalam penentuan jumlah anggota DPR maupun DPRD. Dengan adanya pemberian kuota tersebut Djarot mengajak mengajak seluruh kaum perempuan di Jakarta untuk aktif dalam kegiatan politik. Kaum perempuan untuk tidak segan-segan lagi menjadi anggota partai politik.

“Sekarang banyak sekali perempuan yang alergi terhadap kegiatan-kegiatan politik. Jadi pemimpin dong, masuk partai politik, aktif di organisasi, tidak hanya menjadi kanca wingking (teman belakang). Istilahnya hanya menjadi ruang domestik,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Menurutnya, kondisi saat ini untuk memenuhi kuato 30% sangat sulit.

“Saya ini orang partai, jadi tahu. Untuk memenuhi keterwakilan 30% saja susah banget. Misalnya di DPRD, berapa persen sih sekarang?. Untuk penyusunan calon legislatif saja susahnya setengah mati,” tandasnya. (*Fad)