Metro Jabodetabek

DEPOK – Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kota Depok Kania Parwanti mengatakan pembangunan RSUD Depok dilakukan bertahap, tahap I dimulai Juli dan ditargetkan selesai Desember. Sedangkan tahun ini alokasi Rp82 miliar untuk pembangunan gedung B dan D. Pembangunan dilakukan oleh Distarkim Kota Depok.

“Anggaran Rp82 miliar itu hanya cukup untuk lima lantai saja. Tapi ini harus dibangun karena sudah menjadi prioritas pembangunan,” kata Kania kepada wartawan, Senin (16/2)

Dua gedung itu nantinya digunakan untuk ruang rawat inap dan ruang khusus. Saat ini prosesnya dalam tahap lelang.

Kania juga mengatakan, untuk sampai selesai delapan lantai maka diperlukan dana sebesar Rp132 miliar. Artinya, diperlukan Rp 50 miliar lagi agar pembangunan gedung tambahan selesai.

“RSUD Depok bisa rampung 2016, bila dana pembangunan lanjutan gedung tersebut sebesar Rp50 miliar disetujui,” terangnya.

Menurutnya, pembangunan RSUD ada di dalam sembilan prioritas pembangunan, yakni pembangunan infrastruktur dasar daerah. Sehingga fungsi RSUD yang begitu vital untuk menunjang pengobatan dan kesehatan harus segera di rampungkan secepatnya.

“Tapi kewenangan Distarkim hanya pada penyelesaian gedung B dan D saja,” pungkasnya.(*Fad)

BOGOR – Untuk membantu mengurangi banjir di wilayah DKI Jakarta Wali kota Bogor Bima Arya optimistis program lima juta biopori dapat terealisasi tahun ini.

“Saya sudah sampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Kota Bogor menargetkan lima juta lubang resapan biopori dalam setahun ini,” kata Bima Arya, kemarin.

Bima juga mengatakan peranan Kota Bogor sangat penting dalam membantu penanganan banjir di Ibu Kota Negara, karena untuk pembangunan Waduk Ciawi masih memerlukan waktu yang cukup lama yakni diperkirakan selesai 2017.

“Lubang resapan biopori di Kota Bogor ini merupakan pendekatan mikro yang masif dalam membantu penanganan banjir di Jakarta, karena ini penting 30 persen area tangkapan air di DKI Jakarta itu adalah Sungai Ciliwung,”terangnya.

Gerakan pembuatan lubang resapan biopori pernah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bogor Juni 2014 dengan target satu juta. Namun hingga akhir Desember baru terealisasi 245 ribu lubang.

Bima optimistis target lima juta lubang biopori dapat terwujud dalam waktu satu tahun ini, karena gerakan tersebut telah masif dilakukan didukung oleh masyarakat dari berbagai elemen.

“Tahun lalu gerakan ini belum masif, masih dilakukan oleh SKPD dan instansi. Tetapi tahun ini gerakan ini sangat kencang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai elemen salah satunya Bogor Sahabat yang dalam sembilan hari sudah membuat 10 ribu lubang biopori,” jelasnya.

Ia mengatakan lubang resapan biopori sebagai wujud kepedulian dalam menjaga lingkungan agar Kota Bogor semakin hijau dan nyaman. Diperlukan peran masyarakat dalam melakukan pemeliharaan, agar lubang yang sudah dibuat tidak disia-siakan.

“Lubang resapan biopori ini ukurannya kecil tetapi manfaatnya besar. Kita harus menggerakkan pembuatannya karena teknologi ini dihasilkan oleh putra Bogor Ir Kamil dari IPB, ini karya anak bangsa yang harus diimplikasikan,” katanya.

Bima menambahkan dalam membantu penanganan banjir DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bogor telah mendapat dukungan dana hibah sebesa Rp 13 miliar yang diperuntukkan untuk kegiatan penanganan banjir.

Selain lubang biopori, lanjut dia, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam membantu penanganan banjir DKI Jakarta adalah dengan membuat 1.085 sumur resapan yang dapat meresap 100 resapan setiap hari, dua kolam retensi di wilayah Ciluer.

“Kolam retensi ini yang satu sudah selesai dan satunya lagi dalam tahap pembebasan lahan.” pungkasnya.(Dung)

JAKARTA – Pembangunan waduk besar di kawasan Ciawi Bogor yang sudah direncanakan Pemprov DKI Jakarta sejak beberapa tahun terakhir hingga kini pembangunan waduk tersebut belum juga terealisasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, hingga kini proses pembangunan Waduk Ciawi masih menemukan hambatan. salah satunya adalah pembebasan lahan.

“Kendalanya pembebasan lahan. Kalau DKI membebaskan lahan di sana payung hukumnya gimana?. Pembebasan lahan kan peraturannya dilakukan kabupaten setempat,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Ahok juga mengatakan, sedang mencari pola bersama Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat agar tidak ada yang salah dalam pembangunan waduk tersebut.

“Kalau kami (DKI) bebasin nanti masalah, kalau kita kasih uang juga masalah, makanya lagi dicari polanya gimana. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ingin pembebasan lahan jangan sampai salah. Presiden telah meminta tahun ini pembebasan lahan sudah haru selesai,” pungkasnya.(*Fad)

DEPOK – Jas anti air atau biasa disebut jas hujan memang sangat dibutuhkan masyarakat apalagi saat ini musim hujan. Sehingga pedagang jas hujan kerap dibanjiri rezeki ‘nomplok’.

Penjual jas hujan di Jalan Juanda, Depok Lia mengaku, pendapatannya bisa mencapai Rp700.000 per hari saat ini. Per hari dia bisa menjual hingga 15 buah jas hujan.

“Harganya macam-macam, tergantung merek, dan jenis bahan. Saya biasa jual yang paling mahal seharga Rp350.000, paling murah Rp20.000. Kebanyakan para pembeli memilih yang harga Rp70.000 yang kualitasnya sedang,” kata Lia di Depok, Jumat (13/2).

Lia juga mengatakan, Dalam sebulan dirinya mampu menjual tak kurang dari 250 jas hujan. Jumlah itu jauh berbeda saat Depok belum musim hujan.

“Biasanya paling banyak bisa jual 50-100 buah per bulan. Itu sebelum tahun baru 2015. Kalau sekarang, jauh lebih banyak,” tuturnya.

Kebanyakan pembeli memilih yang berjenis pakaian yang dicari kaum pekerja. Sedangkan anak muda lebih senang membeli jenis ponco.

“Karena harganya memang lebih murah. Yang bentuknya pakaian kebanyakan yang belinya orang kerja,” pungkasnya. (*Fad)

BOGOR – Pasca penyerangan yang dilakukan sekelompok orang ke komplek Majelis Azzikra di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor membentuk tim khusus. Ketua MUI Kabupaten Bogor Mukri Ajie mengatakan, telah membentuk tim yang terdiri dari MUI kecamatan dan desa guna mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi.

“Kita bentuk tim untuk mengetahui penyebab dan kronologis masalah ini. Sekali lagi saya meminta untuk berhati-hati dalam memutuskan,” kata Mukri Ajie kepada wartawan, Jumat (13/2).

Mukri juga mengajak kepada warga untuk tidak terprovokasi terkait penyerangan tersebut. Masyarakat diminta untuk bersabar menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.‪

“Kita berharap warga tidak terpancing dan terprovokasi. Jangan langsung menuding ini dilakukan oleh kelompok tertentu,” terangnya.

‪Saat ini, Polres Bogor telah menetapkan 34 tersangka terkait kasus penyerangan tersebut. Para tersangka akan dijerat Pasal 170 subsider 335 junto Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu tentang pengeroyokan dan penganiayaan yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka. (Dung)

BEKASI – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, secara keseluruhan dana hibah yang diberikan dari DKI Jakarta ke Pemkot Bekasi mencapai Rp 200 miliar. Namun dari jumlah tersebut, baru Rp 98 miliar saja yang perincian anggarannya sudah dilayangkan ke DKI Jakarta. Adapun uang sebanyak Rp 98 miliar itu difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur di Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi.

“Rincian pengajuannya akan digunakan untuk pelebaran Jalan KH Noer Ali yang menelan biaya sekitar Rp 60 miliar, pelebaran jembatan Jalan Joyomartono sekitar Rp 30 miliar,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Rahmat menjelaskan, secara keseluruhan dana hibah sebesar Rp 200 miliar itu, akan digunakan untuk beberapa pembangunan lain di bidang infrastruktur jalan hingga normalisasi saluran air. Misalnya, pembuatan kolam retensi di Perumahan Pondokgede Permai (PGP) senilai Rp 20 miliar, hingga perbaikan jalan di sekitar perempatan Pasar Rebo senilai Rp 9 miliar.

Rahmat pun menambahkan, bila pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta belum menerima rincian anggaran yang diserahkan, kemungkinan pengajuan dana hibah baru sampai di tingkat DPRD Provinsi DKI Jakarta. (*Elan)

TANGERANG – Kondisi Pintu Air 10 Cisadane yang sempat mengalami kenaikan volume pada Senin (9/2) malam hingga Selasa (10/2) kini sudah berangsur surut.
Kepala Bendung Pintu 10 Cisadane, Sumarto mengatakan akibat curah hujan intensif dan banjir kiriman ketinggian air cukup parah dan sampai siaga 2.

“Memang semalam cukup parah, sampai siaga 2. Itu sekitar pukul 23.00 sampai 01.00. Itu akibat curah huja intensif dan banjir kiriman dari Batu Belah Bogor,” katanya, kemarin.

Menurut Sumarto, ketinggian permukaan air tengah malam kemarin mencapai 10 meter. “Sekarang sudah surut ke 7 meter. Memang patokan normal permukaan air ada di angka 5 sampai 7 meter,” katanya.

Sumarto juga mengatakan, pihaknya belum mendapat laporan lebih lanjut dari Batu Belah terkait volume air banjir yang mengalir dari sana.
“Sejauh ini masih aman, belum ada peringatan banjir kiriman dari Bogor. Kami akan terus pantau,” pungkasnya.(*Far)

BOGOR – Dua rel KRL yang patah diantara Stasiun Cilebut dan Stasiun Bogor, kini sudah selesai diperbaiki dan perjalanan KRL kembali normal, Sebelumnya, akibat patahnya rel, hanya satu lajur rel yang berfungsi antara Bogor dan Cilebut. Kendati demikian, kondisi di Stasiun Bogor kelihatan sepi, pukul 08.30.

Beberapa calon penumpang telanjur mengubah moda berangkat mereka. Ada yang memilih pergi ke terminal Bus Baranangsiang, ada pula yang memilih kembali memakai motor atau mobil pribadinya.

“Tadi saya sudah malas juga ke stasiun begitu baca berita. Tapi saya coba saja, eh ternyata sudah normal,” katap Wibowo, pegawai di sebuah perusahaan kontraktor kepada Wartawan Rabu (11/2). Beberapa petugas stasiun juga sudah memastikan bahwa perjalanan KRL sudah normal. (Dung)

JAKARTA – Banjir yang melanda wilayah Jakarta harus segera ditangani dengan serius. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diminta serius untuk meminta izin ke Kemen PU-Pera.

Izin tersebut terkait dengan penempatan pompa air di Jalan S Parman depan Universitas Tarumanegara dan Trisakti yang menjadi langganan banjir.

“Seharusnya jangan hanya telepon saja atau berbicara saja. Namun harus ada permintaan yang serius dalam bentuk surat,” kata Kepala Pusat Komunikasi Kemen PU-Pera Djoko Mursito kepada wartawan, kemarin.

Menurut Djoko, harus ada kajian yang serius untuk menempatkan pompa di dekat Jalan S Parman, Jakarta Barat itu.

“Kalau di depan Untar itu memang ada cekungan, kami (Kemen PU) juga lakukan sodetan Ciliwung ke KBT (Kanal Banjir Timur) sebagai bentuk membantu Jalan S Parman, ya secara bertahap tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan,” terangnya.

Terkait penempatan pompa air di wilayah itu Djoko meminta, agar Pemprov DKI Jakarta melakukan perhitungan yang matang.

“Masak langsung pasang. Harus lihat sistemnya, seberapa besar pompanya, buang (air genangan) kemana, jadi perlu kajian,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan untuk membebaskan Pajak Bumi Bangunan (PBB) mulai tahun 2016 bagi rumah sederhana, tempat ibadah, dan bangunan sosial. Mendapat sambutan baik dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ahok mengungkapkan, rencana yang dituangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan ini mirip seperti yang pernah diusulkannya saat masih menjadi anggota Komisi II DPR periode 2009-2014.

“Waktu di Komisi II, pernah lempar isu itu. Tapi bukan PBB dihapus, namun bagaimana orang pemula atau pertama punya rumah dibebaskan dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Ahok beralasan sangat aneh ketika orang pertama kali membeli tanah dikenakan pajak BPHTB.
“Seharusnya bebas BPHTB. Begitu dia mau bisniskan atau tidak itu tergantung di lapangannya,” jelasnya.(*Fad)