Metro Jabodetabek

BOGOR – Seiring meluasnya kekeringan di wilayah Bogor sebelumnya, krisis air bersih melanda Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor kekurangan air bersih meluas ke wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

“Kita mendapat laporan dari Kades Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang bahwa di daerah tersebut kekurangan air bersih. Kami langsung pasok air bersih sebanyak 2 truk tangki untuk dibagikan ke 230 kepala keluarga atau ke 2 RW,” kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Budi Aksomo, Kamis (25/6).

Sejak kemarau melanda Bogor Budi mengatakan, ada tambahan desa yang harus dipasok air bersih, yakni Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, setelah sebelumnya Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri juga mendapat pasokan air akibat krisis air bersih.

“Memang pada saat musim kemarau Desa Cijayanti jadi langganan kekurangan air bersih. Namun untuk Desa Bojong Koneng yang berbatasan dengan Cijayanti yang juga daerah krisis air bersih belum ada permintaan,” terangnya.

Guna mengantisipasi krisis air bersih, lanjut Budi, pihaknya telah menyediakan lima truk tangki masing-masing berisi 5.000 liter air bersih yang siap dikirim jika adanya permintaan pasokan air bersih dari warga. Air bersih tersebut dipasok menggunakan tangki air dari PMI, BPBD dan PDAM Tirta Kahuripan.

“Jika ada laporan tinggal mengatur jadwal dropping, terutama untuk kebutuhan dasar makan dan minum,” katanya.

Seperti diketahui, BPBD Kabupaten Bogor mewaspadai ancaman kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor selama bulan Ramadhan ini. Hingga saat ini tercatat ada17 Kecamatan di Kabupaten Bogor yang dilanda kekeringan dan krisis air bersih.

Saat ini, warga di sejumlah kecamatan sudah meminta pasokan air bersih sebagai dampak dari kekeringan. Diantaranya warga Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri.

“Setelah menerima laporan, kami langsung mengirim tiga truk tangki untuk memenuhi kebutuhan sekitar 200 KK di Desa Gunung Putri,” ujar Kepala Pelaksanan BPBD Kabupaten Bogor Kusparmanto.

Kusparmanto menyebutkan, ada 17 kecamatan yang setiap musim kemarau selalu mengalami krisis air bersih. Diantaranya, Kecamatan Cariu, Jonggol, Gunung Putri, Babakan Madang, Jasinga, Cigudeg, Tenjo, Parung Panjang, dan Parung.

“Mengalami kekeringan iya, tapi dari 17 kecamatan itu tidak semua mengalami krisis air bersih. Untuk saat ini baru 1 desa yang mengalami krisis air bersih, yaitu di Gunung Putri,” jelasnya. (Wir)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan pembangunan 21.000 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) akan dimulai akhir Agustus hingga Desember 2015.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Ika Lestari Adji mengatakan, pembangunan 21.000 unit rusunawa ini dijadwalkan groundbreaking (peletakan batu pertama) pada akhir Agustus di 15 lokasi yang tersebar di Ibu Kota

“Groundbreaking dijadwalkan pada akhir Agustus nanti. Anggarannya Rp3,3 triliun murni pakai APBD DKI yang di PMP-kan atau dibangun BUMD yang rencananya dari PT Jakpro ,” kata Ika di Jakarta, kemarin.

Ika menjelaskan, ke-15 lokasi yang akan dibangun rusunawa di antaranya yaitu Rusunawa Kampung Bandan dengan 2 tower 1.054 unit. Rusunawa Ujung Menteng dengan 2 tower 1.054 unit. Rusunawa Rawa Buaya sebanyak 6 tower jumlah 4.576 unit.

Rusunawa Waduk Pluit yang dibangun 7 tower jumlah 4.000 unit. Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 7 tower dengan jumlah 5.566 unit.

“Sisanya, rusunawa dibangun di 10 lokasi pasar tradisional atau rusun terpadu yakni Pasar Sunter, Pasar Cempaka Putih, Pasar Jembatan Besi, Pasar Sindang, Pasar Serdang, Pasar Grogol, Pasar Lontar Kebon Melati, Pasar Jelambar Polri, Pasar Sukapura dan Pasar Blok G Tanah Abang,” jelasnya.(*Yan)

BOGOR – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor, memastikan 348 Desa sudah mendapatkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

Sedangkan, sisanya, yakni 64 desa sedang proses, sementara, 5 desa masih harus memperbaiki administrasi, kelima desa ini memang paling terakhir yang ditunggu untuk melengkapi administrasi.

Kelima Desa itu diantaranya, Desa Rawapanjang, Pabuaran dan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, sementara Kecamatan Rumpin menyisakan satu desa yang belum menyerahkan administrasi yaitu Desa Rabak, serta satu lagi dari Kecamatan Ciomas yaitu Desa Sukaharja.

Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Kepala BPMPD Kabupaten Bogor, Roy E Khaerudin mengatakan, lambannya proses pencairan ADD dikarenakan banyaknya kesalahan dalam laporan kinerja administrasi desa itu sendiri.

Dikatakannya, rata-rata kesalahan itu lebih pada kurang telitinya SDM yang dutugaskan, seperti salah ketik dan banyaknya coretan serta lainya. Khusus untuk lima desa yang masih belum mengirimkan laporan itu, Roy menegaskan, BPMPD dengan terpaksa akan meninggalkannya., dan masuk pada triwulan kedua.

“Saya sudah kasih waktu beberapa minggu tapi belum selesai juga, jika seminggu kedepan masih belum selesai administrasinya, kita akan tinggalkan, biar pada triwulan kedua baru bisa cair,” kata Roy kepada wartawan, kemarin.

Ia juga menambahkan, lambatnya penyerahan administrasi akibat lemahnya Sumber Daya Manusai (SDM) yang ada di Pemerintah Desa. Upaya memberikan pembinaan serta pelatihan kerap kali dilakukan. namun karena daya tangkap aparatur desa serta mendset yang terbatas, sehingga apa yang diajarkan maupun diarahkan masih sulit untuk dimengerti.(Wir)

BOGOR – Beberapa kebutuhan pokok di Bogor mengalami kenaikan. Seperti daging ayam yang mencapai harga Rp 35.000 per kilo dari sebelumnya Rp 30.000 per kilo.

Kemudian harga cabai merah yang mencapai Rp 36.000 per kilo dari sebelumnya Rp 32.000 per kilo atau naik Rp 4.000. Harga bawang merah juga naik menjadi Rp 28.000 per kilo dari sebelumnya Rp 25.000 per kilo.

Kenaikan juga terjadi pada daging sapi menembus harga Rp 120.000 per kilo. Harga daging sapi ini naik Rp 20.000 per kilonya dari sebelumnya yang hanya Rp 100.000 per kilo.

Endang salah satu pedagang daging di Pasar Bogor mengatakan, naiknya harga daging selalu terjadi menjelang puasa dan Idul Fitri. Meski demikian, pasokan daging sampai saat ini tetap aman.

“Biasa, permintaan naik, harga ikut naik. Kondisinya memang selalu seperti ini. Tapi, biasanya pertengahan puasa, selalu turun lagi,” kata Endang, Rabu (17/6).

Kenaikan harga ini akan kembali terjadi mendekati Hari Raya Idul Fitri, namun kenaikannya tidak terlalu tinggi.

“Selama pasokan lambat, kenaikannya tidak akan terlalu melambung,” jelasnya.

Terkait naiknya sejumlah barang kebutuhan pokok di pasar, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto langsung melakukan sidak ke sejumlah pasar.

Menurut Bima Arya Sugiarto, kenaikan harga masih terkendali yaitu dibawah 10 persen.

“Kenaikan ini dikarenakan permintaan meningkat jelang puasa, sehingga harga beberapa komoditi menjadi naik. Namun untuk beras tadi kita cek harganya masih stabil dan ketersediaan stoknya juga aman selama puasa hingga lebaran,” kata Bima Arya Sugiarto usai sidak di Pasar Bogor.

Bima Arya Sugiarto telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Bogor untuk kembali memantau harga pada minggu pertama hingga minggu terakhir puasa.

Selain itu, pada bulan puasa Disperindag Kota Bogor juga rencananya akan melakukan operasi pasar.

“Distrbusi kita pantau, karena kalau terganggu juga akan mempengaruhi harga,” tandasnya.(Wir)

BOGOR – Masih belum terealisasinya perbaikan infrastruktur jalan di Wilayah Kecamatan Gunung sindur, menuai keluhan yang berkepanjangan dari masyarakat sekitar. Hal ini diakui Ketua KNPI Gunung Sindur, Suparman ,(14/6).

Menurutnya, selain banyaknya kendaraan dengan angkutan tonase yang melewati ambang batas. Kerusakan juga akibat lambatnya penanganan yang dilakukan oleh Dinas terkait.

“Jelas cepat rusak karena tidak kuat menahan beban volume berlebih oleh angkutan truk yang kerap melintas,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Suganda Kepala Dusun VI tokoh masyarakat Desa Cibinong. Yang mengeluhkan lambatnya perawatan jalan Tanjung sebagai jalan alternatif utama yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Gunungsindur.

kerusakan yang terjadi sudah sejak lama di sepanjang Jl.Tanjung. serta hingga saat ini belum ada perawatan dari pihak dinas atau UPT Jalan Jembatan.

“Padahal dari tahun ketahun kita ajukan dalam Musrenbangdes dan telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa Cibinong dlm Musrenbang Kecamatan.namun tidak pernah ada realisasinya,“ tandasnya. (Wir)

BOGOR – Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan sekaligus sebagai wujud syukur atas terpilihnya Ketua DPC PPP Kab Bogor, Ade Munawaroh Yasin (AMY) menjadi Ketua DPW PPP Jawa Barat dalam Muswil PPP yang baru lalu, jajaran pimpinan Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP tingkat Kecamatan menggelar pengajian bersama di gedung DPC PPP Kab.Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Sabtu malam (13/6/2012).

Usai melakukan pengajian, para pimpinan PAC juga menggelar acara ngariung sambil ngaliwet atau makan nasi liwet khas Bogor. Hadir dalam itu, Ketua DPC PPP Kab.Bogor AMY, jajaran pengurus harian DPC, anggota Fraksi PPP di DPRD Kab.Bogor dan DPRD Provinsi Jabar.

Tampak juga para pimpinan sayap PPP, yakni ormas Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), Angkatan Muda Ka’bah (AMK), Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) dan Gerakan Muda Pembangunan Indonesia (GMPI). AMY yang didampingi Sekretaris DPC PPP H.Topik Masduki terlihat tanpa canggung berbaur bersama para pimpinan dan kader PAC yang datang dari 40 Kecamatan se-Kabupaten Bogor.

Saat memberikan sambutan, AMY sangat mengapresiasi acara pengajian serta ngariung bareng yang diinisiasi para PAC. “Kegiatan yang digelar oleh kader dari bawah ini harus terus dilanjutkan karena sangat positif dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas silaturahmi dan soliditas seluruh pengurus dan kader,” tuturnya.

AMY juga meminta kepada seluruh kader PPP untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu politik seperti konflik kepengurusan di pusat dan polemik penetapan calon Wakil Bupati Bogor. “Isu atau informasi apapun cukup diserap lalu dikomunikasikan supaya tidak bias dan merusak soliditas kader,” imbuhnya.

Namun demikian, AMY menginstruksikan kepada kader agar selalu waspada terhadap upaya pihak tertentu yang hendak memecahbelah internal PPP. Menurutnya, dengan kegiatan pengajian dan ngaliwet bareng inilah terjalin komunikasi positif dan terbangun soliditas kader untuk menangkal upaya pecah belah.

Sementara itu, Koordinator acara, Rusdi Supriyadi, mengatakan acara ini merupakan inisiatif dari jajaran pimpinan PAC yang memang rutin diadakan setiap menjelang bulan Ramadhan. Tujuannya selain untuk saling bermaafan sebelum berpuasa, juga sebagai wadah komunikasi pengurus dan kader.

“Kebetulan juga pada tahun ini kita mengalami ujian, yakni adanya konflik kepengurusan di pusat dan polemik soal Wabup yang merupakan hak PPP. Tapi kami tegaskan, PPP Kabupaten Bogor solid bersama AMY dan tidak terpengaruh konflik di pusat,” tandas Ketua PAC Dramaga yang akrab disapa Konyan ini.(As)

BOGOR – Pemkot Bogor kembali menerapkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2015/2016 secara online. Agar berjalan lancar dan tidak ada kendala saat diakses orangtua siswa seperti tahun sebelumnya, Pemkot Bogor menggandeng Pustekom PPDB online tahun ini.

“Sistem yang kami bangun dengan Pustekom sudah sangat maksimal. Layanan jaringan internet dan server yang ada, sudah sangat memadai, sehingga dijamin tidak ada kendala dan hambatan lagi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Edgar Suratman di Bogor, kemarin.

Edgar mengimbau kepada orangtua siswa baik tingkat SD/SMP/SMA tidak perlu panik, anaknya tidak dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Karena kuota untuk semua tingkatan sangat tercukupi.
“Bahkan tahun ini banyak kelebihan bangku yang kosong. Jadi jangan panik,” katanya.

Dia bahkan memberi dispensansi 10% kuota bagi anak tidak mampu dalam sistem online di tahun kedua penerapannya.

“Kami akan lebih memprioritaskan siswa yang berprestasi, tidak mampu dan warga yang berdomisili di sekitar sekolah,” pungkasnya.(Adi)

BOGOR – Guna mendukung program pemerintah pusat yang menginginkan Indonesia bebas sampah pada 2020. Untuk itu, pihak DKP Kota Bogor nantinya bakal membuat Bank Sampah di tiap RW.

“Ada 770 RW di Kota Bogor, berarti sejumlah itu yang akan kami buat. Kami punya rencana besar itu, untuk mendukung program pemerintah pusat. Nantinya juga di tiap kelurahan ada tempat sampah berbasis 3R,” kata Kabid Pembinaan Pengelolaan Sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bogor Dian Herdiawan di Bogor, kemarin.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memiliki 11 Bank Sampah, dan 12 tempat pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) berbasis masyarakat.

Masalah sampah menjadi program prioritas Pemkot Bogor yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJN) 2015-2019.

Program Bank Sampah ini menjadi salah satu solusi mengurangi jumlah timbunan sampah di TPA dan juga meminimalisir anggaran yang dikeluarkan untuk membuang sampah di TPA. Partisipasi Bank Sampah dan pengolahan 3R dapat mengurangi sampah yang dibuang ke TPA sebesar 13%.

“Selama ini TPA Galuga menjadi pembuangan akhir sampah dari masyarakat Kota Bogor. Nantinya juga akan ada TPA Nambo, nantinya kami akan bayar bilamana akan membuang sampah di sana,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini sudah ada 41 Bank Sampah yang di bangun. Jumlah itu akan bertambah karena DKP sendiri tahun 2015 akan menambah bank sampah lagi di kelurahan yang masih belum memiliki.(Adi)

JAKARTA – Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun Light Rapid Transit (LRT) atau kereta rel listrik (KRL) ringan di tujuh koridor.

Ketujuh koridor itu, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

Untuk Pembangunan LRT Pemprov DKI menganggarkan dana Rp500 miliar. LRT yang dibuat oleh DKI berbeda dengan LRT yang akan dibangun oleh Pemerintah Pusat.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan anggaran ratusan miliar itu akan diajukan dalam APBD Perubahan 2015 yang berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub).

“Kecil kok anggarannya Rp500 miliar untuk membangun jalan koridor I dari Kelapa Gading ke Kebayoran Lama,” kata Ahok kemarin.

Ahok menuturkan, pembangunan infrastruktur LRT sudah dapat dilaksanakan akhir tahun ini. Ahok pun percaya diri lelang tender perusahaan pembangun jalur koridor I itu dapat selesai dengan cepat.

Proses lelang dapat dilaksanakan sebelum APBD Perubahan disahkan. Sementara untuk pembiayaan selanjutnya, lanjut Ahok, pihaknya telah mengajukan dalam anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Untuk dokumen kajian dari koridor I sudah tersedia sehingga dirinya memberanikan diri membangun akhir tahun ini.

“Memang baru koridor itu yang sudah lengkap kajiannya. Kalau koridor lain masih dikaji lagi,” terang Ahok.

Untuk menangani semua, Ahok membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khusus LRT. Ahok juga mengangkat mantan Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kasudinhubtrans) Jakarta Timur Benhard Hutajulu sebagai Kepala BLUD LRT.(*Fad)

BEKASI – Untuk penataan dan pembenahan Terminal Induk Bekasi di Jalan Ir H Juanda, Bekasi Timur. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi membutuhkan anggaran Rp 40 miliar. Selain pembenahan, anggaran sebesar itu dibutuhkan untuk pembangunan sub terminal baru.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bekasi Sopandi Budiman mengatakan, karena APBD 2015 sangat terbatas, maka pembenahan maupun pembangunan itu tidak bisa dilaksanakan.

“Jadi kami mengusulkan kepada pemerintah pusat agar diberi bantuan,” kata Sopandi Kepada wartawan di Bekasi, kemarin.

Sopandi juga mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp40 miliar untuk penataan, dan revitalisasi Terminal Induk Bekasi. Selain itu, pendirian terminal baru di wilayah Kecamatan Jatiasih.

Saat ini, lanjutnya, Terminal Induk Kota Bekasi menjadi pusat perlintasan berbagai angkutan umum memang dinilai sudah tidak lagi representative. Setiap harinya Terminal Bekasi disesaki 400 bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan ratusan angkot.

“Dibutuhkan penataan, supaya terminal memberikan kenyamanan kepada penumpang,” terangnya.

Kebutuhan anggaran untuk penataan Terminal Induk Kota Bekasi diperkirakan mencapai Rp20 miliar. Sedangkan Rp20 miliar lainnya diperuntukkan bagi pendirian Terminal Jatiasih.

Sopandi menjelaskan, pembangunan Terminal Jatiasih dimaksudkan untuk mengendalikan angkutan umum yang kerap menunggu penumpang sembarangan di jalan raya. Bahkan, penataan dan pembangunan terminal tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Namun, bisa menjadi tambahan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi di setiap terminal yang ada di Kota Bekasi.

“Kami sangat berharap pengajuan kami disetujui, sehingga pembangunan bisa digulirkan pada tahun 2016 mendatang,” tandasnya.(*Elan)